Arsip Penulis: fathurie

Globalisasi, demokrasi dan politik luar negeri Indonesia

Globalisasi, demokrasi dan politik luar negeri Indonesia

Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan internasional selama dasawarsa 1990-an, telah muncul cara singkat untuk menggambarkan lahirnya sebuah tatanan baru, yaitu globalisasi. Banyak penulis yang berpendapat bahwa era Perang Dingin telah digantikan oleh era globalisasi. Gambaran baru dunia ini didasarkan atas perkembangan yang diakui secara universal, yaitu peningkatan secara tajam dalam perdagangan internasional; arus investasi; arus kapital; kemajuan dalam bidang teknologi dan menigkatnya peran institusi-institusi multilateral bersamaan dengan semakin lemahnya kedaulatan ngara.

Banyak pengamat yang berpendapat bahwa elemen-elemen dari globalisasi tersebut adalah sebagian kecil saja dari gambaran dunia yang lebih kompleks. Mereka mencatat bahwa integrasi ekonomi dan tekonologi seringkali diikuti oleh fragmentasi dan disintegrasi politik yang semakin meningkat, misalnya disintegrasi negara akibat konflik etnik atau munculnya negara-negara baru. Pada saat yang sama juga muncul pemisahan yang tajam antara pihak yang kalah dan menang dalam globalisasi, baik itu antara negara maupun intra-negara. Perdebatan mengenai hakikat globalisasi hingga kini masih terus berlangsung.

Salah satu pemahaman mengenai globalisasi adalah seperti yang disampaikan oleh Steger (2002), yaitu globalisasi sebagai sebuah liberalisasi. Globalisasi sebagai liberalisasi tidak hanya merujuk pada liberalisasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Proses liberalisasi juga terjadi pada tataran negara. Pada tataran ini, kita menyaksikan munculnya berbagai isu yang harus dihadapi pemerintah baik itu pada tataran lokal, nasional maupun internasional. Globalisasi sebagai sebuah liberalisasi juga memunculkan berbagai aktor dengan beragam kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Tulisan ini beranjak dari sebuah asumsi bahwa proses globalisasi telah membuka ruang yang lebih besar kepada negara untuk melibatan diri secara lebih jauh dalam proses interaksi dalam politik internasional. Konsekuensi logis dari asumsi ini adalah bahwa opsi-opsi kebijakan yang dimiliki oleh sebuah negara juga akan semakin luas dan aktor yang terlibat dalam policy network pun akan semakin beragam. Tulisan ini mencoba memotret politik luar negeri Indonesia dewasa ini dari perspektif globalisasi.

Secara lebih spesifik, tulisan ini mengkaji : (a) dampak globalisasi terhadap pilihan-pilihan politik luar negeri Indonesia; (b) demokrasi dan policy network dari politik luar negeri Indonesia; dan (c) tantangan dalam proses pembuatan keputusan luar negeri Indonesia, khususnya jika dikaitkan dengan globalisasi sebagai sebuah liberalisasi.

Asumsi dasar

Sebagai sistem internasional, globalisasi bukanlah proses yang bersifat statis melainkan proses kelanjutan yang dinamis yang mencakup integrasi pasar, negara bangsa dan teknologi hingga tingkat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh manusia sehingga memungkinkan individu, korporasi dan negara bangsa saling berinteraksi secara lebih jauh, lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ide dasar penggerak global adalah kapitalisme pasar bebas-free market capitalism-di mana semakin kita menjadikan pasar sebagai aturan main dan semakin kita membuka ekonomi terhadap perdagangan bebas dan kompetisi, maka ekonomi akan menjadi semakin efisien dan berkembang.

Proses globalisasi juga telah membangkitkan sentimen-sentimen gerakan demokrasi di berbagai bagian dunia. Globalisasi politik, sebuah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan dampak globalisasi di bidang kehidupan politik, telah memicu munculnya pemikiran mengenai pentingnya perubahan-perubahan politik pada tataran nasional. Perubahan pada tataran nasional merupakan sebagian saja dari keharusan sebuah pemerintah  untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada tataran global. Keharusan lainnya adalah bahwa negara harus membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan mengatasi dampak dari perubahan-perubahan itu, baik terhadap kebijakan nasional maupun posisi internasional dari negara tersebut.

Globalisasi bukan saja mengintegrasikan unit-unit politik yang beragam ke dalam kerangka ekonomi global, tetapi juga melemahkan batasan antara wilayah (spheres) publik dan privat. Sebagai akibatnya, globalisasi ekonomi akan menghapuskan kedaulatan internal sebuah negara dengan mereduksi kemampuan kedaulatan itu sendiri untuk mengatur pergerakan modal, barang, dan jasa secara efektif. Selain itu, globalisasi juga akan menginternasionalisasikan kedaulatan internal dan membuka kelemahan dan kekurangan dari negara yang bersangkutan. Globalisasi tidak bisa dicegah oleh juridictional barriers (Friedman, 2000) sekalipun.

Bentuk respon negara terhadap ancaman dari proses globalisasi bermacam-macam. Salah satunya adalah melakukan adaptasi, yaitu menerima proses tererosinya batasan politik dan mengambil hal terbaik dari proses itu dengan mengintegrasikan unsur-unsur baru ke dalam praktek-praktek kebijakan nasional. Bentuk respon lainnya adalah menutup diri dari proses globalisasi dengan memperkuat batasan politik negara tesebut. Bentuk respon kedua ini dianggap tidak rasional karena hal itu hanya akan membuat pemerintah negara tersebut sulit mengembangkan pilihan-pilihan kebijakan, di saat ruang terbuka lebar bagi negara itu untuk terlibat langsung dalam proses kesalingtergantungan.

