E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA DEMOKRATISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMERINTAH LOKAL

E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA DEMOKRATISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMERINTAH LOKAL[*]

Oleh :

Chasidin, S.Sos[1]

Dr. Ali Rokhman, M.Si.[2]

Abstrak

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi tren global dalam administrasi publik. Tawaran interaktif dan inisiatif dari sektor swasta serta tuntutan warga negara yang menempatkan pemerintah di seluruh penjuru dunia di bawah tekanan untuk merubah dan berinovasi agar birokrasi mereka berhubungan dengan warga negara. Perkembangan e-commerce telah mendorong masyarakat untuk menuntut layanan yang lebih baik.

Awalnya, e-government mengaggap bahwa penggunaan internet hanya sebatas untuk menyampaikan informasi pemerintah dan pelayanan kepada warga negara. Namun, saat ini, penggunaan TIK dan terutama internet dipandang sebagai “alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik”. Ini mengungkapkan evolusi dari ekspektasi e-government dalam program reformasi sektor publik. TIK dapat membantu pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pada lembaga publik dengan meningkatkan transparansi, efisiensi biaya, efektivitas, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, meningkatkan informasi pemerintah kepada masyarakat dapat membantu persepsi publik yang bias dan mempengaruhi ekspektasi kepercayaan dengan mempersempit kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah.

Potensi keuntungan e-government telah menyebabkan adopsi teknologi berbasis web sebagai unsur penting dalam program modernisasi demokrasi. Namun, saat ini, sebagian besar inisiatif e-government masih melihat orang-orang dari perspektif pasif. Meskipun pembangunan dan pengelolaan website adalah salah satu inti dari reformasi administrasi publik, tetapi efektivitas situs web publik belum diketahui. Mengingat investasi yang besar dalam waktu dan sumber daya lainnya pada TIK pemerintahan khususnya penggunaan website, adalah penting untuk mulai mengevaluasi situs pemerintah dalam hal kualitas dan efektivitas. Namun, hingga saat ini, tidak ada tolok ukur yang komprehensif tentang kemajuan dari lembaga publik dalam hal ini. Tulisan ini dimaksudkan untuk menilai sampai sejauh mana e-government memungkinkan demokrasi, akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintah lokal. Hal ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pemerintah daerah yang melaksanakan inisiatif TIK untuk membawa masyarakat lebih dekat dengan pemerintah.

Keyword : e-government, demokrasi, akuntabilitas, pemerintah lokal

PENDAHULUAN

Adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi tren global dalam administrasi publik. Tawaran inisiatif interaktif dari sektor swasta dan tuntutan warga negara yang menempatkan pemerintahan di seluruh dunia di bawah tekanan untuk berubah dan berinovasi cara di mana mereka berhubungan dengan birokrasi warga. Evolusi dan perkembangan dramatis e-commerce diproyeksikan dalam waktu dekat telah mendorong warga untuk menuntut penyesuaian pelayanan. Di sektor swasta, survei menunjukkan bahwa pelanggan mencapai tingkat kepuasan yang tinggi dari e-commerce (American Society for Quality, 2008), sehingga warga negara – yang mana sebagai pengguna e-commerce – mulai menuntut tingkat respon dan layanan yang sama dari pemerintah mereka seperti halnya yang telah dipraktekan di sektor swasta.

Awalnya, e-government dianggap sebatas penggunaan internet untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada warga. Namun, pada saat ini, penggunaan TIK, dan khususnya internet, dipandang sebagai alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Ini mengungkapkan evolusi e-government dalam program reformasi sektor publik. Dalam pendekatan pertama, e-government dianggap sebagai alat untuk penyebaran informasi dan pengiriman layanan online sementara, dalam terakhir, e-government didefinisikan sebagai kapasitas untuk mentransformasikan administrasi publik melalui penggunaan TIK. Saat ini, akademisi dan lembaga mempertimbangkan e-government sebagai alat yang ampuh untuk membawa pemerintah lebih dekat dengan warga melalui pembentukan kembali hubungan antara warga dan pemerintah dalam hal keterbukaan, keterlibatan warga negara dalam urusan publik, aksesibilitas pelayanan publik, interaktivitas dan akuntabilitas.

E-government mewarisi kebijakan reformasi administrasi didorong oleh doktrin New Public Management (NPM). Pada saat ini, pemahaman masyarakat bahwa ‘customer democracy approach’ telah melebarkan jarak antara pemerintah dan warga negara dan telah terjadi penurunan kepercayaan publik kepada pemerintahan[3] (Welch et al., 2005). Saat ini, pemerintah di seluruh dunia mengakui TIK sebagai alat yang kuat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan sebagai cara meningkatkan kepercayaan masayarakat kepada pemerintah dan menempatkan masyarakat dalam era informasi. TIK dapat membantu pemerintah untuk memulihkan kepercayaan lembaga publik dengan cara meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi politik (Moon, 2003). Derajat kedekatan informasi antara warga negara dan pemerintah mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Adanya jarak dan kesenjangan informasi yang dirasakan masyarakat terhadap pemerintah tampaknya menjadi salah satu elemen utama yang telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karena itu, meningkatkan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dapat membantu memperbaiki persepsi publik yang bias dan mempengaruhi ekspektasi kepercayaan dengan mempersempit kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah (Welch et al., 2005).

Beberapa pakar administrasi melihat TIK sebagai cara untuk meningkatkan kontrol dan transparansi dan untuk menghubungkan orang, organisasi, kelompok, informasi dan pengetahuan. Jadi, saat ini diharapkan bahwa TIK akan memberikan kontribusi untuk keterbukaan, transparency[4] dan accountability[5] administrasi publik dan, karenanya, meningkatkan derajat kepentingan dan keterlibatan warga negara dalam politik dan demikrasi, membawa mereka lebih dekat dengan Pemerintah Lokal. Dialog ini dapat dilihat sebagai elemen penting untuk mengatasi silang pendapat dan peran pasif ‘pelanggan / klien’ warga negara seperti dalam reformasi NPM model Anglo-Saxon di tahun 90an. Potensi keuntungan E-government telah menyebabkan adopsi teknologi webbased sebagai elemen penting dari program modernisasi demokrasi secara umum. Karakter non-hirarkis internet membebaskan warga untuk mencari informasi berdasarkan kenyamanan mereka sendiri, tidak hanya ketika “jam buka kantor pemerintah” (West, 2004). Demikian pula, interaksi dua arah telah dianggap cara meningkatkan pelayanan dan responsif kepada warga, menghasilkan kepercayaan yang lebih besar dalam pemerintahan dan membuat pemerintahan berfungsi lebih baik daripada sekarang ini. Namun, saat ini, sebagian besar inisiatif e-government masih melihat warga negara dari perspektif “pasif” (Pina et al, 2007 dan Torres dkk, 2006). Tantangan untuk pemerintahan lokal di semua negara adalah untuk mengubah diri dalam rangka untuk melibatkan warga dalam kegiatan demokrasi. Dalam konteks ini, pertanyaan sentral adalah apakah sebenarnya e-government dapat mengarahkan pemerintahan lokal lebih akuntabel, transparan, interaktif, dan demokratis?

Meskipun pembangunan dan pengelolaan website adalah inti modern reformasi administrasi publik, tetapi hanya sedikit pemerintahan lokal yang mengetahui tentang efektivitas situs publik. Mengingat investasi yang besar dalam waktu dan sumber daya lainnya pada inisiatif pemerintahan lokal secara online, hal yang tidak kalah penting adalah untuk mulai mengevaluasi inisiatif situs pemerintahan lokal dalam hal kualitas dan efektivitasnya (Huang dan Chao, 2001). Namun, sampai saat ini, tidak ada tolok ukur yang komprehensif dari kemajuan lembaga publik dalam hal ini. Makalah ini berusaha untuk menilai sampai sejauh mana e-government memungkinkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pemerintah daerah melaksanakan inisiatif TIK untuk membawa warga lebih dekat dengan pemerintah. Untuk melakukannya, situs-situs pemerintah daerah akan dianalisis.

TINJAUAN LITERATUR

E-government telah menjadi bidang studi empiris yang berkembang pesat. Referensi di bawah ini memberikan pandangan keseluruhan dari metodologi yang diterapkan dalam pengukuran website pemerintah – yang telah diperhitungkan dalam desain metodologi penelitian ini – dan temuan utama yang diperoleh dalam studi sebelumnya, terutama di tingkat lokal. Tampaknya ada konsensus antar lembaga, perusahaan konsultan dan akademisi tentang bagaimana mengukur tahap-tahap yang berbeda dari implementasi e-government. Australian National Audit Office (2001), Balutis (2001), British National Audit Office (2002), PBB (2003), West (2004) mengidentifikasi model-model e-government pembangunan dengan tiga sampai lima tahap yang membedakan organisasi pemerintah yang menuju transformasi. Tiga tahap pertama adalah: (1) tahap billboard (2) pengiriman layanan parsial atau berinteraksi dan (3) tahap bertransaksi atau portal, dengan layanan penuh eksekusi dan terintegrasi dengan semua unsur pelayanan. Tahapan-tahapan hanyalah perluasan dari struktur pemerintahan tradisional, dengan potensi keuntungan dalam kecepatan dan aksesibilitas seperti pola transfer e-commerce website untuk pemerintah. Tahap 4 memperkenalkan tingkat yang lebih canggih G2G (Government to Government)-pemerintah untuk pemerintah – dan G2C (Government to Citizen) – pemerintah untuk warga negara – interkoneksi. Tahap ini adalah sebuah tonggak dalam reformasi e-government dan langkah pertama menuju gaya pemerintahan baru, dengan integrasi penuh e-services melintasi batas-batas administratif. Sebuah arsitektur baru manajemen dalam pemberian layanan dan gaya pemerintahan baru polisentris berpusat pada warga, bukan pada kebutuhan pemerintah. Hal ini membutuhkan perubahan sikap dan kerja sama antara tingkat pemerintahan, namun jarang ditemukan, yang bisa memotong pita merah tradisional dan meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan. Tahap 5, tahap demokrasi interaktif, berarti transisi dari e-government menuju e-governance.

Tahap-tahap e-government yang disebutkan di atas digunakan untuk mengukur tingkat pengembangan e-services, sedangkan langkah-langkah berbeda digunakan untuk menilai transparansi, interaktivitas, kegunaan, kematangan web dan akuntabilitas keuangan, serta untuk menilai perkembangan e-governance itu sendiri.

Menurut Ho (2002), di bawah paradigma e-government, seorang manajer publik menekankan kekhawatiran pergeseran, seperti efisiensi biaya, berfokus pada kontrol dan kepuasan pengguna, dan fleksibilitas dalam penyediaan layanan. Untuk ini penulis melihat, jika pemerintahan daerah masih mempertahankan paradigma birokrasi tradisional maka organisasi situsnya cenderung berorientasi administratif dan tidak mencerminkan substansial dengan memikirkan kembali proses birokrasi. Daerah yang telah bergeser dari paradigma birokrasi dengan paradigma e-government cenderung menggunakan dua pendekatan umum. Yang pertama adalah pendekatan ‘berorientasi informasi’, yang menerapkan konsep ‘one-stop shopping services‘ dan yang kedua adalah pendekatan ‘berorientasi pengguna’, yang konsepnya berjalan satu langkah lebih jauh dengan mengelompokkan informasi dan layanan di web sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok pengguna yang berbeda.

Moon (2002) membandingkan program dan hasil dari e-government di kota AS. Temuan utama menunjukkan bahwa, meskipun e-government telah diadopsi oleh hampir semua pemerintah kota, situs tetap pada tahap awal, jauh dari pencapaian hasil yang diharapkan. Chadwick dan May (2003) menemukan bahwa situs pemerintah di Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa yang umumnya non-interaktif dan non-deliberatif dan menyimpulkan bahwa e-government tidak mungkin untuk membentuk kembali pemerintahan. Demikian pula, Wong dan Welch (2004) menemukan bahwa sering hanya memperburuk sifat yang ada dan atribut birokrasi publik. Akuntabilitas e-government lebih berkaitan dengan gaya birokrasi daripada perkembangan teknologi. Menurut Margolis dan Resnick (2000), Internet cenderung mencerminkan dan memperkuat pola politik.

West (2004) mempelajari e-government dan sikap warga dengan menganalisis penggunaan e-government dan eksposur manajer untuk e-government dan menemukan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam keyakinan efektifitas pemerintah melalui mereka (warga negara) yang mengunjungi situs/website pemerintah. Studi ini menunjukkan bahwa, dalam beberapa hal, e-government memiliki potensi untuk mengubah pelayanan serta sikap warga. Juga terkait dengan efek e-government pada sikap warga, Welch dkk. (2005) menemukan bukti bahwa kepuasan meningkat dengan e-government, transparansi dan akuntabilitas menyebabkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Tolbert dan Mossberger (2006) juga menemukan bukti bahwa menggunakan e-government meningkatkan citizen’s perceptions tentang pemerintah, khasiat aksesibilitas transparansi, dan responsif, meskipun pada tingkat yang berbeda tergantung pada tingkat pemerintah. Dataset yang digunakan oleh penulis menunjukkan bahwa hanya di tingkat lokal e-government tidak meningkatkan kepercayaan warga dalam pemerintahan melalui peningkatan interaksi antara warga dan pemerintah setempat.

Moon (2005) melakukan analisis longitudinal di Amerika Serikat mengenai adopsi e-government dari pemerintah daerah, kecanggihan situs, persepsi warga negara dari dampak e-government, dan hambatan untuk adopsi dan kecanggihan e-government. Mereka juga mempelajari korelasi adopsi e-government dengan faktor kelembagaan. Mereka menyimpulkan bahwa, meskipun adopsi TIK maju dengan cepat, pergerakan menuju terintegrasi dan transaksi e-government dan efeknya jauh lebih lambat. Torres dkk. (2005a) mempelajari situs-situs pemerintah daerah di Uni Eropa dengan lebih dari 500.000 penduduk. Mereka menemukan bahwa, di hampir semua kota yang diteliti, e-government mereproduksi gaya pemerintah setiap negara Uni Eropa dan bahwa transisi ke pendekatan yang berorientasi pengguna e-government tampaknya mengikuti proses pembangunan, dengan kecepatan yang berbeda di seluruh negara. Torres (2005) telah mengevaluasi sejauh mana situs web pemerintah daerah mendukung partisipasi yang lebih tinggi dalam proses demokrasi di 100 kota besar AS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situs web pemerintah daerah meningkatkan akses warga terhadap informasi tentang pemerintah kota dan memfasilitasi kontak dengan wakil-wakil terpilih melalui email. Namun, situs web sangat sedikit yang difasilitasi forum dialog atau konsultasi publik online.

Seperti dapat dilihat dalam tinjauan literatur di atas, lembaga dan akademisi telah mencoba untuk mengevaluasi kinerja dan karakteristik e-government dalam rangka untuk memberikan profil praktek terbaik dan mengukur efektivitas e-government untuk mengubah hubungan antara warga dan pemerintah. Mereka telah menguraikan berbagai jenis tolok ukur untuk pengukuran dan pemantauan perkembangan e-government. Semua dari mereka berbagi dengan mengidentifikasi ukuran objektif untuk menilai kemajuan dalam urusan transparansi pemerintah, akuntabilitas dan keterlibatan warga di kota.

METODOLOGI

Metodologi dalam studi e-government bisa melalui mengukur jumlah layanan online yang diberikan dan item informasi yang masuk dalam website (Schedler dan Schmidt, 2004). Beberapa penelitian berusaha untuk mengukur isu-isu konseptual seperti peningkatan informasi, transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Dalam rangka untuk menilai sampai sejauh mana e-government memungkinkan demokrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah, kami telah menganalisis item-item informasi pada situs web pemerintah daerah dan pemerintahan kota. Selain itu kami juga mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan akuntabilitas keuangan dipublikasikan melalui Internet. Ini merupakan kawasan tradisional yang diabaikan pada kebanyakan e-government dan penelitian ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas dan transparansi. Item yang lainnya diklasifikasikan dalam empat dimensi: transparansi, interaktivitas, kegunaan dan kematangan web.

Akuntabilitas keuangan, dalam arti luas, bertujuan menjaga informasi warga tentang kebijakan kota atau daerah, keterjangkauan pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas tindakan publik dan usaha jasa dan prestasi dan nilai audit. Rakyat tidak akan mampu menahan pemerintah mereka bertanggung jawab jika mereka tidak tahu apa yang pemerintah lakukan dengan uang mereka. Pengungkapan informasi tentang posisi keuangan pemerintah dan kinerja yang diperlukan dalam rangka untuk menentukan keberlanjutan pelayanan.

Transparansi di website mengacu pada sejauh mana organisasi membuat informasi tentang karya internal, proses pengambilan keputusan dan prosedur yang tersedia. Jadi, itu berkaitan dengan penggunaan Internet untuk membawa agenda politik pemerintah lebih dekat dengan warga dan untuk pelaksanaan kebijakan yang bebas bias untuk penyebaran informasi. Menurut Koppell (dalam Moon, 2003), transparansi adalah alat penting dan juga tujuan itu sendiri. Transparansi adalah nilai harfiah dari akuntabilitas: sebuah birokrasi yang akuntabel dan atau organisasi harus menjelaskan tindakan mereka atas keuangan organisasi tersebut. Sebagai permulaan menurut Gant (dalam Tolbert, 2006), website pemerintah harus menggunakan beberapa fitur transparansi akuntabilitas untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Interaktivitas adalah ukuran tingkat umpan balik dan pengembangan e-services yang interaktif. Hal ini juga bertujuan untuk menerapkan TIK sebagai sarana untuk memperbaiki komunikasi dengan warga dan partisipasi dalam proses politik, sehingga memudahkan bagi warga untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui saluran elektronik (e-mail, forum, blog). Kegunaan mengacu pada kemudahan dengan mana pengguna dapat mengakses informasi dan menavigasi Web portal.

ANALISIS HASIL

Analisis website pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebagian pemerintah daerah dianalisis terlibat dalam inisiatif e-government, meskipun dengan tingkat yang berbeda pembangunan. Saat ini, masalah ini tidak lagi apakah pemerintah sedang online, tapi dalam bentuk apa dan dengan apa konsekuensi.

Akuntabilitas keuangan adalah salah satu komponen yang paling penting dari akuntabilitas publik. Meskipun kontribusi Internet untuk penyebaran informasi keuangan jelas, hasil menunjukkan bahwa perbaikan lebih lanjut dalam pertanggungjawaban keuangan masih diperlukan (lihat Tabel 1). Pernyataan pelaksanaan anggaran diungkapkan oleh kurang dari 20% dari website, meskipun semua kota secara hukum wajib untuk menguraikan informasi ini untuk tujuan akuntabilitas. Laporan keuangan lainnya (neraca dan laporan laba rugi) memiliki tingkat yang sama penyebaran melalui Internet. Demikian juga, sebagian besar item yang terkait dengan kinerja keuangan, sosial dan lingkungan dari pemerintah daerah – seperti rasio keuangan, laporan tanggung jawab daerah dan laporan manajemen – juga mendapatkan persentase di bawah 20%. Seperti dapat dilihat, Pemerintahan Daerah memberikan sangat sedikit informasi tentang usaha layanan dan tentang kinerja keuangan di situs web mereka. Sebaliknya, statistik tentang daerah, unsur yang sangat sensitif dengan politik – karena politisi dapat memilih apa yang diungkapkan statistik – adalah item dengan skor terbaik daripada item yang lain. Pengungkapan online dari laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan di setiap negara berkembang di sebagian besar daerah, sehingga seharusnya melalui e-government ini pemerintah daerah lebih bisa transparan dalam laporan keuangan daerahnya.

