Arsip Kategori: KAPITALISME & GLOBALISASI

Globalisasi, demokrasi dan politik luar negeri Indonesia

Globalisasi, demokrasi dan politik luar negeri Indonesia

Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan internasional selama dasawarsa 1990-an, telah muncul cara singkat untuk menggambarkan lahirnya sebuah tatanan baru, yaitu globalisasi. Banyak penulis yang berpendapat bahwa era Perang Dingin telah digantikan oleh era globalisasi. Gambaran baru dunia ini didasarkan atas perkembangan yang diakui secara universal, yaitu peningkatan secara tajam dalam perdagangan internasional; arus investasi; arus kapital; kemajuan dalam bidang teknologi dan menigkatnya peran institusi-institusi multilateral bersamaan dengan semakin lemahnya kedaulatan ngara.

Banyak pengamat yang berpendapat bahwa elemen-elemen dari globalisasi tersebut adalah sebagian kecil saja dari gambaran dunia yang lebih kompleks. Mereka mencatat bahwa integrasi ekonomi dan tekonologi seringkali diikuti oleh fragmentasi dan disintegrasi politik yang semakin meningkat, misalnya disintegrasi negara akibat konflik etnik atau munculnya negara-negara baru. Pada saat yang sama juga muncul pemisahan yang tajam antara pihak yang kalah dan menang dalam globalisasi, baik itu antara negara maupun intra-negara. Perdebatan mengenai hakikat globalisasi hingga kini masih terus berlangsung.

Salah satu pemahaman mengenai globalisasi adalah seperti yang disampaikan oleh Steger (2002), yaitu globalisasi sebagai sebuah liberalisasi. Globalisasi sebagai liberalisasi tidak hanya merujuk pada liberalisasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Proses liberalisasi juga terjadi pada tataran negara. Pada tataran ini, kita menyaksikan munculnya berbagai isu yang harus dihadapi pemerintah baik itu pada tataran lokal, nasional maupun internasional. Globalisasi sebagai sebuah liberalisasi juga memunculkan berbagai aktor dengan beragam kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Tulisan ini beranjak dari sebuah asumsi bahwa proses globalisasi telah membuka ruang yang lebih besar kepada negara untuk melibatan diri secara lebih jauh dalam proses interaksi dalam politik internasional. Konsekuensi logis dari asumsi ini adalah bahwa opsi-opsi kebijakan yang dimiliki oleh sebuah negara juga akan semakin luas dan aktor yang terlibat dalam policy network pun akan semakin beragam. Tulisan ini mencoba memotret politik luar negeri Indonesia dewasa ini dari perspektif globalisasi.

Secara lebih spesifik, tulisan ini mengkaji : (a) dampak globalisasi terhadap pilihan-pilihan politik luar negeri Indonesia; (b) demokrasi dan policy network dari politik luar negeri Indonesia; dan (c) tantangan dalam proses pembuatan keputusan luar negeri Indonesia, khususnya jika dikaitkan dengan globalisasi sebagai sebuah liberalisasi.

Asumsi dasar

Sebagai sistem internasional, globalisasi bukanlah proses yang bersifat statis melainkan proses kelanjutan yang dinamis yang mencakup integrasi pasar, negara bangsa dan teknologi hingga tingkat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh manusia sehingga memungkinkan individu, korporasi dan negara bangsa saling berinteraksi secara lebih jauh, lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ide dasar penggerak global adalah kapitalisme pasar bebas-free market capitalism-di mana semakin kita menjadikan pasar sebagai aturan main dan semakin kita membuka ekonomi terhadap perdagangan bebas dan kompetisi, maka ekonomi akan menjadi semakin efisien dan berkembang.

Proses globalisasi juga telah membangkitkan sentimen-sentimen gerakan demokrasi di berbagai bagian dunia. Globalisasi politik, sebuah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan dampak globalisasi di bidang kehidupan politik, telah memicu munculnya pemikiran mengenai pentingnya perubahan-perubahan politik pada tataran nasional. Perubahan pada tataran nasional merupakan sebagian saja dari keharusan sebuah pemerintah  untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada tataran global. Keharusan lainnya adalah bahwa negara harus membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan mengatasi dampak dari perubahan-perubahan itu, baik terhadap kebijakan nasional maupun posisi internasional dari negara tersebut.

Globalisasi bukan saja mengintegrasikan unit-unit politik yang beragam ke dalam kerangka ekonomi global, tetapi juga melemahkan batasan antara wilayah (spheres) publik dan privat. Sebagai akibatnya, globalisasi ekonomi akan menghapuskan kedaulatan internal sebuah negara dengan mereduksi kemampuan kedaulatan itu sendiri untuk mengatur pergerakan modal, barang, dan jasa secara efektif. Selain itu, globalisasi juga akan menginternasionalisasikan kedaulatan internal dan membuka kelemahan dan kekurangan dari negara yang bersangkutan. Globalisasi tidak bisa dicegah oleh juridictional barriers (Friedman, 2000) sekalipun.

Bentuk respon negara terhadap ancaman dari proses globalisasi bermacam-macam. Salah satunya adalah melakukan adaptasi, yaitu menerima proses tererosinya batasan politik dan mengambil hal terbaik dari proses itu dengan mengintegrasikan unsur-unsur baru ke dalam praktek-praktek kebijakan nasional. Bentuk respon lainnya adalah menutup diri dari proses globalisasi dengan memperkuat batasan politik negara tesebut. Bentuk respon kedua ini dianggap tidak rasional karena hal itu hanya akan membuat pemerintah negara tersebut sulit mengembangkan pilihan-pilihan kebijakan, di saat ruang terbuka lebar bagi negara itu untuk terlibat langsung dalam proses kesalingtergantungan.

Pada tataran yang lebih mikro, globalisasi juga secara tidak langsung menstimulasi munculnya berbagai aktor domestik yang memiliki preferensi dan kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya dalam konteks perumusan kebijakan. Ini berarti bahwa globalisasi pada tingkat global memberi dampak terhadap policy network tersebut. Dengan kata lain, globalisasi sebagai sebuah sistem dapat membantu memprediksi dan menjelaskan kebijakan luar negeri sebuah negara sejauh itu berkaitan dengan para aktor dan kepentingan mereka dalam proses perumusan kebijakan. Yang jelas bahwa munculnya berbagai aktor dalam proses kebijakan adalah sesuatu yang sulit dihindari untuk terjadi, karena hal itu sejalan dengan proses demokrasi itu sendiri sebagai konsekuensi logis dari globalisasi.

Globalisasi dan pilihan-pilihan politik luar negeri Indonesia

Globalisasi berarti tersedianya ruang politik yang lebih luas untuk mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan politik luar negeri suatu negara. Indonesia tidak bisa menghindar dari keharusan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategisnya. Globalisasi yang pada dirinya membawa ide-ide dan nilai-nilai baru adalah sebuah fakta politik yang harus ditanggapi sesuai dengan kepentingan dan prioritas politik luar negeri Indonesia.

Indonesia kini menyaksikan sebuah dunia yang mengalami transformasi dalam peradaban manusia dan sebuah tatanan dunia yang didasarkan atas nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia dan ekonomi pasar liberal. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membuat Indonesia menjadi semakin terlihat kekuatan dan kelemahannya. Tetapi kemajuan dalam bidang itu seharusnya juga menjadi media dan sarana Indonesia dalam memperluas spektrum diplomasi internasional dan memperkuat posisi internasional Indonesia.

Globalisasi dan kemajuan dalam bidang teknologi memang telah membuat hubungan internasional menjadi lebih kompleks (Wardoyo, K dan Dimyati, 2001). Konsekuensinya adalah bahwa masalah-masalah internasional yang dihadapi oleh Indonesia juga semakin kompleks. Oleh karena itu, globalisasi menuntut Indonesia melakukan perubahan-perubahan besar dalam hubungan internasionalnya, baik perubahan-perubahan itu dari dalam negeri sendiri sejauh itu berhubungan dengan diplomasi internasional Indonesia maupun secara eksternal.

Yang jelas adalah bahwa globalisasi telah membuat multilateralisme menjadi norma dalam hubungan internasional kontemporer. Oleh karena itu, dalam menjalankan diplomasi internasionalnya, Indonesia harus jeli melihat setiap kemungkinan yang ditawarkan oleh proses multilateralisme, terutama dalam rangka memajukan kepentingan nasional dan global baru Indonesia. Dalam era globalisasi ini, yang tidak boleh  berubah adalah komitmen Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari kolaborasi internasional untuk menciptakan lingkungan global yang lebih stabil dan aman, tentu tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional dasar Indonesia.

Jika globalisasi dilihat sebagai sebuah sistem yang dinamis di mana interaksi antara para aktor semakin intensif dan kompleks dan hubungan kesalingtergantungan juga semakin kuat, maka sulit dihindari kenyataan bahwa karakteristik yang seperti itu akan memberi dampak terhadap stabilitas dan kemakmuran di dalam negeri. Artinya, di antara para aktor dalam negeri diperlukan semacam konsensus bahwa perdamaian dan stabilitas dalam negeri sangat bergantung pada perkembangan yang terjadi di lingkungan Indonesia.

Ini berarti bahwa pilihan-pilihan kebijakan luar negeri Indonesia di era globalisasi ini sejauh mungkin disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan domestiknya. Dalam dunia yang penuh guncangan, Indonesia harus mampu mempengaruhi perkembangan pada tingkat global dengan memobilisasi apa pun sumber daya yang dimiliki. Ini akan terjadi hanya jika Departemen Luar Negeri memberi ruang dan tempat yang lebih besar kepada aktor-aktor di luar pemerintah menjadi bagian dari proses kebijakan.

Keterlibatan aktor non-negara dalam policy network, khususnya yang berkaitan dengan perumusan  kebijakan luar negeri Indonesia, bukan hanya akan memperluas perspektif kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan dari aktor administratif-politik (pemerintah) dan aktor-aktor privat. Keseimbangan demikian dibutuhkan agar apa yang diputuskan sebagai kebijakan luar negeri Indonesia tidak mengorbankan kepentingan anggota kelompok masyarakat lainnya. Dalam perspektif demikian, kebijakan luar negeri merupakan sebuah political outcome dari interaksi antara para aktor dalam networks dalam bentuk koordinasi, kerja sama dan komunikasi. Inilah esensi dari sebuah policy networks. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kebijakan luar negeri Indonesia dalam era globalisasi, khususnya ketika demokrasi di Indonesia tengah bergulir, ini dibangun atas dasar kebutuhan dan partisipasi yang lebih luas dari anggota masyarakat dalam proses kebijakan.

Sekalipun diasumsikan bahwa berbagai aktor telah terlibat dalam proses kebijakan, tetapi apa yang terbaik dari Indonesia kelihatannya belum menjadi kenyataan. Bidang ekonomi adalah salah satu contohnya. Tetapi kebijakan luar negeri Indonesia dewasa ini, apalagi jika itu dikaitkan dengan era globalisasi, bukanlah semata-mata persoalan ekonomi. Kebijakan luar negeri Indonesia ada hubungannya dengan persoalan harga diri bangsa dan posisi dan peran Indonesia dalam dunia internasional. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia hendaknya menyampaikan pesan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki komitmen untuk menjaga keseimbangan antara demokrasi, penghargaan terhadap hak azasi manusia serta keamanan dan stabilitas domestik.

Dalam dunia yang semakin mengglobal ini, dan di mana pemerintah baru Indonesia memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat, Indonesia harus memprakarsai kebijakan luar negeri yang lebih pro-aktif dan well thought out jika ia ingin dilihat sebagai negara yang secara strategis dan politik berarti bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Oleh karena itu, meskipun politik luar negeri adalah prioritas kedua dari program pemerintah setelah masalah-masalah domestik, adalah tetap menjadi keharusan bagi pemimpin baru Indonesia untuk melakukan terobosan baru dalam bidang politik luar negeri  terutama  untuk memajukan stabilitas politik domestik dan memperkuat posisi internasional Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri pemerintah baru Indonesia dalam era globalisasi ini haruslah sebuah kebijakan luar negeri yang adaptif terhadap lingkungan internasional yang berubah.

Ada beberapa langkah dalam penysuaian politik luar negeri Indonesia. Pertama, memanfaatkan proses demokrasi di Indonesia sebagai modalitas bagi politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Demokrasi dan globaliasasi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia hendaknya menjadi media untuk memperjuangkan kepentingan global dan regional baru Indonesia, khususnya ketika Indonesia memandang pentingnya sebuah democratic peace (Bandoro, 2004) di kawasan terdekat Indonesia, yaitu sebuah tatanan regional yang dibangun atas dasar demokrasi. Alexis de Tocqueville mengatakan demokrasi adalah kekuatan dari perdamaian (Bandoro, 2004).

Kedua, politik luar negeri Indonesia harus diarahkan untuk memproteksi proses demokrasi di Indonesia. Karena basis legitimasi dari politik luar negeri indonesia adalah masyarakat demokratik, maka mengedapankan prinsip-prinsip demokrasi dalam perumusan politik luar negeri adalah suatu keharusan, yaitu dengan memberikan tempat kepada aktor-aktor non-negara dalam proses pembuatan keputusan luar negeri. Cara demikian memungkinkan mereka untuk meyampaikan preferensi-preferensi mereka secara langsung dan lebih terbuka. Melalui proses demikian, politik luar negeri pada akhirnya merupakan pengejawantahan dari kepentingan nasional.

Ketiga, sasaran politik luar negeri Indonesia harus dibuat sedemikian rupa sehingga ia merupakan hasil dari sebuah keseimbangan antara keharusan menjaga kredibilitas internasional Indonesia dan komitmennya untuk menegakkan demokrasi di dalam negeri. Sasaran utamanya adalah mewujudkan Indonesia incorporated agar ia memiliki daya saing dan kemampuan tingggi dalam kompetisi pada tataran global.

Demokrasi dan kejelasan dalam policy network : tuntutan baru politik luar negeri Indonesia

Ada sebuah teori yang mengandaikan bahwa konfigurasi kepentingan domestik menentukan substansi dan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Teori ini menjelaskan bagaimana politik luar negeri dalam isu-isu tertentu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negeri yang lebih luas (Manning, 1998). Teori liberalisme mengenai politik luar negeri menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara dari perspektif politik bawah-atas (bottom-up) (Gaddis, 2001) sebagai akibat dari berperannya faktor yang berpengaruh pada tataran subsistem. Oleh karena itu, tidak seperti teori neorealisme, kepentingan yang menentukan politik luar negeri tidak dibentuk oleh sistem internasional, tetapi berakar paa masyarakat domestik. Jadi hipotesis inti dari teori demikian adalah bahwa kepentingan para aktor domestik menetukan politik luar negeri sebuah negara.

Teori seperti disebutkan di atas kerap digunakan oleh para akademisi hubungan internasional untuk mengetahui karakteristk dari policy network suatu politik luar negeri. Keingintahuan mereka itu bisa saja karena faktor globalisasi yang menuntut pemahaman kebijakan dalam perspektif yang lebih luas. Artinya, lingkungan internasional yang berubah diasumsikan juga akan memunculkan tekanan pada policy network di mana aktor yang terlibat dalam policy network dituntut untuk semakin aktif dalam mengekspresikan preferensi-preferensi mereka sesuai dengan mucnulnya isu-isu baru pada tataran global. Apa yang kemudian kita lihat adalah bahwa demokratisasi bukan saja terjadi dalam proses pengambilan keputusan luar negeri, tetapi juga dalam menentukan prioritas kebijakan. Arti yang disebut terakhir ini adalah terbukanya pilihan yang lebih luas dalam menentukan apa yang akan menjadi prioritas kebijakan, sesuatu yang tidak lagi di bawah kendali atau ditentukan oleh pemerintah. Apa yang dikatakan secara teoritis di atas dalam prakteknya tidak terjadi dalam kasus Indonesia. Transisi politik domestik di Indonesia memang telah memunculkan partai-partai politik baru dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktor pemerintah dalam proses perumusan kebijakan. Isu-isu luar negeri pun jua tidak banyak disinggung dalam kampanye. Proses globalisasi dan tekanan eksternal akan demokrasi tidak cukup kuat untuk mengubah perspektif pemerintah mengenai masalah-masalah luar negeri, setidaknya dalam beberapa tahun ke belakang. Pemerintah sejauh itu masih melihat dirinya sebagai aktor sentral dalam perumusan kebijakan. Ini bisa saja disebabkan karena ketidakjelasan mengenai tipe policy network politik luar negeri Indonesia.

Hingga kini kalangan publik sulit memastikan siapa sesungguhnya aktor dalam policy network tersebut yang paling berpengaruh dalam keputusan-keputusan luar negeri. Padahal, dalam demokrasi opini publik seharusnya menjadi semacam guide bagi para pembuat kebijakan. Sebagai argumen, pemerintah bisa saja menganggap bahwa pandangan publik mengenai politik luar negeri sangat tidak spesifik dan cenderung berubah-ubah (volatile). Oleh karena itu, opini publik bukanlah faktor pnting bagi pembuat kebijakan. Tetapi menurut model pluralis dari demokrasi pengaruh kelompok kepentingan tertentu merupakan stabilizing factor dalam mengembangkan kebijakan luar negeri. Ini yang kelihatannya absen dalam policy network dari politik luar negeri Indonesia.

Sisitem pembuatan keputusan luar negeri Indonesia yang terkesan tertutup ini, kalaupun dianggap tidak demokratis, membawa publik kepada kesimpulan sementara bahwa aktor kunci pembuatan keputusan luar negeri adalah Departemen Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dan jajarannya sebagai pemain paling berpengaruh dalam proses tersebut. Kesimpulan demikian memperkuat dugaan bahwa memang tidak ada koordinasi, kerja sama dan komunikasi tiga elemen dasar dari policy network dalam pembuatan keputusan luar negeri.

Dalam lingkungan global yang berubah, komitmen internasional baru Indonesia seharusnya memberi efek terhadap policy network pembuatan keputusan luar negeri. Apa yang terlihat dalam kenyataan adalah terpisahnya, kalaupun bukan terisolasi, politik luar negeri dari politik domestik; politik luar negeri bahkan cenderung bukan merupakan prioritas. Politik luar negeri seakan-akan menjadi domain departemen luar negeri saja. Padahal isu-isu baru internasional bukan hanya menuntut pluralisasi dalam pembuatan keputusan luar negeri, tetapi juga pengakuan akan pentingnya kesetaraan antara apa yang dianggap sebagai kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri. Yang disebut terakhir memang diakui sebagai arena faksi dan konflik. Tetapi policy network politik luar negeri Indonesia bisa menjadi lebih dinamis jika saja di dalamnya juga terjadi perdebatan mengenai politik luar negeri dan politik luar negeri itu sendiri tidak sepenuhnya di bawah kontrol birokrasi.

Efek pembangunan demokrasi di Indonesia sangat luas. Ia dapat menjadi faktor positif bagi proses kebijakan (policy process), utamanya politik luar negeri. Dalam sistem yang lebih demokratis, politik luar negeri seharusnya juga menjadi domain publik. Di sinilah hubungan antara demokrasi dan politik luar negeri (Gaddis, 2001). Lebih dari itu, kemampuan pemerintah untuk bertindak secara lebih koheren, khususnya dalam hubungannya dengan negara lain akan sangat ditentukan oleh tingkat democraticness dari negara Indonesia sendiri. Yang jelas adalah bahwa stabilitas dan konsistensi dari politik luar negeri, yang bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi, akan menjamin kredibilitas komitmen internasional Indonesia.

Kesimpulan : globalisasi dan tantangan pembuat keputusan luar negeri

Telah dikatakan di atas bahwa globalisasi sebagai sebuah liberalisme akan menjadi faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan nasional. Tuntutan akan demokratisasi tidak akan berhenti bejalan dengan proses globalisasi itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik luar negeri seluruhnya seharusnya adalah mengenai demokrasi (Paik, 2004), khususnya ketika negara itu telah sampai pada tingkat demokrasi di mana terjadi konvergensi preferensi antara aktor-aktor dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional. Proses kebijakan pada akhirnya merupakan sebuah refleksi dari demokrasi itu sendiri, khsususnya jika kepentingan-kepentingan pada akar rumput juga memainkan peran dalam proses tersebut.