Pada tataran yang lebih mikro, globalisasi juga secara tidak langsung menstimulasi munculnya berbagai aktor domestik yang memiliki preferensi dan kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya dalam konteks perumusan kebijakan. Ini berarti bahwa globalisasi pada tingkat global memberi dampak terhadap policy network tersebut. Dengan kata lain, globalisasi sebagai sebuah sistem dapat membantu memprediksi dan menjelaskan kebijakan luar negeri sebuah negara sejauh itu berkaitan dengan para aktor dan kepentingan mereka dalam proses perumusan kebijakan. Yang jelas bahwa munculnya berbagai aktor dalam proses kebijakan adalah sesuatu yang sulit dihindari untuk terjadi, karena hal itu sejalan dengan proses demokrasi itu sendiri sebagai konsekuensi logis dari globalisasi.

Globalisasi dan pilihan-pilihan politik luar negeri Indonesia

Globalisasi berarti tersedianya ruang politik yang lebih luas untuk mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan politik luar negeri suatu negara. Indonesia tidak bisa menghindar dari keharusan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategisnya. Globalisasi yang pada dirinya membawa ide-ide dan nilai-nilai baru adalah sebuah fakta politik yang harus ditanggapi sesuai dengan kepentingan dan prioritas politik luar negeri Indonesia.

Indonesia kini menyaksikan sebuah dunia yang mengalami transformasi dalam peradaban manusia dan sebuah tatanan dunia yang didasarkan atas nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia dan ekonomi pasar liberal. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membuat Indonesia menjadi semakin terlihat kekuatan dan kelemahannya. Tetapi kemajuan dalam bidang itu seharusnya juga menjadi media dan sarana Indonesia dalam memperluas spektrum diplomasi internasional dan memperkuat posisi internasional Indonesia.

Globalisasi dan kemajuan dalam bidang teknologi memang telah membuat hubungan internasional menjadi lebih kompleks (Wardoyo, K dan Dimyati, 2001). Konsekuensinya adalah bahwa masalah-masalah internasional yang dihadapi oleh Indonesia juga semakin kompleks. Oleh karena itu, globalisasi menuntut Indonesia melakukan perubahan-perubahan besar dalam hubungan internasionalnya, baik perubahan-perubahan itu dari dalam negeri sendiri sejauh itu berhubungan dengan diplomasi internasional Indonesia maupun secara eksternal.

Yang jelas adalah bahwa globalisasi telah membuat multilateralisme menjadi norma dalam hubungan internasional kontemporer. Oleh karena itu, dalam menjalankan diplomasi internasionalnya, Indonesia harus jeli melihat setiap kemungkinan yang ditawarkan oleh proses multilateralisme, terutama dalam rangka memajukan kepentingan nasional dan global baru Indonesia. Dalam era globalisasi ini, yang tidak boleh  berubah adalah komitmen Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari kolaborasi internasional untuk menciptakan lingkungan global yang lebih stabil dan aman, tentu tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional dasar Indonesia.

Jika globalisasi dilihat sebagai sebuah sistem yang dinamis di mana interaksi antara para aktor semakin intensif dan kompleks dan hubungan kesalingtergantungan juga semakin kuat, maka sulit dihindari kenyataan bahwa karakteristik yang seperti itu akan memberi dampak terhadap stabilitas dan kemakmuran di dalam negeri. Artinya, di antara para aktor dalam negeri diperlukan semacam konsensus bahwa perdamaian dan stabilitas dalam negeri sangat bergantung pada perkembangan yang terjadi di lingkungan Indonesia.

Ini berarti bahwa pilihan-pilihan kebijakan luar negeri Indonesia di era globalisasi ini sejauh mungkin disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan domestiknya. Dalam dunia yang penuh guncangan, Indonesia harus mampu mempengaruhi perkembangan pada tingkat global dengan memobilisasi apa pun sumber daya yang dimiliki. Ini akan terjadi hanya jika Departemen Luar Negeri memberi ruang dan tempat yang lebih besar kepada aktor-aktor di luar pemerintah menjadi bagian dari proses kebijakan.

Keterlibatan aktor non-negara dalam policy network, khususnya yang berkaitan dengan perumusan  kebijakan luar negeri Indonesia, bukan hanya akan memperluas perspektif kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan dari aktor administratif-politik (pemerintah) dan aktor-aktor privat. Keseimbangan demikian dibutuhkan agar apa yang diputuskan sebagai kebijakan luar negeri Indonesia tidak mengorbankan kepentingan anggota kelompok masyarakat lainnya. Dalam perspektif demikian, kebijakan luar negeri merupakan sebuah political outcome dari interaksi antara para aktor dalam networks dalam bentuk koordinasi, kerja sama dan komunikasi. Inilah esensi dari sebuah policy networks. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kebijakan luar negeri Indonesia dalam era globalisasi, khususnya ketika demokrasi di Indonesia tengah bergulir, ini dibangun atas dasar kebutuhan dan partisipasi yang lebih luas dari anggota masyarakat dalam proses kebijakan.

Sekalipun diasumsikan bahwa berbagai aktor telah terlibat dalam proses kebijakan, tetapi apa yang terbaik dari Indonesia kelihatannya belum menjadi kenyataan. Bidang ekonomi adalah salah satu contohnya. Tetapi kebijakan luar negeri Indonesia dewasa ini, apalagi jika itu dikaitkan dengan era globalisasi, bukanlah semata-mata persoalan ekonomi. Kebijakan luar negeri Indonesia ada hubungannya dengan persoalan harga diri bangsa dan posisi dan peran Indonesia dalam dunia internasional. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia hendaknya menyampaikan pesan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki komitmen untuk menjaga keseimbangan antara demokrasi, penghargaan terhadap hak azasi manusia serta keamanan dan stabilitas domestik.