Table 1

Akuntabilitas Keuangan Daerah dalam Website daerah

Ekonomi & Informasi Keuangan

%

Kinerja, Informasi Lingkungan Sosial

%

Laporan Keuangan

10,13

Statistik

56,13

Laporan audit

6,13

Indikator Aktivitas

27,43

Lapporan Keuangan dan Neraca

Efisiensi / produktivitas / indikator kinerja

27,43

Neraca keuangan

11,46

Indikator efektivitas kinerja

27,43

Informasi non-keuangan tetap

14,13

indikator kinerja ekonomi

39,42

Informasi tentang aktiva tetap keuangan

15,61

Indikator kinerja lingkungan

28,74

Kewajiban jangka panjang

11,46

Rasio keuangan yang tersedia

9,73

Variasi dalam pinjaman publik

19,46

Laporan manajemen / analisis

12,72

Financial Statements – Income Statement

Laporan Tanggung jawab Daerah

5,96

Income statement

26,13

Karakteristik Kualitatif

Alokasi setiap Periode

12,79

Understandability

Laporan Keuangan Lainnya

Glosarium

18,67

Catatan atas laporan keuangan

19,46

Rasio tambahan. grafis atau gambar cadangan

17,33

Pernyataan arus kas

12,79

Komentar tentang informasi keuangan

19,99

Informasi Anggaran

Ketepatan waktu

Anggaran Tahun Saat Ini

52,79

Laporan interim

10,97

Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi

30,79

Relevansi

Klasifikasi belanja menurut kelas objek

24,79

Laporan teknis

4,61

Pernyataan eksekusi anggaran

23,46

Periode Informasi

-6,06

Anggaran hasil

1,87

Komparabilitas

Anggaran modifikasi

0,79

Informasi Keuangan tahunan untuk minimal 3 tahun

8,58

Pernyataan Hutang

10,13

Bagian Informasi Keuangan

Bagian informasi keuangan di salah satu klik

0

Informasi keuangan dalam bahasa lain

0

Indeks untuk semua laporan keuangan dan anggaran

12,53

Kemudahan pengelolaan informasi (xls format)

-3,85

Hyperlink di dalam laporan tahunan

0,51

Alamat e-mail Khusus

28,5

Table 2

Transparansi, Interaktivitas, Kegunaan dan Kematangan Situs

Transparansi

%

interaktivitas

%

updated terakhir

30,67

E-mail link ke webmaster

35,63

Alamat Situs dan Kantor

66,97

E-mail link ke pejabat

18,97

nomor telepon Kantor

34,67

E-mail link ke bagian lain

67,63

Email yang bertanggung jawab untuk website

46,67

Saran / Komentar kotak

48,97

Email yang bertanggung jawab untuk konten

22,67

buku tamu

63,37

Detail untuk pejabat senior

30,67

Forum

26,67

Pernyataan misi / kegiatan

22,67

Newsletter / alert

16,97

Bagan Organisasi

37,33

Link ke situs terkait masalah

42,3

Alamat untuk non gov. lembaga

61,63

Link ke situs pemerintah

66,3

Indeks untuk laporan, publikasi, hukum.,dll

58,97

formulir

48,3

Publikasi gratis

56,84

online form

32,96

Indeks gambar

49,16

Permintaan atau publikasi

26,67

Kebijakan privasi

14,3

Pendaftaran online

29,33

Kebijakan keamanan

10,67

Pembayaran online tagihan listrik, pajak, denda.

24,3

Link ke proses lainnya

29,33

Membuat janji dengan para pejabat, staf, dll

5,7

Usability

%

Kematangan Situs

%

Terjemahan Bahasa lain

10,3

Tidak ada link yang rusak

43,33

Sitemap

42,3

Audio / video file

12

A-Z index

16,97

Peristiwa dalam setiap kegiatan

17,33

FAQ

36,97

Siaran langsung pidato / peristiwa

10,67

Mesin pencari

74,3

Konsultasi Masyarakat

16

Versi Teks saja

12,97

Audio akses untuk tunanetra

0

Kesesuaian dengan standar aksesibilitas WAI

0,66

Halaman utama

24,66

Pemerintah daerah sudah menawarkan warga berbagai layanan melalui Internet. Namun, website-website pemerintahan daerah tampak berada pada tahap billboard (satu arah), proporsi relatif kecil yang telah pindah ke tahap berinteraksi (komunikasi dua arah), dan hanya sedikit yang memasuki tahap bertransaksi (transaksi sepenuhnya eksekusi). Jadi, website hanya sebatas menjadi alat penyebaran informasi saja (lihat Tabel 2), karena Internet telah terbukti menjadi cara yang murah dan efektif untuk melakukan itu. Sebaliknya, interaktivitas yang bisa mempromosikan partisipasi demokratis dengan mendorong dialog warga, memungkinkan warga untuk berinteraksi secara langsung dengan pemerintah dan meminta informasi dari pejabat ternyata berada di tingkat yang sangat rendah pada tahap implementasinya. Hasil yang sama dapat ditemukan dalam item yang mampu meningkatkan aksesibilitas ke website dan untuk membawa tentang inklusi sosial, seperti versi teks saja, akses audio untuk tunanetra dan sesuai dengan standar-standar aksesibilitas internasional. Kematangan situs juga persentase rendah dengan nilai dibawah 50%.

Meskipun penerapan TIK, yang dapat dianggap sebagai alat untuk mereformasi sektor publik, tetapi hal ini tidak dapat dipisahkan dari gaya kepemimpinan masing-masing daerah sehingga faktor keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam demokrasi ditingkat lokal sepertinya belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintahan daerah melalui e-government, sehingga website-website daerah yang ada hanya sebatas berfungsi sebagai billboard. Untuk itu perlu diperkenalkan lebih lanjut bahwa TIK adalah salah satu cara untuk membawa pemerintah lebih dekat kepada warga negara – atau transmisi perasaan ini kepada warga negara – tanpa mengubah struktur organisasi mereka.

Seharusnya pemerintah daerah mengadaptasi e-government dalam dimensi transparansi dan kegunaan – terutama pada penyebaran tingkat informasi -ke dalam model birokrasi mereka. Selain itu, dalam penerapan e-government, pemerintahan daerah akan menemukan sebuah solusi untuk memperkuat kebijakan modernisasi yang kompatibel dengan gaya administrasi publik mereka. Jadi, berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwa Internet akan mengubah hubungan antara warga dan pemerintah, tetapi juga meningkatkan skeptisisme tentang kekuatan teknologi untuk mengubah birokrasi organisasi pemerintah (Norris, 2004).

PEMBAHASAN

Meskipun hampir semua pemerintah daerah telah menyiapkan sebuah situs web dan informasi-informasinya- menyoroti manfaat untuk mengubah hubungan antara administrator dan warga negara, saat ini, manfaat e-government jauh dari yang diharapkan karena proyek-proyek pemerintah semacam ini masih pada tahap awal. E-government masih didominasi non-interaktif dan non-deliberatif. Mereka cenderung mencerminkan pola pelayanan yang sama hanya sebatas informasi dan tidak ada pengembangan lebih lanjut ke tingkat interaktif. Tampaknya munculnya e-government akan membawa peluang baru untuk meningkatkan pemerintahan, tetapi isu-isu tata kelola seperti keterbukaan, partisipasi, efektifitas akuntabilitas, dan koherensi, transparansi, mekanisme konsultasi dan partisipasi dan pelayanan yang efisien, tidak berada pada daftar prioritas manajer dan politisi.

Kebanyakan inisiatif TIK masih melihat orang-orang dari perspektif pasif – kepada siapa sesuatu yang diberikan atau dari siapa sesuatu yang diperlukan – dan tidak jelas apakah TIK meningkatkan partisipasi warga negara atau memiliki dampak yang nyata dalam hal membawa pemerintah lebih dekat kepada warga. proyek e-government yang berpusat pada ‘konsep sempit e-government, yang memerlukan kesenjangan antara retorika potensi manfaat e-government. TIK saat ini hanya digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan modernisasi terbatas, seperti peningkatan efisiensi tertentu, penyebaran informasi – tidak selalu bebas bias- atau meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik e-commerce oleh sektor publik. Jadi, kita bertanya-tanya apakah pemerintah daerah yang tertarik dalam membangun situs web hanya untuk memberikan citra modernisasi dan tanggap terhadap warganya atau apakah situs web e-government telah menyebar begitu cepat karena kepentingan perusahaan konsultasi dalam memperluas layanan mereka TIK seluruh administrasi publik di seluruh dunia.

Kontribusi TIK untuk modernisasi pemerintah dalam hal perubahan gaya pemerintahan mengarah ke penguatan struktur yang ada, posisi dan proses, bukan memungkinkan pengenalan mekanisme demokrasi deliberatif dan pemerintahan gaya baru. Hasil penelitian e-government menunjukkan bahwa, di kebanyakan website daerah, pemerintahan daerah tetap memelihara sistem tradisional mereka dalam pola pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu seharunya TIK diharapkan membawa reformasi di sektor publik dan mekanisme partisipasi warga.

Perbedaan antar pemerintah daerah yang telah ditemukan dalam penelitian e-government tidak datang dari perbedaan penggunaan TIK, tetapi dari gaya administrasi publik di setiap daerah, dan perbedaan-perbedaan ini tidak dapat dipersempit hanya dengan pengenalan TIK. Menurut Welch (2004) dan Pina dkk. (2007), Internet cenderung mencerminkan dan memperkuat pola politik. Di bidang akuntabilitas keuangan, informasi tidak bertindak keluar dari konteks. Pengenalan TIK tanpa reformasi kelembagaan yang sesuai hanya mengarah kepada keberhasilan yang terbatas dalam meningkatkan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Pertimbangan keseluruhan dari hasil empiris menunjukkan bahwa e-government cocok dengan semua jenis gaya administrasi publik dan berkontribusi untuk menjelaskan bahwa sekalipun menggunakan e-government tetapi jika tidak didukung dengan reformasi sektor publik dan pemerintahan yang tepat, maka hasil yang dicapai pun tidak maksimal karena masih terdapat jurang atau jarak antara pemerintah dan warganya sehingga dalam e-government warga hanya dianggap sebagai pelanggan tanpa mempertimbangkan interaktivitas antar warga dan pemerintah daerahnya.

Gaya pemerintahan sebelumnya juga berkontribusi sebagian untuk menjelaskan perkembangan e-governance diamati dalam akuntabilitas keuangan dan partisipasi warga negara di negara yang diteliti. TIK seharunya bisa menjadi sarana demokratisasi lokal dan akuntabilitas sektor publik. Meskipun, kapasitas penyebaran informasinya hanya dari Internet tetapi dapat meningkatkan akuntabilitas. Seyogyanya angka-angka laporan keuangan daerah dan informasi-informasi yang dapat diakses warga masayarakat melalui situs daerah dapat meningkatkan kepercayaan warga terhadap daerahnya masing-masing tetapi pada kenyataannya masih banyak pemerintahan daerah yang tidak melakukannya, sehingga perlu adanya perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam situs/website daerah tersebut. Internet telah memudahkan bagi warga untuk mencari dan mengakses informasi resmi. Meskipun demikian, TIK tidak memiliki dampak yang dramatis pada akuntabilitas publik dalam praktek, bahkan di negara-negara seperti Amerika Serikat (Norris, 2004) yang berada di garis depan teknologi digital.

Warga berharap TIK dapat meningkatkan transparansi, memberdayakan mereka untuk memantau kinerja pemerintah lebih dekat, dan membawakan sebuah interaksi yang lebih luas antara masyarakat dan pemerintah. Namun, dari hasil analisis sebagian besar situs adalah non-interaktif yang membatasi potensi e-government untuk mengubah hubungan antara warga dan administrasi publik. Internet adalah alat bantu, tetapi, secara umum, itu belum berjalan sebagai media yang efektif untuk memfasilitasi konsultasi warga, diskusi kebijakan, atau input demokrasi deliberatif dalam proses pembuatan kebijakan. E-government perlu diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen reformasi publik yang lebih luas.

REFERENSI

Alijoyo, Antonius, dkk. (2003). Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta, PT Prenhallindo.

Andrianto, Nico. (2007). Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing.

Chadwick, A. and C. May (2003), ‘Interaction Between States and Citizens in the Age of the Internet: “E-government’’in the United States, Britain and the European Union’, Governance: International Journal of Policy, Administration and Institutions, Vol. 16, No. 2, pp. 271–300.

Deakins E. and S.M. Dillon (2002), ‘E-government in New Zealand: The Local Authority Perspective’, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 15, No. 4/5, pp. 375–98.

Edmiston, K.D. (2003), ‘State and Local E-Government. Prospects and Challenges’, American Review of Public Administration, Vol. 33, No. 1, pp. 20–45.

Hanafi, Imam. (2001). Good Governance, Demokrasi dan Keadilan Atas Sumber Daya. Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No.1. Malang: LPD FIA UB.

Huang, C. J. and M.-H. Chao (2001), ‘Managing WWW in Public Administration: Uses and Misuses’, Government Information Quarterly, Vol. 18, No. 4, pp. 357–73.

Ho, A. (2002), ‘Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative’, Public Administration Review, Vol. 62, No. 4, pp. 434–44

Joyce, P. (2002), ‘E-Government, Strategic Change and Organisational Capacity’, in E.M. Milner (ed.), Delivering the Vision. Public Services for the Information Society and the Knowledge Economy (Routledge, London).

Moon, M.J. (2002), ‘The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?’, Public Administration Review, Vol. 62, No. 4, pp. 424–33.

Moon, M.J. (2003), ‘Can IT Help Government to Restore Public Trust?: Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector’, Paper presented at the 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’03, Hawaii, 6–9 January).

Mutz, D. and G. Flemming (1999), ‘How Good People Make Bad Collectives: A Social-Psychological Perspective on Public Attitude’, in J. Cooper (ed.), Congress and the Decline of Pubic Trust (Westview Press, Boulder, CO), pp. 79–100.

Norris, D.F. and M.J. Moon (2005), ‘Advancing E-Government at the Grassroots: Tortoise or Hare?’, Public Administration Review, Vol. 65, No. 1, pp. 64–75.

OECD (2003), The E-Government Imperative: Main Findings (OECD, Paris).

Pina, V., L. Torres and B. Acerete (2007a), ‘Are ICTs Promoting Government Accountability? A Comparative Analysis of E-Governance Developments in 19 OECD Countries’, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 18, No. 5, pp. 583–602.

Pratchett, L. (1999), ‘New Technologies and the Modernization of Local Government: An Analysis of Biases and Constraints’, Public Administration, Vol. 77, No. 4, pp. 731–50.

Schedler, K. and B. Schmidt (2004), ‘Managing the E-Government Organization’, International Public Management Review, Vol. 5, No. 1.

Tolbert, C.J. and K. Mossberger (2006), ‘The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government’, Public Administration Review, Vol. 66, No. 3, pp. 354–69.

Torres, L. (2004), ‘Trajectories in Public Administration Reforms in European Continental Countries’, Australian Journal of Public Administration, Vol. 63, No. 3, pp. 99–111.

———-, V. Pina and B. Acerete (2005a), ‘E-Government Developments on Delivering Public Services Among EU Cities’, Government Information Quarterly, Vol. 22, No. 2, pp. 217–38.

————, (2006), ‘E-Governance Developments in European Union Cities: Reshaping Government’s Relationship with Citizens’, Governance: An International Journal of Policy, Administrations,and Institutions, Vol. 19, No. 2, pp. 277–302.

Welch, E. and W. Wong (2001), ‘Global Information Technology Pressure and Government Accountability: The Mediating Effect of the Domestic Context on Website Openness’, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 11, No. 4, pp. 509–38.

———, C. Hinnant and M.J. Moon (2005), ‘Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government’, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 15, No. 3, pp. 371–91.

West, D.M. (2004), ‘E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes’, Public Administration Review, Vol. 64, No. 1, pp. 15–27.

Wijaya, Andy. (2007). Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Daerah dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII, No. 2. Malang: LPD FIA UB

Wong, W. and E. Welch (2004), ‘Does E-Government Promote Accountability? A Comparative Analysis of Website Openness and Government Accountability’, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 2, pp. 275–97.

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/kabupaten

http://plazaegov.blogspot.com/2011/06/asia-speeds-up-e-government-efforts.html

http://plazaegov.blogspot.com/2010/01/indikator-indikator-utama-pbb-dalam-un.html

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/metodologi#

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/kota

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/kabupaten

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/provinsi

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/best_practise

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/metodologi

http://www.pakkatnews.com/pendayagunaan-e-government-untuk-mendukung-pemerintahan-yang-baik-good-governance-pada-institusi-pemerintah-daerah.html

http://www.e-governmentawards.co.uk/finalists

http://www.e-governmentawards.co.uk/

http://www.wartaegov.com/home

http://www.e-capacity-building.info/ecb5/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=46


[*] Dipresentasikan dalam SEMNAS UT 7 Juli 2011.

[1] Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro PKLN Setjen Kemendiknas, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

[2] Staf Pengajar dan Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

[3] Dalam Ruscio, 1996; Thomas, 1998; dan Welch et al, 2005.

[4] mengadopsi definisi khas transparansi berdasarkan model prinsipal-agen. Heald (2006, hal 27) menyebutnya sebagai ‘transparansi bawah’: yang ‘memerintah’ dapat mengamati perilaku, perilaku dan / atau ‘hasil’ dari mereka ‘penguasa’. Demikian pula, Kamus Oxford mendefinisikan Ekonomi transparan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut: langkah-langkah Kebijakan ‘yang operasi terbuka untuk publik. Transparansi termasuk membuat jelas siapa yang mengambil keputusan, apa langkah yang diambil, apa yang didapatkan oleh mereka, dan siapa yang membayar mereka.

[5] Akuntabilitas adalah ‘hubungan antara aktor dan forum, di mana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilaku nya, forum tersebut dapat mengajukan pertanyaan dan lulus penilaian, dan aktor mungkin menghadapi konsekuensi’ (Bovens dkk. , 2008).

Iklan

MEMAHAMI DAN MEMILIH SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN BAGI PENYEDIA LAYANAN INFORMASI KESEHATAN

MEMAHAMI DAN MEMILIH SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN BAGI PENYEDIA LAYANAN INFORMASI KESEHATAN

Abstrak

Saat ini di pasaran sedang berkembang perangkat lunak mengenai solusi manajemen pengetahuan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendiskusikan berbagai isu yang terkait dengan pemilihan sistem tersebut dalam rangka mendukung pengetahuan para pekerja. Soft System Methodology (SSM) dan SISTeM (siklus 1) digunakan sebagai pendekatan pemecahan masalah dengan kerangka kerja penelitian tindakan (action research) untuk menganalisa Knowledge Management System (KMS), menganalisa interaksi antara manusia dan komputer serta untuk mengembangkan kriteria bagi pemilihan sebuah sistem. Kriteria didalam penyeleksian sistem manajemen pengetahuan tersebut kemudian diuraikan dan diaplikasikan didalam studi kasus mengenai pelayanan kesehatan berdasarkan fakta.

1. Pendahuluan

Manajemen pengetahuan (KM) telah didengungkan didalam berbagai disiplin ilmu selama bertahun-tahun dan terakhir diaplikasikan di dalam pelayanan kesehatan dan kepada para pekerja pengetahuan didalam lingkungan tersebut. Dengan semakin tumbuhnya konsep ini maka terdapat pula kebutuhan untuk mengembangkan suatu cara didalam memahami proses pengetahuan tersebut serta untuk memilih sistem manajemen pengetahuan yang dapat membantu menciptakan pengetahuan (creation), menyimpan (store) serta membaginya (sharing).

“Selama beberapa tahun yang lalu telah terjadi perkembangan yang cepat didalam teknologi dimana terjadi penjualan oleh para vendors berbagai perangkat lunak manajemen pengetahuan ….Adalah hal yang wajar untuk mengatakan bahwa tidak ada produk tunggal yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan manajemen pengetahuan di suatu organisasi”.

Manajemen Sistem Pengetahuan (KMS) merupakan sebuah alat untuk mempengaruhi manajemen pengetahuan dan kemudian diwujudkan dengan berbagai pelaksanaan. Alavi dan Leidner

“Target kepada aktivitas profesional dan manajerial dengan fokus menciptakan, menggali pengorganisasian serta menyebarkan pengetahuan sebuah organisasi sebagai perlawanan terhadap “informasi” atau “data””.

Untuk memperoleh sebuah pemahaman yang lebih luas mengenai apa yang dibutuhkan ketika memilih sebuah KMS, menjadi hal yang penting untuk memberikan penghargaan terhadap perilaku manajemen pengetahuan didalam sebuah organisasi yang tidak mencakup kegiatan pada saat ini tetapi juga kegiatan yang diinginkan. Hal kedua adalah adanya kesadaran bahwa teknologi manajemen pengetahuan sebagai sesuatu yang berharga. Makalah ini bertujuan untuk memberikan sebuah tinjauan yang luas terhadap berbagai persoalan ketika melihat sistem manajemen pengatahuan (KMS) dibandingkan hanya sekedar melakukan analisa mendalam terhadap persoalan tersebut –misalnya melihat apakah ada hubungan dan kegunaan dari sistem tersebut. Makalah ini juga bertujuan untuk mengembangkan kriteria yang dapat digunakan ketika memilih sebuah sistem manajemen pengetahuan.