Orang mungkin tidak banyak tahu bagaimana sesungguhnya proses pembuatan keputusan luar negeri Indonesia. Persepsi bahwa departemen luar negeri adalah aktor sentral dan “berdaulat” dalam proses tersebut adalah lebih kuat daripada persepsi bahwa keputusan luar negeri adalah hasil dari sebuah proses tawar-menawar. Karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat hierarkis mungkin dapat menjelaskan fenomena tersebut. Perubahan-perubahan pada tataran global mengungkapkan kenyataan bahwa tuntutan eksternal akan demokrasi sekalipun tidak mengubah format baku dari proses pembuatan keputusan luar negeri Indonesia, kalau format itu memang ada, di mana departemen luar negeri masih diakui sebagai aktor sentral dalam proses tesebut. Dari waktu ke waktu departemen luar negeri memang melakukan dengar pendapat dengan badan legislatif. Tetapi sejauh ini, hal itu hanya dilihat oleh publik sebagai sebuah proses diskusi antara Departemen Luar Negeri RI dengan DPR, serta paparannya di hadapan DPR mengenai masalah-masalah internasional Indonesia. Proses di atas tidak salah dan tidak pula bertentangan dengan prinsip komunikasi sebagai salah satu dimensi penting dari policy network. Keberatan publik mungkin adalah ruang yang sangat terbatas bagi mereka untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka mengenai masalah-masalah internasional. Padahal mereka sebenarnya adalah salah satu policy resources. Adalah wajar jika ruang yang terbatas ini kemudian menjadi alasan bagi mereka untuk mengajukan pilihan-pilihan kebijakan tandingan atau mengeritik secara tajam kebijakan luar negeri yang telah diputuskan.

Pemerintah, dalam hal ini departemen luar negeri, bisa saja tidak setuju dengan argumen di atas karena dari sudut pandang mereka, mereka dalam kenyataannya adalah aktor sentral dalam pembuatan keputusan luar negeri. Tetapi proses globalisasi seharusnya mengubah paradigma mereka mengenai bagaimana keputusan luar negeri harus dibuat. Globalisasi memunculkan konfigurasi baru pada tataran global. Hal yang sama sehrusnya juga terjadi pada tataran nasional. Jika, misalnya  tidak ada teori yang dapat menjelaskan bagaimana keputusan luar negeri Indonesia dibuat dan bagaimana konfigurasi baru pada tataran global memberi efek terhadap proses kebijakan nasional, maka konsep utilitarian liberalism (Gaddis, 2001) setidak-tidaknya dapat memprediksi, kalaupun tidak menjelaskan, bagaimana keputusan-keputusan luar negeri Indonesia dibuat. Konsep ini menjelaskan bahwa politik luar negeri tidak diambil atas dasar norma-norma, tetapi atas dasar kepentingan.

Globalisasi yang membuka ruang yang lebih besar seharusnya memudahkan publik dalam mengidentifikasi kepentingan-kpentingan yang terlibat dalam policy network politik luar negeri Indonesia. Tetapi hal itu dalam paktek masih sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, konsep utilitarian liberalism mungkin dapat membantu publik untuk menetukan siapa aktor domestik yang dominan dan apa kepentingan-kepentingan mreka. Pertama, menurut konsep ini ada lima macam aktor domestik :    (1) aktor politik dan administratif; (2) perusahaan; (3) kalangan bisnis; (4) kelompok kepntingan buruh (labor interest group); dan (5) kelompok kepentingan sosial. Dalam dunia yang mengglobal, politik luar negeri Indonesia, disadari atau tidak, pada dirinya sebenarnya merefleksikan preferensi dari aktor-aktor domestik tersebut. Preferensi mereka, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu politik luar negeri yang spesifik, dibentuk oleh posisi dan peran mereka dalam masyarakat. Lebih dari itu, keberadaan mereka dalam policy network menuntut mereka untuk memaksimumkan keuntungan mereka sesuai dengan isu politik luar negeri yang mereka hadapi.

Kedua, setiap aktor tersebut di atas memiliki kapabilitas yang berbeda dalam memaksakan preferensi-preferensi mereka dalam proses politik luar negeri. Kapabilitas mereka ini ditentukan bukan hanya oleh proksimitas mereka terhadap aktor sentral dalam proses kebijakan, tetapi juga tergantung dari jenis policy network.

Jadi, pemikiran utilitarian liberalism seperti dijelaskan di atas setidak-tidaknya membantu publik menjelaskan peran aktor-aktor domestik alam proses kebijakan dan bagaimana respon mereka terhdap isu-isu politk luar negeri baru yang muncul akibat gelombang globalisasi. Para pembuat keputusan luar negeri Indonesia harus menerima kenyataan bahwa pencapaian komitmen baru internasional Indonesia menuntut partisipasi yang lebih luas dari aktor-aktor lain dalam masyarakat untuk mendukung diplomasi internasional dan politik luar negeri Indonesia.

Bukan hanya itu, kini sudah saaatnya para pembuat keputusan luar negeri Indonesia bersikap lebih realistis, yaitu bahwa globalisasi memang tidak bisa dibendung dan tekanan untuk melakukan libralisasi dalam berbagai bidang kebijakan juga semakin kuat. Oleh karena itu, perubahan di pihak pemerintah dalam memandang bagaimana keputusan luar negeri harus dibuat juga harus berubah, karena perubahan-perubahan itu merupakan bagian dari tuntutan untuk melakukan proses–proses demokratisasi secara lebih menyeluruh. Stabilitas politik luar negeri Indonesia pada akhirnya tergantung pada perkembangan dalam proses demokrasi di Indonesia sendiri.


DAFTAR PUSTAKA

Bandoro, Bantarto. 2001. Creating Democratic Peace in The ASEAN Region. The Jakarta Post, January 2.

Duverger, Martin. 1982. Sosiologi Poliik. Rajawali Press. Jakarta.

Friedman, Thomas L. 2000. Memahami Globalisasi : Lexus dan Pohon Zaitun. Penerbit ITB, Bandung.

Fukuyama, Francis. 2002.. Trust. Qalam, Yogyakarta.

Giddens, Anthony, 1999, Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial (terjemahan), Jakarta, Gramedia

Gaddis, John Lewis. 2001. Demokrasi dan Kebijakan Asing, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Masa Depan Politik Indonesia. Tanggal 17 April 2001. Universitas Indonesia, Jakarta.

Hall, D.G.E, 1988, Sejarah Asia Tenggara (terjemahan), Surbaya, Penerbit Usaha Nasional

Manning, Chris, 1998, Indonesia dalam Masa Transisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Paik, George F. 2004. Democracy as Real Politic, The National Interest, March 11.

Steger, Manfred B. 2002. Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar. Lafadl, Yogyakarta.

Sholte, Jan Aart. 2000. Globalization : a Critical Introduction (London : Macmilan).

Wardoyo, K dan Dimyati. 2001. Problema Globalisasi. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

Iklan

GLOBAL ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE CREATION

GLOBAL ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE CREATION

Pendahuluan

Di dua bab sebelumnya, kita telah menganalisis proses management dan struktur organisasi yang paling kondusif bagi penciptaan pengetahuan organisasi. Penciptaan pengetahuan di perusahaan Jepang telah berkembang secara global. Hal ini memunculkan dua pertanyaan, yakni pertama bisakah penciptaan pengetahuan organisasi yang diterapkan di perusahaan-perusahaan Jepang tersebut diterapkan di luar Jepang? Dua, penyesuaian yang seperti apakah yang dibutuhkan ketika perusahaan Jepang memulai untuk bekerja sama dengan perusahaan bukan Jepang di negeri lain?

Bab ini memfokuskan mengenai bagaiman penciptaan pengetahuan organisasi berlangsung dalam skala global. Kasus Nissan Primera dan Shin Caterpillar Mitsubishi’s REGA menunjukkan bagaimana perusahaan Jepang melakukan sosialisasi dengan pengetahuan tacitnya non-Japaneses. Meskipun kedua kasus memfokuskan pada pengembangan produk, temuan dapat digunakan untuk penciptaan pengetahuan organisasi lintas batas national secara general.

Sebelum kami menyajikan kedua kasus perusahaan tersebut, maka kita perlu tahu terlebih dahulu perbedaan antara pendekatan Jepang dengan Barat dalam penciptaan pengetahuan. Berikut ini kami sajikan kedua perbedaan tersebut dalam sebuah table 1.

Organisasi Jepang

Organisasi Barat

Group Based

Individual based

Berorientasi pada tacit knowledge

Berorientasi pada explicit knowledge

Kuat dalam sosialiasi dan internalisasi

Kuat dalam externalisasi dan kombinasi

Menenankan pada pengalaman

Menenankan pada analisis

Berbahaya pada “group think” dan “overadaptasi pada keberhasilan terdahulu”

Berbahaya pada “paralysis by analysis”

Ambigous organizational intention

Jelas tujuan organisasi

otonomi grup

Individual otonomi

Kekacauan kreatif melalui tugas yang overlap (tumpuk-menumpuk)

Kekacuan kreatif didapatkan melalui perbedaan individu

Fluktuasi yang sering dari to management

Fluktuasi yang tidak terlalu banyak dari top management

Informasi redundant

Less redundancy of information

Mobil Primera

Mobil primera adalah sebuah project yang akan dilakukan oleh perusahan Nissan sebagai mobil global, dengan mencoba mengkombinasikan rancangan mobil buatan eropa. Untuk itulah jepang mengirim ratusan insinyur ke eropa untuk mempelajari, bukan hanya proses pembuatan mobil saja, tapi juga bagaimana penjualannya, kondisi jalanannya, budaya masyarakat eropa, dan juga harapan masyarakat eropa terhadap mobil, khususnya fasilitasnya.

Tidak tanggung-tanggung perusahaan Nissan Jepang mengirim 1500 orang ke eropa dengan beberapa kualifikasi. Ada yang dikhususkan berada di perusahaan mobil eropa, yang diwakili oleh para insinyur, dan ada yang khusus mempelajari budaya Eropa, baik itu kondisi jalanannya maupun kultur masyarakatnya.

Project Primera ini di mulai pada tahun 1986 yang di ketuai oleh Yasuhisa Tsuda, seorang insinyur teknik yang pernah belajar di Berlin dan pernah bekerja di perusahaan mobil Amerika. Tsuda yang sangat fasih menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jerman ini, menggunakan pengalamannya untuk menciptkan design yang tepat dan sesuai dengan minat masyarakat Eropa bersama 8 insinyur lainnya. Sementara Yoshiharu Ohtake dan Shigeki Miyajima, di tugaskan untuk bertanggung jawab dalam hal penjualannya (marketing).

Dari pengalaman yang diperoleh para insinyur jepang tersebut, baik di perusahan mobil Eropa, maupun yang didapatkan dengan mempelajari budaya masyarakat Eropa, maka akan diperoleh sebuah tacit knowledge, yang kemudian diproses melalui internalisasi dan juga diskusi antar insinyur lainnya, sehingga terciptalah mobil Primera.

Pabrik mobil Primera ini yang berada di Inggris, akhirnya mengeluarkan 28,175 unit mobil dan hingga pada tahun 1994 Primera menjadi salah satu mobil terbaik di Eropa dan juga di Amerika.

Yang menjadi pelajaran dari proses pembuatan mobil Primera ini adalah, bagaimana perusahaan jepang yang ingin mendunia, tidak melalui proses yang ujug-ujug namun penuh dengan rencana yang matang, dengan mengirimkan beberapa insinyur dan orang teknik untuk lebih duhulu mempelajari Eropa beberapa tahun. Hingga akhirnya tinggal memetik buah saja. Terbukti dari proyek ini, yang teraplikasikan dengan produk mobil Primera, mendapatkan respon postif dari masyarakat Eropa, dan juga masyarakat Amerika.

Bayangkan saja sejak awal proyek Primera ini di mulai dari tahun 1986 hingga tahun 1994 dalam jangka waktu 8 tahun ini, dapat menghasilkan mobil Primera yang yang menjadi mobil terbaik se-Eropa dan se-Amerika. Pengetahuan yang didapatkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik tidak semerta-merta didapatkan dengan mudah dan cepat. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Jepang dalam mengusai dunia perdagangan dan perbisnisan di kancah global.

Sama halnya dengan alat berat Mitsubishi, yang juga tidak melalui proses yang cepat dan mudah semudah membalikkan telapak tangan. Perusahaan Mitsubhisi yang juga ingin mengusai global atau dunia, harus mengirimkan beberapa insinyur dan orang teknik ke Amerika untuk mempelajari dan mendapatkan tacit knowledge sebelum menciptakan sebuah alat berat yang mampu di terima dan bermanfaat bagi dunia.

Proyek REGA Shin Caterpillar Mitsubishi

Kasus selanjutnya menjelaskan bagaimana perusahaan yang baru terbentuk dan berbasis di Tokyo, Jepang yaitu perusahaan Shin Caterpillar Mitsubishi, dalam mengatasi banyak hambatan serta masalah dan berhasil mengembangkan dan memasarkan seri REGA dari sekop hidrolik (alat-alat berat) di dalam pasar global.

Pada tahun 1963, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. yang berada di Jepang dan Caterpillar Inc. yang berada di Amerika Serikat melakukan kerjasama antar perusahaan (dan membentuk perusahaan Caterpillar Mitsubishi) untuk memproduksi dan menjual produk-produk Caterpillar.

suatu saat, Caterpillar Inc memandang sekop hidrolik (alat-alat berat) sebagai produk yang memiliki potensi yang terbatas dan tidak mungkin dapat dipasarkan. Akan tetapi pada tahun 1970 oleh karena perkembangan pasar Caterpillar Inc merubah kebijakan atau keputusannya. Setelah tiga tahun sebelumnya meluncurkan produk alat-alat beratnya di Amerika Serikat, Caterpillar Inc mecoba menjual produknya di Jepang, dimana Jepang merupakan pasar penjualan global terbesar untuk tipe produk tersebut.

Pada tahun 1977, Caterpillar mengalami masalah mengenai permintaan divisi sekop hidrolik (alat-alat berat) mereka mereka untuk bergabung (merger) dengan Caterpillar Mitsubishi, tetapi mereka mendapatkan respon yang negatif dari Mitsubishi. Mitsubishi tidak ingin membayar lisensi teknologi Caterpillar, yang mana hal tersebut tidak terdapat pada kerjasama awal dan tidak ingin perusahaan Amerika itu mengeksploitasi kekuatan Mitsubishi dimana Mitsubishi merupakan pelopor produksi alat-alat berat tersebut. kedua hal itu tidak dapat dikompromikan dan negoisasi tersebut akhirnya batal.

Baru setelah tahun 1980 antara Mitsubishi dan Caterpillar menemukan sebuah alasan yang tepat untuk mengubah keputusan mereka. Mitsubishi mencoba menghilangkan duplikasi aktivitas yang tidak berguna antara divisi alat-alat berat dan divisi traktor pada perusahaan Catepillar Mitsubishi. Sementara Caterpillar mengalami kerugian pertamanya pada pertengahan tahun 1983 dan kalah bersaing di pasar alat berat Amerika Serikat yang berasal dari pembuat peralatan konstruksi terbesar Jepang, Komatsu, yang masuk ke pasar pada tahun 1982.

Pada saat ini, Mitsubishi lebih menanggapi proposal Caterpillar secara serius. Setelah melakukan Sembilan tahap negoisasi, terbentuklah kerjasama baru, Shin Caterpillar Mitsubishi, yang terbentuk pada Juli 1987. Mereka menggabungkan kedua perusahaan dalam dalam satu bisnis alat-alat berat. selanjutnya Caterpillar mendapatkan akses ke pasar penjualan Jepang dan teknologi Mitsubishi, dan Mitsubishi memperoleh jalur ekspansi global melalui jaringan perdagangan dunia perusahaan Caterpillar.

Perbedaan Pendekatan Pengembangan Produk

Seri REGA menjadi produk alat pertama yang dipasarkan secara global oleh Shin Caterpillar Mitsubishi. Seri REGA diharapkan dapat berkembang di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa. tetapi terjadi pendekatan berbeda di Jepang dan Amerika Serikat dalam pengembangan produk ini menjadi lebih baik.

Pertama, di Jepang pengeluaran merupakan faktor utama, sedangkan di Amerika Serikat keamanan dan performa menjadi hal yang lebih penting.Kedua, problem yang utama dibahas adalah siapa yang dapat memimpin proses kreasi konsep terbentuk. Di Amerika Serikat fungsi departemen pemasaran lebih kuat atau penting, sedangkan di Jepang model teknologi adalah peraturan utama dengan departemen R&D mengambil inisiatif keputusan. Ketiga, mengetengahkan bagaimana pengembangan proyek dapat dibawa keluar. Di Caterpillar proses pengembangan melalui empat tahap yaitu: concept making, prototyping, pilot running, dan mass production. Berbeda kontras, metode Jepang pengembangan dimulai dengan concept marking, akan tetapi prototyping, pilot running, dan persiapan mass production mendapatkan porsi atau tempat yang sama.

Pengorganisasian Seri REGA

Tidak ada tim proyek khusus yang dibentuk dalam Proyek REGA ini, anggota-anggota yang mengerjakan proyek ini berasal dari jabatan yang biasa dan menganggap proyek REGA ini seperti proyek yang kedua yang sama pentingnya dengan perkerjaan atau proyek mereka yang utama.

Perbedaan proses logika atau pemikiran orang Jepang dengan orang Amerika menjadi hambatan dalam pembangunan proyek REGA tersebut (orang Jepang lebih pasif melakukan komunikasi, sedangan Amerika lebih agresif). Maka dari itu, eksternalisasi menjadi hal yang penting (perlunya membangun good communication).

Dalam pembagian kerja, hubungan divisi desain dengan pabrik agak renggang, pabrik diizinkan untuk memodifikasi atau membuat penambahan desain gambarnya. para pekerja di pabrik sering mengganti spesifikasi dan membanggakan diri mereka sendiri karena tidak mengikuti desain yang diberikan sedangakan para desainer tidak pernah menyentuh atau komplain hasil bentukan pabrik meskipun pabrik telah melakukan banyak perubahan spesifikasi.

Memperkenalkan REGA ke pasar

Shin Caterpillar Mitsubishi pada awal meluncurkan produk-produk alat beratnya, sangat sulit diterima masyarakat, pada umumnya orang-orang mengatakan mereka sudah memakai produk lain misalnya seperti Komatsu dan Hitachi, akan tetapi setelah diperkenalkan dengan produk REGA tanggapan pasar menjadi lebih baik karena konsep desain REGA berbeda dari produk alat berat pada umumnya. (seperti melihat wanita cantik dari belakang)

Implikasi Kasus REGA untuk Kreasi Pengetahuan

Studi ini dengan jelas mengambarkan bahwa pendekatan Jepang terhadap pengetahuan organisasi bisa diaplikasikan di luar Jepang dan kunci yang dibutuhkan untuk melakukan itu adalah sosialisi dan eksternalisasi. hal ini dibutuhkan karena, membutuhkan waktu untuk orang-orang dari kebudayaan berbeda untuk berbagi pengetahuan dan juga butuh banyak waktu untuk membangun kepercayaan antara orang-orang dari kebudayaan yang berbeda.

TEORI PEMBANGUNAN FEMINIS

Feminisme berasal dari beragam teori sosial, arus politik, dan filsafat. Sebagian besar mengadopsi sikap kritis terhadap hubungan-hubungan sosial yang ada, terutama hubungan gender. Teori feminis melihat asal-usul, karakteristik, dan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang kemudian difokus pada politik gender, hubungan kekuasaan, dan seksualitas. Feminisme bersifat politik yang merupakan isu-isu politik tentang hak-hak reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, cuti hamil, kesetaraan upah , pelecehan seksual, diskriminasi, dan kekerasan seks serta masalah klasik seperti patriarki, objektifikasi stereotip, dan penindasan. Tema yang berhubungan dengan pembangunan meliputi kesenjangan antar jenis kelamin, jumlah pekerjaan yang tidak proposiaonal bagi perempuan, dan tidak adanya porsi bagi perempuan dalam kebijakan pembangunan atau pengambilan keputusan pada umumnya, semua ini  menyebabkan subordinasi perempuan. Sebagai tanggapan awal, aktivis feminis berusaha membuat gerakan akar rumput yang melintasi batas-batas dan bersama-sama membawa perempuan yang berbeda kelas, ras, budaya, agama, dan latar belakang regional sebagai bentuk kelompok bersama yang mengalami penindasan. Sejalan dengan perkembangan feminisme, universalisme ini datang untuk dilihat sebagai penindasan dalam arti bahwa perempuan dari latar belakang yang berbeda berbagi pengalaman yang sama. Dalam hal ini khususnya, teori feminis modern dikritik terutama terkait dengan pandangan akademisi kelas menengah Barat bukan berasal dari intelektual Dunia Ketiga. Peningkatan tekanan ditempatkan pada perbedaan, kontradiksi, dan strategi daripada politik pemersatu. Kita sekarang memiliki penyebab mengapa aliran feminis sangat beragam.