Dalam dunia yang semakin mengglobal ini, dan di mana pemerintah baru Indonesia memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat, Indonesia harus memprakarsai kebijakan luar negeri yang lebih pro-aktif dan well thought out jika ia ingin dilihat sebagai negara yang secara strategis dan politik berarti bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Oleh karena itu, meskipun politik luar negeri adalah prioritas kedua dari program pemerintah setelah masalah-masalah domestik, adalah tetap menjadi keharusan bagi pemimpin baru Indonesia untuk melakukan terobosan baru dalam bidang politik luar negeri  terutama  untuk memajukan stabilitas politik domestik dan memperkuat posisi internasional Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri pemerintah baru Indonesia dalam era globalisasi ini haruslah sebuah kebijakan luar negeri yang adaptif terhadap lingkungan internasional yang berubah.

Ada beberapa langkah dalam penysuaian politik luar negeri Indonesia. Pertama, memanfaatkan proses demokrasi di Indonesia sebagai modalitas bagi politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Demokrasi dan globaliasasi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia hendaknya menjadi media untuk memperjuangkan kepentingan global dan regional baru Indonesia, khususnya ketika Indonesia memandang pentingnya sebuah democratic peace (Bandoro, 2004) di kawasan terdekat Indonesia, yaitu sebuah tatanan regional yang dibangun atas dasar demokrasi. Alexis de Tocqueville mengatakan demokrasi adalah kekuatan dari perdamaian (Bandoro, 2004).

Kedua, politik luar negeri Indonesia harus diarahkan untuk memproteksi proses demokrasi di Indonesia. Karena basis legitimasi dari politik luar negeri indonesia adalah masyarakat demokratik, maka mengedapankan prinsip-prinsip demokrasi dalam perumusan politik luar negeri adalah suatu keharusan, yaitu dengan memberikan tempat kepada aktor-aktor non-negara dalam proses pembuatan keputusan luar negeri. Cara demikian memungkinkan mereka untuk meyampaikan preferensi-preferensi mereka secara langsung dan lebih terbuka. Melalui proses demikian, politik luar negeri pada akhirnya merupakan pengejawantahan dari kepentingan nasional.

Ketiga, sasaran politik luar negeri Indonesia harus dibuat sedemikian rupa sehingga ia merupakan hasil dari sebuah keseimbangan antara keharusan menjaga kredibilitas internasional Indonesia dan komitmennya untuk menegakkan demokrasi di dalam negeri. Sasaran utamanya adalah mewujudkan Indonesia incorporated agar ia memiliki daya saing dan kemampuan tingggi dalam kompetisi pada tataran global.

Demokrasi dan kejelasan dalam policy network : tuntutan baru politik luar negeri Indonesia

Ada sebuah teori yang mengandaikan bahwa konfigurasi kepentingan domestik menentukan substansi dan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Teori ini menjelaskan bagaimana politik luar negeri dalam isu-isu tertentu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negeri yang lebih luas (Manning, 1998). Teori liberalisme mengenai politik luar negeri menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara dari perspektif politik bawah-atas (bottom-up) (Gaddis, 2001) sebagai akibat dari berperannya faktor yang berpengaruh pada tataran subsistem. Oleh karena itu, tidak seperti teori neorealisme, kepentingan yang menentukan politik luar negeri tidak dibentuk oleh sistem internasional, tetapi berakar paa masyarakat domestik. Jadi hipotesis inti dari teori demikian adalah bahwa kepentingan para aktor domestik menetukan politik luar negeri sebuah negara.

Teori seperti disebutkan di atas kerap digunakan oleh para akademisi hubungan internasional untuk mengetahui karakteristk dari policy network suatu politik luar negeri. Keingintahuan mereka itu bisa saja karena faktor globalisasi yang menuntut pemahaman kebijakan dalam perspektif yang lebih luas. Artinya, lingkungan internasional yang berubah diasumsikan juga akan memunculkan tekanan pada policy network di mana aktor yang terlibat dalam policy network dituntut untuk semakin aktif dalam mengekspresikan preferensi-preferensi mereka sesuai dengan mucnulnya isu-isu baru pada tataran global. Apa yang kemudian kita lihat adalah bahwa demokratisasi bukan saja terjadi dalam proses pengambilan keputusan luar negeri, tetapi juga dalam menentukan prioritas kebijakan. Arti yang disebut terakhir ini adalah terbukanya pilihan yang lebih luas dalam menentukan apa yang akan menjadi prioritas kebijakan, sesuatu yang tidak lagi di bawah kendali atau ditentukan oleh pemerintah. Apa yang dikatakan secara teoritis di atas dalam prakteknya tidak terjadi dalam kasus Indonesia. Transisi politik domestik di Indonesia memang telah memunculkan partai-partai politik baru dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktor pemerintah dalam proses perumusan kebijakan. Isu-isu luar negeri pun jua tidak banyak disinggung dalam kampanye. Proses globalisasi dan tekanan eksternal akan demokrasi tidak cukup kuat untuk mengubah perspektif pemerintah mengenai masalah-masalah luar negeri, setidaknya dalam beberapa tahun ke belakang. Pemerintah sejauh itu masih melihat dirinya sebagai aktor sentral dalam perumusan kebijakan. Ini bisa saja disebabkan karena ketidakjelasan mengenai tipe policy network politik luar negeri Indonesia.

Hingga kini kalangan publik sulit memastikan siapa sesungguhnya aktor dalam policy network tersebut yang paling berpengaruh dalam keputusan-keputusan luar negeri. Padahal, dalam demokrasi opini publik seharusnya menjadi semacam guide bagi para pembuat kebijakan. Sebagai argumen, pemerintah bisa saja menganggap bahwa pandangan publik mengenai politik luar negeri sangat tidak spesifik dan cenderung berubah-ubah (volatile). Oleh karena itu, opini publik bukanlah faktor pnting bagi pembuat kebijakan. Tetapi menurut model pluralis dari demokrasi pengaruh kelompok kepentingan tertentu merupakan stabilizing factor dalam mengembangkan kebijakan luar negeri. Ini yang kelihatannya absen dalam policy network dari politik luar negeri Indonesia.