2. Studi Kasus

Manajemen pengetahuan dalam konteks pelayanan kesehatan berdasarkan fakta (evidence based health care) memberikan potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para praktisi yang sedang mencari fakta-fakta tersebut. Para pekerja pengetahuan yang bekerja di lingkungan ini kemudian mengundang peneliti untuk bekerja bersama mereka didalam sebuah rumah sakit pengajaran (teaching hospital) yang besar di Melbourne, Australia. Kerumitan pengetahuan yang muncul didalam praktik bersama komunitas yang beranekaragam tersebut kemudian digunakan untuk mengilustrasikan kompleksitas didalam sistem manajemen pengetahuan terpilih.

Pusat spesialis fakta (evidence specialist centre) ini kemudian didirikan dengan biaya dari pemerintah. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai efektivitas pegobatan klinis kepada seluruh praktisi kesehatan yang berada didalam area geografis yang luas mencakup empat rumah sakit dan banyak pusat kesehatan masyarakat. Pelayanan ini telah berjalan selama lebih dari dua tahun dan telah menjawab berbagai pertanyaan dari para petugas kesehatan, berbagai profesi yang berkaitan dengan pengobatan, serta dari para perawat dan bidan.

Sebagai contoh, pernah ada pertanyaan yang ditujukan kepada pusat pelayanan ini oleh seorang manajer pengawas infeksi yang menanyakan apakah tindakan pencegahan standar bersifat efektif didalam mencegah perpindahan darah yang tertular virus (HIV, HBV, HCV) di lingkungan unit haemodialisis. Ukuran pencegahan apa yang efektif?

Tinjauan yang sistematis, didasarkan panduan fakta, pendugaan teknologi kesehatan dan percobaan acak terkontrol dari database yang ada kemudian membantu mencarikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Dari hasil pencarian tersebut ditemukan fakta bahwa hanya ada sedikit “standar emas” dalam bentuk pemeriksaan sistematis dari percobaan acak terkontrol sehingga diperlukan fakta/bukti lain yang harus dimasukan untuk menjawab pertanyaan ini. Sejak diajukannya pertanyaan, pengetahuan telah dihasilkan melalui interpretasi terhadap pertanyaan, pemilihan informasi yang tepat untuk menjawab pertanyaan, penilaian terhadap fakta dari sisi keketatan dan validitas yang kemudian diterjemahkan kedalam pengetahuan yang relevan dan dapat dipahami sehingga para praktisi dapat menggunakannya.

3. Metodologi

Penelitian tindakan (action research) kemudian dipilih sebagai kerangka kerja didalam penelitian ini yang digambarkan sebagai “sebuah proses kognitif yang bergantung kepada interaksi sosial diantara para pengamat dengan lingkungan sekelilingnya”

Format penggunaan penelitian tindakan yang digunakan didalam penelitian ini seperti yang digambarkan oleh Susman dan Everard mencakup lima tahapan yaitu diagnosis, rencana tindakan, pengambilan tindakan, evaluasi serta menetapkan pembelajaran. Gambaran yang kemudian mengikutinya adalah adanya tahapan dimana peneliti dan partisipan bergerak lebih mendekat kepada tujuan memilih sebuah KMS.

Didalam penelitian tindakan ini terdapat berbagai pendekatan pemecahan masalah yang dapat digunakan didalam menyelidiki sistem informasi. Salah satu pendekatan tersebut adalah Soft System Methodology (SSM) yang dapat digunakan sebagai sebuah metode untuk mengeksplorasi gagasan mengenai “aktivitas manusia yang bertujuan”.

SSM tidak hanya menambah pengetahuan kita terhadap suatu masalah dan situasi tertentu tetapi juga memberikan intervensi yang berguna terhadap situasi semacam itu. Hal ini sesuai dengan tradisi penelitian tindakan dimana salah satu prioritasnya adalah memberikan solusi praktis terhadap permasalahan daripada hanya sekedar menguji dan menghasilkan teori. Dasar penerapan SSM terletak secara kuat didalam tradisi penelitian tindakan dimana “bertujuan untuk memberikan kontribusi baik terhadap tujuan praktis memecahkan masalah tertentu dan juga bertujuan sebagai ilmu pengetahuan sosial dengan saling bekerjasama didalam kerangka kerja etik yang diterima bersama” (Rapport, 1970).

4. Diagnosis

Dengan mengunakan SSM, peneliti dan partisipan mampu mendiagnosis apa yang sedang terjadi didalam praktik komunitas. Melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus dan observasi partisipatoris, konsep mengenai manajemen pengetahuan kemudian didiskusikan. Beberapa aktivitas manajemen pengetahuan kemudian dilakukan dengan pertanyaan utama yang muncul adalah “bagaimana kita memilih teknologi (KMS) untuk meningkatkan kondisi kerja?” Mereka kemudian mengidentifikasi beberapa permasalahan :

· Pengetahuan yang dihasilkan selama pertemuan ini kemungkinan akan hilang dan tidak tersimpan atau tidak dibagikan oleh para pekerja pengetahuan ini atau pekerja lainnya di pertemuan mendatang.

· Para partisipan memiliki keinginan untuk memperbaikinya tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya.

· Para partisipan tersebut melek IT tetapi tidak dapat mengartikulasikan proses manajemen pengetahuan tersebut dengan bergerak ke pemikiran KMS.

· Dengan berkembangnya berbagai produk di pasaran, mereka merasakan proses seleksi tersebut seperti membandingkan antara apel dengan jeruk.

Seluruh masalah ini menciptakan sebuah kesadaran bahwa aplikasi KMS dapat membantu menghilangkan berbagai masalah ini, tetapi masih terdapat beberapa perbedaan dalam cara merealisasikan dan mengimplementasikan KMS ini.

5. Perencanaan Tindakan

Teknologi informasi dapat membantu untuk menstrukturkan pengetahuan dan menggambarkan explicit knowledge dan terdapat berbagai macam teknologi yang tersedia yang mendukung pekerjan ini. Dari sudut pandang sistem pengetahuan teknologi semacam ini digambarkan oleh Skryme dalam Tabel 1.

Table 1 Teknologi Manajemen Pengetahuan

Pengetahuan berdasarkan masukan

Menggali informasi tersembunyi

Penyaringan mengacu kepada periwayatan (profile)

Penyajian berorientasi pengguna

Memadatkan informasi

Peralatan yang cerdas

Penyaringan email

Pencarian berdasarkan tingkat kesesuaian

Konsep pencarian keterangan

Peta visual

Penggalian data dan teks

Proses pengetahuan

Mendapatkan bukti-bukti laporan lama

Peraturan dan induksi

Kombinasi yang lebih cepat

Kasus berdasarkan sebab

Sistem para ahli

Penyimpanan pengetahuan

Menahan lebih banyak informasi saat ini

Referensi satu titik

Manajemen kamus

Aliran pengetahuan

Pengiriman secara berkala

Meningkatkan aliran kinerja

Memperingatkan pengguna terhadap perubahan

Email

Alur kerja perangkat lunak

Teknologi pendorong

Peralatan yang cerdas

Keluaran pengetahuan

Mendukung proses berpikir Menginformasikan pengambilan keputusan

Alat-alat kognitif

Menghasilkan gagasan dan pemetaan visual

Dukungan keputusan : dukungan pertemuan

Dari daftar ini dapat kita lihat terdapat kemungkinan bahwa ketika melakukan praktik di komunitas penggunaan teknologi dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan manajemen pengetahuan. Tentunya di banyak organisasi –seperti dalam studi kasus ini– mereka memiliki keterbatasan pengetahuan diluar kompetensi intinya yang bertujuan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai KMS.

Sementara itu sangat berguna untuk menggunakan SSM didalam mendiagnosa kebutuhan KMS, dia tidak membantu partisipan atau peneliti dalam tarap berpikir mengenai penggunaan informasi teknologi dan kemudian berkonsentrasi kepada aktivitas manusia mesin (human-machine activities). Untuk membantunya maka di tahap ini maka digunakan Soft System Information and Technology Methodology (SISTeM). Dengan adanya SISTeM ini maka tersedia pendekatan yang lebih praktis untuk meningkatkan

“Pengambilan keputusan operasional dan membawa integrasi organisasi, informasi dan perubahan teknologi didalam satu situasi tertentu.

SISTeM digunakan di akhir tahap penelitian tindakan untuk mengidentifikasi kriteria pemilihan KMS. Pendekatan ini juga telah digunakan didalam didalam berbagai lembaga perawatan kesehatan oleh para pengembang SISTeM dan dianggap relevan terhadap studi kasus didalam makalah ini. Metodologi ini mengandung dua siklus dengan fokus pertama terhadap pengambilan keputusan strategis dan perluasan beberapa prinsip. Seangkan siklus kedua mencakup masalah-masalah operasional seperti keputusan bertindak dan proses bagi pengambilan keputusan.

Menggunakan metodologi ini merupakan cara untuk mengartikulasikan apa yang dibutuhkan dari sebuah KMS dengan tujuan untuk membantu perencanaan tindakan. Tahapan siklus penelitian tindakan ini menggambarkan bagian dari proses ini daripada menggambarkan keseluruhan metodologi dan SSM digunakan sebagai sebuah pendekatan didalam pemecahan masalah. Penekanan di siklus 1 dari metodologi –sebuah tingkatan strategis– dimana prinsip ketegasan telah digunakan untuk memandu pengambilan keputusan di dalam KMS sebelum keputusan praktis untuk bertindak dibuat.

Siklus 1 dimulai dengan sebuah analisa mengenai situasi permasalahan yang kemudian bergerak menuju sebuah keputusan. Hal ini kemudian mengarah ke perubahan selanjutnya dan masalah yang ada di situasi yang baru tersebut kemudian tereksplorasi melalui siklus 2. Eksplorasi situasi yang ada saat ini memfokuskan kepada sistem informasi seperti yang digambarkan oleh Atkinson, tidak hanya dalam praktik komunitas di masa kini dan mendatang tetapi juga pengaruhnya terhadap bagaimana pekerja pengetahuan melakukan pekerjaan mereka. Sebuah analisa politik dan sosial juga membantu untuk mengeksplorasi peran yang telah dimainkan staf IT serta pengalaman dan sikapnya terhadap KMS dan IT dari para pengguna potensial terhadap sistem ini.

6. Pengambilan Tindakan

Sistem dan teknologi yang ada teridentifikasi melalui diskusi dan debat dengan partisipan, dan digunakan sebagai dasar didalam pengambilan keputusan lebih jauh didalam siklus 1 dari SISTeM. Organisasi telah berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dan disusun kedalam sistem manajemen pengetahuan. Ini mencakup :

· Database dokumen seperti bukti-bukti laporan, waktu pertemuan serta berbagai proposal.

· Internet, dimana terdapat pekerjaan mereka sendiri didalam website mereka sendiri serta website organisasi lainnya yang menyediakan fakta praktik yang efektif.

· Database eksternal yaitu database yang harus dicari dari luar seperti Cochran database, Medline, CINAHL dan lainnya.

· Database yang kurang formal dari umpan balik pengguna

· Jaringan server lokal untuk menyimpan dokumen-dokumen internal

Dari pemahaman mengenai apa yang tersedia dan telah dimanfaatkan maka para partisipan dan peneliti kemudian dapat mendefinisikan sistem seperti apa yang dapat menutupi semua kebutuhan.

6.1 Akar Definisi and Kondep Model

Akar Definisi

Sebuah pusat (centre) yang memiliki sistem manajemen pengetahuan yang dioperasikan oleh staf pusat dan dimiliki oleh Institut yang memungkinkan penciptaan, penyimpanan dan berbagi pengetahuan.

CATWOE

Customer (pelanggan) yaitu pekerja pengetahuan yang berada di pusat (centre)

Actors (pelaku) : staf IT, para pekerja pengetahuan

Transformation (transformasi) yaitu pengetahuan di pusat ditransformasikan kedalam komponen sistem pengetahuan.

Weltanshauung (pandangan hidup), berupa penciptaan, penyimpanan dan pembagian pengetahuan yang dibutuhkan untuk efektivitas manajemen pengetahuan.

Owners (pemilik) : fasilitator manajemen pengetahuan, staf IT.

Environment (lingkungan) : pekerja pengetahuan, staf IT.

Setelah mengidentifikasi sistem, para partisipan bekerja bersama untuk mengembangkan sebuah model sistem ekspresif dikaitkan dengan akar definisi. Model ini menggabungkan aktivitas manusia, Gambar 1 menunjukan model sistem tersebut. Ini juga menjadi bahan pertimbangan didalam berbagai literatur pembahasan mengenai KMS dimana berbagai variasi yang ada didalam proses manajemen pengetahuan tergambarkan. Ini adalah suatu cara yang luar biasa untuk mengidentifikasi aktivitas mana didalam sistem yang membutuhkan dukungan IT dan mana yang tidak.

 
  clip_image001

Gambar 1. Model ekspresif dari komunitas KMS

Disana juga terdapat berbagai tugas didalam organisasi yang teridentifikasi sebagai masalah. Mereka tidak hanya tugas yang dapat ditingkatkan melalui penggunaan IT, tetapi juga memerlukan perubahan keorganisasian dan kultural. Tabel 2 memperluas aktivitas manajemen pengetahuan dan mengkaitkan mereka kepada sub aktivitas KMS. Aktivitas semacam itu tereksplorasi di dalam percakapan dengan para partisipan dan pengamatan terhadap kerja pengetahuan mereka.

Tabel 2. Model ekspresif yang menyertai komponen mesin pengetahuan.

MENERIMA (RECEIVE) pertanyaan dari pengguna, diikuti dengan melengkapi formulir permohonan tersebut,

MEMBERITAHUKAN (NOTIFY) kelompok bahwa ada permohonan

MENAMBAHKAN (ACCRUE) informasi mengenai permohonan tersebut (siapa, apa, kapan) secara mingguan.

MENANGKAP (CAPTURE) data untuk penggunaan di masa mendatang.

MENGALOKASIKAN (ALLOCATE ) permohonan kepada pekerja pengetahuan mengacu kepada keahlian, kemendesakan, dan beban kerja.

MENANGKAP (CAPTURE) data mengenai siapa yang mengisi permohonan.

MENCOCOKAN (MATCH) permohonan dengan gabungan data keahlian dan beban kerja.

KETERJANGKAUAN (SCOPE) setiap pertanyaan untuk memastikan sejumlah informasi tersedia dan bagaimana pertanyaan tersebut dijawab.

MENCARI (SEARCH) database untuk meminta informasi yang relevan

MENGKAITKAN (LINK) laporan dengan laporan lainnya yang memiliki kemiripan kepentingan

MENCARI (SEARCH) informasi internal terhadap permintaan yang sedang berlangsung

MENINJAU ULANG (REVIEW) pertanyaan para pengguna, memperbaikinya jika dibutuhkan

PEMBAHARUAN (UPDATE) apabila dibutuhkan

MEMBUAT (CREATE) sebuah gambaran mengenai aktivitas kerja pengetahuan untuk memahami kemajuan pekerjaan dan beban kerja

MENCARI (SEARCH) database, WWW, literatur abu-abu apabila dibutuhkan

MEREKAM (RECORD) strategi pencarian

MENYIMPAN (STORE) database yang digunakan dan website yang telah dikunjungi

PENCATATAN (LOG) terkait metode, sumber yang digunakan dan tidak digunakan (rasional jika dipertimbangkan berguna)

MENYIMPAN (STORE), menyimpan pengetahuan untuk kerja yang akan datang

MENYIMPAN (STORE), dasar rasional bagi pembuatan keputusan

MENDAPATKAN (RETRIEVE) hardcopy bahan-bahan sumber ketika dibutuhkan

PENCARIAN (SEARCH) berbagai katalog perpustakaan untuk ketepatan informasi

GENERATE peminjaman antar perpustakaan

CREATE meninjau aktivitas penyakit dengan kembali : menunggu peminjaman, pemenuhan kebutuhan, pembiayaan, dan waktu yang dibutuhkan.

MEMBUAT (CREATE) pesanan kepada penyedia jasa ketika dibutuhkan

MENILAI (APPRAISE) fakta berdasarkan kriteria

MEREKAM (RECORD) keputusan mengenai penilaian tulisan individual

MENYUSUNNYA (COLLATE) kedalam tabel-tabel fakta/bukti

PENULISAN (WRITE) laporan

MEMBUAT (CREATE) dokumen pemroses kata-kata

MENYIMPAN (STORE) semua jenis laporan didalam sebuah format yang berguan untuk kolaborasi

MEMBUAT (CREATE) dokumen PDF

MEMASUKANNYA (MOUNT) kedalam website

MENGIRIMKAN (SEND) laporan kepada pengguna

MENGUMPULKAN (COLLECT) data kiriman secara tepat waktu

MENYUSUN (COLLATE) statistik pekerjaan yang telah diselesaikan dan waktu yang dibutuhkan.

MEMPEROLEH (GAIN) umpan balik terhadap penggunaaan dan kecocokan laporan.

MENYUSUN (COLLATE) data

MENYIMPAN (STORE) umpan balik temuan

KUMPULAN (AGGREGATE) data untuk dilaporkan

MENYEBARKAN (DISTRIBUTE) umpan balik kepada para pekerja pengetahuan,

BERBAGI (SHARE) dengan para peneliti sebagai bahan evaluasi

6.2 Perdebatan Mengenai Model

Sebuah perdebatan mengenai bagaimana mengartikulasikan kemudian muncul, melibatkan para pekerja pengetahuan dan staf IT di luar pusat (centre) yang sedang dipelajari. Ini adalah cara dimana KMS & IT yang telaha da kemudian dikombinasikan dengan komponen baru untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Perdebatan tersebut kemudian membawa isu sosial, okeorganisasian dan politik ke bagian depan. Sementara waktu dipenuhi dengan emosi dan perdebatan, beberapa hasil nyata telah diraih mencakup keputusan terhadap keberfungsian dan keberadaan infrastruktur IT saat ini.

Di tingkatan pragmatis, implementasi sebuah KMS dapat membantu pekerja pengetahuan untuk menangkap dan kemudian menyimpannya. Ini merupakan ragam pengetahuan yang tidak hanya mencakup “praktik terbaik” tetapi juga mengenai meta-pengetahuan yaitu pengetahuan tentang bagaimana memperoleh fakta-fakta (evidence). Ini dapat berbentuk pencarian didalam website, grey literatur, dan sampai mana website tidak digunakan lagi. Perdebatan terus berlanjut, sehingga tercapai “akomodasi yang kuat” diantara para aktor yang saling bersaing dan stakeholder yang ada. Prinsip ketegasan dapat membantu proyek ini bergerak menuju siklus ke-2 dari SISTeM.

6.3 Munculnya Sistem Manajemen Pengetahuan

Dari pemodelan KMS kita mampu mengartikulasikan keberfungsian dari sistem-sistem. Pemodelan ini telah dikombinasikan dengan literatur KMS untuk menciptakan kriteria yang jelas dan realistis yang dapat diaplikasikan kepada sistem yang ada di pasaran. Bagaimanapun, kebanyakan penyedia layanan KMS di pasaran telah memperkirakan akan melebihi 1 milyar dolar di tahun 2002. Berbagai sumber telah melakukan survey terhadap industri yang terdiri lebih dari 65 vendor serta dengan melakukan pencarian melalui Web. Hasilnya para peneliti menemukan bahwa telah terdapat lebih dari 300 vendor dan akan terus tumbuh tiap tahunnya.

Didalam bahasa pemasaran dan pembelian, produk semacam itu ini adalah sebuah jalan panjang bagi mereka yang bekerja didalam pelayanan kesehatan. Pemilihan sistem di luar kompetensi inti ini bagi para profesional semacam itu sistem pemasarannya menjadi membingungkan dan terkadang menjadi tempat yang menyesakan. Menghubungkan keberfungsian dengan proses KM di satu sisi adalah cara yang pragmatis agar kedua masalah tersebut terwakili. Aplikasi IT di satu sisi berguna agar partisipan dapat memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana mereka dihubungan bersama serta untuk menghasilkan aplikasi yang kemungkinan dapat digunakan oleh masyarakat banyak.

Diharapkan bahwa perkembangan beberapa pemahaman terhadap fungsionalitas KMS akan membantu para pembeli di pasaran membuat beberapa pengamatan terhadap sistem mereka dan memfasilitasi pemilihan berbagai produk di pasar yang besar semacam itu.