Aktivis feminisme berkaitan dengan politik dimulai sebagai sebuah gerakan terorganisir di pertengahan abad ke-19. Gelombang pertamanya difokuskan pada persamaan dan kepemilikan hak milik bagi perempuan dan oposisi dengan kepemilikan perempuan setelah menikah (dan anak-anak mereka) dengan suami mereka. Pada akhir abad ke-19, aktivisme feminis terkonsentrasi terutama pada upaya perolehan kekuasaan politik, khususnya keterlibatan perempuan dalam hak pilih (hak suara). Tidak sampai 1918-1928 bahwa perempuan akhirnya memperoleh hak untuk memilih di Inggris dan Amerika Serikat, yang menunjukkan sifat bias gender demokrasi politik modern. Gelombang kedua aktivis feminisme berkaitan dengan teori pembangunan, dimulai pada awal 1960-an sampai akhir 1980-an, memperluas kritik feminis terhadap kapitalisme yang bias, diskriminatif, dan tidak adil. Di Amerika Serikat, gelombang feminis kedua muncul dari hak-hak sipil dan gerakan anti-Perang Vietnam – ketika perempuan, kecewa dengan status kelas dua mereka bahkan dalam aktivitas politik mahasiswa, mulai secara kolektif untuk berjuang melawan diskriminasi. Dalam buku utamanya pada masa itu, The Feminine Mystique, Betty Friedan (1963) mengamati bahwa perempuan dipaksa untuk menemukan makna dalam kehidupan mereka terutama melalui suami mereka dan anak-anak, mencondongkan mereka kehilangan identitas mereka dalam keluarga mereka. Friedan berperan dalam membentuk National Organization for Women (NOW) pada tahun 1966, bagian dari gerakan sosial yang lebih luas bersatu di bawah bendera “women’s liberation” Gelombang kedua feminis terlibat dalam beberapa jenis aktivisme, mulai dari  memprotes kontes kecantikan Miss Amerika pada tahun 1968 untuk menggalang kesadaran kelompok. Namun, perbedaan muncul antara feminis hitam, feminis lesbian, feminis liberal, dan feminis sosialis. Menurut bell hook, seorang intelektual feminis Afrika-Amerika, dengan alasan bahwa gerakan ini memiliki suara minoritas dan gagal untuk mengatasi “isu-isu yang memisahkan perempuan.” Gelombang teori ketiga tahun 1990-an adalah dengan masuknya ide post struktural dan postmodernisme ke dalam pemikiran feminisme. Gelombang ketiga feminisme problematis dengan definisi “esensial” gelombang kedua yang sering mengasumsikan identitas perempuan yang universal dan terlalu menekankan pengalaman dari perempuan kulit putih  kelas menengah atas. Teori gelombang ketiga lebih menekankan pada ambiguitas fundamental yang melekat dalam hal gender dan kategori dan biasanya termasuk teori aneh dan politik transgender sementara menolak binari gender. Ini juga menyoroti terhadap kesadaran antirasis warna kulit, womanism, teori postkolonial, teori kritis, transnasionalisme, ecofeminism, feminisme libertarian, dan teori feminis baru. Gelombang ketiga feminis biasanya lebih memilih hal-hal mikro daripada makro politik dan termasuk bentuk ekspresi gender serta representasi politik yang kurang eksplisit dibandingkan para pendahulu mereka. Beberapa teoretisi mengakui tren “postfeminist” dimulai selama awal 1990-an yang menunjukkan bahwa feminisme tidak lagi diperlukan. Selama gelombang kedua dan ketiga, feminis tertarik dengan ketidaksetaraan, kemiskinan, dan hubungan gender menghasilkan bentuk signifikan terhadap ide-ide kritis terhadap pembangunan, sementara isu yang diangkat oleh kaum feminis menjadi penting dalam badan-badan internasional yang berhubungan dengan masalah pembangunan-sebegitu banyak sehingga perkembangan teori feminis sekarang membentuk sistem konsep, diskursus/wacana, dan praktek.

Pengakuan atas posisi perempuan dalam pembangunan datang bukan hanya dari upaya para pemikir feminis, tetapi juga disebabkan oleh perubahan nyata dalam posisi perempuan dalam sistem produksi global (Globalisasi). Kegiatan ekonomi selama sepertiga terakhir abad ke-20 memasukkan jutaan perempuan ke dalam angkatan kerja. Memang benar, wanita boleh dibilang menjadi mayoritas kelas pekerja global yang baru, yang diadu terhadap modal keuangan dan industri global yang didominasi laki-laki. Pembangunan global mendorong perempuan miskin dari Dunia Ketiga ke dalam pekerjaan yang telah merubah status sosial dan ekonomi mereka. Telah ada peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (seorang janda atau ditinggalkan), menggerakkan perempuan untuk melakukan pekerjaan yang dibayar bersama dengan tanggung jawab domestik mereka-yaitu, untuk melipatgandakan usaha kerja total mereka. Perempuan memasuki angkatan kerja global dalam jumlah angka, dan lebih banyak perempuan bekerja di luar rumah tangga daripada sebelumnya: 1,1 miliar dari 2,8 miliar pekerja di dunia (40%) adalah perempuan, mewakili peningkatan global yang mendekati hampir 200 juta wanita di setiap akhir-akhir ini dekade.. Sayangnya, mereka menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan karenanya menunjukkan 60% dari 550 juta pekerja miskin dunia (International Labour Organization 2004). Dari 27 juta orang yang bekerja di seluruh dunia pada zona pemrosesan ekspor (EPZ), sekitar 90% adalah perempuan-mereka biasanya membuat pakaian, sepatu, mainan, atau bagian elektronik. Bekerja untuk upah dapat meningkatkan pendapatan perempuan dalam rumah tangga dan komunitas  dan meningkatkan komunikasi antara para pekerja yang dapat membuka kemungkinan bagi perempuan untuk menegosiasikan kondisi kerja mereka. Tetapi feminisasi pekerjaan terutama merupakan hasil dari kebutuhan pengusaha terhadap sumber tenaga kerja yang lebih murah dan lebih fleksibel. Pekerjaan ini tidak selalu meningkatkan kesejahteraan pekerja: itu hanya menciptakan beban ganda pekerjaan yang dibayar dan yang tidak dibayar, dengan jenis pekerjaan yang berkualitas buruk. Banyak perusahaan di EPZ mempekerjakan perempuan muda, yang tidak memiliki maupun yang sedikit memiliki ketrampilan, menyediakan pelatihan yang minimal, dan sering memindahkan atau restrukturisasi, yang menyebabkan pengangguran berulang. Perempuan aktif dalam gerakan buruh, berbagai organisasi sayap kiri , dan lingkungan, perdamaian, dan gerakan hak asasi manusia yang mengkritisi pembangunan global semacam ini. Mereka mencari alternatif, kadang-kadang dalam pembangunan dan kadang-kadang di luar itu. Kritik berkisar dari mereka yang melobi lembaga-lembaga pemerintahan untuk membuat kebijakan ekonomi yang lebih baik didasarkan pada kesetaraan gender dan kesejahteraan lingkungan sosial yang mendorong untuk sesuatu yang sama sekali berbeda, seperti kesehatan dan pendidikan, air bersih dan bahan bakar, perawatan anak, dan nutrisi dasar dengan biaya yang wajar untuk kalangan mayoritas. Banyak feminis yang lebih kritis bergabung dalam pertumbuhan yang resisten terhadap perdagangan bebas dan liberalisasi

Perempuan seperti Bretton Woods, terlibat dalam 50 Tahun kampanya, Akhir Hutang, Forum Sosial Dunia, dan berbagai LSM dan gerakan perempuan (Harcourt dan Escobar 2005; Miles 1996). Singkatnya, perempuan berada pada agenda pembangunan karena pentingnya mereka serta desakan mereka. Pertanyaannya adalah: Apa posisi yang mereka tempati dalam agenda itu?

Epistemology feminis

Untuk menjawab pertanyaan tentang posisi perempuan dalam perdebatan pembangunan, pertama kita bisa melihat beberapa argumen signifikan dalam epistemologi feminis. (“Epistemologi” pada dasarnya berarti teori pengetahuan, khususnya bagaimana hal tersebut dihasilkan dan bagaimana hal itu dinilai benar atau tidak.)

Tiga hal utama dari epistemologi feminis terhadap ilmu pengetahuan : Feminisme empiris berpendapat bahwa definisi feminis untuk mendukung keberadaan norma-norma yang diperlukan oleh ilmuwan wanita yang dapat mengkoreksi bias sosial dalam ilmu pengetahuan. standpoint theory of Feminist (sudut pandang teori feminis) merupakan buah pemikiran Hegelian dan Marxis berpendapat bahwa dominasi pria mengasilkan pengertian yang parsial dan buruk dimana memberi pemahaman yang komplit terhadap posisi ketertindasan wanita. postmodern Feminisme menguji universalitas asumsi dari dua posisi, menekankan pada keretakan identitas yang diciptakan oleh kehidupan modern dan keragaman teori alam.

Sebuah varian yang menarik dari sudut pandang teori feminis dikembangkan oleh sosiolog Kanada Dorothy Smith. Smith (2002) mengamati kesenjangan yang tumbuh antara orang yang bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dan orang yang diharapkan sebagai wanita terpelajar. Smith menegaskan bahwa sudut pandang perempuan, didasarkan pada pengalaman sehari-hari, adalah titik awal untuk pendekatan yang berbeda untuk mengetahui secara penuh dan dalam cara yang lebih dapat dipercaya. Lebih lanjut, Smith (2002) sangat berperan dalam membentuk pendekatan yang disebut “etnografi kelembagaan” yang menekankan hubungan antara situs dan situasi dalam kehidupan sehari-hari, praktek profesional, dan lingkaran pembuatan kebijakan.

Untuk Lorde, perbedaan antara perempuan harus dilihat sebagai modal dari kekuatan-perbedaan tersebut, ia berkata, “perbedaan hubungan dapat memicu seperti sebuah dialektika” (Lorde 1981:99). Kegagalan feminis akademis untuk mengenali perbedaan sebagai kekuatan adalah kegagalan untuk mencapai pemahaman patriarki terdahulu dan menaklukkannya , untuk diubah menjadi. . . mendefinisikan dan memberdayakan.

Dimulai dengan Descartes dan pemisahan antara pemikiran yang jernih dan jelas (alasan laki-laki) dan imajinasi sensual (emosi perempuan), kritik feminis menimbulkan kecurigaan bahwa semua alasan produk modern, seperti kemajuan dan perkembangan, tidak universal baik bagi semua orang (hanya kepura-puraan) tetapi itu adalah proyek maskulin, dikandung oleh pikiran maskulin, yang sangat baik untuk laki-laki. Dalam hal ini, pembangunan dapat dilihat sebagai masalah bagi perempuan, bukan solusi. Kritik ilmu pengetahuan Barat dengan epistemologists feminis yang meletakkan dasar alternatif cara berpikir bisa menyebabkan cara-cara alternatif pembangunan yang mendukung perempuan.

Kririk Feminis terhadap teori Pembangunan

Feminis ini menyerang ke jantung epistemologi modern, dalam pertumbuhan dan diferensiasi pemikiran feminis radikal dan sosialis pada umumnya, menyebabkan kritisi ulang teori pembangunan sebagai sebuah perusahaan masculinist. Dalam contoh, Catherine Scott (1995) mengkritik modernisasi dan teori ketergantungan. Dia melihat tema konseptualisasi seperti modernitas, pembangunan, kemandirian, dan revolusi berada dalam visi yang diinformasikan oleh keasyikan gender dan konsep-konsep ini diperpanjang, dia menyatakan, sama seperti kebijakan dominan dan praktek-praktek lembaga-lembaga internasional dan pemerintah revolusioner. Dalam teori modernisasi, Scott (1995: 5) berpendapat, rasional modernitas, melihat ke depan, ruang publik didominasi laki-laki adalah kontras dengan femininitas, yang berorientasi pada ruang private keluarga. Mencapai Modernity adalah perebutan kekuasaan antara modernitas rasional dan feminitas tradisional di bagian menuju “kedewasaan” (Rostow). Dalam modernisasi, pembangunan memerlukan adanya manusia industri yang rasional, reseptif terhadap ide-ide baru, tepat waktu, optimis, dan universal, dengan mitra di negara modern yang efisien, dengan mekanisme baru dari dominasi dan kekuasaan. Menurut Scott, model universal modernisasi sering didasarkan pada versi ideal dari modernitas maskulin. Dalam pendekatan ini, perempuan tidak terlihat, diperlakukan secara paternalistik, atau digunakan sebagai “tes lakmus” untuk menentukan tingkat keterbelakangan suatu negara. Perempuan dan rumah tangga yang digambarkan sebagai bagian dari masa lalu, yang berisi pandangan berbahaya dimana alam tidak dapat merubah dan orang-orang tidak berdaya untuk mengendalikannya. Jadi, modernisasi melibatkan subordinasi alam, tradisi dan feminitas. Bagi Scott, teori modernisasi juga mereplikasi dikotomi publik-privat dalam pemikiran barat: ruang privat dan perempuan sebagai inferior dan derivatif/penerima, atau hanya pelengkap ranah publik dan laki-laki.Simak

Baca secara fonetik

Scott juga mengkritik teori ketergantungan, teori ketergantungan melihat formasi sosial kapitalis sebagai penghalang untuk realisasi pembangunan otonom di pinggiran. Teori Ketergantungan digambarkan industrialisasi lingkup publik sebagai paradigma untuk ekonomi pembangunan, dengan struktur sosial kapitalis menghalangi kemajuan semacam ini.Simak

Baca secara fonetik

Perempuan, Pembangunan, Teori

Menanggapi kritik tersebut, feminis dan aktivis pembangunan membuat serangkaian upaya merumuskan teori pembangunan. Masalah dasarnya adalah: Mengingat bahwa perempuan banyak dipakai sebagai tenaga kerja, sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga, mengapa mereka telah dikeluarkan dari teori pembangunan, dan apa perbedaan akan hal itu akan membuat teori merumuskan ulang hubungan gender dan pengalaman perempuan? Menempatkan hubungan gender di pusat teori, teori pembangunan feminis berpendapat, wacana reorientasi pembangunan menuju topik dan kepentingan yang berbeda. wilayah tradisional yang menjadi perhatian pembangunan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Aspek pembangunan yang sebelumnya terpinggirkan dipindahkan menjadi, sebaliknya. Fokus utama kepentingan, misalnya, industrialisasi Dunia Ketiga tidak dipekerjakan tenaga kerja (diasumsikan laki-laki), tetapi pekerja perempuan, sedangkan hubungan gender, sebelumnya subordinasi untuk pertimbangan kelas, menjadi penting untuk memahami kegiatan produktif. Sebagai konsekuensi baru aspek pembangunan dapat dibawa ke dalam fokus-misalnya, sektor informal dan ekonomi pedesaan, lingkungan reproduksi sebagai komponen penting dari pembangunan, hubungan antara produksi dan reproduksi, relasi gender dalam produksi berorientasi ekspor , ketidaksetaraan yang berasal dari pembangunan, produk pembangunan (kebutuhan, bukan keinginan)

Untuk membuat diskusi ini sedikit lebih konkret, kami akan mempertimbangkan untuk memikirkan kembali pembangunan dari posisi feminis tertentu. Sebagai contoh, mari kita mengambil posisi sudut pandang teori feminis yang sudah disebutkan beberapa kali dan diuraikan dalam Uang, Sex dan Power oleh Nancy Hartsock (1985). Dalam karya Hartsock’s, sudut pandang teori berpendapat serangkaian tingkat realitas, termasuk tingkat yang lebih dalam dan menjelaskan permukaan, atau penampilan saja, dari realitas. Dalam posisi ontologis ini, sudut pandang teori feminis menguatkan kemungkinan liberatory yang terkandung dalam pengalaman perempuan. Sudut pandang feminis berkaitan dengan sudut pandang kelas pekerja (yaitu, Marxisme berteori atas nama eksploitasi) tetapi lebih menyeluruh, terutama karena wanita melakukan sebagian dari pekerjaan yang terlibat dalam reproduksi tenaga kerja.

Untuk memperluas wawasan ini, Feminis sosialis ingin merumuskan pembangunan dengan cara menggabungkan, bukan memisahkan, kehidupan sehari-hari dan dimensi sosial yang lebih luas, dengan kegiatan produktif dari segala jenis pertimbangan sebagai suatu totalitas daripada dipecah menjadi jenis hirarkis (pekerjaan-rumah), dan dengan hubungan dengan alam ditempatkan di jantung keputusan tentang apa dan berapa banyak produksi.

Kami, para penulis buku ini, menemukan feminisme sosialis dari pemikiran Hartshock yang paling meyakinkan. Namun, seperti pembahasan sebelumnya telah menunjukkan, feminis memiliki epistemologi yang berbeda dan terus untuk keyakinan politik yang sangat berbeda. Jadi, ketika datang ke diskusi kritis feminis pembangunan, berbagai posisi muncul. Banyak teoretisi feminis pembangunan berpikir bahwa interaksi antara feminisme dan pembangunan telah mengambil lima bentuk utama (lihat Gambar 7.1): Women In Development (WID), Women And Development (WAD), Gender And Development (GAD), Women, Evironment, and Development (WED), dan Postmodernism and Development (PAD) (Rathgeber 1990; Young 1992; Visvanathan et al 1997.). Kita sendiri tidak terlalu yakin tentang kegunaan dari kategorisasi ini. Tapi ini sering digunakan, jadi kami akan melaporkan hal itu.

Perempuan dalam Pembangunan

Pernyataan penting pertama tentang posisi perempuan dalam pembangunan dibuat oleh Esther Boserup, sebuah Econom Denmark yang sebelumnya menulis The Conditions of Agricultural Growth (1965), yang membuat kasus tekanan demografis (kepadatan penduduk), mempromosikan inovasi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam penggunaan lahan (irigasi, intensifikasi tanaman penyiangan, bibit yang lebih baik) dan tenaga kerja (alat, teknik lebih baik). Boserup menindaklanjuti buku pertamanya dengan Women’s Role in Economic Development (1970), sebuah kritik gagasan bahwa modernisasi, yang dinyatakan sebagai efisiensi ekonomi dan perencanaan modern, akan membebaskan perempuan di Dunia Ketiga. Boserup berpendapat, sebaliknya, bahwa proses modernisasi, diawasi oleh otoritas kolonial dijiwai dengan pengertian Barat terhadap pembagian kerja menurut jenis kelamin, telah menempatkan teknologi baru di bawah kendali laki-laki. Pengaturan memarginalkan perempuan (produsen makanan utama dalam masyarakat pertanian), mengurangi status mereka dan meremehkan kekuasaan dan pendapatan mereka. Namun, sementara modernisasi tidak otomatis progresif, Boserup berpikir bahwa kebijakan yang lebih tercerahkan oleh pemerintah nasional dan badan-badan internasional mungkin memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Amerika Serikat dan negara-negara lain yang termasuk negara donor utama pembangunan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan integrasi perempuan dalam proses pembangunan.

Boserup’s membantu menghasilkan suatu fenomena baru, yang pertama kali disebut “Women in Development,” oleh Komite Perempuan Washington, DC. Di Amerika Serikat. Kantor untuk Perempuan dalam Pembangunan didirikan dalam USAID pada tahun 1974 (yang dipindahkan ke Biro AS untuk Program dan Kebijakan Koordinasi pada tahun 1977). Kantor ini menjabat sebagai inti untuk network  peneliti dan praktisi di universitas-universitas, lembaga penelitian (misalnya, Pusat Penelitian Internasional tentang Perempuan, didirikan di Washington, DC, tahun 1976), dan yayasan besar (dari kepala Yayasan Ford , di antara mereka) yang tertarik dalam pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari gerakan ini, PBB menyatakan tahun 1975-1985 menjadi “United Nation Decade for Women.”, Sebagai akibat dari tekanan dari gerakan feminist, hampir setiap organisasi membuat program untuk meningkatkan ekonomi dan posisi sosial dari perempuan. Setelah Konferensi Perempuan Internasional di Mexico Tahun 1975, PBB mendirikan UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) sebagai cara “menjangkau para wanita termiskin di dunia.” Ketika ditanya apa yang paling mereka butuhkan, yang paling dominan jawaban dari perempuan adalah pendapatan yang cukup untuk menyediakan bagi diri mereka dan anak-anak mereka (Snyder 1995). Gagasan, progresif liberal adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan meningkatkan pangsa mereka ke dalam sumber daya, pekerjaan, dan penghasilan dalam upaya untuk perbaikan dramatis dalam kondisi kehidupan. Pada dasarnya gagasan kunci adalah membawa penuh kekuatan wanita ke dalam proses pembangunan (Mueller 1987).