Sisitem pembuatan keputusan luar negeri Indonesia yang terkesan tertutup ini, kalaupun dianggap tidak demokratis, membawa publik kepada kesimpulan sementara bahwa aktor kunci pembuatan keputusan luar negeri adalah Departemen Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dan jajarannya sebagai pemain paling berpengaruh dalam proses tersebut. Kesimpulan demikian memperkuat dugaan bahwa memang tidak ada koordinasi, kerja sama dan komunikasi tiga elemen dasar dari policy network dalam pembuatan keputusan luar negeri.

Dalam lingkungan global yang berubah, komitmen internasional baru Indonesia seharusnya memberi efek terhadap policy network pembuatan keputusan luar negeri. Apa yang terlihat dalam kenyataan adalah terpisahnya, kalaupun bukan terisolasi, politik luar negeri dari politik domestik; politik luar negeri bahkan cenderung bukan merupakan prioritas. Politik luar negeri seakan-akan menjadi domain departemen luar negeri saja. Padahal isu-isu baru internasional bukan hanya menuntut pluralisasi dalam pembuatan keputusan luar negeri, tetapi juga pengakuan akan pentingnya kesetaraan antara apa yang dianggap sebagai kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri. Yang disebut terakhir memang diakui sebagai arena faksi dan konflik. Tetapi policy network politik luar negeri Indonesia bisa menjadi lebih dinamis jika saja di dalamnya juga terjadi perdebatan mengenai politik luar negeri dan politik luar negeri itu sendiri tidak sepenuhnya di bawah kontrol birokrasi.

Efek pembangunan demokrasi di Indonesia sangat luas. Ia dapat menjadi faktor positif bagi proses kebijakan (policy process), utamanya politik luar negeri. Dalam sistem yang lebih demokratis, politik luar negeri seharusnya juga menjadi domain publik. Di sinilah hubungan antara demokrasi dan politik luar negeri (Gaddis, 2001). Lebih dari itu, kemampuan pemerintah untuk bertindak secara lebih koheren, khususnya dalam hubungannya dengan negara lain akan sangat ditentukan oleh tingkat democraticness dari negara Indonesia sendiri. Yang jelas adalah bahwa stabilitas dan konsistensi dari politik luar negeri, yang bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi, akan menjamin kredibilitas komitmen internasional Indonesia.

Kesimpulan : globalisasi dan tantangan pembuat keputusan luar negeri

Telah dikatakan di atas bahwa globalisasi sebagai sebuah liberalisme akan menjadi faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan nasional. Tuntutan akan demokratisasi tidak akan berhenti bejalan dengan proses globalisasi itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik luar negeri seluruhnya seharusnya adalah mengenai demokrasi (Paik, 2004), khususnya ketika negara itu telah sampai pada tingkat demokrasi di mana terjadi konvergensi preferensi antara aktor-aktor dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional. Proses kebijakan pada akhirnya merupakan sebuah refleksi dari demokrasi itu sendiri, khsususnya jika kepentingan-kepentingan pada akar rumput juga memainkan peran dalam proses tersebut.

Orang mungkin tidak banyak tahu bagaimana sesungguhnya proses pembuatan keputusan luar negeri Indonesia. Persepsi bahwa departemen luar negeri adalah aktor sentral dan “berdaulat” dalam proses tersebut adalah lebih kuat daripada persepsi bahwa keputusan luar negeri adalah hasil dari sebuah proses tawar-menawar. Karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat hierarkis mungkin dapat menjelaskan fenomena tersebut. Perubahan-perubahan pada tataran global mengungkapkan kenyataan bahwa tuntutan eksternal akan demokrasi sekalipun tidak mengubah format baku dari proses pembuatan keputusan luar negeri Indonesia, kalau format itu memang ada, di mana departemen luar negeri masih diakui sebagai aktor sentral dalam proses tesebut. Dari waktu ke waktu departemen luar negeri memang melakukan dengar pendapat dengan badan legislatif. Tetapi sejauh ini, hal itu hanya dilihat oleh publik sebagai sebuah proses diskusi antara Departemen Luar Negeri RI dengan DPR, serta paparannya di hadapan DPR mengenai masalah-masalah internasional Indonesia. Proses di atas tidak salah dan tidak pula bertentangan dengan prinsip komunikasi sebagai salah satu dimensi penting dari policy network. Keberatan publik mungkin adalah ruang yang sangat terbatas bagi mereka untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka mengenai masalah-masalah internasional. Padahal mereka sebenarnya adalah salah satu policy resources. Adalah wajar jika ruang yang terbatas ini kemudian menjadi alasan bagi mereka untuk mengajukan pilihan-pilihan kebijakan tandingan atau mengeritik secara tajam kebijakan luar negeri yang telah diputuskan.

Pemerintah, dalam hal ini departemen luar negeri, bisa saja tidak setuju dengan argumen di atas karena dari sudut pandang mereka, mereka dalam kenyataannya adalah aktor sentral dalam pembuatan keputusan luar negeri. Tetapi proses globalisasi seharusnya mengubah paradigma mereka mengenai bagaimana keputusan luar negeri harus dibuat. Globalisasi memunculkan konfigurasi baru pada tataran global. Hal yang sama sehrusnya juga terjadi pada tataran nasional. Jika, misalnya  tidak ada teori yang dapat menjelaskan bagaimana keputusan luar negeri Indonesia dibuat dan bagaimana konfigurasi baru pada tataran global memberi efek terhadap proses kebijakan nasional, maka konsep utilitarian liberalism (Gaddis, 2001) setidak-tidaknya dapat memprediksi, kalaupun tidak menjelaskan, bagaimana keputusan-keputusan luar negeri Indonesia dibuat. Konsep ini menjelaskan bahwa politik luar negeri tidak diambil atas dasar norma-norma, tetapi atas dasar kepentingan.