7. Evaluasi

7.1 Analisa Sosial : Peran, Nilai dan Norma

Didalam studi kasus ini, yang menjadi penting ketika berpikir untuk menerapkan KMS adalah adanya peran, nilai dan norma dari para pekerja pengetahuan yang akan memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan penerapan berbagai solusi yang ada.

Peran : mengangkat aktivitas yang mendukung pelayanan kesehatan berdasarkan fakta di rumah sakit serta untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan kualitas dari pelayanan kesehatan.

Norma : berbeda-beda sesuai dengan kelompok klinis dan profesional yang merepresentasikan timnya, norma-norma semacam ini ketika diterapkan kepada pelayanan kesehatan berdasarkan fakta juga berbeda tergantung latar belakang dan pelatihan yang ada di kelompok tersebut.

Nilai : secara intrinsik dibentuk didalam kelompok. Sebagai kelompok yang terdiri dari dokter, perawat, informan, peneliti pelayanan kesehatan dan akademisi maka beberapa norma-norma ini akan dibawa kedalam kelompok.

Manajemen pengetahuan dan teknologi : manajemen pengetahuan merupakan hal yang baru bagi partisipan sehingga mereka kemungkinan tidak mampu untuk mengartikulasikan apa yang dibutuhkan sepanjang terkait dengan KMS. Mereka memiliki pengalaman yang luas tetapi berbeda-beda didalam menggunakan berbagai aplikasi IT dan merasa nyaman dengan aplikasi yang baru.

7.2 Analisa Politik

Paradigma didalam pelayanan kesehatan berdasarkan fakta berbeda diantara profesional klinis. Dalam kasus diskusi yang diikuti partisipan, fokus yang ada terhadap tinjauan sistematis (systematic reviews) dan percobaan acak terkontrol (randomized control trial). Ini tergambarkan didalam filsafat dan fokus hantaran pengetahuan yang disediakan oleh pusat (centre) ini.

Dalam hubungannya dengan manajemen pengetahuan dan sistem pendukung kerja tersebut, pengetahuan dapat menjadi semacam komoditas bagi kekuasaan dengan mengembangkan peran eksklusif dan terlalu menggantungkan nasibnya kepada sebagian anggota kelompok. Para anggota yang vokal didalam kelompok dapat juga mempengaruhi pemaknaan mengapa pengetahuan itu penting, harus disimpan dan dibagikan didalam kelompok.

Pengalaman mengenai teknologi informasi sejauh ini sangat bervariasi. Kebanyakan dari pekerja memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang mereka butuhkan ketika melakukan pekerjaan, tetapi kemungkinan dibatasi oleh organisasi induknya. Mereka tidak hanya mengalami konflik pekerjaan didalam organisasi pelayanan kesehatan tetapi juga di departemen universitas. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa mereka memiliki “dua pemilik” yaitu universitas jarak jauh yang merancang kebijakan dan melisensi produk dan juga dukungan serta keahlian IT lokal. Aspek politik yang terdapat didalam skenario ini menimbulkan berbagai kesulitan didalam praktiknya karena mereka menjadi tergantung kepada pengaruh organisasi induknya didalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah pembangunan server lokal, ini sangat membutuhkan waktu didalam pembelian dan implementasinya karena berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Diskusi kemudian mengarah ke saling berbagi drive sebagai sebuah perangkat penyimpanan (storage) yang tidak dibatasi dibandingkan tempat penyimpanan pengetahuan dimana kontrol terhadap isi dan kodifikasi perlu dilakukan.

8. Menetapkan Pembelajaran

Pembelajaran berada di seluruh siklus penelitian tindakan ini, tetapi akan diringkas didalam bagian ini. Bagi partisipan yang tidak berpikir mengenai proses manajemen pengetahuan, proyek ini adalah sesuatu yang baru. Dengan melakukan ini mereka belajar tentang apa yang sedang terjadi didalam praktik komunitas dan mereka kemudian membuat saran agar hal tersebut bisa ditingkatkan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap sistem yang baru tersebut. Staf IT didalam studi kasus ini sangat berbahagia untuk berkolaborasi didalam proyek ini, tetapi terkadang mereka merasakan memiliki otonomi yang terbatas didalam mempengaruhi pengambilan keputusan ketika berada di organisasi yang lebih luas.

Pengetahuan diperoleh melalui proses mempengaruhi organisasi induk agar meningkatkan serta memberikan sistem pendukung untuk meningkatkan pekerjaan lokal. Secara konseptual proyek akan menyediakan berbagai pengetahuan baru dalam hubungannya sebagai perantara dan manajemen pengetahuan didalam pelayanan kesehatan.

“Pelajaran ganda berputar” sebagaimana yang digambarkan Argyris dan Schon melihat kepada restrukturisasi norma-norma organisasi untuk merefleksikan perolehan pengetahuan baru selama penelitian. Ini terjadi ketika para partisipasan mengartikulasikan kebutuhan KMS yang kemudian memunculkan sebuah kesadaran mengenai bagaimana dan mengapa sistem yang ada tersebut digunakan. Hal ini juga menantang proses pengambilan keputusan organisasi secara luas dan sering dilihat sebagai tantangan yang tidak menyenangkan terhadap status quo. Partisipan menikmati pengalaman menganalisa sisi politik dan sosial didalam pekerjaan mereka, sesuatu yang baru dan kontroversial saat itu. Peneliti mempelajari bahwa pengembangan kriteria pemilihan dan mengkaitkannya dengan proses KMS ternyata lebih sulit dibandingkan didalam literatur atau yang bagi yang bekerja di lapangan.

9. Kesimpulan

Dari analisis mengenai lingkungan manajemen pengetahuan yang telah dipelajari, banyak dari fungsi KM yang teridentifikasi dapat ditemukan didalam banyak produk KMS di pasaran. Sebelum melihat kegunaan produk tersebut maka harus memiliki pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan sehingga waktu dan sumberdaya tidak terbuang percuma. Pemahaman ini akan digunakan didalam siklus penelitian tindakan selanjutnya dimana SISTeM siklus ke-2 dapat digunakan untuk membuat keputusan nyata. Berbagai isu yang muncul di tahap ini akan merangsang berbagai solusi, seperti :

· Secara sistematis diinginkan,

· Secara kultur dimungkinkan,

· Secara keorganisasian adanya tambahan nilai,

· Secara informasi dan teknis dimungkinkan dan

· Secara etika dapat dipertahankan.

Ini mungkin kriteria yang paling penting yang harus diraih oleh setiap sistem sebelum pertimbangan secara fungsional. Di tingkatan pragmatis, implementasi sebuah KMS akan membantu pekerja pengetahuan menangkap dan menyimpan pengetahuan serta mencari dan menilai fakta sebagaimana yang biasa mereka lakukan. KMS dapat memberikan bantuan untuk membuat keputusan bagi yang mengalami kesulitan didalam mengartikulasikan pertanyaan mereka kedalam sebuah format yang dapat secara mudah dijawab.

“Banyak organisasi mencoba untuk membangun program KM beserta arsitekturnya sebelum membangun kerjasama kultural atau dasar-dasar bisnis bagi program ini…mereka memuliki nilai yang kecil kecuali apabila secara langsung dapat dilihat menguntngkan secara bisnis.

Keputusan praktis lainnya,mengenai pembelian Sistem Manajemen Pengetahuan dan implementasinya merupakan bahan diluar makalah ini, tetapi akan diberikan di masa mendatang untuk menggunakan siklus ke-2 dari SISTeM serta untuk memilih sistem KM.

10. Referensi

1. Muir Gray J. Where’s the chief knowledge officer? BMJ 1998; 317 (26 September) : 832-840.

2. Fennessy G. Knowledge management in evidence based health care. In: HIC 2000 8th national Health Informatics Conference; 2000 2-5 September 2000; Adelaide, South Australia:HISA; 2000.

3. Holsapple CW, Joshi KD. Knowledge selection: concepts, issues and technologies. In: Liebowitz J, editor. The knowledge management handbook. Boca Raton, FL: CRC Press; 1999. p.7.11 -7.17.

4. Alavi M, Leidner D. Knowledge management systems: emerging views and practices from the field. In: 32nd Hawaii International Conference on System Sciences; 1999; Hawaii: HICSS; 1999. p. 1-11.

5. Anderson J. An evidence centre in a general hospital: finding and evaluating the best available evidence for clinicians. Evidence Based Medicine 1999; 4(4): 102-103.

6. Rajendran M, Anderson J. Is standard (or universal) precautions effective in preventing the transmission of blood borne viruses (HIV, HBV, HCV) in the haemodialysis unit setting? What preventative measures have been effective? Melbourne, Australia: Centre for Clinical Effectiveness, Southern Health Care Network; 1999 22 October 1999.

7. National Health and Medical Research Council. A guide to the development, implementation and evaluation of clinical practice guidelines. Canberra: Commonwealth of Australia; 1999.

8. Baskerville R, Wood-Harper A. Diversity in information systems action research methods. European Journal of Information Systems 1998; 7:90-107.

9. Susman G. Action research: a sociotechnical systems perspective. In: Morgan G, editor. Beyond methods: strategies for social research. Newbury Park: Sage; 1983. p. 95-113.

10. McKay J, Marshall P. The dual imperatives of action research. Journal: Information Technology & People 2001;14(1):46-59.

11. Checkland P. Systems thinking, systems practice. Chichester: Wiley; 1981.

12. Susman G, Evered R. An assessment of the scientific merits of action research. Administrative Science Quarterly 1978; 23(4):582-603.

13. Skyrme DJ. Knowledge networking: creating the collaborative enterprise. Oxford: Butterworth Heinmann; 1999.

14. Atkinson C. Soft Information Systems and Technologies Methodology, SISTeM: a case study on developing the electronic patient record. Requirements Engineering 1997; 2:1-22.

15. Atkinson C. The Soft Information Systems and Technologies Methodology (SISTeM): a contingency approach to integrated decision making and development. In: Altman G, Lamp J, Love P, Mandal P, Smith R, Warren M, editors. International Conference on Systems Thinking in Management; 2000 8-10 November 2000; Deakin University Geelong, Australia:Deakin University; 2000. p. 71-76.

16. Atkinson C. The ‘Soft Information Systems and Technologies Methodology’ (SISTeM) an actor network contingency approach to integrated development. European Journal of Information Systems 2000; 9:104-23.

17. Checkland P, Scholes J. Soft systems methodology in action. Chichester: John Wiley & sons; 1990.

18. Fennessy G, Burstein F. Using soft systems as a methodology for researching knowledge management problems in health care. In: Altman G, Lamp J, Love P, Mandal P, Smith R, Warren M, editors. International Conference on Systems Thinking in Management; 2000 8-10 November 2000; Deakin University, Geelong, Australia: Deakin University; 2000. p. 180-185.

19. Liebowitz J, editor. The knowledge management handbook. Boca Raton, FL: CRC Press; 1999.

20. Holsapple CW, Joshi K. Description and analysis of existing knowledge management frameworks. In: 32nd Hawaii International Conference on System Sciences HICSS; 1999; Island of Maui Hawaii: IEEE Computer Society Press; 1999.

21. Romberg D. Knowledge management market to hit $5 billion. Computing Canada 1998(November 9 1998).

22. Delphi Group. Insight research series; Knowledge Management Covered Vendors. In; http://www.delphigroup.com/pubs/insight_research-vendors.htm 1997.

23. Argyris C, Schon D. Organizational learning: a theory of action perspective. Reading: Addison-Wesley; 1978.

24. Coleman D. Groupware: collaboration and knowledge sharing. In: Liebowitz J, editor. Knowledge management handbook. Boca Raton, FL: CRC Press; 1999. p. 12.1 – 12.15.

GLOBAL ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE CREATION

GLOBAL ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE CREATION

Pendahuluan

Di dua bab sebelumnya, kita telah menganalisis proses management dan struktur organisasi yang paling kondusif bagi penciptaan pengetahuan organisasi. Penciptaan pengetahuan di perusahaan Jepang telah berkembang secara global. Hal ini memunculkan dua pertanyaan, yakni pertama bisakah penciptaan pengetahuan organisasi yang diterapkan di perusahaan-perusahaan Jepang tersebut diterapkan di luar Jepang? Dua, penyesuaian yang seperti apakah yang dibutuhkan ketika perusahaan Jepang memulai untuk bekerja sama dengan perusahaan bukan Jepang di negeri lain?

Bab ini memfokuskan mengenai bagaiman penciptaan pengetahuan organisasi berlangsung dalam skala global. Kasus Nissan Primera dan Shin Caterpillar Mitsubishi’s REGA menunjukkan bagaimana perusahaan Jepang melakukan sosialisasi dengan pengetahuan tacitnya non-Japaneses. Meskipun kedua kasus memfokuskan pada pengembangan produk, temuan dapat digunakan untuk penciptaan pengetahuan organisasi lintas batas national secara general.

Sebelum kami menyajikan kedua kasus perusahaan tersebut, maka kita perlu tahu terlebih dahulu perbedaan antara pendekatan Jepang dengan Barat dalam penciptaan pengetahuan. Berikut ini kami sajikan kedua perbedaan tersebut dalam sebuah table 1.

Organisasi Jepang

Organisasi Barat

Group Based

Individual based

Berorientasi pada tacit knowledge

Berorientasi pada explicit knowledge

Kuat dalam sosialiasi dan internalisasi

Kuat dalam externalisasi dan kombinasi

Menenankan pada pengalaman

Menenankan pada analisis

Berbahaya pada “group think” dan “overadaptasi pada keberhasilan terdahulu”

Berbahaya pada “paralysis by analysis”

Ambigous organizational intention

Jelas tujuan organisasi

otonomi grup

Individual otonomi

Kekacauan kreatif melalui tugas yang overlap (tumpuk-menumpuk)

Kekacuan kreatif didapatkan melalui perbedaan individu

Fluktuasi yang sering dari to management

Fluktuasi yang tidak terlalu banyak dari top management

Informasi redundant

Less redundancy of information

Mobil Primera

Mobil primera adalah sebuah project yang akan dilakukan oleh perusahan Nissan sebagai mobil global, dengan mencoba mengkombinasikan rancangan mobil buatan eropa. Untuk itulah jepang mengirim ratusan insinyur ke eropa untuk mempelajari, bukan hanya proses pembuatan mobil saja, tapi juga bagaimana penjualannya, kondisi jalanannya, budaya masyarakat eropa, dan juga harapan masyarakat eropa terhadap mobil, khususnya fasilitasnya.

Tidak tanggung-tanggung perusahaan Nissan Jepang mengirim 1500 orang ke eropa dengan beberapa kualifikasi. Ada yang dikhususkan berada di perusahaan mobil eropa, yang diwakili oleh para insinyur, dan ada yang khusus mempelajari budaya Eropa, baik itu kondisi jalanannya maupun kultur masyarakatnya.

Project Primera ini di mulai pada tahun 1986 yang di ketuai oleh Yasuhisa Tsuda, seorang insinyur teknik yang pernah belajar di Berlin dan pernah bekerja di perusahaan mobil Amerika. Tsuda yang sangat fasih menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jerman ini, menggunakan pengalamannya untuk menciptkan design yang tepat dan sesuai dengan minat masyarakat Eropa bersama 8 insinyur lainnya. Sementara Yoshiharu Ohtake dan Shigeki Miyajima, di tugaskan untuk bertanggung jawab dalam hal penjualannya (marketing).

Dari pengalaman yang diperoleh para insinyur jepang tersebut, baik di perusahan mobil Eropa, maupun yang didapatkan dengan mempelajari budaya masyarakat Eropa, maka akan diperoleh sebuah tacit knowledge, yang kemudian diproses melalui internalisasi dan juga diskusi antar insinyur lainnya, sehingga terciptalah mobil Primera.

Pabrik mobil Primera ini yang berada di Inggris, akhirnya mengeluarkan 28,175 unit mobil dan hingga pada tahun 1994 Primera menjadi salah satu mobil terbaik di Eropa dan juga di Amerika.

Yang menjadi pelajaran dari proses pembuatan mobil Primera ini adalah, bagaimana perusahaan jepang yang ingin mendunia, tidak melalui proses yang ujug-ujug namun penuh dengan rencana yang matang, dengan mengirimkan beberapa insinyur dan orang teknik untuk lebih duhulu mempelajari Eropa beberapa tahun. Hingga akhirnya tinggal memetik buah saja. Terbukti dari proyek ini, yang teraplikasikan dengan produk mobil Primera, mendapatkan respon postif dari masyarakat Eropa, dan juga masyarakat Amerika.

Bayangkan saja sejak awal proyek Primera ini di mulai dari tahun 1986 hingga tahun 1994 dalam jangka waktu 8 tahun ini, dapat menghasilkan mobil Primera yang yang menjadi mobil terbaik se-Eropa dan se-Amerika. Pengetahuan yang didapatkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik tidak semerta-merta didapatkan dengan mudah dan cepat. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Jepang dalam mengusai dunia perdagangan dan perbisnisan di kancah global.

Sama halnya dengan alat berat Mitsubishi, yang juga tidak melalui proses yang cepat dan mudah semudah membalikkan telapak tangan. Perusahaan Mitsubhisi yang juga ingin mengusai global atau dunia, harus mengirimkan beberapa insinyur dan orang teknik ke Amerika untuk mempelajari dan mendapatkan tacit knowledge sebelum menciptakan sebuah alat berat yang mampu di terima dan bermanfaat bagi dunia.

Proyek REGA Shin Caterpillar Mitsubishi

Kasus selanjutnya menjelaskan bagaimana perusahaan yang baru terbentuk dan berbasis di Tokyo, Jepang yaitu perusahaan Shin Caterpillar Mitsubishi, dalam mengatasi banyak hambatan serta masalah dan berhasil mengembangkan dan memasarkan seri REGA dari sekop hidrolik (alat-alat berat) di dalam pasar global.

Pada tahun 1963, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. yang berada di Jepang dan Caterpillar Inc. yang berada di Amerika Serikat melakukan kerjasama antar perusahaan (dan membentuk perusahaan Caterpillar Mitsubishi) untuk memproduksi dan menjual produk-produk Caterpillar.

suatu saat, Caterpillar Inc memandang sekop hidrolik (alat-alat berat) sebagai produk yang memiliki potensi yang terbatas dan tidak mungkin dapat dipasarkan. Akan tetapi pada tahun 1970 oleh karena perkembangan pasar Caterpillar Inc merubah kebijakan atau keputusannya. Setelah tiga tahun sebelumnya meluncurkan produk alat-alat beratnya di Amerika Serikat, Caterpillar Inc mecoba menjual produknya di Jepang, dimana Jepang merupakan pasar penjualan global terbesar untuk tipe produk tersebut.

Pada tahun 1977, Caterpillar mengalami masalah mengenai permintaan divisi sekop hidrolik (alat-alat berat) mereka mereka untuk bergabung (merger) dengan Caterpillar Mitsubishi, tetapi mereka mendapatkan respon yang negatif dari Mitsubishi. Mitsubishi tidak ingin membayar lisensi teknologi Caterpillar, yang mana hal tersebut tidak terdapat pada kerjasama awal dan tidak ingin perusahaan Amerika itu mengeksploitasi kekuatan Mitsubishi dimana Mitsubishi merupakan pelopor produksi alat-alat berat tersebut. kedua hal itu tidak dapat dikompromikan dan negoisasi tersebut akhirnya batal.

Baru setelah tahun 1980 antara Mitsubishi dan Caterpillar menemukan sebuah alasan yang tepat untuk mengubah keputusan mereka. Mitsubishi mencoba menghilangkan duplikasi aktivitas yang tidak berguna antara divisi alat-alat berat dan divisi traktor pada perusahaan Catepillar Mitsubishi. Sementara Caterpillar mengalami kerugian pertamanya pada pertengahan tahun 1983 dan kalah bersaing di pasar alat berat Amerika Serikat yang berasal dari pembuat peralatan konstruksi terbesar Jepang, Komatsu, yang masuk ke pasar pada tahun 1982.

Pada saat ini, Mitsubishi lebih menanggapi proposal Caterpillar secara serius. Setelah melakukan Sembilan tahap negoisasi, terbentuklah kerjasama baru, Shin Caterpillar Mitsubishi, yang terbentuk pada Juli 1987. Mereka menggabungkan kedua perusahaan dalam dalam satu bisnis alat-alat berat. selanjutnya Caterpillar mendapatkan akses ke pasar penjualan Jepang dan teknologi Mitsubishi, dan Mitsubishi memperoleh jalur ekspansi global melalui jaringan perdagangan dunia perusahaan Caterpillar.