Caroline Moser (1993) telah membedakan lima varian dalam sekolah WID yang mencerminkan perubahan dalam kebijakan lembaga pembangunan Barat:

1.    “pendekatan kesejahteraan” sebelum 1970 difokuskan pada peran reproduksi perempuan dan isu-isu kependudukan yang terkait, dengan program dimulai di berbagai bidang seperti pengendalian kelahiran; Geeta Chowdry (1995) telah berpendapat bahwa pendekatan ini diilustrasikan representasi WID tentang perempuan Dunia Ketiga sebagai zenana (swasta, dunia rumah tangga);

2.    “pendekatan kejujuran” mencerminkan panggilan untuk kesetaraan yang berasal dari Dekade PBB untuk Perempuan-ini bertemu dengan resistensi yang cukup dari laki-laki;

3.    “pendekatan antikemiskinan” berfokus pada perempuan memasuki dunia kerja, memiliki akses terhadap kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dan bergabung dengan arus utama ekonomi yang ada; Chowdry (1995) menunjukkan bahwa, meskipun demikian, perempuan masih dilihat sebagai hanya menempati ruang privat domestik , juga dihapus dari urusan politik dan ekonomi masyarakat;

4.    “pendekatan efisiensi,” yang selaras dengan program penyesuaian struktural IMF, menegaskan partisipasi perempuan dalam ekonomi direstrukturisasi; dan

5.    “pendekatan pemberdayaan” tercermin dari tulisan feminis Dunia Ketiga, pengorganisasian akar rumput , dan kebutuhan perempuan untuk mengubah hukum dan struktur melalui pendekatan bottom-up. Dalam semua pendekatan ini, perempuan direpresentasikan sebagai korban

Chowdry (1995: 26) berpendapat bahwa program WID, seperti yang dilaksanakan oleh badan-badan pembangunan internasional, berasal dari dua wacana modernis, wacana kolonial dan wacana liberal di pasar. Wacana kolonial, pikirnya, dihomogenkan dan didasarkan pada manusia Dunia Ketiga orang dengan menggunakan gambaran “perempuan miskin” (sebagai obyek belas kasihan dan penyesalan). Wacana liberal mempromosikan pasar bebas, pilihan sukarela, dan individualisme, tema yang Chowdry temukan melemahkan bagi perempuan Dunia Ketiga. WID sendiri pada dasarnya selaras dengan feminisme liberal, meskipun menggunakan citra perempuan miskin untuk membangkitkan simpati dan memperoleh dana. Banyak praktisi WID adalah feminis liberal terdidik. Ada penekanan perwakilan-resentational di WID pada “model peran” atau “wanita luar biasa yang telah mendapatkan pengakuan sosial dalam ruang publik” untuk mendorong “kesuksesan” integrasi wanita ke dalam arus utama (Young 1993: 129). Dengan demikian, WID menerima struktur sosial dan kekuasaan yang ada, mereka bekerja bersama untuk memperbaiki posisi perempuan. Oleh karena itu, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin diberikan secara natural, tanpa berteori bagaimana wanita ditindas oleh laki-laki. Ideologis aspek gender, tanggung jawab tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dan nilai yang tidak sama ditempatkan pada laki-laki dan kegiatan perempuan semua diabaikan. Sebagai pendekatan ahistoris, WID tidak mempertimbangkan  pengaruh pada perempuan seperti kelas, ras, atau budaya. WID fokus pada perempuan, dan menghindari hubungan gender, dibuat untuk analisis sosisal dan ekonomi yang dangkal. WID menghindari pertanyaan subordinasi perempuan sebagai bagian dari sistem global yang lebih luas dari akumulasi modal. WID menekankan kemiskinan dan bukan penindasan, dan kemiskinan tidak dilihat sebagai hasil dari penindasan laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu, pengembangan strategi yang didasarkan pada posisi WID akan cacat, sangat terbatas dalam kemampuan mereka untuk membawa perubahan. WID difokuskan hanya pada aspek (resmi) produktif kerja perempuan, mengabaikan atau menolak kegiatan reproduksi. WID mengadopsi pendekatan nonconfrontational yang mengesampingkan subordinasi perempuan dan penindasan. Penekanan terhadap kemiskinan juga menciptakan sebuah divisi antara tuntutan feminis Dunia Pertama dan Dunia Ketiga sebagaimana WID menjadi terlibat dalam kebutuhan perempuan “di luar sana” di negara berkembang. Secara umum, ada pengabaian mempertanyakan seluruh asumsi dan tujuan dari paradigma pembangunan yang dominan dari teori modernisasi (Rathgeber 1990; Young 1993).

Kritikus feminis postmodern mengklaim bahwa teori dan praktisi yang bekerja WID cenderung untuk mewakili perempuan Dunia Ketiga sebagai terbelakang, rentan, dan butuh bantuan dari Dunia Pertama. Jane Parpart dan Marianne Marchande (1995: 16) berpendapat bahwa “wacana WID umumnya memupuk praktek pembangunan yang mengabaikan perbedaan, pengetahuan, adat dan keahlian lokal sementara legitimasi ‘solusi asing untuk masalah-masalah perempuan di Selatan” – semua ini cocok dengan kebijakan bantuan AS. Dalam WID, pembangunan didefinisikan sebagai masalah teknis yang memerlukan metodologi yang canggih hanya tersedia di Dunia Pertama. Mengganggap perempuan Dunia Ketiga ditulis dalam bahasa kebijakan bisa menerima praktek-praktek berkelanjutan tekstual badan-badan pembangunan. “Mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan” pada dasarnya terlibat profesional WID belajar untuk berbicara bahasa kebijakan birokrasi dan mengajarkan praktek tekstual kepada orang lain. Mueller (1987: 2) menemukan kritik utama adalah bahwa “jauh dari kebebasan gerakan perempuan di dunia yang luas itu, Perempuan dalam wacana Pembangunan diproduksi dan masuk ke dalam prosedur lembaga Pembangunan dalam rangka mengelola dan sebaliknya mengatur divisi hirarkis dari tatanan dunia kapitalis. Ini memberatkan kritik. Namun, WID tidak menghilang sebagai hasil dari sekian banyak teoriti, politik, karena berlindung di struktur kekuasaan jauh dari kritik akademis atau teoritis. Namun, sebagian tanggapan, sebuah paradigma baru dibuka ke kiri yang kemudian disebut Perempuan dan Pembangunan (WAD).

Perempuan dan Pembangunan

Pendekatan WID berpendapat bahwa perempuan harus dibawa ke dalam proses modernisasi. Perspektif WAD berpendapat bahwa justru keterkaitan mereka dengan modernisasi yang membuat mereka miskin. Berbeda dengan teori modernisasi WID, WAD menggambarkan lebih banyak teori ketergantungan dan pendekatan neo-Marxis tentang keterbelakangan. Pertanyaan-pertanyaan seperti asal usul patriarki, intensifikasi patriarki dengan penyebaran kapitalisme, dan analisis Engels (1972) kebangkitan kepemilikan pribadi, revolusi pertanian dan domestikasi, membentuk latar belakang sejarah yang mendalam terhadap aliran ini (Bandarage 1984; Mies 1986). Rathgeber (1990) telah menunjukkan bahwa perspektif WAD lebih memfokuskan pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan daripada hubungan kelas Marxisme. Pandangan ini menemukan perempuan selalu memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat mereka baik sebagai aktor produktif dan reproduktif. Menggambarkan secara tepat bagaimana wanita dan tenaga kerja mereka telah diintegrasikan ke dalam kapitalisme global oleh yang menjelaskan marginalisasi dan penindasan-sebagai contoh kontemporer, perempuan digunakan sebagai tenaga kerja murah bagi perusahaan-perusahaan multinasional di EPZ (Visvanathan 1986, 1991, 1997).

Telah lama ada  dorongan sosialis ke feminisme yang terbentuk di sekitar WAD. Namun, hubungan sering mengambil bentuk kritik Marxisme. Feminis Sosialis menunjuk kekurangan dalam Marxisme klasik-yang merindukan analisis kegiatan dan hubungan mendasar untuk eksistensi perempuan-namun banyak juga terus melanjutkan bentuk materialis histori dari pemahaman dan kebersamaan pokok-pokok Marxisme. Feminis Sosialis telah mengkritisi secara khusus terhadap penekanan Marxisme klasik tentang ekonomi dan kebungkaman terhadap pertanyaan dari perempuan (Mitchell 1966). Sebuah teori feminis awal, Heidi Hart-mann (1981), berpendapat bahwa kategori analitis Marxisme adalah “sex-blind” yang menyebabkan ketidaksetaraan gender (dominasi laki-laki atas perempuan) telah hilang selama analisis struktural Marxis dari ketidaksetaraan kelas (yang berkuasa dominasi atas kelas pekerja). Analisis feminis sosialis khusus diperlukan untuk mengungkapkan karakter sistematis dari ketidaksetaraan gender. Namun, juga, sebagian besar analisis feminis adalah kurang materialis dan historis untuk Hartmann. Oleh karena itu, baik analisis “Marxis, khususnya metode  historis dan metode , dan analis feminis, terutama mengidentifikasi patriarki sebagai suatu struktur sosial dan historis, harus ditarik ke permukaan jika kita ingin memahami perkembangan masyarakat kapitalis barat dan kesulitan/hambatan yang perempuan alami dalam sistem tersebut. “(Hartmann 1981: 3).

Perhatian utama feminisme sosialis melibatkan pengulangan teori tentang pentingnya pekerjaan perempuan. Juliet Mitchell (1966), Cambridge University, membedakan antara beberapa struktur yang mempengaruhi kondisi perempuan-produksi, reproduksi, sosialisasi, dan seksualitas-dengan mula-mula melibatkan pekerjaan perempuan di bidang ekonomi nondomestic dan hal yang lainnya tentang perempuan sebagai istri atau ibu. struktur Masing-masing struktur memiliki kontradiksi dan dinamika yang berbeda. Tapi semua membentuk sebuah kesatuan dalam pengalaman perempuan, dengan fungsi seksual keluarga, reproduksi, dan fungsi sosialisasi yang dominan. Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga di dalam rumah dan keluarga menciptakan hubungan yang berbeda dalam pengertian produksi daripada pria. Kegiatan ini memenuhi fungsi pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja dalam (kontradiksi) sehubungan dengan produksi. Mariarosa Dalla Costa (1973) menekankan kualitas hidup dan hubungan dalam pekerjaan rumah tangga sebagai pencerminan tempat perempuan dalam lingkungan tempat atau kelas. Ibu rumah tangga dieksploitasi dalam pekerjaan, dimana keuntungannya digunakan oleh suami mereka sebagai instrumen penindasan-di bawah kapitalisme, Dalla Costa mengatakan, perempuan menjadi budak upah.

Dalam feminisme sosialis, dibandingkan dengan Marxisme, penekanan diganti pada pembagian kerja menurut jenis kelamin atau berbagai jenis praksis sosial (jika ditafsirkan secara luas ) sebagai dasar pengalaman materi dari perbedaan fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diatur oleh hubungan sosial dimana mereka biasa tinggal dan jenis tenaga kerja yang mereka tampilkan. Dimulai dengan gagasan Marxis terhadap produksi untuk pemuas kebutuhan, feminisme sosialis berpendapat bahwa beban  kebutuhan dan membesarkan anak adalah sama pentingnya dengan kebutuhan materi (makanan, tempat tinggal) serta kebutuhan kepuasan seksual dan pengasuhan emosional, yang semuanya diperlukan tenaga kerja (biasanya wanita). Perjuangan Gender atas Kegiatan reproduksi menjadi fundamental/ mendasar, namun sering diabaikan dalam teori Marxis tradisional.

Teori feminis Sosialis menguraikan beberapa implikasi dari posisi dasar. Nancy Chodorow (1978), seorang sosiolog di University of California, Berkeley, berpendapat untuk konstruksi sosial maskulinitas dan femininitas dalam keluarga, terutama dalam hubungan dengan ibunya. Anak laki-laki tumbuh menjadi orang yang berorientasi prestasi diadaptasi untuk bekerja di luar rumah; gadis tumbuh menjadi wanita disesuaikan untuk bekerja di dalam maupun di luar rumah. Hubungan antara ekonomi, prokreasi, dan dominasi laki-laki dikonsepkan oleh Ann Ferguson dan Nancy Folbre’s (1981) dalam gagasan “produksi seks-afektif,” secara spesifik historis men-setting kegiatan yang membatasi pilihan dan remunerasi perempuan. feminis Sosialis pada umumnya berteori tentang  kegiatan prokreasi dan produksi di lingkungan publik sebagai saling ketergantungan, feminis sosialis berpikir, rasionalisasi dan eksploitasi perempuan. Ide Secara umum ide adalah bahwa perempuan bekerja tanpa bayaran dalam mereproduksi tenaga kerja sebagai semacam subsidi untuk modal, serta bekerja secara langsung untuk modal sebagai karyawan di pabrik-pabrik atau komoditas produsen. Perempuan kelas pekerja yang sangat tereksploitasi.

Dua kecenderungan muncul dari pernyataan kritis seperti ini. Pertama, ada orang-orang yang ingin mengembangkan ide-ide Marxis secara eksplisit ke arah mempertimbangkan perempuan dan gender (Vogel 1983). pernyataan Hartmann bahwa Marx dan Engels menganalisi “sex-blind” hanya tiga-perempat benar: Engels memiliki satu mata setengah terbuka. Dalam pernyataan umum mirip dengan yang dikutip sebelumnya (dalam Bab 5) Engels mengatakan:

“Menurut konsepsi materialistik, faktor penentu dalam sejarah adalah, di contoh terakhir, produksi dan reproduksi dihidupkan segera. Ini, sekali lagi, adalah karakter ganda: di satu sisi, produksi sebagai arti eksistensi, makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan alat-alat yang diperlukan untuk produksi, di sisi lain, produksi pro-manusia sendiri, penyebaran spesies. Organisasi sosial di mana orang-orang suatu negara tertentu hidup ditentukan oleh kedua jenis produksi: oleh tahap pembangunan tenaga kerja di satu sisi dan pembangunan keluarga di sisi lain. (Engels 1972 ed:. 71-72)”

Engels berpendapat bahwa posisi perempuan relatif terhadap laki-laki dalam kelas masyarakat., antropolog Mona Etienne dan Eleanor Leacock (1980) berpendapat untuk kepentingan utama hubungan sosial untuk memahami ketidaksetaraan sosial ekonomi dan seksual dan hirarki semuanya terkait satu sama lain. Mereka mengembangkan suatu kerangka historis untuk mempertimbangkan hubungan antara hierarki sosial ekonomi dan seksual dengan mendefinisikan empat jenis sejarah secara luas dari hubungan produksi:

1.    Egaliter hubungan antara kebanyakan pemburu-pengumpul dan orang-orang horticultural. Perempuan memiliki otonomi, aneka ragam peran ekonomi, dan kekuasaan pengambilan keputusan.

2.    Ketimpangan dalam masyarakat disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan, spesialisasi, dan reorganisasi hubungan produksi. Secara khusus, sebuah “publik” sektor ekonomi terkait dengan produksi untuk akumulasi kekayaan dan usaha adalah berbeda dari rumah tangga “pribadi”, atau keturunan, sektor terkait dengan produksi untuk pengganti dan berbagi. Pria bertanggungjawab dalam perburuan dan peperangan sering dipimpin langsung untuk perdagangan mereka mendominasi dan hubungan politik eksternal. Pertumbuhan ruang publik merusak posisi perempuan yang sebelumnya egaliter.

3.    Hubungan bertingkat dalam masyarakat praindustri. Rumah tangga patriarki menjadi unit ekonomi independen. Pekerjaan perempuan semakin diprivatisasi.

4.    Eksploitasi dalam masyarakat kapitalis industri di mana penaklukan orang umumnya disejajarkan dengan penaklukan khusus terhadap perempuan. (Etienne dan Leacock 1980: 8-16)

Poin utama dari analisis historis itu untuk menghubungkan model produksi (lihat Bab 5) dengan bentuk-bentuk sosial hubungan jender, yang membantu dalam bentuk teori transisi dari hubungan egaliter sebelumnya untuk kemudian dominasi laki-laki dalam sejarah. Ini juga menghilangkan mitos bahwa perempuan selalu (“secara alami”) telah disubordinasi laki-laki (lihat juga Coontz dan Henderson,1986).

Kedua, namun, beberapa feminis masih punya masalah dengan jenis analisis. Mereka berpikir bahwa analisis Marxis tradisional hanya menunjuk ke arah perempuan ke dalam semacam formula”add women and stir” . Mereka percaya, sebaliknya, bahwa kategori analitis baru seperti “patriarki”diperlukan. Dengan demikian, Hartmann (1981: 14) mendefinisikan patriarki sebagai “seperangkat hubungan sosial antara laki-laki, yang memiliki materi dasar, dan yang hirarkis, membangun atau membuat saling ketergantungan dan soli-solidaritas antara laki-laki yang memungkinkan mereka untuk mendominasi perempuan.” materi dasar Patriarki berada di kontrol laki-laki atas tenaga kerja perempuan. Kontrol dipelihara dengan mengecualikan faktor perempuan dari akses ke sumber daya produksi.Di sini potensi analitis terletak pada menghubungkan lembaga-lembaga sosial yang memaksa dan melegitimasi hubungan kekuatan yang tidak seimbang dengan proses pribadi psikologi dan kesadaran dimana orang-orang, khususnya perempuan, diterima dan dirasionalisasikan dalam posisi yang tidak setara di masyarakat.

Simak

Baca secara fonetik

Teori-teori feminis sosialis setara dengan menekankan pengembangan produksi dan reproduksi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari pembuatan bagian-bagian eksistensi-dan karena itu sama-sama signifikan dari teori pembangunan. Konsepsi pembangunan yang lebih luas termasuk hubungan gender serta kelas, tenaga kerja perempuan di bidang domestik dan publik, membesarkan anak dan sosialisasi, dan keluarga sebagai lokus khusus dari reproduksi. Kontradiksi antara bagian dari proses kehidupan telah menjadi kekuatan pendorong dalam perubahan masyarakat. Memang, feminis sosialis menemukan bahwa kelas-dan masyarakat yang didominasi gender dicirikan dengan eksploitasi, dominasi, dan ketidaksetaraan kondisi kehidupan bias pembangunan, bentuk berbahaya. Ketimpangan menimbulkan bencana. feminis sosialis percaya pada bentuk pembangunan yang sama sekali berbeda didasarkan pada berubah (egaliter) hubungan jender. Feminisme Sosialis tetap berkomitmen untuk gagasan Marxis terhadap penciptaan sejarah dan hubungan sosial alamiah dalam proses yang meliputi jenis kelamin, ras, etnis, dan perbedaan lainnya serta kelas. feminisme Sosialis panggilan untuk demokrasi reproduksi, termasuk pengendalian partisipatif kolektif atas keputusan keluarga dan prokreasi, serta pengendalian kolektif atas produksi komoditas (Jagger 1983: 148-163).

Dalam hal ini, analisis klasik perempuan dalam Internasional division of  labor disajikan oleh Maria Mies (1986). Sebuah sociolog Jerman, Mies menafsirkan sejarah perkembangan pembagian kerja sebagai proses patriarkal kekerasan. Berdasarkan senjata dan perang, kelas laki-laki yang dominan membentuk hubungan eksploitatif dengan perempuan, kelas lain, dan orang lain. Akumulasi kekayaan yang cepat dihasilkan dari globalisasi eksploitasi menghasilkan konsepsi kemajuan yang memuaskan kebutuhan subsistensi masyarakat muncul terbelakang dan ketinggalan zaman. Pembagian patriarkal  kerja didasarkan pada pemisahan struktural dan subordinasi laki-laki dari perempuan, masyarakat setempat dari asing, yang meluas ke pemisahan orang dari alam. Ilmu dan teknologi menjadi kekuatan produktif utama melalui mana manusia dapat membebaskan diri-dari alam dan dari perempuan. Pembagian kolonial kerja, bertukar bahan baku untuk produk industri sehingga merugikan tenaga kerja kolonial, itu terkait dengan pembentukan koloni internal terdiri dari keluarga inti dan “housewifized” perempuan. Berdasarkan pembagian kerja internasional baru, dibentuk oleh industrialisasi parsial yang dipilih negara Dunia Ketiga sejak tahun 1970, penggunaan jinak, tenaga kerja wanita murah (ibu rumah tangga bukan pekerja) di Dunia Ketiga berkaitan dengan manipulasi perempuan sebagai konsumen di Dunia Pertama. Oleh karena itu, untuk Mies strategi pembebasan feminis harus ditujukan pada penghapusan total dari semua hubungan retrogresif ini.” Feminisme menginginkan untuk mengaakhir eksploitasi perempuan dan alam oleh laki-laki serta eksploitasi koloni dan kelas .