Globalisasi yang membuka ruang yang lebih besar seharusnya memudahkan publik dalam mengidentifikasi kepentingan-kpentingan yang terlibat dalam policy network politik luar negeri Indonesia. Tetapi hal itu dalam paktek masih sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, konsep utilitarian liberalism mungkin dapat membantu publik untuk menetukan siapa aktor domestik yang dominan dan apa kepentingan-kepentingan mreka. Pertama, menurut konsep ini ada lima macam aktor domestik :    (1) aktor politik dan administratif; (2) perusahaan; (3) kalangan bisnis; (4) kelompok kepntingan buruh (labor interest group); dan (5) kelompok kepentingan sosial. Dalam dunia yang mengglobal, politik luar negeri Indonesia, disadari atau tidak, pada dirinya sebenarnya merefleksikan preferensi dari aktor-aktor domestik tersebut. Preferensi mereka, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu politik luar negeri yang spesifik, dibentuk oleh posisi dan peran mereka dalam masyarakat. Lebih dari itu, keberadaan mereka dalam policy network menuntut mereka untuk memaksimumkan keuntungan mereka sesuai dengan isu politik luar negeri yang mereka hadapi.

Kedua, setiap aktor tersebut di atas memiliki kapabilitas yang berbeda dalam memaksakan preferensi-preferensi mereka dalam proses politik luar negeri. Kapabilitas mereka ini ditentukan bukan hanya oleh proksimitas mereka terhadap aktor sentral dalam proses kebijakan, tetapi juga tergantung dari jenis policy network.

Jadi, pemikiran utilitarian liberalism seperti dijelaskan di atas setidak-tidaknya membantu publik menjelaskan peran aktor-aktor domestik alam proses kebijakan dan bagaimana respon mereka terhdap isu-isu politk luar negeri baru yang muncul akibat gelombang globalisasi. Para pembuat keputusan luar negeri Indonesia harus menerima kenyataan bahwa pencapaian komitmen baru internasional Indonesia menuntut partisipasi yang lebih luas dari aktor-aktor lain dalam masyarakat untuk mendukung diplomasi internasional dan politik luar negeri Indonesia.

Bukan hanya itu, kini sudah saaatnya para pembuat keputusan luar negeri Indonesia bersikap lebih realistis, yaitu bahwa globalisasi memang tidak bisa dibendung dan tekanan untuk melakukan libralisasi dalam berbagai bidang kebijakan juga semakin kuat. Oleh karena itu, perubahan di pihak pemerintah dalam memandang bagaimana keputusan luar negeri harus dibuat juga harus berubah, karena perubahan-perubahan itu merupakan bagian dari tuntutan untuk melakukan proses–proses demokratisasi secara lebih menyeluruh. Stabilitas politik luar negeri Indonesia pada akhirnya tergantung pada perkembangan dalam proses demokrasi di Indonesia sendiri.


DAFTAR PUSTAKA

Bandoro, Bantarto. 2001. Creating Democratic Peace in The ASEAN Region. The Jakarta Post, January 2.

Duverger, Martin. 1982. Sosiologi Poliik. Rajawali Press. Jakarta.

Friedman, Thomas L. 2000. Memahami Globalisasi : Lexus dan Pohon Zaitun. Penerbit ITB, Bandung.

Fukuyama, Francis. 2002.. Trust. Qalam, Yogyakarta.

Giddens, Anthony, 1999, Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial (terjemahan), Jakarta, Gramedia

Gaddis, John Lewis. 2001. Demokrasi dan Kebijakan Asing, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Masa Depan Politik Indonesia. Tanggal 17 April 2001. Universitas Indonesia, Jakarta.

Hall, D.G.E, 1988, Sejarah Asia Tenggara (terjemahan), Surbaya, Penerbit Usaha Nasional

Manning, Chris, 1998, Indonesia dalam Masa Transisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Paik, George F. 2004. Democracy as Real Politic, The National Interest, March 11.

Steger, Manfred B. 2002. Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar. Lafadl, Yogyakarta.

Sholte, Jan Aart. 2000. Globalization : a Critical Introduction (London : Macmilan).

Wardoyo, K dan Dimyati. 2001. Problema Globalisasi. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

Iklan

REGULASI DAN GLOBALISASI MEDIA: tarik ulur globalisasi media vs kepentingan publik di Indonesia

REGULASI DAN GLOBALISASI MEDIA:

tarik ulur globalisasi media vs kepentingan publik di Indonesia

(refleksi perspektif etis regulasi media massa dalam konteks transisi menuju demokrasi Indonesia dan globalisasi media)

PEMBUKA WACANA

Indonesia mengalami sebuah era perubahan sosial politik yang cukup mendasar. Kehidupan demokrasi yang sempat stagnan pada masa Orde Baru, mulai menunjukkan gairah kehidupan yang sebenarnya. Salah satu indikator yang menunjukkan sejauh mana demokrasi mulai bernafas dengan lega adalah indikator kebebasan pers atau media yang pada waktu Orde Baru mengalami pemasungan yang luar biasa. Kekuatan media yang seharusnya menjadi kontrol sosial dan politik justru menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bagian hegemoni negara yang sedemikian kuat. Tidak mengherankan apabila media massa pada waktu itu menjadi state apparatus, yang artinya bahwa media massa justru menjadi corong kebijakan otoriterianisme yang dikembangkan dan dipraktekkan oleh rejim Orde Baru.