Perbedaan Pendekatan Pengembangan Produk

Seri REGA menjadi produk alat pertama yang dipasarkan secara global oleh Shin Caterpillar Mitsubishi. Seri REGA diharapkan dapat berkembang di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa. tetapi terjadi pendekatan berbeda di Jepang dan Amerika Serikat dalam pengembangan produk ini menjadi lebih baik.

Pertama, di Jepang pengeluaran merupakan faktor utama, sedangkan di Amerika Serikat keamanan dan performa menjadi hal yang lebih penting.Kedua, problem yang utama dibahas adalah siapa yang dapat memimpin proses kreasi konsep terbentuk. Di Amerika Serikat fungsi departemen pemasaran lebih kuat atau penting, sedangkan di Jepang model teknologi adalah peraturan utama dengan departemen R&D mengambil inisiatif keputusan. Ketiga, mengetengahkan bagaimana pengembangan proyek dapat dibawa keluar. Di Caterpillar proses pengembangan melalui empat tahap yaitu: concept making, prototyping, pilot running, dan mass production. Berbeda kontras, metode Jepang pengembangan dimulai dengan concept marking, akan tetapi prototyping, pilot running, dan persiapan mass production mendapatkan porsi atau tempat yang sama.

Pengorganisasian Seri REGA

Tidak ada tim proyek khusus yang dibentuk dalam Proyek REGA ini, anggota-anggota yang mengerjakan proyek ini berasal dari jabatan yang biasa dan menganggap proyek REGA ini seperti proyek yang kedua yang sama pentingnya dengan perkerjaan atau proyek mereka yang utama.

Perbedaan proses logika atau pemikiran orang Jepang dengan orang Amerika menjadi hambatan dalam pembangunan proyek REGA tersebut (orang Jepang lebih pasif melakukan komunikasi, sedangan Amerika lebih agresif). Maka dari itu, eksternalisasi menjadi hal yang penting (perlunya membangun good communication).

Dalam pembagian kerja, hubungan divisi desain dengan pabrik agak renggang, pabrik diizinkan untuk memodifikasi atau membuat penambahan desain gambarnya. para pekerja di pabrik sering mengganti spesifikasi dan membanggakan diri mereka sendiri karena tidak mengikuti desain yang diberikan sedangakan para desainer tidak pernah menyentuh atau komplain hasil bentukan pabrik meskipun pabrik telah melakukan banyak perubahan spesifikasi.

Memperkenalkan REGA ke pasar

Shin Caterpillar Mitsubishi pada awal meluncurkan produk-produk alat beratnya, sangat sulit diterima masyarakat, pada umumnya orang-orang mengatakan mereka sudah memakai produk lain misalnya seperti Komatsu dan Hitachi, akan tetapi setelah diperkenalkan dengan produk REGA tanggapan pasar menjadi lebih baik karena konsep desain REGA berbeda dari produk alat berat pada umumnya. (seperti melihat wanita cantik dari belakang)

Implikasi Kasus REGA untuk Kreasi Pengetahuan

Studi ini dengan jelas mengambarkan bahwa pendekatan Jepang terhadap pengetahuan organisasi bisa diaplikasikan di luar Jepang dan kunci yang dibutuhkan untuk melakukan itu adalah sosialisi dan eksternalisasi. hal ini dibutuhkan karena, membutuhkan waktu untuk orang-orang dari kebudayaan berbeda untuk berbagi pengetahuan dan juga butuh banyak waktu untuk membangun kepercayaan antara orang-orang dari kebudayaan yang berbeda.

“World Class University”, Haruskah Menjadi Tujuan Utama Perguruan Tinggi di Indonesia?

Satu hal yang tidak bisa dihindarkan dari dunia pendidikan, baik di Indonesia maupun di dunia, adalah masalah peringkat lembaga pendidikan tersebut. Peringkat suatu instansi pendidikan baik di ranah regional, nasional, dan internasioanl ini seringkali menjadi bahan tolak ukur bagi para orang tua siswa untuk memilih tempat pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Namun, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah seharusnya semua instansi pendidikan hanya mengejar peringkat saja dan bukan mempedulikan pendidikan di Indonesia ini? Realitas menunjukkan bahwa seiring menjamurnya pendidikan bertaraf internasional di kota-kota besar, namun pendidikan dengan biaya yang terjangkau untuk masyarakat masih sangat sulit untuk didapatkan. Pendidikan terasa semakin mahal dan oleh karena itu proses pencerdasan anak-anak bangsa juga terhambat.

Tri dharma perguruan tinggi

Ketika sekolah-sekolah dasar hingga menenah mulai berlomba untuk menjadikan lembaga mereka bertaraf internasional, perguruan-perguruan tinggi pun turut terkena dampaknya. Perguruan-perguruan tinggi sekarang dituntut juga untuk memiliki “nama” di dunia internasioanal. Namun, apakah tuntututan semacam ini sejalan dengan visi perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yakni yang hanya berusaha menjadikan dirinya perguruan tinggi bertaraf internasional?

Tidak bisa dipungkiri bahwa universitas-universitas ternama seperti UI, ITB, dan UGM memiliki peringkat yang cukup baik di dunia, yakni , secara berurutan, peringkat 201, 351, dan 250 versi Times Higher Education-QS tahun 2009. Hasil yang dperoleh ini di satu sisi memang patut disyukuri karena memang menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia mulai diakui pada ranah internasional. Namun, di sisi lain, hal ini bukan untuk dijadikan ajang perlombaan untuk terus meningkatkan peringkat mereka pada ranah internasional. Sebagai perguruan tinggi yang cukup baik di Indonesia, masih ada satu hal fundamental yang harus mereka lakukan, yakni keturutsertaan mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa.

Memang, target untuk menjadi sebuah perguruan tinggi berkelas dunia (world class university) bukanlah sebuah kesalahan. Namun, yang perlu digarisbawahi disini adalah bahwa menjadi hal seperti itu seyogianya adalah tujuan pelengkap yang berjalan seiring dengan tujuan utama mereka. Kaki-kaki perguruan tinggi di Indonesia harus tetap berpijak pada ibu pertiwi, bukan semata-mata untuk menaikkan peringkat sehingga melupakan proses pencerdasan kehidupan bangsa.

Yang menjadi dasar terhadap di atas adalah karena adanya tri dharma dalam perguruan tinggi di Indonesia, yakni: pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam pendidikan, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan suatu proses yang mendidik bagi anak-anak Indonesia agar mampu memiliki kompetensi yang maksimal dalam bidang-bidang tertentu. Selain itu, mendidik dalam hal ini juga berarti turut serta dalam proses pembentukkan karakter melalui lembaga pendidikan tersebut.

Perihal penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi pun diwajibkan untuk melakukan riset dan penelitian secara terus-menerus untuk menemukan suatu hal yang baru dan bermanfaat. Jika penelitian itu adalah suatu hal yang baru, maka harus segera dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional untuk memaparkan penelitian yang telah dilakukannya. Selanjutnya, hal tersebut dikembangkan sehingga menambah nilai gunanya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalam hal inilah pengabdian kepada masyarakat dilakukan, yakni ketika perguruan tinggi berhasil menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau ketika perguruan tinggi berhasil mencetak generasi penerus yang kompeten.

Sebenarnya, ketika perguruan-perguruan tinggi di Indonesia melakukan hal tersebut, maka otomatis mereka juga akan diperhitungkan kapabilitasnya dalam ranah internasional. Penelitian misalnya; ketika banyak peneliti dari suatu perguruan tinggi memublikasikan hasil penelitiannya, maka bisa dipastikan perguruan tinggi tersebut akan mendapat nilai tambah dimata para ilmuwan dunia. Apalagi jika penelitian tersebut memiliki nilai guna yang tinggi, maka bisa dipastikan apresiasi dunia luar terhadap pendidikan kita juga akan tinggi. Hal ini akan turut menaikkan peringkat perguruan tinggi tersebut dan bukan tidak mungkin menjadi sebuah world class university.

Oleh karena itu di atas penulis menyebutkan bahwa menjadi perguruan tinggi berkelas dunia itu bukan tujuan utama sebab hal ini dapat dicapai sejalan ketika tri dharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan baik.

Biaya dan plagiarisme

Tidak bisa dipungkiri bahwa yang seringkali menjadi kendala untuk memajukan pendidikan di Indonesia adalah masalah biaya. Selain mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, biaya riset yang dihibahkan pun tidak cukup besar. Hal ini membuat minimnya riset-riset yang dilakukan oleh ilmuwan Indonesia. Ketika riset yang dilakukan sangat sedikit, maka yang terpublikasi pada jurnal internasional pun akan sedikit juga. Hal ini menyebabkan tidak terangkatnya peringkat perguruan tinggi di Indonesia serta tidak dihasilkannya hasil riset yang bisa dikembangkan yang berdaya guna untuk masyarakat sekitar.

Pemerintah Indonesia seharusnya bisa menghibahkan dana cukup besar untuk riset dan pengembangan di Indonesia. Hal ini demi terwujudnya karya-karya inovatif yang diciptakan oleh negeri sendiri. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh lepas tangan terhadap pendidikan. Di kala biaya pendidikan semakin tinggi, pemerintah harus turun tangan untuk membantu memberikan pendidikan yang maksimal kepada warganya. Pendidikan sudah seyogyanya ditempatkan sebagai sebuah investasi jangka panjang oleh pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang kompeten.

Selain permasalahan biaya, satu hal lagi yang penting diselesaikan adalah plagiarisme. Plagiarisme adalah hal yang sangat tidak diharapkan untuk terjadi dalam dunia pendidikan, apalagi jika sudah diketahui masyarakat internasional. Hal ini akan menyebabkan tercorengnya dunia pendidikan di Indonesia serta universitas yang bersangkutan.

Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sebenarnya memang tidak kalah kualitas dengan perguruan tinggi lainnya di luar negeri, hanya saja mungkin kita masih kalah dalam popularitas. Namun tidak sepantasnya hal ini dijadikan persoalan, karena ketika perguruan-perguruan tinggi di Indonesia berhasil melaksanakan tri dhrama nya dengan baik, maka bisa dipastikan popularitas mereka di dunia internasional juga terangkat. Tentu saja tri dharma ini harus didukung semua pihak, terutama pemerintah. Hal ini demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan bukan tidak mungkin perguruan-perguruan tinggi di Indonesia akan menjadi world class university namun tidak melepaskan kakinya dari Ibu Pertiwi. Semoga.

Sumber :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rTpi06X7I-MJ:edukasi.kompasiana.com/2010/06/02/world-class-university-haruskah-menjadi-tujuan-utama-perguruan-tinggi-di-indonesia/+world+class+university&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id

Memaksimalkan Kapasitas RAM pada Operating System

Memaksimalkan Kapasitas RAM pada Operating System

Beberapa hari terakhir ada rasa penasaran yang mesti segera terobati. Kejadiannya adalah ketika saya merakit seperangkat CPU dengan prosesor intel 4 inti dengan 4 GB memori dan saya pasang OpenSuse 11 untuk dimuati aplikasi kimia komputasi yang hanya jalan di linux. Setelah dilakukan pengecekan memory yang terbaca hanya 3 koma sekian GB saja. Padahal secara fisik memori yang saya gunakan adalah 2 keping memori @ 2 GB.

Saya mengira itu terjadi hanya di linux, ternyata setelah saya install windows xp sp2 kejadiannya sama. Teman saya yang juga baru merakit komputer untuk tujuan running riset kimia komputasi dengan memori sebesar 8 GB juga mengalami hal yang sama. Niat menggunakan RAM sebesar itu adalah agar running aplikasi yang memakan waktu lama bisa terkurangi. Alhasil semua terkendala bahwa memori yang disediakan tak termanfaatkan secara keseluruhan.

Kejadian serupa juga saya temui ketika lab kimia komputasi AIC jurusan Kimia UGM baru saja menambah 5 PC dengan masing-masing memori 4 GB, ternyata juga tidak terbaca/terpakai secara menyeluruh. Komplainpun dilayangkan ke penjual, setelah saya mendengar penjelasan dari penjual saya gak puas, tapi gak punya hak untuk komplain. Bahkan di buku manual motherboard pun sudah diwanti-wanti kalau RAM yang terpasang 4 GB maka akan dikenali oleh OS sistem 32 bit hanyalah 3,.. GB saja.

Akhirnya saya browsing di rumah dengan HAIER-Smart dengan kesabaran penuh (saking leletnya karena akses gratis) saya dapatkan link yang bisa sedikit menyenangkan… :) mudahan lancar sesuai kemauan… (sebab PC sekarang di lab selasa nanti baru bisa dipraktekan).
OK… Langkah untuk tujuan  tadi adalah dengan mengaktifkan PAE (Physical Address Extesion) yang secara default memang belum diaktifkan.

Caranya (yang saya ambil dari situs ini):

Aktifkan mode PAE  pada Windows XP

  • Klik kanan pada My Computer dan pilih “Properties”
  • Buka tab Advanced dan di bawah tab Startup and Recovery, di Settings dan klik “Edit”
  • Ini akan membuka notepad yang berisi file boot.ini.
    Dibawah tulisan “[operating systems]” tertulis baris: multi
    (0) disk (0) rdisk (0) partition (2) \ WINDOWS = “Microsoft Windows XP”
    / noexecute = OptIn / fastdetect coba ubah menjadi:
    multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \ WINDOWS = “Microsoft
    Windows XP” / noexecute = OptIn / PAE
  • Simpan file tadi dan keluar.

Aktifkan mode PAE pada Windows Vista (yg ini belum akan saya coba, kan saya ndak pakai WV :) )

  • Tekan Windows key + R, kemudian ketikan cmd terus tekan enter
  • Tekan Ctrl + Shift + Enter untuk mengeksekusi prompt sebagai administrator
  • Enter command Bcdedit / Set SAP forceenable dan tekan enter.

Aktifkan mode PAE pada Linux Ubuntu (selasa nanti akan saya praktekkan di OpenSuse 11)

  • Buka terminal/konsol dan jalankan perintah untuk install sebuah kernel PAE: sudo apt-get update sudo sudo apt-get install
    linux-headers-server linux-image-server linux-server
  • Setelah installasi, restart system dengan new kernel yang baru: sudo reboot

Dengan prosedur tadi semestinya komputer saodara bisa mengenali RAM yang lebih dari 4 GB.

CATATAN: segala resiko dan kerusakan pada sistem anda akibat praktek ini, anda sendirilah yang menanggung!!! Mari bereksperimen…. dan selamat bereksperimen… semoga masalah saya dan anda yang punya masalah serupa dapat terselesaikan dan dapat memaksimalkan memori yang tersedia.

Kalau ada saran untuk mengatasi masalah di atas atau bahkan sudah mencoba-nya silahkan saja, senang sekali rasanya.

Referensi untuk hal ini ada di:

E-Government dan upaya demokratisasi

EGovernment dan Demokrasi

Dalam demokrasi masalah-masalah seperti keluasan cakupan, transparansi, control terhadap agenda yang dilaksanakan para wakil rakyat semakin menjadi kebutuhan. Masalah-masalah ini semakin menemukan jalan keluar seiring perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi. Internet, sebagai inovasi teknologi informasi, membuat berkembangkan sebuah jenis mekanisme pemerintahan yang disebut EGovernment (Electronic Government).
EGovernment berkembang seiring kebutuhan masyarakat akan informasi. Sisi-sisi yang tadinya tidak atau jarang diketahui masyarakat sehubungan kinerja pemerintah, dengan EGovernment mulai terkuak. Partisipasi warganegara untuk mengetahui dan mengontrol agenda public semakin terbuka melalui EGovernment ini.
Dalam pengertian demokrasi secara substansial, hal-hal seperti keterbukaan dan pelibatan warganegara kemungkinan mulai dapat terselenggara lewat EGovernment ini. Publik dapat mengetahui berapa jumlah partai yang ikut serta pemilu, siapa nama-nama caleg, perkembangan koalisi pemerintahan, kasus-kasus yang menimpa wakil rakyat, pesan-pesan warganegara terhadap anggota legislative, diyakini dapat terselenggara lewat mekanisme EGovernment ini secara langsung.
Tulisan ini hendak mengupas hubungan antara EGovernment dengan Demokrasi. Demokrasi erat berkait dengan kemampuan warganegara dalam mempengaruhi fungsi input sistem politik. Komunikasi politik, sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, rekrutment politik, dan agregasi kepentingan, merupakan beberapa fungsi input sistem politik yang penting. Fungsi-fungsi input tersebut memiliki kemungkinan tersebar aksesnya secara lebih luas lewat EGovernment ini. Ini guna mengatasi terbatasnya penyelenggaran fungsi-fungsi input konvensional. Agen-agen yang melangsungkan fungsi input (partai politik, LSM, pemerintah, pers) dapat memanfaatkan EGovernment untuk tujuan-tujuannya sendiri.
Definisi E-Government
Apakakah EGovernment itu? Terlalu banyak definisi yang diberikan oleh para pakar seputar konsep ini. Namun, tulisan ini akan membeberkan beberapa di antaranya yang sesungguhnya satu sama lain memiliki beberapa persamaan.
Shailendra C. Jain Palvia and Sushil S. Sharma mendefinisikan EGovernment sebagai :
… a generic term for web-based services from agencies of local, state and federal governments. In egovernment, the government uses information technology and particularly the Internet to support government operations, engage citizens, and provide government services. The interaction may be in the form of obtaining information, filings, or making payments and a host of other activities via the World Wide Web.1
Zhiyuan Fang, pada sisi lain, mendefinisikan EGovernment sebagai :
… as a way for governments to use the most innovative information and communication technologies, particularly web-based Internet applications, to provide citizens and businesses with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in democratic institutions and processes.2
Eduardo Contreras Budge, juga mendefinisikan EGovernment sebagai :
… is the systemic use of information and communication technologies (ICTs) to support the functions that a government performs for its constituents, typically the provision of information and services.3
Tiga definisi di atas mengaitkan konsep-konsep pemerintahan dengan penggunaan teknologi informasi, khususnya yang berbebasis world wide web (www), guna meningkatkan layanan pemerintah kepada public. Layanan ini dapat berupa penyediaan informasi dan merumuskan “what public wants.”
Layanan-layanan yang biasa diberikan lewat mekanisme EGovernment cukup bervariasi. Palvia dan Sharma membaginya menjadi 4 lini, yaitu : Government to Citizen, Government to Business, Government to Government, dan Government to Constituens.4
Government to Citizen. Aktivitas ini menandai penyediaan pemerintah akan akses online atas informasi serta layanan kepada warganegara. Ini memungkinan warganegara mengajukan pertanyaan terhadap agen-agen pemerintah dan jawabannya; mengetahui pajak pendapatan (daerah, pusat, dan pemerintahan local); membayar pajak; memperbarui surat izin mengemudi; membayar tilang; ataupun mengubah alamat tempat tinggal (mengurus KTP).
Pemerintah dapat saja menyebarkan informasi mengenai diri mereka di internet; menyediakan layanan download formulir-formulir tertentu; menginformasikan lowongan pekerjaan; menyediakan informasi turis dan rekreasi; ataupun menyediakan konsultasi masalah kesehatan dan keamanan.
Government to Business. Pemerintah di sini melakukan ‘two ways interaction’ dan transaksi lewat internet baik antara government to business maupun business to government. Sistem tender terbuka melalui mekanisme EGovernment bertajuk Government to Business ini. Sebagai contoh, pemerintah HongKong menyediakan informasi-informasi seperti Electronic Tendering System (ETS) dan HK Post e-Cert, yaitu penerbitan sertifikat digital kepada individu dan organisasi.
Government to Government. Mengetengahkan aktivitas antar departemen atau organisasi pemerintahan. Aktivitas ini dimaksudkan demi mencapai efektivitas dan efisiensi kerja seluruh operasi pemerintahan. Di Amerika Serikat, sebagai missal, terdapat Intelink, yaitu teknologi intranet yang menyediakan informasi-informasi yang telah terklasifikasi dan disebarkan kepada seluruh agen intelijen.
Government to Constituent. Dikenal pula sebagai E-Democracy. Ia mengacu pada aktivitas online pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan warganegara dalam masalah proses-proses demokrasi. Ini termasuk diskusi dan konsultasi online antara wakil rakyat dengan konstituennya. Di situ http://www.dpr.go.id (milik DPR-RI) telah disediakan perangkat chatting dan nomor kontak wakil rakyat. Tujuannya, konstituen dapat mendiskusikan dan mencari solusi atas masalah-masalah kebijakan yang ditemui. Atau, menagih janji kampanye, tentunya. Di Korea Selatan, para politisi menggunakan internet guna menjaring pemilih.
Aspek lain dari Government to Constituen adalah electronic voting. Selama ini memang masih berlangsung voting manual dengan kertas suara yang menghabiskan cost besar. Memang mekanisme voting pemilu tidaklah sederhana. Ia mengkaitkan proses registrasi dan otentifikasi, untuk kemudian dilanjutkan proses perhitungan suara. Namun, di India E-Voting sudah pernah digunakan dalam Pemilu 2004. Dalam pemilihan anggota parlemen tersebut, India menggunakan 600.000 mesin voting elektronik.
Mesin yang digunakan India diproduksi oleh Electronics Corporation of India dan Bharat Electronics. Mesin-mesin ini dioperasikan dengan batere dan sifatnya portable (mudah dipindahkan), mudah dioperasikan, reliable, dan bebas error. Pengoperasian mesin melibatkan pengawasan oleh pejabat resmi di TPS-TPS. Pemilih yang buta aksara terbantu akibat adanya tanda pemilih berupa logo dan gambar dari para kandidat dari partai politik yang ikut pemilu.
Keempat hal di atas merupakan lokus dari kegiatan EGovernment yang satu sama lain memiliki wilayah kerja sendiri-sendiri. Kajian EGovernment dan Demokrasi kiranya patut diletakkan dalam lokus yang keempat, yaitu Government to Constituent.
Pertanyaan kemudian adalah, seberapa signifikan peran dari EGovernment dalam tata kehidupan demokrasi? Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) menandai 6 signifikansi dari EGovernment yaitu : (1) EGovernment meningkatkan Efisiensi; (2) EGovernment meningkatkan Pelayanan; (3) EGovernment membantu pencapaian hasil kebijakan; (4) EGovernment berkontribusi atas sasaran kebijakan ekonomi; (5) EGovernment berkontribusi atas Reformasi; (6) EGovernment mendorong Trust antara Pemerintah dan Warganegara.5
Selain itu, Eduardo Contreras Budge menandaskan EGovernment mampu berkontribus pada hal-hal seperti peningkatan efisiensi operasi pemerintah, peningkatan transparansi, dan memodernisasi sector public.6 Efisiensi operasi pemerintah diperoleh berkat otomatisasi/digitasi fungsi-fungsi administrasi, yang dengan lain kata menyederhanakan proses dan penyampaian layanan.
Peningkatan transparansi, juga akuntabilitas, diperoleh memungkinkan sector public memperluas peran mereka berdasar tesis penyedia layanan yang client-oriented. Juga, EGovernment memungkinkan operasi pemerintah berikut hasilnya terbuka bagi public. Selain itu, EGovernment juga memungkinkan terjadinya modernisasi atas sector public. Satu tesis dasar modernisasi adalah pencapaian efisiensi kerja dengan biaya yang kecil. Lewat EGovernment, pemerintah mampu menghemat dana penyebaran informasi konvensional dengan penyebarannya lewat internet, terlebih ke daerah-daerah yang mahal sarana transportasinya.
E-Government dan Demokrasi
Lalu, apa hubungan antara EGovernment dan Demokrasi? Kaitan antara EGovernment dan Demokrasi terletak pada tujuan dari demokrasi dan bagaimana kemungkinan pencapaian atas itu terselanggara lewat mekanisme EGovernment. Kesulitan dari Demokrasi Perwakilan (representative democracy) ini adalah desentralisasi peran politik warganegara kepada wakil rakyat (legislatur). Akibat sejumlah factor, penyampaian kepentingan dari warganegara tidak terselenggara secara maksimal. Untuk itu diperlukan terobosan baru bagaimana warganegara dapat menentukan kinerja fungsi input pemerintahan. EGovernment membuka kesempatan tersebut.
Steven N. Clift menunjukkan sejumlah tujuan yang inheren di dalam demokrasi dan kaitannya dengan EGovernment.7 Ketujuh tujuan tersebut adalah : (1) Kepercayaan dan Akuntabilitas; (2) Legitimasi dan Pemahaman; (3) Layanan dan Kepuasan WargaNegara; (4) Jangkauan Akses; (5) Perwakilan Efektif dan Pembuatan Keputusan; (6) Partisipas lewat Fungsi Input dan Konsultasi; dan (7) Keterlibatan dan Kesengajaan.
Kepercayaan dan Akuntabilitas. Jika diajukan pertanyaan kepada warganegara seputar apa yang mereka inginkan dari pemerintah, maka akan diperoleh jawaban mayoritas seputar keinginan terbentukan pemerintah yang didasarkan trust dan akuntabilitas. Perhatikan hasil surver Clift terhadap masyarakat Amerika Serikat di bawah ini :
clip_image001
Lalu, bandingkan survey yang diadakan peneliti yang sama di Jepang :
clip_image002
Tatkala pemerintah memampang hasil kerja mereka di media yang dapat diakses public, dan secara mudah public dapat mempelajarinya, trust dan akuntabilitas pemerintah muncul secara alami. Trust dan Akuntabilitas ini dapat diperoleh pemerintah lewat jenis layanan yang bervariasi dan menguntungkan warganegara.
Legitimasi dan Pemahaman. EGovernment menyediakan kesempatan bagi pemerintah guna menjelaskan dan mendemonstrasikan legitimasi mereka. Mereka juga dapat menyediakan pendidikan sipil mendasar secara online, yang pada satu titik, akan meningkatkan pemahaman warganegara akan tanggung jawab pemerintah.
Satu hal yang sangat menarik bagi public adalah penggunaan uang Negara. Di India misalnya, tersedia situs http://www.indiabudget.nic.id . Situs tersebut menjelaskan asal-usul uang Negara (misalnya dari pajak dan pendapatan lain), lalu ke mana uang-uang tersebut mengalir.
Layanan dan Kepuasan WargaNegara. Peningkatan kepuasan warganegara akan layanan pemerintah tercipta lewat demokrasi partisipatoris. Di level minimal, pemerintah perlu mendesain layanan dan transaksi online dalam hal input politik. What does people wants, kiranya demikian slogannya. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat merangkum tanggapan (feedback) dari warganegara atas kinerja mereka selama ini.
Jangkauan Akses. Pemerintah mengupayakan sebesar-besarnya upaya penyebarluasan aktivitas mereka ke kalangan warganegara. Ini misalnya melalui teknik E-Mail Newsletter. Dalam teknologi ini, pemerintah mengirim informasi kerja mereka ke alamat-alamat email warganegara secara otomatis. Informasi tersebut telah diklasifikasi sehingga mirip “Koran.”
Di Jepang, sebagai contoh, Perdana Menteri Koizumi menerbitkan M-Magazine yang sudah mencapai 2 juta pelanggan. Isi dari M-Magazine adalah perkabaran lewat email yang berisikan aktivitas si perdana menteri berikut anggota-anggota kabinetnya. Demikian pula, presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad memiliki portal sendiri yang berisikan percakapannya dengan warganegara Iran dan penduduk dunia. Portal tersebut juga memampangkan surat-surat dari para pembaca website seputar keluhan dan keingan mereka dari pemerintah Ahmadinejad.
Perwakilan Efektif dan Pembuatan Keputusan. Kini studi-studi seputar EGovernment telah dilakukan oleh parlemen, legislatur, dewan kota, dan para pejabat public dipilih berikut staffnya. Ini merupakan indikasi upaya penguatan partisipasi warganegara. Legislatur, sebelum melakukan rapat rancangan undang-undang, dapat saja menerbitkan polling di situsnya seputar langkah yang sebaiknya dilakukan. Pilihan public dapat terlihat lewat respon atas polling-nya tersebut.

REVIEW BUKU PARADIGM THEORY & POLICY MAKING Reconfiguring the future

REVIEW BUKU

PARADIGM THEORY & POLICY MAKING

Reconfiguring the future

(Teori Paradigma Sebagai Perangkat Berfikir dalam Perumusan Kebijakan)

Peradaban Dan Kebudayaan

Budaya merupakan nilai-nilai yang umum dimiliki oleh orang-orang yang menjadi milik yang sama terbentuk secara historis oleh etnis, agama, dan/atau identitas linguistik. Disisi lain, peradaban merupakan nilai-nilai yang harus diterima secara universal oleh semua orang tanpa memandang budaya mereka. Setiap negara biasanya memiliki dua perangkat nilai-nilai yang berbeda, satu perangkat nilai-nilai yang berasal dari budaya yang dimiliki dan satu perangkat nilai-nilai lain yang datang sebagai segi diterima dari negara luar.

Budaya merupakan nilai-nilai yang dibagikan oleh orang-orang yang yang tergabung dalam komunitas yang sama yang dibentuk secara historis oleh etnik, kepercayaan dan atau identifikasi bahasa. Peradaban, dilain pihak, menyajikan nilai-nilai yang akan dapat diterima secara universal oleh semua orang, menghargai kebudayaan mereka. Budaya dilindungi oleh alam dan peradaban, dalam pertentangan, saling menyerang. Negara biasanya memproses dua rangkaian nilai yang berbeda, satu paket berasal dari keaslian kebudayaan yang dimiliki, sementara yang lain akan menjadi aspek yang diterima dari peradaban asing. Ketika bangsa di konfrontasikan dengan konflik baru antara budaya yang mereka miliki dan budaya yang berasal dari luar, budaya harus memutuskan nilai-nilai yang mana yang unggul.

Amerika mencampuradukan ras dan budaya, pada yang pentingnya membedakan budaya yang mendukung dan diperhatikan. Pengamatan seringkali mengarahkan pada catatan oleh beberapa yang diwarisi oleh Amerika dari budaya Eropa tetapi tidak memiliki perlindungan budaya. Atau bahwa Amerika dipisahkan secara budaya, karena kesamaan sejarah selama 200 tahun atau lebih. Bagaimanapun selama tahun 1992 kampanye pemilihan presiden, Dan Quayle menyampaikan pidatonya tentang nilai-nilai tempat tinggal rakyat amerika, tidak berbicara tentang kebudayaan Amerika? Dan juga ketika hadir sebagai nilai-nilai yang berkaitan dengan gaya hidup rakyat Amerika, seperti oposisi yang kuat untuk mendiskriminasikan ketenaga kerjaan, bukankah ini merupakan komponen yang sioap pada kebudayaan Amerika? Saya berpikir, orang-orang Amerika telah siap membangun kebudayaan yang unik dari kebudayaan yang mereka miliki.

Masyarakat Amerika melanjutkan kepercayaannya pada nilai-nilai tersebut yang memandu prinsip-prinsip deklarasi kemerdekaan dan konstitusi Amerika , sepereti demokrasi, hak asasi manusia, pasarekonomi bebas, dan sebagainya. Orang-orang Amerika sangat percaya hal ini merupakan nilai yang harus disebarkan secara universal oleh semua orang di dunia. Bagaimanapun nilai-nilai Amerika telah berjalan terus menerus berkembang sejak tanda-tanda deklarasi kemerdekaan. Nilai-nilai tersebut cenderung untuk menyertakan susunan nilai yang lebih luas pada basis oposisi pada beberapa jenis diktator, penindasan, korupsi politik, tindak kekerasan pada anak, diskriminasi seksual,polusi lingkungan, narkotika, pencucian uang, dan sebagainya. Oposisi ini dapat juga diinterpretasikan sebagai pembentukan konstitusi pelaksanaan aspek nilai-nilai peradaban orang-orang Amerika. Saat ini ketika datang pada nilai-nilai yang terkait pada karakter gaya hidup orang-orang Amerika, seperti oposisi terhadap diskriminasi dalam pekerjaan, nilai-nilai tersebut dapat dihargai sebagai kompetensi kebudayaan Amerika, tetapi untuk memperluas kepercayaan rakyat Amerika bahwa, nilai-nilai tersebut harus dapat diterima secara universal sebagai nilai kebangsaan, mereka dapat juga dipertimbangkan sebagai kompetensi peradaban warga Amerika.

Sepanjang tahun 1990, pada akibat runtuhnya struktur perang dingin, nilai-nilai Amerika mulai menyebar di dunia melalui berbagai spanduk, yang lainya tanda-tanda berbagai orghanisasi internasional atau cabang regianal, perjanjian multilateral dan atau bilateral. Kewenangan tertinggi peradaban Amerika telah ada, dan apakah atau bukan orang dari bangsa lain yang memperhatikannya. Nilai peradaban amerika membarikan inti nilai paradigma aktivitas ekonomi saat ini. Tanpa memperlengkapi kekuatan militer, pada tahun 1990 Amerika mendaki pos kekuasaan tertinggi yang telah tidak mempengaruhi dekade sebelumnya, meski dengan kekerasan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi.

Ketika bangsa dihadapkan dengan konflik baru antar nilai-nilai budaya dan nilai-nilai peradaban yang normal yang dimiliki, kita harus memutuskan nilai-nilai harus menang. Amerika Serikat merupakan salah satu melting pot berbagai ras, di mana orang-orang yang hidup dalam negara tersebut berasal dari berbagai ras yang berbeda. Amerika Serikat memiliki peradaban yang diwarisi dari Eropa tetapi negara tersebut tidak memiliki budaya sendiri untuk dipertahankan, atau bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan budaya yang terbagi-bagi. Juga, ketika meninjau tentang nilai-nilai yang terkait dengan gaya hidup orang-orang Amerika, seperti perbedaan diskriminasi kerja dengan usia yang sudah menjadi komponen dari budaya Amerika? Oleh karena itu, bahwa Amerika telah mengembangkan budayanya sendiri yang unik.

Di sisi lain, warga negara Amerika tetap percaya pada nilai-nilai yang merupakan pedoman prinsip-prinsip Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat, seperti Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Ekonomi Pasar Bebas, dan lain-lain. Rakyat Amerika percaya bahwa ini adalah nilai-nilai universal yang harus dianut oleh semua orang. Namun, nilai-nilai Amerika telah mengalami perkembangan sejak penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan. Nilai-nilai ini cenderung lebih luas termasuk nilai-nilai pertentangan atas segala bentuk kediktatoran, penindasan, korupsi politik, diskriminasi dalam hal jenis kelamin, polusi lingkungan, penggunaan penyalahgunaan, dan perdagangan anak, pencucian uang, dan lain-lain. Oposisi ini juga dapat diartikan sebagai yang merupakan aspek praktis nilai-nilai inti peradaban Amerika.

Sejarah peradaban tumpang tindih dengan pembebasan manusia dari penindasan oleh agama dan/atau kekuatan militer. Dengan demikian, kata peradaban merupakan nilai-nilai tertentu (seperti kemerdekaan, kesetaraan, dll) yang ditegakkan secara universal dalam masyarakat yang beradab. Tidak ada keraguan tentang fakta bahwa peradaban Amerika berasal dari peradaban Eropa sebagai pendiri negara Amerika Serikat terutama dipengaruhi oleh filsafat Perancis. Namun, terhadap argumen bahwa peradaban Amerika hanya variasi peradaban Eropa, maka harus menunjukkan bahwa nilai-nilai inti dari peradaban Amerika didirikan melalui perjuangan panjang dengan Amerika tentang interpretasi dan aplikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan gaya hidup khas Amerika, seperti oposisi terhadap diskriminasi ras, seperti yang dinyatakan di atas, nilai-nilai ini bisa dianggap sebagai komponen inti dari budaya Amerika.

Namun, sejauh warga Amerika percaya bahwa nilai-nilai ini merupakan peradaban secara universal diterima tanpa memandang kewarganegaraan, mereka juga bisa dianggap sebagai komponen utama Amerika. Selama tahun 1990-an, pasca runtuhnya struktur perang dingin, nilai Amerika mulai beredar di seluruh dunia di bawah berbagai spanduk, baik di bawah dukungan dari berbagai organisasi internasional atau sebagai bagian dari daerah multi-lateral dan / atau pakta bilateral. Hegemoni peradaban Amerika sekarang telah berdiri. Dan apakah orang dari bangsa lain sadar akan hal itu, nilai-nilai peradaban Amerika memberikan nilai-nilai utama dari paradigma kegiatan ekonomi saat ini. Tanpa menggunakan kekuatan militer, Amerika Serikat telah meningkat, pada 1990-an, ke posisi hegemonik, yang tidak dimiliki dalam dekade-dekade sebelumnya, bahkan dengan kekuatan militer dan sumber daya ekonomi.

Setelah gerakan hak sipil awal 1960-an, warga Amerika dan pemerintah mereka menjadi percaya diri dalam prestasi mereka dan mulai memainkan peran seorang misionaris untuk menyebarkan nilai-nilai peradaban Amerika di seluruh dunia. Konsep yang relatif baru seperti “transparansi”, “keterbukaan”, dan lain-lain bermanfaat untuk membuat gagasan abstrak dipahami dan rentan untuk monitoring. Peradaban Amerika jauh lebih dari peradaban Eropa, yang tinggal agak pasif atau jinak pada pertengahan abad kedua, tanpa menimbulkan konflik dengan budaya bangsa lain.

Konsep Paradigma

Revolusi Ilmiah, Thomas S. Kuhn, Universitas Chicago menggunakan struktur kata “paradigma” di buku yang terkenal, ia tidak memberikan definisi dengan cermat. Kuhn pada tahun 1970an mengemukakan bahwa paradigma sebagai contoh yang terpadu merupakan unsur inti dari apa yang menurut pembahasan di sini disebut sebagai aspek yang paling lengkap dan paling sulit dipahami. Kuhn mendefinisikan paradigma, yang ia yakini sebagai konsep filosofi sentral dari kajiannya (1970an) sebagai berikut: “secara universal paradigma merupakan pencapaian ilmiah yang dapat dipahami yang dapat membantu kalangan praktisi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sementara itu Masterman berpendapat bahwa paradigma adalah sebuah ‘gambaran’ konkret dari sesuatu, katakanlah A, yang digunakan secara analogis untuk menjelaskan sesuatu yang lain yang juga konkret, katakanlah B.

Tomas S. Kuhn melengkapi konsep paradigma untuk menjelaskan revolusi ilmiah sebagai pergeseran dari Newtonian Dinamis menjadi Einsteinian yang saling berkaitan. Bagaimanapun Kuhn tidak mendefinisikan kata “Paradigma” secara spesifik dan menggunakan pada banyak cara yang sama yang digunakan pada saat ini. Aktivitas umat manusia, apakah politik, sosial atau ekonomi harus merasa nyaman dengan susunan norma (peraturan,prinsip dan standar yang dapat diterima oleh kelompok tertentu) dan aktivitas ini menghasilkan basis prasarat. contoh: 1) kesepakatan internasional sejak sistem moneter menentukan peraturan yang dapat diterapkan pada keputusan perdagangan internasional pada produk makanan, pelayanan dan dan permodalan. 2) peraturan akutansi disepakati oleh IASC dan disahkan oleh IOSCO. Negara anggota menyajikan standar yang dapat diterapkan pada perbandingan korporat akuntansi secara internasional. 3) transparansi diperlukan sebagai administrasi atau bagi korporat akuntansi merupakan contoh prinsip yang dielaborasi secara lengkap oleh hukum. Peraturan pemerintah atau pedoman administratif. 4) perubahan harga minyak selama krisis minyak tahun 1970- menyebabkan perilaku korporat dan konsumen menjadi perluasan yang besar, sejak perubahan harga dikonstitusikan pada perubahan substansi dalam inti persyaratan ekonomi dunia.

Sejak itu, kata “paradigma” telah ditafsirkan sebagai “kerangka penelitian” atau “teoritis sosial, dan fenomena politik berlaku untuk penyelesaian perdagangan internasional dalam barang, jasa dan modal. Paradigma adalah sebuah konstruksi yang dapat diketahui; sebuah artifak” Berdasarkan pengertian ini, kalangan ilmuwan biasanya menghasilkan kesepakatan mengenai prinsip dan aturan bersama didalam mendefinisikan suatu teori, aplikasi, dan instrumentasi saat mereka berusaha membentuk contoh klasik atau gambaran standar tertentu yang menjadi pedoman bagi perilaku ilmiah: agar dapat diuraikan melalui pendekatan lain, maka kalangan ilmuwan tersebut harus diberi petunjuk mengenai cara kerja yang harus mereka lakukan. Karakteristik strategis dari paradigma sebagai sebuah contoh adalah kekonretannya (sifat konkret dari paradigma), yang mampu menjawab teka-teki yang dihadapi oleh para ilmuwan.