Secara khusus, Mies mengembangkan konsep feminis tenaga kerja yang mengambil sebagai model-nya, bukan pencari nafkah laki-laki, tapi ibu, untuk siapa yang bekerja selalu baik beban dan kesenangan. Untuk ibu, petani, dan pengrajin, proses kerja dihubungkan dengan produksi langsung hidup langsung daripada berfokus pada hal-hal dan kekayaan. Sebuah konsepsi feminis kerja adalah berorientasi pada konsepsi waktu bekerja, kenikmatan, dan istirahat. Kerja adalah interaksi langsung dengan alam, bahan organik, dan organisme hidup, namun juga berguna dan diperlukan untuk orang-orang yang melakukannya dan bagi orang di sekitar mereka.

Pada awal 1980-an, sebagai perempuan Dunia Ketiga teori baru menyerukan pembangunan yang memeluk feminisme, terkait konferensi yang mendesak untuk pemberdayaan perempuan menjadi agen, bukan menggambarkan mereka sebagai masalahpembangunan (Bunch dan Carrillo 1990). Selama periode ini acara utama adalah pendirian DAWN (Development Alternatives dengan Wanita untuk Era Baru) di Bangladore, India, pada tahun 1984. DAWN dipandang sebagai dasarnya mengikuti perspektif WAD. pengalaman pengorganisasian akar rumput telah memimpin pendiri DAWN untuk menghubungkan kegiatan microlevel mereka terlibat dalam perspektif macrolevel terhadap pembangunan. Sebagaimana yang Gita Sen dan Caren Grown (1987: 9-10) tunjukkan dalam studi yang diproduksi oleh DAWN:

“Pengalaman hidup dengan perempuan miskin di seluruh Dunia Ketiga dalam perjuangan mereka untuk menjamin kelangsungan hidup dasar keluarga mereka mereka sendiri. menyediakan lensa yang paling jelas untuk memahami proses pembangunan. Dan itu adalah aspirasi dan perjuangan untuk bebas dimasa depan dari beberapa penindasan gender, ras, dan bangsa yang dapat membentuk dasar bagi visi baru dan strategi kebutuhan dunia sekarang”

Berdasarkan penelitian yang luas dan perdebatan, Pada dasarnya kelompok berpendapat bahwa pendekatan ame-liorative jangka pendek untuk meningkatkan perempuan, kesempatan kerja AOS (dari jenis WID) tidak efektif kecuali jika mereka digabungkan dengan strategi jangka panjang untuk membangun kembali masyarakat, (dan khususnya perempuan,) kontrol atas keputusan ekonomi membentuk kehidupan mereka:, suara perempuan harus dimasukkan dlam definisi pembangunan dan pembuatan pilihan-pilihan kebijakan, (Sen dan Grown 1987: 82). Idenya adalah untuk memperkuat suara perempuan dalam Dunia Ketiga sebagai “pendekatan pemberdayaan”, untuk pembangunan perempuan. Jadi, pada Konferensi Dunia keempat tentang Perempuan, yang diadakan pada tahun 1995 di Beijing, Platform Aksi menyoroti hak asasi perempuan, hak untuk pendidikan, pangan, kesehatan, kekuasaan politik yang lebih besar, dan kebebasan dari kekerasan-Kekerasan Berbasis Gender (Bunch, Dutt, dan Fried 1995).

Sen dan Grown, pada tahun 1987 studi mereka, berpendapat bahwa perempuan miskin tertindas menyediakan sebuah perspektif yang kuat untuk menguji efek dari program dan strategi pembangunan. Kemudian juga struktur ekonomi dan politik yang ada, sering berasal dari dominasi kolonial, yang sangat tidak adil antara bangsa-bangsa, kelas, jenis kelamin, dan kelompok etnis. Dengan demikian, konflik mendasar muncul antara perempuan, proses ekonomi mainstream ,kesejahteraan dan pembangunan. Karena pertumbuhan ekonomi seringkali berakhir dengan merugikan terhadap kebutuhan orang miskin, dan kebutuhan dasar yang terpinggirkan dari struktur produksi yang dominan, hidup menjadi semakin sulit:

“Sistem dominasi laki-laki. . . di satu sisi, menolak atau membatasi [perempuan] akses ke sumber daya ekonomi dan partisipasi politik, dan di sisi lain, memberlakukan pembagian kerja secara seksual yang mengalokasikan kepada mereka, paling berat padat karya, tugas kurang dihargai dalam dan di luar rumah, serta sepanjang jam kerja. Jadi ketika program pembangunan memiliki dampak negatif, ini dirasakan lebih buruk oleh perempuan. (Sen dan Ditumbuhkan 1987: 26)”

Perempuan, mereka berpikir, dikontrol melalui kekerasan seksual. Sebagai contoh, ruang publik secara fisik didominasi oleh laki-laki, sehingga sulit bagi perempuan untuk mencari nafkah di sektor formal (“publik”). pendidikan modern dan media massa menghasilkan stereotype yang bias sex, krisis saling terkait (pertambahan kemiskinan, kerawanan pangan, kekacauan finansial, degradasi lingkungan, tekanan demografi) sedemikian banyak masalah sehingga mayoritas penduduk hampir tidak bisa bertahan. Bank Dunia, misalnya, memakai perlombaan kebutuhan dasar pada 1980-an, menganjurkan bahwa pemerintah penerima bantuan melakukan penyesuaian struktural sebagai gantinya.

Sebagai perbandingan, sebuah pendekatan yang berasal dari perspektif  perempuan miskin Dunia ketiga mungkin reorientasi analisis pengembangan untuk mengkritik aspek-aspek penting penggunaan sumber daya dan penyiksaan; akan pentingnya tenaga kerja perempuan dalam  memuaskan kebutuhan, untuk memfokuskan perhatian pada kemiskinan dan ketimpangan, dan untuk kebijakan menunjuk kemungkinan-kemungkinan baru untuk memberdayakan perempuan. Pendekatan kebutuhan dasar-lembaga seperti Bank Dunia pada tahun 1970 telah melibatkan pinjaman untuk situs perkotaan dan layanan, kehutanan sosial, dan dukungan dari petani kecil. Sementara program pembangunan menggunakan pendekatan top-down untuk identifikasi proyek, perencanaan, dan pelaksanaan, kebutuhan riil, Sen dan Grown menegaskan (1987: 40-41), adalah untuk kebijakan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan berdasar lokal partisipasi. Selain itu, pendekatan “mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan” digunakan selama Dekade PBB untuk Perempuan memiliki kelemahan mendasar, bukan hanya karena-ikatan sulit dalam mengatasi sikap budaya mendarah daging dan prasangka tetapi karena sifat program pembangunan di mana perempuan untuk diintegrasikan. “Jangka pendek, pendekatan yg memperbaiki untuk meningkatkan kesempatan kerja perempuan tidak efektif kecuali mereka yang dikombinasikan dengan strategi jangka panjang untuk membangun kembali manusia-terutama perempuan- pengendalian atas keputusan ekonomi yang membentuk hidup mereka” (Sen dan Grown 1987: 82). Yang diperlukan, disarankan Sen dan Grown, adalah pergeseran dari orientasi ekspor ke kebutuhan internal, mengurangi pengeluaran militer, dan mengendalikan perusahaan multinasional-dengan kata lain, transformasi struktural daripada penyesuaian struktural belaka.

Feminis menggunakan paradigma Marxis tidak mengatasi keterbatasan. Memperluas para-digm penekanan, terdistorsi, dan menutupi banyak aspek yangmendukung terjadinya eksistensi perempuan. Bukannya merendahkan “miskin perempuan Dunia Ketiga,” kami menyarankan untuk belajar dari mereka, yang berarti menghargai heterogenitas yang besar lapangan. Poststructural kritikus juga percaya bahwa feminis Dunia Pertama harus belajar untuk berhenti merasa istimewa sebagai perempuan (Spivak 1988: 135-136). Jelasnya, “visi alternatif” Sen dan Grown dikatakan terperosok dalam berpikir Barat androsentrik bahwa mereka gagal untuk memberikan alternatif asli untuk pengembangan mainstream (Hirschman
1995).

Simak

Baca secara fonetik

Gender dan Pembangunan (GAD)

Dalam pendekatan GAD, hubungan gender daripada “perempuan” menjadi kategori analitis utama, sementara juga sejumlah asumsi yang diabaikan oleh WID dan WAD dieksplorasi secara lebih mendalam. Misalnya, GAD berpendapat bahwa perempuan bukanlah kelompok yang homogen, melainkan dibagi oleh kelas, ras, dan kepercayaan. peran perempuan dalam masyarakat tidak bisa dilihat sebagai otonom dari relasi gender, dan perspektif ini menjadi cara melihat struktur dan proses sehingga menimbulkan posisi perempuan tidak diuntungkan, yang merupakan fungsi terlalu dari ideologi global dimana superioritas laki-laki memiliki kekuasaan dan kontrol atas perempuan. Young (1993: 134-135) mencatat bahwa GAD adalah pendekatan holistik di mana bentuk-bentuk budaya ketidaksetaraan tertentu dan divisi terjadi, dan gender menjadi terkait dengan hirarki sosial ini dibuat secara keseluruhan. Akibatnya, gender harus diakui sebagai bagian dari sistem internasional yang lebih luas. Sebagai contoh, kapitalisme menggunakan relasi gender untuk menghasilkan cadangan tenaga kerja, sementara tenaga kerja perempuan tidak dibayar di rumah tangga adalah cara untuk menciptakan kekayaan bagi perusahaan global.

Ketika masuk ke praktek pembangunan, GAD dilihat sebagai pintu pembuka untuk perempuan sebagai aktor sosial dalam struktur yang lebih luas:

“Oleh karena itu perlu untuk menganalisis bagaimana kekuatan lain (politik, agama, ras dan ekonomi) dan dinamika bersingunggan dengan hubungan gender, memprovokasi dalam beberapa hal struktural daripada respon individu untuk menghasilkan konfigurasi rasional yang dapat memperkuat-dokumen dari bentuk-bentuk lama atau mungkin menjadi bentuk baru. Alternatifnya, respon individu dapat mengambil sebuah momentum dan massification yang mengarah pada perubahan struktural. (1993 Young: 139)”

Tidak seperti WID dan WAD, GAD melihat negara sebagai aktor yang mempromosikan emansipasi wanita. Rathgeber (1990) berpendapat bahwa GAD pergi lebih jauh dari WID atau WAD mempertanyakan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari, yang membuat rekomendasi sulit dilaksanakan sejak perubahan struktur ditemukan menjadi keharusan. Namun, Kabir (1994) berpendapat bahwa GAD juga membuka strategi baru untuk intervensi feminis: aneka pendekatan GAD yang membedakan antara kapitalisme, patriarki, dan rasisme dan feminis juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kunci kelemahan dalam kebijakan resmi untuk intervensi strategis. (Visvanathan, Duggan, Nissonoff, dan Wiegersma 1997: 24), berpendapat bahwa GAD tidak menyingkirkan kecenderungan modernis, sementara masih memeperhatikan hal-hal dasar perempuan miskin:

Fokus pada citra dan wacana ini dihasilkan dari pengaruh ide-ide poststruktural dan postmodern pada debat gender. Tetapi sebelum kita mendiskusikan postmodernisme, kita beralih ke sebuah cabang penting dari WAD dan pendekatan GAD yang lebih terfokus pada hubungan antara perempuan, pembangunan, dan lingkungan.

Wanita, Lingkungan dan Pembangunan

Perspektif ini (disebut WED ) juga dimulai pada tahun 1970-an sebagai feminis yang semakin menarik kesejajaran antara kontrol laki-laki atas perempuan dan kontrol laki-laki atas alam. Merchant Carolyn (1980) melihat dilema akar dunia suasana yang sebagai berasal dari pandangan dunia yang dikembangkan oleh para pendiri ilmu pengetahuan modern, Francis Bacon, Rene Descartes, dan Isaac Newton, di mana realitas dianggap sebagai mesin daripada organisme hidup. Dia melihat percepatan eksploitasi sumber daya manusia dan alam di nama budaya dan kemajuan mengakibatkan kematian alam sebagai makhluk hidup. Demikian pula, ecofeminists di Dunia Ketiga kontemporer, seperti Vandana Shiva dan Maria Mies, mengadopsi perspektif feminis radikal pada eksploitasi alam. Shiva berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan pembangunan tidak kategori universal melainkan proyek-proyek khusus patriarki Barat yang membunuh alam (Shiva 1989). Pembangunan di Dunia Ketiga melapis paradigma ilmuwan dan ekonomi yang diciptakan oleh gender  Barat berbasis ideologi pada masyarakat yang sebelumnya direndam dalam budaya lain dengan hubungan yang sama sekali berbeda dengan dunia alam. Sebagai korban kekerasan pembangunan patriarki, perempuan menolak ini “pembangunan” untuk melindungi alam dan melestarikan kelangsungan mereka sendiri:

“Perempuan India yang telah di garis depan dalam perjuangan ekologis untuk melestarikan hutan, tanah dan air. Mereka telah menantang konsep barat sebagai obyek eksploitasi dan telah dilindungi sebagai Prakriti, gaya hidup yang mendukung kehidupan. Mereka telah menantang konsep ekonomi barat sebagai produksi dan akumulasi keuntungan kapitalisme dengan konsep ekonomi sebagai produksi makanan dan kepuasan kebutuhan mereka sendiri. Sebuah ilmu yang tidak menghormati kebutuhan alam dan pembangunan yang tidak menghormati kebutuhan , mengancam kelangsungan hidup. (Shiva 1989: xvii)

Dengan demikian, perjuangan ekologis alam secara bersamaan dibebaskan dari eksploitasi tanpa henti dan perempuan dari marjinalisasi terbatas. Dalam analisis dampak revolusi hijau di wilayah Punjab, di perbatasan India dengan Pakistan, Shiva berpendapat bahwa asumsi alam sebagai sumber kelangkaan, dengan teknologi sebagai sumber kelimpahan, membuat kekacauan ekologi dan budaya yang berakhir pada rusaknya tanah, tanaman penuh hama, padang pasir terendam air, ketidakikutsertaan petani, dan tingkat konflik dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Untuk Diane Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, dan Esther Wangari (1996), ada perbedaan jender nyata dalam pengalaman alam dan tanggung jawab untuk lingkungan yang berasal bukan dari biologi tapi dari konstruksi sosial gender yang bervariasi dengan kelas, ras, dan tempat . Mereka melihat beasiswa feminis pada lingkungan mengambil sejumlah bentuk. Beberapa aliran, seperti feminisme sosialis, tidak setuju dengan gambaran biologis perempuan sebagai pengasuh, dan melihat perempuan dan lingkungan yang lebih dalam hal peran reproduksi dan produktif di negara berkembang tidak merata. Sebagai contoh, Bina Agarwal (1991) berpendapat bahwa perempuan di India telah aktif tidak karena beberapa hubungan “alami yang dikelola” dengan lingkungan (seperti pendapat  Siwa), tetapi karena mereka mengalami lebih dengan cara yang spesifik jender dari kerusakan lingkungan. Kaum feminis sehingga menarik dari penekanan ekologi budaya dan politik pada kontrol yang tidak setara atas sumber daya (Peet dan Watts 1996) tetapi gender diperlakukan sebagai variabel penting dalam interaksi dengan kelas, ras, dan faktor lainnya membentuk proses-proses perubahan ekologis. Tiga tema yang dikejar dalam ekologi politik feminis: gender pengetahuan, mencerminkan ilmu  untuk bertahan hidup di rumah yang sehat, tempat kerja, dan ekosistem;gender hak-hak lingkungan, termasuk properti, sumber daya, dan ruang; dan politik lingkungan gender, khususnya keterlibatan perempuan dalam kolektif perebutan sumber daya alam dan isu-isu lingkungan (Rocheleau, Thomas-Slayter, dan Wangari 1996).

Gagasan tentang “pembangunan berkelanjutan” menjadi pusat perspektif  WED . Pembangunan berkelanjutan dilihat sebagai kesempatan untuk menguji pembangunan dengan persamaan ekonomi dan persamaan pertumbuhan dari perspektif metodologi feminis.

Postmodernisme dan Pembangunan (PAD)

Perspektif PAD mengkritik pandangan GAD yang mewakili perempuan Dunia Ketiga sebagai “lainnya” atau, dalam kasus WID, menggunakan foto perempuan sebagai korban, objek seks, dan makhluk terpencil. Postmodern Feminists menemukan tampilan WID tertanam dalam kolonial / wacana neocolonial dan diabadikan dalam wacana liberal pada pasar. teori PAD adalah penekanan postmodernism tentang perbedaan, menyediakan ruang untuk suara-suara yang terpinggirkan/termarginalkan (Hooks 1984). Pertanyaan kritikus postmodern adalah kepastian studi pembangunan Eurocentric dan mengkritik pembungkaman pengetahuan lokal oleh Barat keahlian-semua ini mereka temukan relevan dengan pembangunan perempuan.

Beberapa tema yang timbul dari pertemuan antara feminisme, postmodernisme, dan pengembangan termasuk kritik dari konstruksi kolonial dan kontemporer dari “Dunia Ketiga” disebut  Apffel-Marglin dan Simon (1994) sebagai “orientalisme feminis”; dekonstruksi wacana pembangunan bahwa perempuan miskin tidak berdaya , pemulihan dari pengetahuan dan suara perempuan, perayaan perbedaan dan banyak identitas;. klien” dan fokus pada dialog konsultatif antara praktisi pembangunan dan klien mereka

Daripada menolak pembangunan sama sekali, kebanyakan dari  feminis postmodern dalam bidang ini mengakui masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh perempuan miskin dan kebutuhan untuk menangani isu pembangunan. Mereka menyukai pendekatan “yang menerima dan memahami perbedaan dan kekuatan wacana, dan yang menumbuhkan keterbukaan, dialog konsultatif yang dapat memberdayakan perempuan di wilayah Selatan untuk mengartikulasikan kebutuhan dan agenda mereka sendiri ” (Parpart dan Marchand 1995: 19).

Kritik : Sebuah Kegagalan Urat Saraf ?

Apa yang membedakan perspektif feminis pada proses pembangunan modern? Pembangunan sebagai praktek yang dilakukan secara sadar, sebagai serangkaian kebijakan, mengubah hubungan gender dalam pandangan laki-laki, menggeser sumber daya untuk bidang kontrol laki-laki dan membuat wanita lebih rentan terhadap bencana, dalam faktor alam atau sosial. Merchant Carolyn (1980: 11) mengamati bahwa sejarah feminis ternyata membalik tatanan masyarakat , dan pada pandangan pertama kritik feminis pembangunan muncul untuk melihat dunia secara terbalik, melihat normal sebagai abnormal, yang dipuji sebagai menjijikkan, dan adil sebagai tidak adil. Dalam hal ini, kritik dari perspektif feminis cenderung membalikkan kecenderungan dominan, bergerak dalam mendukung antitesis, dan melihat hal-hal sebagai berlawanan. Jadi, seorang feminis yang diilhami ” kebijakan pembangunan” (jika itu bukan kontradiksi dalam istilah) akan melihat kerja produktif sebagai pekerjaan reproduktif.

Sehingga “feminisme global” berada pada jaringan  toleransi terbaik dan menjadi pertengkaran paling buruk.  Membaca literatur terbaru mengenai feminisme dan pembangunan, kami tidak bisa membantu tetapi mencatat secara tentatif dari ide-ide. Hampir seluruh diskursus terhadap perempuan dan pembangunan terdiri dari koleksi esai, yang sebagian besar studi kasus mencontohkan tema umum, khusus, sangat jarang, atau tidak pernah, secara eksplisit dinyatakan, sehingga pengetahuan yang dihasilkan adalah fragmentaris dan bukan kesimpulan. Kami pikir feminisme yang terlalu retak, terlalu enggan untuk “berbicara bagi orang lain,” terlalu ragu-ragu untuk membuat generalisasi yang menyeluruh, dan terlalu banyak terlibat dalam “strategi” dan bukan politik transformatif yang mendasar. Bagi kami, ini “kegagalan saraf” jelas berasal dari suatu reaksi berlebihan terhadap kritik yang disajikan ide feminis terdahulu dari perempuan Dunia Ketiga. Saatnya untuk mendapatkan lebih dari itu!