Situasi sebagian besar media massa Orde Baru yang sempat menjadi state apparatus tidak bisa dipisahkan dengan sistem kapitalisme di Indonesia pada khususnya atau dunia pada umumnya (Hidayat, Dedy. N., 2000, hal. 129-133). Tapi kenyataan bahwa industri media massa Orde Baru yang dipengaruhi oleh sistem politik-ekonomi yang berkembang saat itu, tetap kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa media massa di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem kapitalisme media massa global pada waktu itu.

Ketika Indonesia mengalami perubahan sosial politik, rupanya imbas perubahan sosial yang terjadi juga dialami oleh industri media massa di Indonesia. Proses transisi demokrasi di Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri. Penguatan peran media dalam kehidupan sosial semakin dirasakan sebagai faktor positif perubahan sosial di Indonesia. Meskipun, penguatan peran dan aktivitas media setelah “lengsernya” Soeharto juga mempunyai dampak negatif.

Tapi yang jelas, telah terjadi perubahan iklim ketidakbebasan menjadi kebebasan yang sempat “dirayakan” oleh para pelaku industri media di Indonesia.

Masalahnya, dari sekian perubahan sosial politik dalam negeri yang sempat mengubah iklim kebebasan media, Indonesia sebagai bagian global juga terkait dan dipengaruhi oleh kemajuan serta modernisasi sistem komunikasi dunia. Perkembangan atau revolusi informasi yang menyeluruh, radikal, drastis dan menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan terasakan oleh manusia Indonesia juga oleh pelaku media massa Indonesia.

Perubahan yang signifikan dalam bidang komunikasi-informasi global yang berpengaruh pada perubahan sosial manusia Indonesia menjadi salah satu alasan pengajuan pertanyaan kritis: sejauh mana dan bagaimana revolusi komunikasi-informasi atau globalisasi media massa memberikan dampak yang berarti bagi perubahan sosial-budaya-ekonomi-politik masyarakat Indonesia ?

DAMPAK GLOBALISASI MEDIA

Kalau kita tarik garis umum dampak globalisasi media pada tata sosial masyarakat Indonesia pada khususnya, maka dapat ditemukan garis positif atau konstruktif serta garis negatif atau destruktif. Garis positif atau lebih tepat akibat konstruktif fenomena globalisasi media massa di Indonesia adalah perubahan sosial politik yang meliputi keterbukaan, penonjolan tiga isu global (demokratisasi, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup) termasuk juga kebebasan pers sebagai bagian integral sistem komunikasi sosial masyarakat. Sementara itu, garis negatif dalam arti dampak buruk dari globalisasi media dapat juga dilihat dari fenomena masyarakat yang semakin konsumeristis, apatis, individualistis dan sebagainya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa globalisasi media massa juga memicu kerusakan etika atau moral kehidupan berbangsa dan bermasyarakat

Beberapa dampak negatif yang perlu dieksplorasi dalam diskusi ini adalah: pertama, gejala globalisasi media massa membuka kondisi dunia yang borderless world. Kondisi dunia tanpa batas ini mengakibatkan apa yang sering disebut dengan penyeragaman secara global dalam sistem, pola dan budaya komunikasi dunia dan Indonesia pada khususnya. Masalahnya terjadi paradoks yang muncul di dalam gejala ini, yaitu ketika dunia dan globalisme memicu penyeragaman cara, sistem komunikasi umat manusia, di situ juga terjadi budaya tanding dalam bentuk tren nasionalisme, primordialisme, lokalisme kebudayaan. Ini artinya dalam globalisasi, termasuk di dalamnya globalisasi media massa, terjadi tarik ulur kecenderungan holisme-kolektivistik dengan tendensi parsialisme-individualistik manusia. Masing-masing sikap tidak seluruhnya buruk, karena terjadi penyebaran pesan global yang positif misalnya globalisasi gerak demokrasi atau gerak penyebaran tata nilai agama (BBC World – CNN sempat dijuluki sebagai salah satu juru bicara tata demokrasi baru). Tapi juga tidak seluruhnya baik, karena globalisasi informasi global sempat menjadi benih-benih perilaku kekerasan, separatisme atau regionalisme yang berlebihan (rentetan kerusuhan di Ambon dan pengerahan massa Laskar Jihad disinyalir karena diprovokasi pemberitaan di beberapa media Jakarta yang bertiras nasional).

Kedua, kebijakan media global. Setidaknya ada dua dimensi dalam kebijakan media global, yaitu kebijakan internal (editorial) yang bersifat horizontal dan kebijakan politik-ideologi pelaku media yang bersifat vertikal. Dalam perkembangan kapitalisme global tidak jarang kedua dimensi tersebut saling bertabrakan kepentingan. Tarik ulur kebijakan politik-ideologi yang dipunyai oleh pelaku media terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Pada saatnya, kebijakan-kebijakan publik tersebut saling silang dengan kepentingan dan kebijakan pelaku media dalam konteks industri media yang mereka buat. Perbenturan kepentingan antara kebijakan internal dan eksternal yang ada dalam konteks budaya komunikasi di Indonesia rupanya juga mempengaruhi bagaimana prinsip kebebasan pers harus dimaknai.

Memang, kebebasan media massa global menjadi salah satu tolok ukur bagaimana demokrasi harus dibangun. Tapi, kebebasan yang dipahami dalam konteks perspektif ekonomi politik tetap harus diletakkan dalam konstelasi alur atau jalinan kekuasaan yang mendistribusikan, memproduksi dan mengkonsumsi seluruh produk media sebagai output kebudayaan sosial. Artinya, dengan konteks Indonesia, apakah memang kebebasan media massa di sini dilihat sebagai komoditas perluasan globalisasi yang sedang berlangsung atau kebebasan media massa merupakan raison d’etre demokratisasi di Indonesia ?