Karena terdapat batasan atau keterbatasan aktivitas manusia pada ketentuan waktu dan tempat, paradigma berkembang dari waktu ke waktu dan dari tempat satu ketempat yang lain. Sejak perang dunia II, ulasan ahli geografis tentang paradigma dikembangkan secara konstan untuk mengatasi sebagian besar negara. Bagaimanapun terdapat pemerintahan bangsa yang oposisi pada norma secara luas dapat diterima oleh yang lain atau siapa yang secara signifikan menunda menerima norma tersebut. pada perluasan tersebut, tidak ada paradigma tunggal yang mewakili setiap negara. Juga terdapat evolusi yang sgnifikan, atau berubah pada waktu tersebut. Isi dari paradigma tersebut (menanggapi argmentasi untuk dilaksanakan, juga tentang pendapat paradigma pada politik dan kehidupan sosial. Seperti halnya aktivitas ekonomi. Sebagai contoh prinsip yang tidak memberikan toleransi kejahatan seksual memperoleh penerimaan pada beberapa negara dan untuk memperluasnya. Penerimaan prinsip ini adalah merubah paradigma sosial yang diterapkan pada setiap negara, juga aktivitasmanusia memiliki secara simultan ekonomi , sosial dan implikasi politik, membuat paradigma sulit memisahkan paradigma yang respektif dari satu ke yang lainnya dalam tata cara yang sesuai. Dengan kata lain, paradigma aktivitas ekonomi, perilaku sosial dan aktivitas politik sering diduakan dan dapat dipisahkan. Memiliki pernyataan sebagai berikut: biarkan kami terpusat pada subjek bab ini.

Paradigma memperoleh statusnya karena lebih berhasil daripada saingannya dalam memecahkan beberapa masalah yang mulai diakui oleh kelompok praktisi bahwa masalah-masalah yang rawan. Keberhasilan sebuah paradigma pada mulanya sebagian besar adalah janji akan keberhasilan yang dapat ditemukan dalam contoh-contoh pilihan adan yang belum lengkap. Kegiatan manusia, baik politik, sosial atau ekonomi, harus sesuai dengan satu perangkat norma (aturan, prinsip atau standar yang diterima oleh kelompok mana seseorang berasal) dan kegiatan ini dilakukan berdasarkan satu set prakondisi penting.

Tujuannya, misalnya, (1) setuju sistem moneter internasional mendikte aturan untuk penyelesaian perdagangan internasional dalam barang, jasa dan modal (2) aturan akuntansi yang disepakati oleh IASC dan didukung oleh negara-negara anggota IOSCO menyediakan standar itu berlaku untuk perusahaan Pembukuan sebanding internasional. (3) Transparansi yang diperlukan untuk administrasi atau untuk Pembukuan perusahaan merupakan contoh dari sebuah prinsip yang dapat diuraikan secara rinci dalam hukum peraturan pemerintah, atau dalam pedoman administrasi. (4) Perubahan harga minyak mentah selama dua krisis minyak di tahun 1970-an telah mempengaruhi perusahaan dan perilaku konsumen untuk sebagian besar, karena merupakan sebuah perubahan besar dalam prasyarat penting ekonomi dunia. Karena ada batas-batas atau batas aktivitas manusia, dalam hal waktu dan tempat, paradigma bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. Setelah Perang Dunia II, yang cakupan lokasi yang diperluas paradigma yang terus-menerus untuk menutupi sebagian besar negara-bangsa.

Namun demikian, ada pemerintah nasional tertentu yang bertentangan dengan norma-norma luas diterima oleh orang lain atau orang-orang yang signifikan keterlambatan menerima norma. Sejauh itu, tidak ada satu paradigma tunggal yang meliputi semua negara-bangsa. Ada juga evolusi signifikan atau perubahan dari waktu ke waktu sehubungan dengan isi paradigma (untuk lebih spesifik tentang pengertian paradigma dalam kehidupan politik dan sosial, kita juga bisa membuat argumen yang sesuai, selain dari paradigma untuk kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, tidak menoleransi pelecehan seksual adalah mendapatkan penerimaan yang lebih luas di beberapa negara dengan waktu tertentu-kelambatan dan, sejauh itu, penerimaan dari prinsip ini adalah perubahan “Pendekatan”, dan lain-lain saya tidak keberatan untuk ilmuwan sosial mencari kerangka penelitian baru tapi agak menyambut usaha mereka.

Akari Lida mengupas tentang isu-isu kesenjangan paradigma dalam perdagangan, mata uang, keseimbangan investasi, dan lain-lain yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan negara-negara berkembang atau mayoritas negara-negara sedang berkembang. Selain itu Akira Lida juga menganalisa mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam filsafat pembangunan atau pedoman paradigma pembangunan dan bantuan untuk negara-negara di dunia ketiga secara umum.

Paradigma Mayor dan Paradigma Minor

Pada awal pembahasannya, Akari Lida menjelaskan tentang pengertian atau konsep-konsep paradigma, yaitu apa yang dimaksud dengan paradigma itu. Paradigma pada umumnya diartikan dengan pola atau model pendekatan dalam bidang sains atau penelitian secara umum. Namun, dalam pembahasan Akira Lida mengungkapkan bahwa paradigma diterjemahkan secara lebih khusus untuk melihat fenomena ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya frase “paradigma ekonomi politik” diartikan sebagai keseluruhan dari seperangkat norma dan seperangkat prasyarat mendasar yang membentuk basis perilaku ekonomi. Sedangkan frase “paradigma kebijakan” merujuk kepada paradigma yang berlaku pada suatu wilayah kebijakan dimana para pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai kemungkinan tentang pilihan instrumen atau alat yang dipilih sebagai solusi kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu.

Sejak perang dunia II kami mengetahui dua mayoritas paradigma ekonomi yang saling bersaing antara satu dengan lainnya, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pada saat runtuhnya struktur perang dingin pada awal tahun 1990, mayoritas bangsa atau kaum sosialis memiliki pengalaman pergeseran paradigma mayoritas menjadi kapitalisme(Cina mengklaim bahwa paradigma tersebut akan mempengaruhi pasar ekonominegara sosialis, yang berbeda dari ekonomi yang direncakan yang terjadi pada akhir dekade.

Untuk sebagian besar negara yang mengikuti paham barat yang menganut kapitalisme telah menyisakan paradigma mayoritas, dengan ini pemikiran paradigma telah berlangsung atau mengalami transformasi penting untuk merefleksikan perubahan didalam isi paradigma, yaitu: norma perilaku ekonomi dan atau inti dari prasarat yang diasumsikan di dalam transaksi ekonomi.

Perubahan paradigma minoritas tidak seperti perubahan paradigma mayoritas yang memposisikan dari paradigma Newtonian menjadi paradigma relitivitas tidak seperti pergeseran paradigma sosialis menjadi paradigma kapitalis. Pergeseran tersebut tidak menyertakan perubahan di dalam isi, tetapi, transformasi yang tetap dari keaslian paradigma itu sendiri, lahir dari perubahan secara parsial di dalam isi paradigma tersebut. Meskipun jika ini merupakan perubahan minor, dengan paradigma mayor karena perubahan tersebut memberikan dampak pada korporat dan perilaku konsumen pada perluasan yang signifikan, menyebabkan perhatian penuh pada parapembuat kebijakan.

Pentingnya observasi lain adalah bahwa masa lalu atau dulu perubahan paradigma minor seringkali dilakukan oleh perubahan di dalam rangkaian nilai-nilai yang tidak terpisahkan di dalam paradigma ekonomi politik negara. Biasanya Amerika mengendalikan upaya di belakang perubahan tersebut. Sebagai klarifikasi, biarkan kami menguji tiga tahapan proses transformasi paradigma setelah perang dunia II (Isi pembahasan pada sesi I) Tidak merefleksikan paradigma yang telah ada sejak serangan teroris pada september 2001. Hal ini akan diuji secara independen pada sesi ketiga.

Para pembuat kebijakan selama ini jarang sekali memperhatikan paradigma. Pembuat kebijakan umumnya mengerjakan pekerjaan mereka tanpa pengujian yang cukup terhadap implikasi dari perubahan dan kesenjangan paradigma ini. Karena itulah mengapa dalam pembahasan Akira Lida mengajukan teori paradigma sebagai instrumen berpikir dalam pembuatan kebijakan. Pasca perang dunia kedua, dunia diramaikan oleh pertarungan dua paradigma ekonomi dan politik, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pertarungan ini berakhir dengan kekalahan paradigma sosialis yaitu bersamaan dengan diruntuhkannya tembok Berlin pada bulan November 1989 dan disusul dengan pembubaran Uni Soviet menjadi dua belas negara independen yang membentuk CIS (Commonwealth of Independent States) pada bulan Desember 1991. Dengan kekalahan sosialis, terjadilah pergeseran paradigma ekonomi dan politik dunia. Akira Lida membagi pergeseran paradigma menjadi dua yaitu pergeseran mayor dan pergeseran minor. Yang dimaksud dengan pergeseran mayor adalah pergeseran paradigma secara besar-besaran seperti pergeseran paradigma sosialis menuju kapitalis. Pergeseran mayor pernah terjadi seperti pasca perang dingin. Ketika struktur bangun perang dingin runtuh di awal 1990an, mayoritas negara sosialis menggeser paradigma mereka menjadi kapitalis.

Adapun yang dimaksud dengan pergeseran paradigma minor adalah pergeseran yang tidak melibatkan perubahan secara menyeluruh dari isi suatu paradigma, melainkan transformasi yang terus-menerus dan bertahap dari bagian-bagian suatu paradigma. Walaupun pergeseran minor terjadi dalam bingkai paradigma mayor (kapitalis atau sosialis), pergeseran minor ini sangat berdampak terhadap perilaku ekonomi perusahaan dan konsumen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius para pembuat kebijakan.

Negara-negara berkembang biasanya kesulitan mengikuti perubahan paradigma –minor- yang terus menerus ini. Ketika mereka mulai menerima suatu paradigma yang berkembang di pasar, mayoritas negara berkembang masih harus tetap mempertahankan dan menjaga petani, industri yang baru berdiri, usaha kecil dan sistem keuangan mereka yang rapuh dengan cara tetap mendikte aktifitas ekonomi rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini negara berkembang akan kesulitan untuk menghadapi perubahan paradigma yang cepat. Kurangnya stabilitas paradigma internasional dan adanya kesenjangan paradigma yang besar akan berdampak buruk terhadap proses pembangunan di banyak negara. Isu inilah yang jarang sekali menjadi fokus perhatian para ekonom pembangunan.

TAHAPAN TRANSFORMASI PARADIGMA

A. Paradigma Satu Negara

Sesuai dengan ekonomi baru yang terjadi setelah perang dunia II setiap negara telah memprediksi untuk menguji kekuatan kedaulatan tertinggi sesuai dengan penghargaan pencapaian keseimbangan ekonomi domestik dengan keadaan teritorial negara dan sesuai dengan pencapaian keseimbangan eksternal, peraturan internasional telah ada; 1) dengan respek terhadap nilai tukar (emas/$) berdasarkan kebijakan IMF) dan selanjutnya dengan respek terhadap perdaganagan dan tariff GATT.

Sistem Bretton Woods dan GATT selanjutnya merupakan dua pilar yang mendukung ekonomi internasional setelah perang dunia II melalui ketidakseimbangan yang muncul dari pertukaran atau perdagangan uang internasional, penenaman modal, produk makanan dan jasa pelayanan. Bagaimanapun paradigma secara esensial menyisakan paradigma satu negara bahwa responsibilitas utama bagi manajemen ekonomi, terhenti dengan setiap kekuasaan negara. Peraturan lembaga Bretton Woods dan GATT secara Cuma-Cuma.

B. Pergeseran Paradigma

Perluasan atau pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat suatu negara dalam memperbaiki kerusakan dari perang dunia II telah dibiayai melalui perluasan defisit perdaganagn Amerika dan karena terdapat batasan fiskal pada pertumbuhan pasokan emas, dollar Amerika menjadi subyek yang sering memberikan tekanan sepanjang tahun 1960 dan Amerika menggeser posisi runtuhnya obligasi eksternal kkomulatif (melalui catatan secara teori kekurangan sejak tidak diletakkan secara aktual pada uji coba). Pada tanggal 15 Agustus 1971 pemerintah Amerika mengumumkan bahwa nilai konversi nnilai dollar Amerika akan disuspen. Kejadian ini lama diingat sebegai perputaran poin sistem moneter internasional. Sistem standar emas/dollar (sistem Bretton Woods) runtuh dan secara de facto sistem dollar standar muncul, dijelaskan sebagai berikut:

1) Krisis dollar 1971 dipengaruhi oleh batasan-batasan multicurrensi (Persetujuan Smithsonian desember 1971). Hasil ini di dalam skala yang besar, depresiasi nilai dollar terhadap mata uang mayoritas yang pada gilirannya menyebabkan pengurangan drastis terhadap pendapatan nilai dollar pada negara anggota OPEC dalam monopoli harga yang disusun oleh seven sister.

2) Krisis Minyak Yang terjadi tahun 1970sebagai upaya negara anggota OPEC merebut kekuatan membuat keputusan terhadap harga minyak dan kekuatan untuk menekan kartel/cartel produksi minyak.

3) Pergeseran daya beli negara pengimpor minyak menjadi negara penghasil minyak mendasari krisis pemasokan minyak yang mana terdapat sedikit ruang untuk meraih permintaan kebijakan ekonomi makro. Berbagai ukuran sisi pemasokan yang telah diambil dimayoritas negara pengimpor minyak termasuk peningkatan minyak mentah. Kilang minyak sektor swasta berupaya untuk mengurangi konsumsi energi setiap unit pengolahan, diversifikasi sumber energi menjadi gas alam dan sebagainya.

4) Daur ulang minyak, tentang perubahan yang signifikan di dalam keuangan internasional. Pasar Mata uang Euro di London dan hutang internasional. Bisnis yang dikembangkan di dalam volume negara berkembang yang mengajukan pinjaman setiap sindikat pinjaman pada akhirnya meningkat dengan krisis hutang yang berlanjut hingga tahun 1980.

5) Amerika menekan kinerja pasar sekuritas (May day reform 1975) secara parsial meningkatkan daya saing bisnis sekuritas di Amerika dan secara parsial mengklaim status sebagai pusat pasar modal internasional. Dari sisi pemasokan, modal keuangan yang efisien melalui renovasi pasar modal juga perlu untuk membenahi dari jatuhnya perekkonomian yang terjadi akibat krisis minyak. Reformasi termasuk rekruitmen bank tradisional produk dan mengurangi intermediasi fungsi bisnis perbankan (disintermediasi). Awal 1980 reformasi telah dilakukan memberikan dampak dan peningkatan modal dalam pasar Amerika oleh para Klien dunia (oleh Klien Inggris) berkembang secara signifikan, hal ini merupakan bujukan British Big Bang 1986.

6) Meskipun sistem standar emas dollar berdasarkan pada ketentuan IMF, sistem GATT yang merupakan pilar paradigma lain dari satu negara (kapitalis). Bertahan hingga tahun 1994 sebagai konsekuensi dari negosiasi GAAT yang diulang untuk mengurangi tarif dan ancaman non tarif terhadap perdagangan bahan makanan (konsekuensi dari negosiasi Tokyo , 1973-1979) batas-batas negara untuk perdagangan internasional sebenarnya sudah dihapus). Sebab penghapusan batas-batas negara tersebut, berlangsung dan berakhir tahun 1980an, para jurnalis dan ahli ekonomi mulai untuk menggunakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan situasi tersebut: “Ekonomi Tanpa Batas”.

Sebagai hasil dari Negosiasi Uruguay, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lahir pada tahun 1995 sebagai sebuah organisasi internasional yang membahas tiga tuntutan, yang disebutGATT GATS dan TRIPS. GATT lama (GATT tahun 1947) telah melebur ke dalam GATT Baru (GATT 1994).

7) Dengan kesuksesan reformasi pasar sekuritas dan dengan pengenalan kekuatan yang diperbaharui sektor finansial bangsa Amerika, PBB mengubah strategi negosiasi perdagangan dari satu pertahanan dasar (perlindungan terhadap industri dalam negeri dari kompetisi industri-industri asing) menjadi dua cabang (penggunaan strategi defensif yang masih eksis ditambah suatu sudut pandang baru pada pembukaan pasar dalam negara-negara pesaing dan peningkatan deregulasi). Pemerintahan US meminta baik liberalisasi lebih lanjut pada pasar asing maupun deregulasi atau kebijakan tentang sektor finansial bisnis yang meyakinkan (terpenting, konsultan keuangan atau konsultan finansial US-Jepang pada tahun 1986-1994), Penjelasan tentang perubahan dalam pandangan finansial, Peter F. Drucker menulis dalam tahun 1989:

8) “Pada awal atau pertengahan tahun tujuhpuluhan—melalui OPEC dan dengan Presiden Nixon’s pelambungan dollar—ekonomi dunia berubah dari internasional menjadi transnaional. Ekonomi Transinternasional saat ini menjadi dominan dalam pengawasan ketat ekonomi dalam negeri/domestik suatu negara. Ekonomi transnasional dipertajam oleh peredaran uang melebihi perdagangan produk dan perdagangan. Peredaran uang ini sebagai kondisi dinamis mereka.

9) Setelah itu, cakupan geografis ekonomi meningkat menjadi lebih luas pada tingkat regional melebihi batasan nasional (peningkatan ekonomi regional). Investasi asing secara langsung (proses merger dan aquisisi pembukaan cabang dan jaringan kerja yang lain untuk penjualan dan pelayanan) diambil secara jelas diantara negara-negara maju. Perubahan dalam perilaku korporat ini tidak hanya merefleksikan transformasi paradigma dari satu negara kapitalisme menjadi ekonomi transisi dan tanpa batas, tetapi juga secara signifikan memberikan pengaruh terhadap pemerintahan secara nasional dalam bentuk kebijakan ekonomi.

10) Pada tahun 1987, IASC memulai proyeknya pada perbandingan secara internasional korporat akuntansi dengan IOSCO mengirimkan para peneliti pada proyek tersebut dengan memulai pada point yang disebut versi akuntasi BIG BANG dan menyediakan infrastruktur bagi globalisasi aktivitas antar korporat di seluruh dunia.Standarisasi akuntansi Korporat dan Emisi series ISO 9000 (standarisasi kualitas manajemen merupakan bukti bahwa kebutuhan utama timbul dari globalisasi aktivitas korporat juga pengembangan strandarisasi bagi akuntasi manajemen mutu, pengembangan di masa yang akan datang dari aktivitas korporate globalmenjadi peningkatan yang nyata.

Pengamatan di atas memberikan saran bahwa selama dua dekade setelah pergeseran peralihan moneter pada tahun 1971, perubahan yang signifikan terhadap pengakuan variabel yang penting dari paradigma telah diprovokasi atau disebabkan oleh negara yang satu setelah yang lainnya di dalam efek domino (dengan hubungan sebab akibat antara keduannya) sehingga paradigma satu negara secara berangsur-angsur kehilangan validitasnya dengan kata lain, hal ini merupakan periode transisi selama banyaknya isi dari paradigma aktivitas ekonomi yang berangsur-angsur digantikan oleh isi yang baru, setelah 15 atau 20 tahun menghasilkan paradigma baru yang dibedakan dari usia secara signifikan. Bagi tujuan kenyamanan saya harus menyebutnya paradigma yang diamati sepanjang tahun 1970-1980 “Paradigma transisi”.

Pada paradigma transisi ini, mengendalikan upaya perubahan berasal dari Amerika. Dibalik perubahan merupakan strategi Amerika untuk menata kembali kekuatan keuangan pasar Amerika kemudian menggunakan kekuatan sebagai leverage pembukaan pasar yang lain untuk kepentingan ekonomi Amerika. Bagaimanapun, keberhasilan perubahan yang dicapai selama dua dekade tidak didikte secara sepihak oleh Amerika. Ada beberapa tindakan dan reaksi oleh negara lain dan atau oleh agen swasta yang manapemerintah Amerika tidak mengantisipasinya,jika kita melihat pada tindakan dan atau reaksi, kami telah mengobservai adanya hubungan sebab akibat yang penting diantara keduannya. Hubungan tersebut membuat proses karena paradigma berupa seperti proses transformasi secara otomatis yang akan memposisikan harapan kebijakan pasar Amerika. Transformasi dilanjutkan hingga tahun 1990, tetapi pada awal tahun dekade struktur perang dingin runtuh memberikan karakter baru paradigma aktivitas ekonomi pada tahun 1990.