Konsepsi Alternatif feminis tentang development memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin, untuk menciptakannya. Saatnya untuk mengangkat kembali persoalan mendasar yang terlibat secara real dalam alternatif feminis sosialis.

Oleh : Chasidin

Universitas Indonesia

Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia

KRISIS KAPITALISME DAN KRIMINALITAS KORPORATIS

KRISIS KAPITALISME DAN KRIMINALITAS KORPORATIS

Baru baru ini beberapa perusahaan besar yang dulunya terdaftar secara terhormat di Wall street terbongkar praktek praktek tidak layaknya. Fenomena ini adalah hanya sebuah awal. Satu hal yang pasti, yaitu karena memang sudah rawan sebelum jaman Enron, maka legitimasi kapitalisme global sebagai sistim produksi, distribusi dan pertukaran yang dominan akan terus terkikis lebih jauh, bahkan di jantung ranah asal dari sistem ini. Pada jaman kejayaan “Ekonomi Baru” di tahun 2000, survey dari business week memaparkan bahwa 72 persen masyarakat Amerika merasa bahwa perusahaan terlalu menguasai hidup masyarakat. Angka itu sekarang mungkin jauh lebih tinggi lagi.
Sama seperti evaluasi berlebihan terhadap saham yang mengakibatkan jatuhnya perusahaan perusahaan dot.com di Wall street 2000-2001, tindak penyelewengan korporatis merupakan salah satu ciri utama “Ekonomi Baru”. Untuk memahami hal ini, kita perlu memulai dari dua perkembangan penting dalam dinamika kapitalisme global pada kurun 1980-an dan 1990-an: yaitu (1) Kapital finansial menjadi penggerak utama ekonomi global, dan (2) krisis kelebihan kapasitas dan kelebihan produksi dalam ekonomi sektor riil.
Pada dua dekade terakhir ini terjadi deregulasi pasar finansial, lengkap dengan dihilangkannya batas-batas perpindahan kapital antar negara dan antar sektor usaha, salah satu contohnya adalah dihapuskannya peraturan Glass-Steagal AS yang melarang lembaga keuangan terlibat sekaligus dalam perbankan investasi dan perbankan komersial. Hasilnya adalah merebaknya kegiatan spekulatif secara besar-besaran yang membuat keuangan menjadi sektor yang paling menguntungkan dalam ekonomi global. Spekulasi sektor keuangan menjadi demikian menguntungkannya sehingga selain dari kegiatan tradisional seperti simpan pinjam serta transasksi saham dan ekuitas, pada tahun 1980-an dan 1990-an muncullah bentuk bentuk instrumen finansial yang lebih canggih seperti futures, swaps, dan option-derivatives, di mana laba diperoleh bukan dari perdagangan asset melainkan dari spekulasi dan perkiraan risiko tentang asset.
Daya pikat sektor finansial dibandingkan dengan sektor sektor ekonomi lain seperti perdagangan dan industri, nampak jelas dari statistik, bahwa di akhir tahun 1990-an, volume transaksi harian pasar pertukaran luar negeri mencapai sebesar 1,2 trilyun dolar, setara dengan besar nilai transaksi perdagangan dan jasa pada semester itu..
Dengan hujan uang pada sektor spekulatif, dan kebanyakan uang datang dari luar AS, maka banyak perusahaan-perusahaan swasta industri, semakin menggantungkan pembiayaannya pada kredit dalam jumlah besar dan penjualan saham, ketimbang dari laba yang diperoleh. Ketergantungan ini makin menjadi menebal di akhir 1990-an di akhir jaman Clinton. Boom ini mengakibatkan suatu ledakan kegiatan penanaman modal global, yang akhirnya bermuara pada kelebihan kapasitas di mana mana. Pada akhir 1990-an angka-angka indikator sangat mencolok. Industri komputer di AS meningkat 40% per tahun, jauh di atas proyeksi demand tahunan. Industri otomotif dunia hanya bisa menjual 74 persen dari produksinya sebesar 70.1 juta mobil per tahun. Begitu banyak penanaman modal di bidang sarana telekomunikasi global, sehingga seluruh lalu-lintas dalam jaringan fiber-optic dunia baru menempati 2.5 persen dari total kapasitas jaringan tersebut. Sektor eceran juga mengalami hal yang sama. Raksasa-raksasa eceran seperti K-Mart dan Wal-Mart mengalami kekurangan tempat untuk barang-barang mereka. Terjadilah suatu “kelebihan pasokan hampir di semua hal”, kata ekonom Garry Shilling.
Nampaknya laba mulai mengalami kemandekan di sektor usaha di AS setelah 1997, mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar melakukan merger, sebagian dengan motivasi menyingkirkan saingan, sebagian dengan harapan mendapatkan pembaruan keuntungan dari suatu proses mistis yang disebut “sinergi”. Contoh-contoh paling signifikan antara lain, penyatuan Daimler Benz-Chrysler-Mistsubishi, Pengambil-alihan Nissan oleh Renault, merger Mobil-Exxon, kesepakatan antara BP-Amoco-Arco, “Star-Alliance” di layanan penerbangan, merger AOL dengan Time-Warner, Dibelinya perusahaan SLJJ MCI oleh WorldCom. Pada kenyataannya banyak merger berakhir dengan konsolidasi pembiayaan tanpa menambah laba, seperti pada contoh kasus AOL dan Time Warner.
Ketika merger tidak bisa dilakukan, maka perusahaan bisa sampai tewas dalam persaingan tersebut, serta mengakibatkan pailit atau bangkrut seperti pada kasus raksasa eceran K-Mart.
Dengan margin laba menjadi kurus atau habis, maka kelangsungan hidup semakin bergantung pada pembiayaan dari Wall-street, yang semakin lama semakin dikuasai oleh Bank blasteran investasi-komersial seperti JP Morgan Chase, Salomon Smith Barney, dan Merril Lynch yang saling berkompetisi secara agresif. Beberapa perusahaan yang sulit menunjukkan prospek, beralih ke jalur “mendapatkan dana sekarang dengan menjual janji di masa depan”, suatu praktek yang dikuasai sangat baik oleh para manajer investasi di sektor high-tech. Ini adalah suatu teknik yang nampak inovatif, teknik perdagangan yang bertumpu pada ilusi. Teknik inilah yang mengakibatkan melangitnya share (saham) nilai di sektor teknologi tinggi, dalam mana sebenarnya mereka kehilangan hubungan pada keadaan nyata perusahaan. Amazon.com, misalnya melihat share sahamnya meningkat terus sekalipun belum menjadi laba. Beberapa perusahaan lain yang baru berproduksi kehilangan segala kontaknya pada industri dan beralih fungsi menjadi mekanisme untuk menggelembungkan harga saham untuk memberi jalan bagi para kapitalis ventura (venture-capitalist) dan manajer investasi yang punya akses dan pilihan untuk melakukan pembunuhan sejak pada penjualan awal, dan setelah itu perusahahaan ditinggalkan sekarat, lalu runtuh.
Pada akhirnya, perdagangan ilusi ada batasnya. Alam nyata mengintervensi pada tahun 2000, mengakibatkan hilangnya kekayaan investor sebesar 4,6 trilyun dollar AS di Wall Street. Jumlah ini, menurut Business Week adalah separuh dari Produk Domestik bruto AS, dan juga 4 kali jumlah kehilangan pada crash tahun 1987. Karena diperlebar oleh wabah dot.com, maka ekonomi AS mengalami resesi pada tahun 2001. Dan karena keadaan nyata sudah begitu lama ditutupi oleh topeng ilusi kekayaan, maka butuh waktu lebih lama untuk mangatasi ketidak seimbangan struktural yang telah terbangun, itupun kalau memang mau diatasi.
Akhirnya memang tak mungkin mengakali fakta untuk tetap bisa menarik pemodal. Dalam neraca rugi laba, keuntungan harus lebih besar daripada biaya. Ini kenyataan yang sederhana tapi berat. Kenyataan ini kemudian memunculkan berbagai teknik akuntansi genit seperti “kemitraan”-nya Andrew Fastow, eksekutif finansial Enron, yang sebenarnya merupakan suatu mekanisme untuk menyingkirkan biaya dan hutang dari neraca. Ada lagi cara yang lebih kasar, misalnya seperti yang dilakukan oleh WorldCom, yaitu menyamarkan biaya sebagai investasi. Kekuasaan Neol-liberal dikawal oleh deregulasi dan pemanjaan sektor privat. Dalam konteks ini, praktek-praktek tersebut dengan sangat mudah mengikis batas yang disebut sebagai ‘dinding-api’ (firewalls) antara manajemen dengan dewan pemegang saham, antara analis saham dengan pialang saham, antara auditor dengan yang diaudit. Karena sama-sama dirundung oleh baying-bayang keruntuhan ekonomi serta menipisnya pendapatan bagi semua pihak, maka baik para pengawas maupun yang diawasi memainkan pretensi seolah olah dikendalikan oleh sistem cek dan keseimbangan, dan bersatu untuk menciptakan ilusi kekayaan- dengan tujuan mempertahankan selama mungkin uluran tangan dari pemodal yang tidak curiga.
Front bersama ini tak bisa dipertahankan terus menerus, karena orang-orang yang tahu keadaan sebenarnya akan sangat tergoda untuk menjual, sebelum khalayak investor terbuka matanya. Dengan keadaan ini maka perhitungan bisnis menyempit menjadi soal menentukan kapan menjual, kapan mengambil uang dan kapan lari menghindar dari tindakan hukum. CEO Enron Jeffrey Skilling melihat gelagat tanda-tanda, dia lalu mengundurkan diri, mendapatkan 112 juta dollar AS dari menjual sahamnya, beberapa bulan sebelum kejatuhan Enron. Dennis Kozlowski dari Tyco kurang begitu beruntung. Ia merasa tidak cukup dengan menggaruk uang 240 juta dollar AS. Ia masih berusaha memerah uang ketika perusahaan mulai jatuh, dan sekarang ia terkena pasal menghindari pajak.
Jelas akan banyak lagi bandit yang terbuka kedoknya, siapa tahu dalam barisan ini nanti termasuk juga mungkin George W. Bush dan Dick Chenney. Meskipun demikian kita tetap perlu ingat bahwa sekalipun akan ada sederet nama-nama, tapi pusat persoalannya adalah pada dinamika sistim kapitalisme global berlokomotif sektor finansial tanpa regulasi. Persoalan ini tak bisa dilenyapkan hanya dengan pernyataan kebaikan seperti “Tak ada kapitalisme tanpa nurani” atau penyelesaian usang seperti “good corporate governance”.
Sementara waktu, pemodal luar negeri meninggalkan AS, dollar AS merosot, dan lubang kelebihan produksi makin menganga. Paduan antara krisis ekonomi struktural yang semakin dalam dengan krisis legitimasi kapitalisme neo-liberal ini jelas menjanjikan masa depan yang rawan.

Jalan Ketiga sebagai Utopia

Sejarah bukan linier, bukan juga siklis, melainkan berayun bagai pendulum. Atau, sejarah laksana kawanan orang mabuk, terhuyung ke kiri dan ke kanan. Sesudah gerakan kiri marak pada dasawarsa 1960 dan 1970, rezim-rezim kanan seperti Thatcher dan Reagan bermunculan. Dalam dasawarsa 1990, sejarah berayun ke kiri dengan kebangkitan berbagai rezim demokrasi-sosial.

Mungkin itulah kecenderungan psikososial kita: titik tengah adalah kondisi hidup yang membosankan karena tak punya ketajaman yang menggairahkan. Namun juga tidak sebatas itu. Kita tidak sedang terhuyung. Dalam arus historis ke kiri dan kanan, kita bergerak zig-zag memburu utopia. Utopia adalah proyek negasi. Maksudnya, apa yang kita idamkan berupa kebalikan dari apa yang menyengsarakan, atau apa yang “lebih” dibanding kondisi yang sedang kita hidupi. Ketika ekonomi sedang boom, kita merindukan boom lebih besar. Ketika dihajar krisis, kita mengidamkan pertumbuhan untuk sekadar bertahan. Begitu juga dalam politik. Pengalaman dan memori kita tentang kediktatoran Orde Baru membuat demokrasi menjadi utopia yang sangat cemerlang.

Utopia kita berupa masyarakat yang adil – sejahtera. Pada mulanya politik adalah panggilan agung untuk mewujudkan utopia itu. Namun kalau utopia berisi gambaran yang tidak juga tercapai (ou: tidak/tanpa, topos: tempat), mengapa kita mengejarnya? Jawabnya sederhana: karena sejarah berupa pemburuan apa yang kita anggap “lebih” dibanding kondisi yang sedang kita hidupi. Tentu saja tak ada akhir pada pencarian apa yang “lebih”.

Maka dalam tata-hidup masyarakat tak ada utopia tunggal. Yang ada deretan utopia: utopia sebelum utopia, dan utopia sesudah utopia. Justru karena itu utopia dalam tata masyarakat punya unsur realisme itu berakar pada pengalaman kita mengejar utopia sebelumnya. Gerak terhuyung atau pun zig-zag kita adalah kegelisahan historis mengejar realisme utopis.

Realisme utopis

Realisme utopis itu pula yang membuat pamflet Anthony Giddens, The Third Way: The Reewal of Social Democracy (1998) da The Third Way and Its Critics (2000), cepat tersebar menjadi visi baru politik. ‘Jalan Ketiga’ adalah rancang realisme-utopis (utopian realism) bagi tata-hidup bersama yang ada dalam tegangan antara ketidakpastian berkah globalisasi dan cita-cita keadilan. Bukan istilah baru, ‘jalan ketiga’ muncul kembali dari pusaran empat gejala di akhir abad ke 20. Pertama, pingsannya sosialisme sejak Revolusi 1989 di Eropa Timur. Kedua, berkibarnya globalisasi sejak rezim Thacher dan Reagan. Ketiga, usangnya kebijakan ekonomi neoliberal sejak krisis ekonomi Asia Timur tahun 1997. Keempat, naiknya rezim demokrasi-sosial di Eropa Barat dalam sepuluh tahun terakhir.

Di tengah gejala itu, gerakan dan partai-partai demokrasi-sosial ada dalam kondisi gagap: tetap memuja politik-kelas, anti-ekonomi pasar, dan tidak siap menghadapi globalisasi. Dalam konteks eropa Barat, agenda jalan ketiga terutama diarahkan pada reformasi sistem kesejahteraan (welfare), regulasi pasar financial, serta perluasan gerakan politik bagi kualitas hidup (life politics).

Tidak mudah menyusun agenda jalan ketiga bagi program politik di masyarakat seperti Indonesia. Satu kritik penting adalah bahwa jalan ketiga menyangkut program yang mengandaikan berbagai prasarana yang bahkan belum ada di kebanyakan negara sedang berkembang. Misalnya, demokrasi dan sistem kesejahteraan sosial. Namun catatan kritis itu juga hanya salah satu cara membaca The Third way.

Ada cara memahami lain yang punya relevansi khusus bagi kondisi kita di Indonesia. Menurut saya, tema mendasar Jalan Ketiga berupa argumen bahwa tata ‘politik’ jauh ketinggalan dibanding infrastruktur dan laju ‘ekonomi’ baru yang kini mengambil wajah globalisasi. Imperatifnya, tata politik harus diperbarui agar sesuai dengan laju globalisasi ekonomi.

Cuma, apa arti ‘sesuai’ di situ? Maksudnya bukan penyesuaian agar politik semakin menjadi hamba globalisasi ekonomi. Penyesuaian ke arah subordinasi ‘politik’ pada ‘ekonomi’ adalah jenis penyesuaian yang biasanya dituntut oleh kebanyakan pelaku bisnis. Contoh yang jelas adalah mabuk deregulasi ekonomi. Namun penyesuaian dalam arti ini justru akan membuat ‘politik’ kehilangan seluruh raison d’etre (alasan ada-nya). Bukan itu arah politik jalan ketiga.

Reformasi politik seturut jalan ketiga menyangkut pembaharuan etos serta praksis pengelolaan negara-bangsa dengan sasaran: mempertahankan otonomi bidang ‘politik’ tanpa menjadi antagonistik terhadap globalisasi ‘ekonomi’. Di situlah watak realisme-utopis jalan ketiga. Realisme-nya berupa prinsip bahwa kita tidak bisa mengelak dari lintasan sejarah dunia yang sedang ditandai globalisasi ekonomi. Kita ialah warga dunia yang “menunggang macan” bernama globalisasi. utopis-nya menyangkut gerakan untuk mengembalikan (atau memperbarui) etos serta praktis politik ke raison d’etre-nya, yaitu penciptaan tata keadilan.

Realisme menyangkut gejala yang biasanya disebut penerimaan pragmatis (pragmatic acceptance). Tentu realisme bukan harga mati yang tak bisa dipertanyakan lagi. Setiap sikap (penerimaan, penolakan) dibangun di atas pengandaian etis tertentu. Kalau pengandaian etis adalah premis yang bisa digugat, begitu juga sikap. “Menunggang macan” memang sebuah metafor bagi dua pilihan riskan: bergerak dalam kecemasan, atau jatuh sebagai korban yang diterkam.

Yang lebih problematis ialah dimensi utopis jalan ketiga: bagaimana mengembalikan etos dan praksis berpolitik ke raison d’etre’-nya, yaitu penciptaan tata keadilan. Problematis, sebab politik sejak munculnya kapitalisme perusahaan (dan terlebih sejak globalisasi) tidak mungkin lagi dipisahkan dari ekonomi, sehingga Politik = Politik Ekonomi dan Ekonomi Politik. Dengan cermat Karl Marx meramalkan gejala ini. Raison d’etre politik ialah penciptaan tata keadilan kita. Namun dalam mekanisme ekonomi kapitalis, ‘kita’ pertama-tama dilihat sebagai sosok-sosok faktor produksi dan fungsi konsumsi. Pada tegangan itu, ke mana agenda politik jalan ketiga diarahkan?

Reformasi politik menurut jalan ketiga menyangkut dua pokok agenda. Pertama, pembaharuan etos dan praksis politik sebagai upaya penciptaan kebaikan umum (common good). Kedua, penataan kembali (reconstruction) negara-bangsa sebagai komunitas.

Kebaikan umum

Apa yang bukan kebaikan umum? Ketidakadilan, pemerasan, pemiskinan, penindasan, dan semacamnya. Kebaikan umum adalah kondisi sebaliknya. Karena hanya terjadi oleh tindakan manusia, kebaikan umum mengandaikan tata moral tertentu. Dari situ berasal gagasan yang dalam bahasa Latin disebut virtus (keutamaan/kebajikan; virtue). ‘Etika’ muncul sebagai upaya pencarian tata-moral itu, dan ‘politik’ merupakan praksis penciptaan tata-moral bagi kebaikan umum. Karena itu pada mulanya politik tidak terpisah dari etika. Catatan yang mungkin paling lengkap mengenai kaitan keduanya bisa kita kenali dalam karya-karya Aristoteles.

Dalam refleksinya, kebaikan umum tidak mungkin tercipta tanpa virtus: keadilan, kebijaksanaan, keberanian, solidaritas. Berbagai keutamaan itu pertama-tama dilihat bukan sebagai kualitas negara-kota Yunani kuno (polis). Suatu tindakan atau tatanan disebut adil bukan pertama-tama karena penetapan hukum, melainkan karena berupa keutamaan yang membawa kebaikan umum. ‘Umum’ berarti tata solidaritas dalam polis. Apa yang bukan kebaikan umum adalah tindakan/tatanan yang mempersulit atau pun menghancurkan penciptaan solidaritas dalam polis. Tak mungkin ada hidup bersama tanpa virtus.

Konsepsi itulah yang kemudian diambil oleh pemikir modern seperti Jean-Jacques Rousseau sebagai dasar tata negara republik (republik). Dalam sejarah pemikiran politik, konsepsi ini dikenal sebagai tradisi civic Virtue. Apa kaitan antara keutamaan dan kebaikan umum?. Menurut Rousseau, virtus menyangkut penyeuaian kehendak individual pada kehendak komunitas. Dari perspektif liberalisme, tentu segera kita kenali tendensi korporatisme-totaliter. Namun bukan itu pokok perkaranya.