Ketiga, globalisasi media massa semakin memperlebar jurang perbedaan atau kepincangan arus informasi yang terjadi antara negara-negara maju di satu pihak dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, di lain pihak. Kehadiran suatu media terutama di Indonesia bisa menjadi indikator yang kuat terbentuknya sistem sosial yang terbuka dan demokratis. Tapi kehadiran media global di dalam media Indonesia juga menimbulkan masalah. Seperti pada karakter pembentukan media massa di negara berkembang pada umumnya, secara luas dapat kita sistem kepemilikan, pola produksi dan kebijakan internal yang tidak bisa dipisahkan dengan sistem kepemilikan, pola produksi dan industri media di negara-negara maju. Inilah yang pada akhirnya akan membuat kepincangan arus informasi yang didominasi oleh media global.

Tahapan konsentrasi sistem kepemilikan, pola produksi dan distribusi, kebijakan internal media global (yang sering diwakili oleh media negara maju) akan menimbulkan tekanan yang berupa potensi teknologi baru dan konsentrasi ekonomi yang semakin memusat pada pelaku media besar (Graham-Golding, dalam Curran-Gurevitch “Mass Media and Society, 1991: pp.15-30). Lihat bagaimana Metro TV merujuk media besar CNN untuk liputan peristiwa WTC 11 September 2001 atau Indosiar yang merujuk VOA TV, atau beberapa radio FM Jakarta yang mempunyai jaringan radio lokal daerah dengan merujuk radio BBC London-Voice of Amerika untuk El Shinta FM 90,05 atau Deutsche Welle untuk Jakarta News FM, dan sebagainya.

Tahapan konsentrasi dominasi sistem komunikasi global ini melahirkan apa yang dinamakan dengan imperialisme budaya global. Setidaknya dalam refleksi ilmiah, fenomena imperialisme budaya terutama yang sekarang kita alami mempunyai dua sifat yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama soal sifat satu-arah dari aliran media internasional, di mana aliran besar dipasok dari ciri, visi, opini produk media negara maju. Sementara sifat yang lain terlihat bahwa proses pengaruh dalam sejumlah kecil negara berkembang memperhitungkan substansi pengaruh media internasional.

Keempat, timbulnya masalah bagaimana sistem sosial dan hukum nasional mewadahi berbagai ragam kepentingan yang masuk dan terpenetrasi secara ideal maupun nilai yang ditawarkan oleh media global. Artinya bahwa informasi pasar global yang diwujudkan dalam ide-ide komunikasi sosial masuk ke negara-negara berkembang tanpa melalui sensor yang diperlukan. Konsekuensi logis globalisasi yang bersifat borderless society mengakibatkan penetrasi tanpa batas tanpa perlu mengindahkan kedaulatan negara, masyarakat, dan individu.

Kelima, akibat point keempat dapat terlihat dengan munculnya berbagai masalah terutama pada masalah etis produksi, distribusi dan konsumsi isi media yang berisi tentang bagaimana hak privasi dapat dilindungi ketika hak tersebut berbenturan dengan hak publik untuk mengetahui. Ini berarti bahwa dampak negatif dari globalisasi media tidak hanya berhenti pada tataran sosial-kolektif tapi juga pada tataran individual.

Keenam, munculnya masalah sumber manusia yang menjadi pelaku media. Ketika media global masuk ke sebuah negara, dalam hal ini Indonesia, tentu saja standarisasi sumber daya manusia juga harus disesuaikan dengan ukuran internasional. Dalam hal ini, kita harus mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam bidang media masih memprihatinkan. Masalahnya adalah ketika masalah SDM ini mencuat sebagai masalah global dapat kita tarik garis lurus lalu bagaimana kualitas isi pemberitaan. Ketika kualitas isi media lokal masih memprihatinkan, maka pertanyaan kritis lainnya adalah apakah memang media massa kita masih bisa dipercaya ? Lebih baik percaya dengan media global yang sudah diketahui kualitas SDM dibandingkan dengan kualitas wartawan, reporter, kameramen, produser media yang ada dan hidup di Indonesia. Hal ini nantinya akan berpengaruh dengan soal prioritas nilai persaingan yang harus dihadapi oleh para pelaku media di Indonesia.

MODELS FOR POLICY ANALYSIS

MODELS FOR POLICY ANALYSIS

Uses of Models.

The models we shall use in studying policy are conceptual models.

Simplify and clarify our thinking about politics and public policy Identify important aspects of policy problems Suggest explanations for public policy and predict its consequences

Selected Policy Models.

INSTITUTIONALISM: POLICY AS INSTITUTIONAL OUTPUT

Government institutions have long been a central focus of political science. Public policy is authoritatively determined, implemented, and enforced by these institutions. The relationship between public policy and government institutions is very close. Strictly speaking, a policy does not become a public policy until it is adopted, implemented, and enforced by some government institution. Government institutions give public policy three distinctive characteristics.

  • First, government lends legitimacy to policies. Government policies are generally regarded as legal obligations that command the loyalty of citizens.
  • Second, government policies involve universality. Only government policies extend to all people in a society; the policies of other groups or organizations reach only a part of the society.
  • Finally, government monopolizes coercion in society, only government can legitimately imprison violators of its policies. The impact of institutional arrangements on public policy is an empirical question that deserves investigation. Federalism recognizes that both the national govern ent and the state governments derive independent legal authority from their own citizens.

PROCESS: POLICY AS POLITICAL ACTIVITY

Today political processes and behaviors are a central focus of political science. Political scientists with an interest in policy have grouped various activities according to their relationship with public policy. The result is a Policy process, which outlines

  • Problem Identification: The identification of policy problems through demands for government action.
  • Policy Formulation: The development of policy proposals by interest groups, White House staff, congressional committees, and think tanks.
  • Policy Legitimation: The selection and endorsement of policies through political actions by Congress, the president, and the courts.
  • Policy Implementation: The implementation of policies through organized bureaucracies, public expenditures, and the activities of executive agencies.
  • Policy Evaluation: The evaluation of policies by government agencies them selves, outside consultants, the press, and the public.