C. Pasca Paradigma Perang Dingin.

Keberhasilan kejadian dari runtuhnya tembok Berlin pada Nobember 1989, untuk melucuti USSR dan lahirnya CIS pada bulan Desember 1991 berakhirnya struktur perangdingin. Sebagian besar negara yang mengikuti pengalaman bangsa Timur paradigma mayoritas bergeser dari sosialisme menjadi kapitalisme. Selanjutnya, tanggapan bangsa Barat terhadap ekonomi global sebagai munculnya pasar baru.

1. Kebangkitan Regional

Eropa—pembangunan yang dijanjikan di atas pada waktu yang lama, perkembangan pasar dan peluang bisnis baru bagi bangsa Barat, tetapi pada jangka pendek dan menengah, membawa tekanan dan resiko bagi bangsa Barat. Tekanan tersebut secara khusus dirasakan oleh negara-negara diEropa (diantara yanglain-lainnya jerman) dengan datangnya atau masuknya upah pegawai yang rendah, distorsi harga, hilangnya daya saing dari biaya yang tidak efisien pada industri domestik dan sebagainya.

Sejalan dengan laporan Delors April 1989 dan Perjanjian Maas-tricht (yang ditanda tangani oleh negara anggota EC pada bukan November 1993), negara amggota EU melanjutkan menciptakan EMU (Ikatan Moneter Eropa). Akhirnya ESCB (Sistem Eropa Bank Central) menjadi operatif pada Juni 1998 dengan lahirnya bank central Eropa, dan penggabungan mata uang Eropa yang disebut EURO yang dikenalkan pada bulan Januari 1999. Pada bulan Mei 2000 perjanjian Amsterdam yang ditanda tanggai oleh Konsil Eropa di Amsterdan pada bulan Juni 1997) menjadi efektif. EU sekarang bekerja untuk CFSP (Common Foreign And Security Policy), kebijakan perdagangan dan pengembangan EU.

Amerika– Dilain pihak bagian Atlantik yang lain (Amerika, Canada dan Mexico) menyepakati NAFTA yang ditandatangani pada bulan Desember 1992 efektif bulan Januari 1994. Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay memulai MERCOSUR yang ditandatangani bulan November 1991 efektif Januari 1995.

Perkembangan ini bersumber pada negara lain untuk merefilatisasi keberadaan kesepakatan perdagangan bebas regional (dikenal sebagai RFTA) atau membentuk alianci baru seperti GRUPOANDINO (Colombia, Equador, Peru, Bolifia, Cilli) dan Caricom Carribian Cominity. Selanjutnya pemerintah Amerika mengumumkan rencana pada tahun 1994 dibentuk FTAA (Perdagangan Bebas Area Amerika) yang akan mencakup seluruh bangsa atau negara di bagian utara, tengan dan selatan Amerika. Pertemuan Amerika Selatan mendukung rencana ini pada tahun 2000 dan memberikan dukungan kembali pada tahun 2001. Administrasi Amerika saat ini siap untuk memulai negosiasi untuk membuat FTAA pada bulan Juni 2005 setelah memperoleh kewenanganpromosi perdagangan dari Capitol Hill pada musim panas 2002.

Asia—Di Asia, negara-negara ASEAN memulai AFTA padajanuari 1992 yang efektif tarif istimewa yang muncul pada bulan Januari 1993. Kerangka kerja korporat negara-negara ASEAN ditambah tiga negara (Cina, Korea,Jepang) juga memulai selama periode ini sebagai negara yang disertakan koordinasi ekonomi yang lebih besar secara regional.

Dengan kepemimpinan Amerika Serikat, APEC yang mulai lebih awal sebagai forum ekonomi korporate untuk bangsa-bangsa Asia Pasifik diinisiasikan inisiatif diskusi pada tata cara praktis liberalisasi perdagangan dan penanaman modal pada inti dari Deklarasi Bogor (November 1994). Secara bilateral Jepang memulai studi dengan Singapura, Korea, Mexico, Cilli tentang kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas bilateral.

Meskipun, pemikiran beberapa rencana di atas tidak mudah secara dilaksanakan atau dicapai hal ini tidak dapat dibatalkan, bahwa tahun 1990 strategi nasional beberapa negara mulai fokus pada pasar regional dibandingkan pasar nasional secara spesifik. Pada saatnya setelah penyelesaian Uruguay, WTO mulai beroperasi pada bulan Januari 1995. WTO meminta negara anggota untuk sepakat sebagian besar negara terbaik.

2. Aktivitas Korporat Bertumpu Pada Strategi Global

Sementara pemerintah nasional berjuang untuk memperkuat ekonomi di regional, korporasi besar telahmemperluas aktivitas mereka ke seluruh dunia menggunakan strategi global yang mereka miliki. Sesungguhnya hilangnya batasan nasional, liberalisasi, deregulasi di pasar nasional dengan respek pada transaksi produk makanan, dan pelayanan dan uang, perkembangan teknologi informasi dan upaya standarisasi peraturan akutansi, manajemen mutu, dan manajemen lingkungan semua memberikan kontribusi untuk mempersiapkan infrastruktur internal pada aktivitas korporat global. Saat ini perusahaan multinasional besar terdaftar secara keseluruhan di New York, London, Frankfurt, Paris dan Tokyo dapat menumbuhkan modal capital secara internasional dan mengelola aktivitas yang produktif berdasarkan standar global yang dapat diterima. Sama halnya memproduksi bagian atau bahan melalui jaringan internet. Saat ini mereka lebih bergantung pada kebijakan nasional daripada pada tahun 1980. Dengan kata lain, mereka mendapatkan tingkatan kebebasan di dalam menetapkan jalan yang mengarah pada pertumbuhan modal atau produksi, dengan kebebasan dari kebijakan nasional.

3. Informasi Teknologi dan Ekonomi Baru

IT menjadi terkenal pada tahun 1990 awal ketika Amerika memperkenalkan persaingan yang lebih besar didalan sektor telekomunikasi. Bagaimanapun, sebagian besar inovasi telah siap ditempatkan selama decade sebelumnya. Contohnya, teknoloi dapat memberikan fasilitas transmisi dan proses informasi pada kecepatan yang tidak terbatas dan kapasitas penyimpanan yang besar dari informasi telah dipersiapkan pada tahun 1980, ketika optic fiber super computer dapat dikomersilkan.

Perbedaan antara tahun 1990 dengan decade sebelumnya dapat diuraikan: Pertama, pasar yang telah ditingkatkan kapasitas personal computer dan teknologi dapat digunakan oleh pengguna biasa. Kedua, pengembangan perangkat lunak memungkinkan perusahaan menyusun sistem operasi korporat dengan memadukan seluruh informasi penting dan pengetahuan dengan kemampuan manusia dan manajemen dumberdaya fisik (personel, jaringan, suku cadang, inventori, dan sebagainya). Meningkatkan pengaturan jaringan transaksi, data base dan yang lainnya. Ketiga, munculnya internet sebagai platform untuk kebutuhan kertas menjadi lebih efektif.

Kegunaan PC di perkantoran menjadi standar di Amerika pada awal 1990, selanjutnya perusahaan software atau konsultan sistem menjadi favorit dengan keberadaan IT. Selanjutnya pertengahan tahun 1990, kegunaan space komunikasi satelit militer Amerika yang sebelumnya diperbolrhkan hanya di rumah sakit dan akademi telah terbuka untuk kepentingan komersial. Sejak perkembangan berbagai transaksi seperti BtoG dan GtoG, dilibatkan pada kecepatan yang memusingkan sebagai platform baru pengurangan transaksi yang membutuhkan material kertas menjadi lebih penting. Factor ini telah dipadukan untuk mempertajam paradigma baru pada aktivitas ekonomi, meskipun kami tidak yakin apakah dan bagaimana pemerintah akan mengintervensi pada aturan perpajakan, supervise administrasi, kebijakan persaingan dan sebagainya dengan fenomena perkembangan baru.

Budaya, Peradaban dan Pembentukan Paradigma Politik Ekonomi

Suatu norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang dipegang oleh para konstituennya yang pada gilirannya merepresentasikan kebudayaan suatu negara. Kebudayaan (culture) merepresentasikan nilai-nilai yang dihormati bersama oleh suatu masyarakat yang dalam sejarahnya dibentuk oleh kesamaan identitas etnik, agama dan bahasa. Sedangkan peradaban (civilization) merepresentasikan nilai-nilai yang harus diterima secara universal oleh semua orang tanpa memperhatikan kebudayaan mereka. Oleh sebab itu, dengan sendirinya kebudayaan bersifat defensif dan statis dan sebaliknya peradaban bersifat ofensif dan dinamis.

Sebuah negara biasanya memiliki dua perangkat nilai: yang pertama berasal dari kebudayaannya sendiri dan yang lainnya berasal dari peradaban asing. Dengan alasan politik dan ekonomi, suatu negara bisa saja mengadopsi aspek-aspek peradaban negara lain. Ketika suatu negara dihadapkan pada konflik antara nilai-nilai kebudayaannya sendiri dengan nilai-nilai dari peradaban asing, masyarakat negara itu harus memutuskan nilai-nilai mana yang akan diberlakukan.

Amerika Serikat merupakan melting pot antar ras dan kebudayaan yang berbeda, dimana kepentingan dari setiap kebudayaan yang berbeda tersebut ditegakkan dan dihormati. Tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat memiliki peradaban yang diwarisi dari Eropa dan ia tidak memiliki kebudayaan asli. Dengan kata lain, kebudayaan di Amerika Serikat terbagi-bagi oleh budaya para pendatang dan karena itu dalam sejarah, usianya relatif muda yaitu sekitar 200an tahun.

Walaupun begitu, ternyata Amerika Serikat mampu membangun sebuah peradaban yang besar. Setelah melewati perjuangan yang panjang dalam menyusun, menginterpretasikan dan mengaplikasikan konstitusi mereka, Amerika Serikat berhasil menegakkan nilai-nilai inti dari peradaban mereka, yaitu seperti kebebasan (freedom), persamaan (equality) dan keadilan (fairness). Walaupun nilai-nilai ini diambil dari filsafat pencerahan Perancis, rakyat Amerika telah menginternalisasikannya dalam kehidupan dan cara berfikir mereka. Pasca pergerakan hak civil (the civil right movement) di awal-awal 1960an, rakyat dan pemerintah Amerika Serikat merasa percaya diri dengan capaian mereka dan dimulailah penyebaran nilai-nilai dari peradaban Amerika di seluruh dunia. Pada saat itu, peradaban Amerika menjadi lebih agresif daripada peradaban Eropa yang mulai agak pasif di paruh terakhir abad ke 20.

Selama tahun 1990an, setelah runtuhnya paham sosialis, nilai-nilai Amerika semakin menyebar di seluruh dunia dengan berbagai bendera, baik dalam bentuk bantuan dari berbagai organisasi internasional, aktifitas perusahan dan lembaga swadaya Amerika dalam kancah global, ataupun dalam bentuk perjanjian regional, bilateral dan multilateral. Hegemoni peradaban Amerika akhirnya menguat, dan disadari atau tidak, nilai-nilai peradaban Amerika telah menjadi nilai inti dari paradigma aktifitas perekonomian dunia saat ini. Tanpa menggunakan kekuatan militer, pada tahun 1990an Amerika mampu menaiki tahta hegemoni ini yang mana tidak bisa dicapai pada dekade-dekade sebelumnya, walaupun dengan kekuatan militer dan ekonomi. Akari Lida menyebut fenomena ini sebagai “perang suci Clinton dengan nilai-nilai Amerika” (Clinton crusade of American values), karena fenomena ini tampak jelas selama masa kepemimpinan Clinton (1992-2000) dan melemah ketika digantikan oleh pemerintahan partai Republik.

Awal masa kepemimpin George W. Bush diwarnai dengan aksi teror yang sering disebut sebagai serangan 11 September 2001. Pasca serangan yang menewaskan ratusan jiwa itu, Amerika Serikat semakin mantap dengan pilihan perubahan paradigma politiknya menjadi liberal imperialis. Bush segera mengumandangkan perang melawan terorisme. Konsentrasi pemerintahannya lebih dipusatkan pada urusan perang. Invasi militer Amerika Serikat ke Iraq dan tindakan-tindakan lain yang sering tidak direstui PBB menimbulkan keraguan dunia internasional akan nilai-nilai peradaban yang selama ini didengungkan Amerika. Dalam hal ini, Amerika secara tidak langsung justru memperlemah hegemoni paradigmanya. Menurut Akari Lida, semakin banyak hal-hal menakutkan yang menjadi perhatian kebijakan luar negeri Amerika, semakin akan memecah opini publik dunia dan sangat mungkin akan mengarah kepada pola aliran modal yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya yang bisa saja meruntuhkan hegemoni Amerika.

Dukungan kuat dari tokoh politik sangat perlu untuk mengimplementasikan perubahan paradigma pemikiran. Baru dengan dukungan penuh dari Franklin D. Roosevelt, presiden Amerika Serikat waktu itu, pemikiran Keynes dijalankan. Dan sejak saat itu, ekonomi Amerika Serikat dan dunia, segera mengalami pemulihan. Ekonomi dunia kemudian mengikuti paradigma pasar dengan campur tangan pemerintah.

Namun, tidak semua negara mengikuti paradigma pasar dengan campur tangan pemerintah. Negara yang menganut sistem sosialis/ komunis cenderung tidak mempercayai penggunaan mekanisme pasar sama sekali. Mereka percaya bahwa semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Contoh paling jelas adalah apa yang dilakukan oleh Uni Soviet (sebelum pecah menjadi banyak negara). Pusat lah yang menentukan semua kegiatan ekonomi sampai pada unit mikro yang terkencil. Harga tidak berperan dalam mengalokasi barang dan jasa.

Indonesia sebelum tahun 1966 juga cenderung menggunakan sistim perencanaan terpusat, yang mengabaikan mekanisme pasar. Ditambah dengan situasi ”perang” melawan Amerika Serikat, Inggris, dan negara tetangga (Malaysia dan Singapura), situasi ekonomi di awal 1960s sangat kacau. Telah terjadi hiper-inflasi, kenaikan harga yang amat cepat. Rata-rata harga di Desember 1965 tujuh kali lipat rata rata harga di Desember 1964.

Prediksi Akari Lida seakan menjadi kenyataan. Di tahun-tahun terakhir masa pemerintahan Bush, Amerika dengan dolarnya hampir bangkrut. Namun Akari Lida juga menambahkan prediksinya bahwa pergeseran paradigma Amerika Serikat ini bukanlah pergeseran permanen melainkan pergeseran yang akan mengambil jalan memutar atau akan kembali lagi ke paradigma liberal kapitalis. Pergeseran memutar ini mulai tampak jelas setelah pemerintahan baru Barrack Obama banyak mengkritisi dan merombak kebijakan pendahulunya. Kalau citra ini bisa bertahan, Amerika dengan nilai-nilai kapitalisme akan menikmati hegemoninya lagi.

Paradigma adalah penentu utama dari arsitektur pasar dan model bisnis. Model bisnis yang tidak sesuai dengan paradigma yang berlaku dipastikan akan tergilas dan karena itu selalu ada kompetisi dalam pencarian model terbaru yang sesuai dengan paradigma yang berlaku atau bahkan menciptakan format yang lebih baik dan dapat menggantikannya.

Karena perbedaan geografis dan tingkah laku manusia, paradigma akan selalu bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selalu ada evolusi dari kandungan isi suatu paradigma. Tidak ada sebuah paradigma yang bisa diterima seutuhnya oleh seluruh negara.

Walaupun paradigma kapitalis berubah dari waktu ke waktu dan terdapat kesenjangan antara paradigma yang dominan secara internasional dan paradigma lokal, nilai-nilai inti dari paradigma kapitalis –kebebasan, persamaan dan keadilan- tetap tidak berubah. Hal inilah yang membuat paradigma ini tetap bertahan.

Namun, akhir-akhir ini, kembali muncul banyak keraguan terhadap paradigma kapitalis. Keraguan ini timbul menyusul terjadinya krisis global. Kapitalisme dianggap gagal dalam mensejahterakan masyarakat dunia. Di antara kelemahan kapitalisme yaitu: kapitalisme melahirkan kesenjangan ekonomi; kekuatan-kekuatan kapitalis selalu bersikap double-standard; kapitalisme secara teoritis memberi kesempatan sama kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif, bahkan rasis; negara-negara kapitalis melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya negara dunia ketiga.

Dari sekian banyak kelemahan tersebut, tampak bahwa pada dasarnya kritik-kritik terhadap kapitalisme sejalan dengan nilai inti dari kapitalisme itu sendiri. Kelemahan-kelamahan itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Maka, sangat mungkin bila krisis yang terjadi saat ini adalah akibat penyelewengan dan pergeseran nilai yang ditawarkan pemegang hegemoni paradigma.

Keberadaan Amerika di puncak hegemoni politik dan ekonomi dunia tergantung kepada penerimaan masyarakat dunia terhadap nilai-nilai yang ditawarkan, tidak selamanya bergantung kepada kekuatan ekonomi dan militer. Pada saat yang sama, kekuatan ekonomi Amerika berasal dari nilai-nilai peradaban Amerika yang dengannya masyarakat Amerika ingin berbagi dengan negara-negara lain. Lazimnya, ekonomilah yang mendikte kebiasaan manusia. Tetapi akhirnya, manusialah yang bertanggung jawab terhadap aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, kredibilitas kepemimpinan dalam mengangkat nilai-nilai atau norma-norma yang melandasi suatu paradigma, merupakan suatu hal yang paling signifikan.

PEMBAHASAN

Fenomena semakin besarnya minat terhadap studi kebijakan publik akhir-akhir dapat dijelaskan dengan banyak alasan baik alasan yang menyangkut alasan ilmiah, professional ataupun politis. Disisi yang lain, revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi dunia juga ikut semakin memperbesar minat terhadap studi kebijakan publik. Pertama, revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi telah mendorong terjadinya proses demokratisasi di sebagian besar negara berkembang yang pada awalnya merupakan negara-negara otoriter. Kedua, globalisasi informasi telah melahirkan tipe masyarakat yang krisis. Kedua hal tersebut telah mengakibatkan semakin pedulinya warga negara sekarang ini terhadap kebijakan-kebijakan publik yang yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan pribadinya.

Dikaitkan dengan otonomi daerah, studi kebijakan publik di Indonesia juga semakin penting. Pelaksanaan otonomi daerah dihapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada sebagian besar rakyat. Namun ada kekhawatiran dibalik harapan tersebut yaitu otonomi daerah dikhawatirkan akan melahirkan raja-raja kecil di daerah yang tidak lagi memperdulikan nasib rakyat. Oleh sebab itu studi kebijakan publik berdasarkan alasan professional menjadi sangat dibutuhkan guna dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan publik yang akan datang.

Semenjak runtuhnya rezim Soeharto, proses politik dipengaruhi oleh pasang surutnya wacana demokrasi dan reformasi. Kebijakan publik masa lalu digugat, sementara kebijakan kebijakan-kebijakan baru disusun untuk memcahkan persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa kebijakan baru yang dikeluarakan pemerintah tersebut mendapat dukungan tetapi tidak sedikit yang yang justru mendorong terjadinya resistensi di kalangan pejabat, kelompok-kelompok dalam masyarakat dan menimbulkan kontroversi.

Secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini memadai untuk keperluan pembicaraan biasa, akan tetapi menjadi kurang memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik dimana masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan harus tetap mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persolan tertentu. Persoalan yang sering muncul dalam melakukan kajian terhadap masalah-masalah publik adalah bahwa tidak semua masalah mendapatkan tanggapan yang memadai dari para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, hanyalah masalah-masalah tertentu yang dianggap sebagai masalah publik, sementara yang lainnya tidak.

Masalah publik (public problem), dibedakan menjadi dua tipe yakni:

1. Pertama, masalah-masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan (action).

2. Kedua, masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual/pribadi (dengan demikian ia menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapat dukungan.

Sebelum suatu masalah masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Isu akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok dalam masyarakat akan menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan suatu isu agar dapat masuk ke agenda kebijakan.

Sumber Referensi

Akira Lida, 2004. Paradigm Theory and Policy Making; Reconfiguring the Futur Tokyo: Tuttle Publishing.

about:blank