Sumber moralitas bukan individu melainkan komunitas. Gagasan ini mengandaikan bahwa kehendak umum bukan sekadar penjumlahan berbagai kehendak pribadi, melainkan suatu tatanan yang punya realitasnya sendiri. Itulah masyarakat. Di kemudian hari, pemikir seperti Emile Durkheim menunjuk realitas supra ini sebagai ‘sosial’ (conscience collective), yang dibedakan dari ‘individual’.

Pergeseran makna berlangsung di abad ke-17 dan ke-18, melalui refleksi atas kecenderungan rakus manusia yang tampak sebagai faktor konstan dan sulit ditepis dari kehidupan bersama. Konteks sosiologis refleksi itu adalah gejala baru yang muncul di abad ke-17, yaitu ekonomi dagang baru yang menjamur pada skala luas di Inggris serta Skotlandia, dan yang kemudian melahirkan kapitalisme modern. Bisa diduga para pemikir Skotlandia serta Inggris (seperti Adam Ferguson dan Adam Smith) ada di garis depan dalam refleksi ini.

Teka-teki yang mau dijawab adalah bagaimana mengakomodasi kecenderungan egois dan tamak dalam upaya penciptaan kebaikan umum. Kecenderungan itu pastilah bukan kualitas tata ‘sosial’, melainkan berakar pada sifat ‘individu’. Maka terciptanya kebaikan umum juga mengandaikan virtus sebagai sifat individual. Gagasan virtus sebagai kualitas ‘sosial’ dalam tradisi Civic Virtue bergeser menjadi virtus sebagai ciri ‘individual’. Dari situ muncul konsepsi individualisme. virtus dilepas dari tata komunitas dan menjadi urusan pribadi. Mulailah pembedaan tegas antara swasta dan negara. Hak milik pribadi (private property) menjadi hak yang keramat.

Dalam sejarah pemikiran politik, konsepsi baru ini dikenal sebagai tradisi Civil Society sebagaimana kita kenal sekarang, yang dibedakan dari tradisi Civil Virtue. Pergeseran ini punya implikasi besar dalam ketatanegaraan. Konsepsi kebaikan umum semakin bersifat subyektif, karena dilepas dari bingkai pengertian baik-buruk bagi hidup komunitas. Lolos dari komunitas, definisi baik-buruk dipatok dalam pasal-pasal hukum dengan individu sebagai pusatnya. Makna ‘keadilan’, misalnya, lalu dipenggal dari pengertian komuniter, dan sekadar dilihat sebagai pemenuhan pasal-pasal hukum.

Lepasnya definisi baik-buruk dari bingkai komunitas secara berangsur menggusur gagasan ‘kabaikan umum’ sendiri. dan dengan demikian juga menyingkirkan konsepsi ‘komunitas’. Ucapan mashyur Margaret Thatcher, “tak ada masyarakat, yang ada individu-individu”, punya akar pada pergeseran ini. Masyarakat menjadi sekadar arena di mana para individu mengejar apa yang menguntungkan bagi masing-masing. Tata politik ada untuk menopang pemburuan kepentingan itu. Bahwa tata politik lalu cenderung dibuat bagi keuntungan orang atau kelompok yang paling kuat adalah konsekuensi yang sudah jelas dari pengandaiannya.

Itulah kondisi yang kita warisi dalam ketatanegaraan. Itu juga kondisi yang membuat mengapa konsepsi ‘kebaikan umum’ sebagai raison d’etre politik begitu urgen, namun juga problematis. Menabrak tembok individu, pemikir seperti adam Smith hanya berpesan bahwa kebaikan umum menuntut virtus pengendalian-diri (self-command): Namun bahkan sudah di abad ke-19 pemikir seperti John Stuart Mill mengatakan “egoisme dan kerakusan yang mewarnai suasana umum dewasa ini tertanam sedemikian kuat, karena kinerja lembaga-lembaga masyarakat yang ada memang mengembang-biakkannya…” (Auto-biography, 1870, hlm.197).

Dengan pudarnya tradisi civic Virtue, arti ‘baik’ (good) juga makin tercabut dari bingkai komunitas, dan sekadar berarti ‘apa yang menyenangkan’ (pleasant) bagi masing-masing individu. Lalu virtus sekadar menyangkut keramahan dalam pergaulan. Yang tersisa adalah konsepsi ‘kebaikan umum’ (misal: keadilan) menurut bunyi pasal-pasal hukum. Suatu paradoks terjadi . Semakin hidup bersama dipatok oleh kriteria hukum, semakin hidup bersama dan kebaikan umum tidak lagi terbentuk oleh daya solidaritas. Lalu legalisme-prosedural menjadi satu-satunya cara hidup bersama, seperti kecenderungan dalam gagasan-gagasan politik John Rawls.

Tampak bahwa konsepsi kebaikan umum sebagai raison d’etre politik sulit dilepas dari gagasan tentang komunitas. Apa yang dimaksud bukan nostalgia romantik pada tata hidup suku atau pun polis. Kita tak mungkin kembali ke cara hidup suku ataupun polis. Yang dimaksud adalah kita sulit menggagas kebaikan umum tanpa konsepsi komunitas. Maka bisa dikatakan bahwa mengembalikan ‘politik’ ke raison d’etre-nya sulit dilepas dari gerakan menata kembali negara-bangsa sebagai komunitas. Dibanding demokrasi-liberal (liberal democracy), salah satu ciri demokrasi-sosial (social democracy) persis terletak dalam agenda ini.

Komunitas politik

Urgensi menata kembali negara-bangsa sebagai komunitas kedengaran indah, namun juga problematis. Pergeseran konsepsi ketatanegaraan dari tradisi Civic Virtue ke tradisi Civil Society menyangkut kemenangan individu atas komunitas, dan sekaligus perubahan konsepsi komunitas (untuk tidak mengatakan kematian komunitas). Apa arti komunitas dalam konsepsi baru?

Tidak mudah dijawab, karena konsepsi komunitas mengandaikan berlakunya gagasan ‘kebaikan umum’. Kalau ”kebaikan umum’ tergusur oleh pemujaan kepentingan individu, tentu saja ada-tidaknya komunitas juga tidak muncul sebagai persoalan. Tidak perlu memakai cara-pandang post-modernist untuk memahami perkara ini. Sebagai ganti komunitas, kita punya ‘kerumunan’. Dalam kerumunan, kita tidak mati sebagai subyek, melainkan aktif seperti jutaan atom yang terpencar. Anehnya, atau justru karena itu, tetap saja kita punya harapan akan solidaritas. Dengan kata lain, komunitas.

Negara-bangsa disebut komunitas bukan pertama-tama karena definisi hukum, melainkan karena ikatan historis-afektif. Ikatan historis-efektif itu bisa berupa kesamaan pengalaman kolonial, bahasa, atau pun etnik. Di sini kita memasuki soal sensitif, teoretis maupun praktis.

Kalau dasar negara-bangsa sebagai komunitas adalah kesamaan pengalaman histori-afektif, bukankah itu daya-daya primordial yang kita anggap sebagai pembawa sengketa? Kesamaan etnik dan agama terlalu sempit sebagai dasar komunitas negara-bangsa. Sedang bahasa nasional biasanya menjadi daya perekat hanya dalam perbedaannya dengan orang asing. Kandidat lain adalah kesamaan pengalaman kolonial, namun telah menjadi masa lalu yang punya jejak tipis pada generasi yang memuja burger Mc Donald’s.

Proyek Fajar-Budi (Aufklarung) mau membersihkan sejarah dari daya primordial, dan menggantinya dengan rasio universal. Namun manusia tanpa partikularitas kultur dan emosi adalah ilusi. Untuk melawan proyek rasionalitas universal, postmodernisme merayakan keunikan. Dalam bentuk lunak, postmodernisme bisa dianggap sebagai ultimatum agar setiap proyek membentuk komunitas lebih peka terhadap keragaman pengalaman. Jargon “yang personal juga politis” (the personal is political) bisa dilihat sebagai peringatan bahwa politik menerobos jauh ke wilayah hidup yang umumnya dianggap sebagai urusan pribadi. Misalnya, pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) secara paksa.

Namun biasanya postmodernisme juga terjungkal ke implikasi terjauhnya. Keragaman pengalaman juga istilah lain dari impuls individual. Kalau impuls individual semakin dibentuk oleh apa saja yang disajikan iklan dan pasar, apa lagi yang tersisa kecuali merayakan histeria pasar? Soalnya, media-massa juga tidak lagi menjadi penjaga mutu peradaban, dan tinggal gandrung menyajikan dua hal. Satu, selebriti. Dua, selera pasar. Demokrasi tinggal nama bagi proses pengambilan keputusan berdasarkan kemauan pasar. Kita bukan lagi warga negara, melainkan penggembira pasar. Dalam arti ini, postmodernisme merupakan untuk sekalian melenyapkan konsepsi kebaikan umum dan komunitas. Bumerang Fajar Budi sudah menikam balik proyeknya: rasio murni itu ilusi, yang berkobar histeria pasar.

Gambaran kita mengenai komunitas sangat dibentuk oleh sangkaan kita tentang adanya harmoni komunal dalam tata hidup suku atau polis. Meskipun juga tak pernah ada, gambaran mistis itu bisa mengobarkan, seperti yang kita saksikan dalam pekik histeris kelompok-kelompok fundamentalis. Namun bisa dipastikan bahwa gambaran itu tidak bisa lagi menjadi model komunitas dewasa ini. Ataukah gagasan ‘komunitas’ hanya sebuah pengandaian yang tak punya dasar?

Ketika mengajukan penjelasan mengenai tentang asal-mula bangsa, Benedict Anderson menggambarkannya sebagai komunitas (community) yang di (ter) bentuk dalam bingkai wilayah yurisdiksi kolonial. Namun ia membuat kualifikasi: bangsa adalah komunitas politik yang direkabayangkan (imagined). Kualifikasi ini penting dalam dua arti.

Pertama, bangsa ialah komunitas bukan tatap muka yang di(ter) bentuk oleh dan bagi proyek politik. Kedua, tanpa gerakan me-rekabayangkan (imagining), tak ada bangsa.

Susahnya, faktor yang melahirkan bangsa tidak lagi menjadi daya yang tetap menggerakkan dalam pertumbuhannya. Maka kita terdampar di pantai persoalan, tanpa tersedia perahu pemecahan. Kita tidak mau kehilangan apa yang telah kita miliki (termasuk individualisme), tetapi juga menghendaki tata komunitas (kebaikan umum). Sangat mudah mengatakan bahwa keduanya tidak bertentangan. Namun kita tahu dari hidup harian bahwa keduanya sering membentuk tegangan yang tak bisa didamaikan.

Di awal abad ke-18, seorang pemikir Belanda-Inggris, Bernard de Mandeville, mengajukan sebuah paradoks etika dalam The Fable of the Bess (1714). Begitu tepat menunjuk persoalan dalam sketsa di atas, paradoks itu bisa diringkas begini: mungkinkah mengelola kerakusan individual bagi penciptaan kebaikan umum? Jika mungkin, kata Mandeville, persis itulah tugas “the dextrous Management of a skilful Politician” (hlm.369). Dilepas dari konteknya sebagai refleksi etika bagi kebaikan umum, visi Mandeville (seperti kemudian juga gagasan Adam Smith) sangat mudah kita plesetkan menjadi perayaan kerakusan individual. Dan memang itulah yang kita lakukan.

Daya tarik pengamatan Mandeville terletak dalam keterus-terangannya menunjuk dua arus basic instinct kita yang bergerak secara paradoksal: ciri brutal kerakusan kita, dan cita-cita kita tentang kebaikan umum. Bukankah itu pula inti masalah ekonomi politik kita dewasa ini?

Redefinisi visi

Dilihat dari sketsa di atas, begitu jelas kebangkrutan ‘politik’ kita terletak bukan pada kurangnya kita mengakomodasi insting kerakusan, melainkan pad begitu mudahnya strategi politik melayani kerakusan kita. Ambillah satu contoh: mabuk deregulasi sejak tahun 1983. Alasannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi butuh modal. Modal dalam negeri tidak mencukupi karena hancurnya harga minyak dan rendahnya tabungan domestik. Kalau arus modal dari luar negeri dibebaskan (liberalisasi), modal global akan mengalir deras, dan pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Demam deregulasi (pajak, tarif, perbankan, dan sebagainya) harus dilihat dalam kerangka itu.

Volume modal yang beredar memang melonjak. Namun tidak otomatis berupa investasi jangka-panjang, melainkan transaksi jangka-pendek dan spekulasi. Kerontokan ekonomi sejak 1997 tidak disebabkan oleh kurangnya deregulasi, melainkan oleh orgy deregulasi. Lalu kita mengutuk para spekulan yang sebenarnya hanya menerapkan insting kerakusan dalam bingkai kebijakan ekonomi-politik yang telah kita ciptakan sendiri. Tentu, deregulasi bisa dilihat sebagai jalan tol bagi pertumbuhan ekonomi. Namun jenis deregulasi yang justru menikam tujuan awalnya jelas menunjukkan bahwa demam deregulasi merupakan strategi politik yang miskin visi. Ekonomi memang urusan yang terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada para pelaku bisnis dan ekonom.

Contoh itu relevan untuk memperlihatkan bahwa ‘politik’ dalam kondisi globalisasi seharusnya tidak membebek pada histeria pasar. Juga dengan mengakomodasi mekanisme pasar, politik jalan ketiga dalam konteks Indonesia menyangkut gerakan lebih besar untuk mengklaim kembali konsepsi ‘kebaikan umum’ dan negara-bangsa sebagai ‘komunitas’. Kombinasi beberapa contoh berikut mungkin bisa menjadi ilustrasi.

Pertama, ekonomi-politik. Regulasi tidak berarti anti pasar dan anti-profit. Omongan bahwa pasar merupakan mekanisme alami bagi alokasi kesejahteraan adalah omongan naif. Untuk itu paket kebijakan yang menyangkut pengadaan modal perlu menerapkan strategi deregulasi selektif. Misalnya. regulasi ketat dikenakan pada transaksi yang tidak menyangkut investasi jangka-panjang. Sebaliknya, deregulasi serikat buruh perlu dilakukan, dengan fokus pada daya tawar dan independensi. Mendesak juga diterapkan apa yang akan saya sebut sebagai civic audit, yaitu mekanisme evaluasi sejauh mana suatu badan usaha telah melaksanakan tanggung jawab civic: tidak menjadi sumber ketidakadilan dan kehancuran komunitas warga di kawasan operasi.

Kedua, sosio-politik. Pembentukan dan perluasan gerakan serta partai non-sektarian yang berorientasi demokrasi-sosial (social democracy). Kriteria partai dan gerakan demokrasi-sosial bisa kita kenali dalam etos, program dan praksis yang berfokus pada dua agenda: penciptaan kebaikan umum non-sektarian, dan penataan negara-bangsa komunitas yang inklusif. Di sini tercakup keharusan menghapus mekanisme politik yang menyingkirkan berbagai kelompok dari kehidupan bangsa, seperti mencabut Tap No XXV/MPRS/1966. Juga, politik luar negeri kita perlu aktif terlibat dalam pembentukan tata “pemerintahan” global yang sedang terus diupayakan untuk mengatasi kekerdilan hukum internasional bagi kerja sama seperti intervensi kemanusiaan dan regulasi pasar finansial global.

Ketiga, kultural-politik. Memperluas kerja sama publik (termasuk antar umat beragama) dengan fokus pada pembentukan ikatan keprihatinan sosio-afektif pada civic virtue keadilan dan ikatan komunitas yang inklusif. Tercakup dalam agenda ini, misalnya, gerakan redefinisi etis dan yuridis bahwa kegiatan bisnis adalah kegiatan publik seperti watak publik tanggung jawab pejabat negara.

Keempat, historis-politik. Setiap generasi punya memorinya sendiri. Untuk generasi muda, misalnya, para korban yang mati dalam peristiwa menggulingkan Orde Baru ialah bagian perjuangan bagi kebaikan umum. Begitu juga sosok seperti Marsinah. Tanpa harus mengangkat menjadi pahlawan, gerakan mengenang mereka bisa menjadi penghormatan, dan sekaligus sebagai upaya melahirkan kembali contoh civic virtues bagi komunitas bangsa. Dengan itu juga kita lakukan proses redefinisi etis tentang apa yang beradab dan biadab dalam politik.

Di negeri ini, politik punya reputasi yang menyedihkan. Salah satunya karena politik sudah lama terpisah dari refleksi yang terus berkembang untuk menjawab tantangan baru. Jalan ketiga bisa menjadi visi baru bagi politik kita yang semakin buta-huruf itu. Mungkin banyak pelaku bisnis dan politisi kita segera bilang bahwa jalan ketiga tidak praktis. Kalau ‘praktis’ maksudnya asal menguntungkan bisnis, memang bukan itu tujuan tata negara.

Jalan ketiga adalah politik dengan visi. Tanpa visi, politik kita hanyalah sengketa para makelar berdasi yang berebut uang komisi dan kolusi. Selebihnya, militerisme preman, pembunuhan, dan sebuah bangsa yang mati dijarah globalisasi.


DAFTAR PUSTAKA

Berger, Peter L. 1990. Revolusi Kapitalisme. LP3ES. Jakarta.

Ebenstein, W. 1990. Isme-Isme Dewasa Ini. Erlangga, Jakarta.

Friedman, Thomas L. 2000. Memahami Globalisasi : Lexus dan Pohon Zaitun. Penerbit ITB, Bandung.

Fukuyama, Francis. 2001. Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal (terjemahan dari : The End of History and The Last Man). Qalam, Yogyakarta.

Giddens, Anthony. 1985. Kapitalisme dan teori sosial Modern : suatu Analisis Karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber. Terj. Suheb Kramadibrata, UI Press, Jakarta.

__________,. 1999. The Third Way. Gramedia, Jakarta

Heilbroner, R. 1991. Hakikat dan Logika Kapitalisme. LP3ES, Jakarta.

Murchland, B. 1992. Humanisme dan Kapitalisme. Tiara Wacana, Yogyakarta,

Ritzer, George. 1996. Sociological Theory. Mc. Graw Hill, Inc. New York, USA.

___________, 2002. Ketika Kapitalisme Berjingkrang. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Steger, Manfred B. 2002. Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar. Lafadl, Yogyakarta.

KEMANDIRIAN, KETAKUTAN AKAN KEBERGANTUNGAN DAN PERASAAN TIDAK AMAN

KEMANDIRIAN, KETAKUTAN AKAN KEBERGANTUNGAN DAN PERASAAN TIDAK AMAN

Hal yng perlu dicamkan bukanlah nilai-nilai Bangsa Amerika yng saling bertentangan yang dicatat oleh para Sosiolog dan Sejarawan, tetapi adalah perwujudan dari satu nilai inti. Nilai inti dari bangsa Amerika yng msh dipertanyakan adlah Self-Reliance (Kemandirian), sifat psikologis yang paling gigih daripada Kekhawatiran akan kebergantungan. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa semua nilai-nilai yang telah disebutkan sejauh ini, adalah saling bertentangan dan juga saling mendukung satu sama lain, sisi yang buruk sama halnya dengan sisi yang baik, bersumber atau berkaitan dengan kepercayaan diri.

Kemandirian bangsa America pada dasarnya sama dengan sifat Individualisme bangsa Inggris kecuali yang belakangan (Individualisme) adlah induk dari yang mendahuluinya (kemandirian) dan yang mendahuluinya telah melampui jauh dari yang disebutkan belakangan (Individualisme). Akan tetapi, Kemandirian ini tidak punya karakteristik dasar yang melekat dalam Individulisme. Di Eropa, Individualisme berkembang dikarenakan adanya permintaan atas persamaan hak politik. Hal ini menuntut bahwa setiap individu memiliki hak yang diberikan oleh Tuhan dan tak dapat dicabut oleh siapapun juga, dan setap orang mempunyai hak yang sama untuk mengatur dirinya sendiri atau memilih pengaturnya(gubernur) sendiri. Di lain pihak, kemandirian di Amerika tidak dpat dipisahkan dari desakan individu militan pada persamaan ekonomi, sosial, dan politik yang telah diakui di inggris dan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yang diartikan sebagai Hak Setiap Warga Amerika yang Tak Dapt dicabut ialah Kemandirian dan Persamaan yang tidak terbatas.

Hal ini tidak mengesankan bahwa semua warga/orang Amerika pada kenyataannya sangat menikmati persamaan ekonomi dan sosial yang tidak terbatas yang mana  sangat mereka percayai. Tetapi ini akan mudah untuk mengobservasi seberapa kuat dan luasnya kemandirian yang ada pada diri mereka. Sebagai contoh, orang Inggris telah berhasil memulai adanya Sosialisme dalam masyarakat, dalam penamaan juga, tapi orang-orang Amerika tidak menghiraukan akan keamanan sosial, subsidi pertanian, kesejahteraan, kesehatan dan bentuk-bentuk perencanaan Pemerintah lainnya-campur tangan dan bantuan, juga dalam hal keberanian yang bebas dan tidak adanya toleransi terhadap sistem politik dan sosial. Demikian pula orang-orang Inggris masih cenderung menghormati perbedaan kelas berdasarkan kekayaan, status, perilaku dan tutur bahasa, sedangkan orang-orang Amerika cenderung mentertawakan perilaku Aristokrat atau tutur bahasa Oxford dan merasa tersinggung sekali akan status yang telah diungkapkan oleh Lloyd Warner sebelumnya bahwa hal ini dianggap “tabu” dalam diskusi siswa SMA Jonesville. Akhirnya, orang-orang Inggris tetap menganggap bahwa mahkota sebagai simbol turun temurun yang terbaik dari semuanya, sedangkan orang-orang Amerika mengkritik mengenai kebebasan individu akan jabatan tertinggi dan paling tidak hak yang suara yang sama yang dimiliki oleh ssesorang  untuk menjadi Presiden.

Kemandirian ini juga sangat berbeda sekali dengan Otonomi diri (berkecukupan). Pada kenyataannya banyak orang-orang desa di Cina dan Eropa yang dapat mencapai otonomi (berkecukupan). Rata-rata petani Cina yang berkecukupan akan mendapat paling tidak hanya simpati dari petani yang tidak berkecukupan. Tetapi, Kemandirian orang-orang Amerika adalah cita-cita orang militan yang ditanamkan para orang tua pada anak mereka sehingga dapat menilai kelayakan dan kebaikan. Inilah Kemandirian yang ditulis oleh Ralph Waldo secara fasih dan meyakinkan dalam beberapa bagian yang tak abadi. Ini juga merupakan Kemandirian yang diajarkan di sekolah-sekolah di Amerika pada saat ini. Berikut ini adalah kutipan langsung dari sebuah pernyataan mengenai “Keyakinan Dasar” yang diberikan kepada para siswa oleh deprtemen ilmu sosial dari  satu SMU terbaik  pada th.1959:

Kemandirian adalah, seperti halnya, kunci menuju  kebebasan individu dan merupakan satu-satunya keamanan nyata yang datang dari kemampuan dan kebulatan hati untuk bekerja keras untuk merencanakan dan unutk menyelamatkan keadaan saat ini dan masa yang akan datang.

Dan sekarang Kemandirian bangsa Amerika bukanlah hal yang baru. Sebagai sebuah konsep, Kemandirian ini pada kenyataannya dikenal dan dipahami dengan baik. Tapi hal tersebut adalah kekuatan dari titk yang tidak jelas dimana dasar keterlibatan dan percabangannya telah keluar jauh dari tinjauan secara ilmiah. Bagaimana individualisme orang-orang Eropa Barat telah berubah bentuk menjadi kemandirian bangsa Amerika adalah pertanyaan diluar jangkauan bab ini. Hal Itu telah berkaitan dengan yang lain (Hsu 19970:120-130). Cukup dikatakan disini bahwa idealnya setiap individu adalah majikan dirinya sendiri, dalam mengendalikan takdirnya sendiri, dan akan memajukan dan menyurutkan dlam pergaulan/masyarakat yang hanya berdasarkan usahanya sendiri. Mungkin dia memiliki sifat yang baik dan buruk, akan tetapi,

Tersenyumlah, dan Dunia akan tersenyum padamu,

Menangislah, dan menangislah kamu sendiri

Terlihat jelas disini tetntu saja bahwa tidak semua orang Amerika punya kemandirian. Di dalam masyarakat ditemukan individu yang bervariasi dalam tingkat temperamennya, karakter dan intelenjensi. Lebih lanjut, tidak ada cita-cita yang menunjukkannya secara seragam  pada semua bagian dalam masyarakat. Tetapi sebuah perbandingan yang singkat akan memperlihatkannya lebih jelas. Seorang pria di sebuah pedesaan diCina mungkin telah gagal dalm hidupnya dimana kemandirian bukanlah sesuatu yang ideal di sana. Tapi andaikata pada masa tuanya, anak laki=lakiny dpat untuk memenuhi kebutuhannya secara dermawan, orang tersebut tidak hanya sangat bahagia dan puas akan hal ini, tetapi juga dia akan menyerukan kepada semua orang di seluruh dunia agar mengetahui bahwa dia memiliki anak-anak yang baik yang dapat membantunya dalam keadaan yang dia tidak pernah biasa dengan itu. Sebaliknya, orang tua warga Amerika yang belum berhasil dalam hidupnya akan mengambil keuntungan dari kemakmuran anak-anaknya, tapi dia jelas tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dalam kenyataannya, dia akan marah dengan hal yang berkenaan dengan itu. Pada kesempatan pertama ketika hal ini memungkinkan untuknya untk menjadi madiri dari anaknya, dia juga akan melakukannya.

Oleh karena itu, walaupun kita mungkin menemukan banyak individu di pedesaan Cina dan dimanapun juga yang mana mereka mampu memnuhi kebutuhan sendiri pada kenyataannya, dan walaupun kita dapat menemui beberapa orang di Amerika yang pada kenyataannya bergantung pada orang lain, hal yang penting ialah bahwa ketergantunagn pada diri sendiri bukanlah hal yang ideal, bukan masalah menjadi dukungan ataupun juga kebanggan, tetapi mana yang ideal, yaitu keduanya.  Dalam masyarakat Amerika, ketakutan akan kebergantungan sangatlah besar bahwa seorang individu yang tidak mandiri adalh seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri. “Sifat menggantukan diri” merupakan istilah yang menghina sekali, dan seorang yang dikategorikan seperti itu memerlukan pertolongan psikolog.

Bagaimanapun juga, jelas bahwa tidak ada individu yangbisa mandiri.  Pada kenyataanya, dasar kehidupan manusia adalah ketegantunagn manusia terhadap kawan lain secara intelektual dan teknologi dan juga secra sosial dan emosional. Individu-individu mungking memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam pemenuhan akan kawan, tetapi tak ada orang yang yang dapat benar-benar berkata dia tidak memerlukan siapapun dalam masyarakat atau dimanapun

Perasaan tidak aman itu sendiri pada orang-orang Amerika ditunjukkan dalam berbagai cara. Unsur yang paling utama yaitu kekurangan ketetapan/kekekalan dalam hal asal muasal hubungan seseorang (contohnya termasuk keluarga manakah seseorang dilahirkan) maupun pemerolehan hubungan seseorang tersebut (contoh: hubungan pernikahan bagai seorang wanita, dan hubungan bisnis/pekerjaan bagi seorang laki-laki). Keinginan yang paling vital seorang manusia ialah berusaha bersaing yang terus menerus dengan kawannya. Dia harus melakukan ini supaya bisa masuk ke dalam suatu grup/komunitas, atau untuk dapat bertahan dalam grup/komunitas tsb. Dalam usahanya tsb, dia menemukan beberapa pilihan yaitu kepatuhan pada tirani organisasi dan persetujuan terhadap kebisaan dan fakta-fakta kumpulan teman sebaya yang mana itu merupaka hal yang vital baginya untuk dapat menaikkan atau pun menjaga statusnya dalam waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, agar dapat berbuat sesuai dengan orientasi nilai inti Kemandirian, bangsa Amerika harus berbuat sebaliknya secara keseluruhan. Dinyatakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, di satu sisi terdapat hubungan langsung antara kemandirian dengan kebebasan individu dan di sisi lain kepatuhan pada suatu organisasi dan yang lain (Hsu 1960:151). Persisnya, kekuatan yang sama pada keadaan tsb dapat dilihat pada hubungan:

  1. cinta orang nasrani dengan kefanatikan agama.
  2. Penekanan pada ilmu pengetahuan, kemajuan dan kemanusiaan dengan dasar keunggulan kelompaok/golongan yang berkaitan dengan gereja dan ras.
  3. etika yang berpegang teguh pada aturan-aturan dengan Penambahan kelemahan pada adat istiadat mengenai sex.
  4. demokrasi yang ideal mengenai persamaan dan kebebasan dengan kecenderungan totaliter dan pencemaran nama baik/pemfitnahan.

Keempat pasang hal yang bertentangan diatas tidak berdiri sendiri. contohnya, Cinta Nasrani sangat bertentangan dengan rasisme sama halnya dengan kefanatikan beragama. Sepadan dengan penekanan pada Ilmu pengetahuan, dan juga yang keempat, yaitu kebalikan dari kecenderungan totaliter dan pemfitnahan dan yang berkaitan dengan gereja dan keunggulan suatu kelompok atau golongan. Pada kenytaannya, kita dapat memabndingkan paruh pertama dari pasangan diatas dengan paruh berikutnya.

Cinta VS Benci dalam NASRANI

Tujuan dari bab ini ialah agar kita dapat mempertimbangkan beberpa kontradiksi did dalam keseluruhan tulisan ini, penekanan kita pada Cinta Nasrani dan kebebasan, persamaan, dan demokrasi pada satu sisi, dan di sisi lain yaitu Rasisme dan hal-hal keagaman yang berkaitan dengan gereja.  Hal ini menjadi sebuah pertentangan yang telah menguji kekuatan pembicara terbaik dan kecerdikan para sarjana, terutama dalam bidang agama. Mereka mencoba menganggap perang agama tidak ada. dan mencoba melupakan keberadaan Holy Inquisition (Keuskupan Agung). Mereka berusaha mengesampingkan ratusan hingga ribuan penyihir yang dihukum mati dengan cara dibakar di tiang pembakaran. Mereka menyangkal adanya kaitan antara ini semua dengan pembantaian massal Yahudi oleh Nazi Jerman. dan terutama terhadap golongan anti-bangsa Semit, gol anti-orang intelek, dan penganiayaan rasisme ditemukan di sini secara berubah, dan di Amerika sana bisa ditemukan secara terbuka. Namun ketika beberapa sarjanawan menyadari bahwa pola pada zaman dulu hidup lagi pada saat ini, walaupun teknik khususnya telah berubah, mereka cenderung melakukan observasi yang sedikit bahayanya seperti pada contoh berikut ini:

ibadah/pemujaan pada umumnya- berbagi simbol-simbol keagamaan- telah mengikat kelompok manusia pada ikatan yang paling erat, tapi perbedaan agama dapat mnyebabkan permusuhan kelompok yang sengit (Elizabeth K. Nottingham 1954:2).

Robin Williams, yang mengutip pernytaan diatas kemudian selanjutnya menyarankan memberi dua petunjuk mengenai teka-teki mengenai mengapa pemujaan/peribadtan sama-sama menyatukan dan juga membedakan penganutnya: (a) tidak semua konflik yang terjadi atas nama agama “bermuatan agama”, dan (b) sebenarnya terdapat perbedaan tingkat kepntingan yang terlibat dalam “pertalian keagamaan pada namanya saja” (Williams 1956: 14-15). Akan tetapi tidak ada dasar yang dapat diobservasi untuk membedakan antara pertentangan agama yang sejati dan pertentangan agam yang hanya pada namanya saja “agama.” Apakah kontroversi mengenai ilmu Theologi/mengenai Injil benar-benar murni keagamaan atau kah hanya pada namanya saja? Yang betul ialah, sekalipun konflik bukanlah mengenai apa2 melainkan tentang peribadtan, ataukah pertanyaan mengenai kelhiran perawanan, mereka masih diperdebatkan antara tiap manusia dengan kepribadian yang melibatkan emosional untuk masalah-maslah tertentu.

Globalisasi, Fundamentalisme dan Tuntutan Demokratisasi

Globalisasi, Fundamentalisme dan Tuntutan Demokratisasi

Sulit rasanya meletakkan proses perubahan sosial, budaya dan politik dewasa ini lepas dari perkembangan dinamika global.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi pengaruh luas dalam kehidupan sehari-hari, bahkan merombak sistem sosial. Globalisasi ekonomi dan budaya berpengaruh pada penciptaan kultur yang homogen yang mengarah pada penyeragaman selera, konsumsi, gaya hidup, nilai, identitas, dan kepentingan individu.

Sebagai produk modernitas, globalisasi tidak hanya memperkenalkan masyarakat di pelosok dunia akan kemajuan dan kecanggihan sains dan teknolog, serta prestasi lain seperti instrumen dan institusi modern hasil capaian peradaban Barat (dimensi institusional modernitas). Tapi juga mengintrodusir dimensi budaya modernitas, seperti nilai-nilai demokrasi, pluralisme, toleransi, dan hak-hak asasi manusia. Meski beberapa negara yang kurang memiliki tradisi demokrasi menolak proses globalisasi ini, namun demikian saat ini seperti ditunjukkan Huntington (1991), hampir tidak ada negara yang tidak mendukung demokrasi sebagai sistem yang kurang lebih ideal guna mengatur kehidupan masyarakat.

Sayangnya, di tengah sambutan gegap gempita terhadap proses demokratisasi, ada paradoks yang menyertai perkembangan global ini, yaitu semakin terdegradasinya kualitas demokrasi negara-negara di dunia. Paradoks ini misalnya, dikemukakan Robert W. McChesney (Rich Media, Poor Democracy, 2000) bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memberi kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi, mengembangkan segenap potensinya serta tuntutan perjuangan hidupnya. Tapi di sisi lain, globalisasi telah menjadi instrumen negara-negara industri maju dan kekuatan elite minoritas pemilik modal guna melakukan hegemoni dan dominasinya atas kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Dewasa ini, kekuatan kapitalisme global dan perusahaan-perusahaan transnasional bergerak melampaui batas-batas teritorial suatu negara guna melakukan ekspansi ekonomi di berbagai pelosok dunia. Hal mana pada level tertentu telah membawa implikasi makin melemahnya posisi kekuatan ekonomi lokal. Dengan demikian globalisasi juga mengarah pada penguasaan ekonomi di tangan sekelompok kecil pemilik modal, dan akhirnya menuju pada proses homogenisasi. Dalam sudut pandang kajian budaya, hegemoni ini tampak dalam penciptaan pola hidup konsumeristik, dan pop culture, yang memposisikan manusia sebagai objek distribusi produksi belaka.

Demokratisasi

Meski demikian, yang menjadi titik penting arti globalisasi adalah bahwa ia juga telah memungkinkan tuntutan ke arah demokratisasi transnasional di seluruh penjuru dunia makin meningkat (Anthoni Giddens, 2000). Tuntutan persamaan hak dan kesejahteraan hidup, kesetaraan derajat, dan desakan terbentuknya keseimbangan tatanan dunia yang lebih adil kian kencang disuarakan. Globalisasi telah membuat dunia makin terbuka, dan melahirkan aneka tuntutan perluasan partisipasi dan pemberdayaan rakyat yang lebih besar.

Fenomena ini juga diiringi oleh munculnya berbagai bentuk penegasan kembali identitas-identitas komunal masyarakat. Adanya tuntutan pengakuan atas identitas komunal dan hak budaya lokal sekaligus membuktikan, ada resistensi atas kecenderungan peminggiran, dominasi dan homogenisasi global.

Di antara bentuk artikulasi penegasan identitas tampak paling radikal pada gerakan fundamentalisme agama yang tengah marak akhir-akhir ini. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa kelahiran fundamentalisme agama secara fenomenologis bukan an sich akibat dampak interpretasi tekstual-skripturalistik atas dogma dan doktrin keagamaan, melainkan juga akibat respons radikal atas dinamika perkembangan global yang dominatif dan eksploitatif dengan menggunakan agama sebagai basis legitimasi.

Prof Bassam Tibi (1998), seorang intelektual Muslim Syria yang bermukim di Jerman, menunjukkan bahwa fundamentalisme Islam adalah perlawanan atas hegemoni peradaban Barat, yang direpresentasikan oleh ketidakmampuan negara-bangsa dalam menyelesaikan problem-problem ekonomi, budaya, dan sosial politik. “Solusi Islam” bagi mereka adalah antitesis dari tatanan Barat yang dianggap bobrok dan amoral.

Dengan demikian, makin jelas sekarang, bahwa lemahnya posisi negara dalam percaturan ekonomi dan politik global yang berakibat pada terabaikannya kesejahteraan dan keadilan sosial, menjadi alasan sekaligus lahan subur bangkitnya radikalisme agama. Pengalaman sejarah memperlihatkan, tidak mudah mengeliminasi gerakan fundamentalis agama, karena ia melegitimasi diri pada kebenaran agama dan cita-cita memperbaiki “demoralisasi” tatanan sosial. Sama halnya jika membiarkan globalisasi lepas kendali serta menindas budaya dan identitas lokal, maka gerakan penegasan kembali identitas akan semakin tajam.

Oleh karena itu, ada dua upaya kultural untuk mengantisipasi dampak negatif perkembangan global ini.

Pertama, pribumisasi agama (Islam). Gagasan yang pernah dilontarkan Abdurrahman Wahid ini menjadi demikian relevan dalam menghadapi fenomena bangkitnya radikalisme agama dewasa ini. Ia merupakan gerakan budaya yang mau meletakkan pemahaman keagamaan dalam bingkai kultur dan budaya masyarakat. Agama dipahami sebagai etika moral yang berakulturasi dan menyatu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tanpa perlu memformalkannya dalam hukum normatif.

Tentu, gagasan ini tidak perlu meninggalkan “otentisitas Islam”, sebagaimana digembar-gemborkan kalangan fundamentalis. Malahan otentisitas dalam arti “nilai-nilai profetis” keagamaan justru mewarnai dan melebur dalam ragam budaya masyarakat, tanpa “melukai” adat istiadat yang mereka anut sebelumnya. Namun lebih dari itu, gagasan pribumisasi Islam secara sosial politik sesungguhnya adalah ruang di mana ekspresi lokalitas memperoleh tempat semestinya dalam ruang publik. Masyarakat diberi hak untuk menghayati keberagamaannya secara historis sesuai dengan tradisi dan kepentingan kulturalnya.

Begitu pula kebudayaan tidak lantas menjadi subordinasi agama, begitu juga sebaliknya. Keduanya saling berdialog satu sama lain dan saling mengisi membentuk lapis kebudayaan yang membebaskan dan lebih emansipatoris. Pribumisasi Islam bukanlah suatu radikalisme agama, apalagi suatu pendangkalan agama, tapi kekuatan budaya masyarakat Islam yang bertolak pada realitas sosio-kulturalnya.

Kedua, dominasi kekuatan ekonomi global yang ikut berperan pada proses degradasi demokrasi ini harus diimbangi dengan penguatan civil society yang lebih mapan dan mandiri. Pengertian otonomi masyarakat di sini adalah, ia bukan hanya independen dari intervensi negara, tapi juga mandiri dalam pengertian lepas dari dominasi kekuatan paradigma serta nalar budaya dan ekonomi sistem global yang eksploitatif, yang bercorak kapitalistik.

Pembangunan civil society diorientasikan pada terbentuknya kehidupan masyarakat yang demokratis dan pluralis, di mana masyarakat berbagi norma-norma dan nilai-nilai dasar dalam sebuah konsensus bersama yang mempertemukan mereka dengan pihak lain berdasarkan kemajemukan dan kesetaraan.

Penting artinya bagi masyarakat sipil untuk mengembangkan daya kekuatan sendiri guna mengantisipasi fragmentasi kultural akibat derasnya arus globalisasi. Hal ini dapat meningkatkan solidaritas antarkelompok dalam mengembangkan kreativitas usaha-usaha kemasyarakatan, sekaligus karakter budaya dan kemandirian ekonominya.

Hak Sosial

Akhirnya, mengutip ungkapan David Held dalam Democracy and The Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (1995), bahwa otonomi masyarakat hanya bisa dicapai melalui dua cara.

Pertama, pengakuan atas hak asasi manusia yang diperluas mencakup hak sosial, ekonomi dan budaya. Kedua, adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang tidak hanya dibatasi pada institusi-institusi pemerintah, tapi diperlebar sampai menyentuh institusi-institusi dan proses sosial-ekonomi.

Semua ini berarti menunjukkan, bahwa fenomena maraknya gerakan fundamentalis agama, sebagai salah satu bentuk ekspresi penegasan identitas komunal yang mengiringi derasnya globalisasi, mengindikasikan makin besar pula tuntutan “pedalaman demokrasi” dalam segala bidang kehidupan.