It has been argued that political scientists should limit their studies of public policy to these processes and avoid analyses of the substance of policies. It is not the content of public policy that is to be studied but rather the processes by which public policy is developed, implemented, and changed.

RATIONALISM: POLICY AS MAXIMUM SOCIAL GAIN

A rational policy is one that achieves “maximum social gain”; that is, governments should choose policies resulting in gains to society that exceed costs by the greatest amount, and governments should refrain from policies if costs are not exceeded by gains. First, no policy should be adopted if its costs exceed its benefits. Second, among policy alternatives, decision makers should choose the policy that produces the greatest benefit over cost. To select a rational policy, policymakers must

  1. Know all the preferences and their relative weights,
  2. know all the policy alternatives available,
  3. Know all the consequences of each policy alternative,
  4. Calculate the ratio of benefits to costs for each policy alternative, and
  5. Select the most efficient policy alternative.

Rational policymaking also requires information about alternative policies, the predictive capacity to foresee accurately the consequences of alternate policies, and the intelligence to calculate correctly the ratio of costs to benefits. Finally, rational policymaking requires a decision-making system that facilitates rationality in policy formation. Large investments in existing programs and policies (sunk costs) prevent policymakers from reconsidering alternatives foreclosed by previous decisions.

INCREMENTALISM: POLICY AS VARIATIONS ON THE PAST

Incrementalism views public policy as a continuation of past government activities with only incremental modifications. On the contrary, constraints of time, information, and cost prevent policymakers from identifying the full range of policy alternatives and their consequences. Incrementalism is conservative in that existing programs; policies, and expenditures are considered as a base, and attention is concentrated on new programs and policies and on increases, decreases, or modifications of current programs.

Policymakers generally accept the legitimacy of established programs and tacitly agree to continue previous policies. Second, policymakers accept the legitimacy of previous policies because of the uncertainty about the consequences of completely new or different policies known programs when the consequences of new programs cannot be predicted.

Conflict is heightened when decision making focuses on major policy shifts involving great gains or losses, or “all-or-nothing,” “yes-or-no” policy decisions. This search usually begins with the familiar-that is, with policy alternatives close to current policies.

Only if these alternatives appear to be unsatisfactory will the policy-maker venture out toward more radical policy innovation.

GROUP THEORY: POLICY AS GROUP EQUILIBRIUM

Politics is really the struggle among groups to influence public policy. The task of the political system is to manage group conflict by

  1. establishing rules of the game in the group struggle,
  2. arranging compromises and balancing interests,
  3. enacting. According to group theorists, public policy at any given time is the equilibrium reached in the group struggle.

This equilibrium is determined by the relative influence of any interest groups. Group theory purports to describe all meaningful, political activity in terms of the group struggle. Policymakers are viewed as constantly responding to group pressures bargaining, negotiating, and compromising among competing demands of influential groups. Politicians attempt to form a majority coalition of groups. Parties are viewed as coalitions of groups. Second, overlapping group membership helps to maintain the equilibrium by preventing anyone group from moving too far from prevailing values. Individuals who belong to anyone group also belong to other groups, and this fact moderates the demands of groups who must avoid offending their members who have other group affiliations. No single group constitutes a majority in American society. The power of each group is checked by the power of competing groups.

ELITE THEORY: POLICY AS ELITE PREFERENCE

Public policy may also be viewed as the preferences and values of governing elite? Elite theory suggests that the people are apathetic and ill informed about public policy, that elites actually shape mass opinion on policy questions more than masses shape elite opinion. Thus, public policy really turns out to be the preferences of elites. Policies flow downward from elites to masses; they do not arise from mass demands.

Only non-elites who have accepted the basic elite consensus can be admitted to governing circles.

  • Elites share consensus in behalf of the basic values of the social system and the preservation of the system.
  • Public policy does not reflect the demands of masses but rather the prevailing values of the elite.
  • Active elites are subject to relatively little direct influence from apathetic masses. Elites influence masses more than masses influence elites.

What are the implications of elite theory for policy analysis? The values of elites may be very “public regarding.” Second, elitism views the masses as largely passive, apathetic, and ill informed; mass sentiments are more often manipulated by elites, rather than elite values being influenced by the sentiments of masses; and for the most part, communication between elites and masses flows downward.

PUBLIC CHOICE THEORY: POLICY AS COLLECTIVE DECISION MAKING BY SELF-INTERESTED INDIVIDUALS

Public choice is the economic study of non-market decision-making, especially the application of economic analyses to public policymaking. Traditionally, economics studied behavior in the marketplace and assumed that individuals pursued their private interests; political science studied behavior in the public arena and assumed that individuals pursued their own notion of the public interest. This theory assumes that all political actors’ voters, taxpayers, candidates, legislators, bureaucrats, interest groups, parties, bureaucracies, and governments-seek to maximize their personal benefits in politics as well as in the marketplace. Enlightened the self-interest leads individuals to a constitutional contract establishing a government to protect life, liberty, and property. Second, externalities are another recognized market failure and justification for government intervention. Public choice theory helps to explain why political parties and candidates generally fail to offer clear policy alternatives in election campaigns. Public choice theory also contributes to out understanding of interest groups and their effects on public policy. In short, interest groups, like other political actors, pursue their self-interest in the political marketplace.

GAMETHEORY: POLICY AS RATIONAL CHOICE IN COMPETITIVE SITUATIONS

Game theory is the study of rational decisions in situations in which two or more participants have choices to make and the outcome depends on the choices made by each. Perhaps the connotation of a “game” is unfortunate, suggesting that game theory is not really appropriate for serious conflict situations. Game theory is an abstract and deductive model of policymaking. The choices are frequently portrayed in a “matrix”-a diagram that presents the alternative choices of each player and all possible outcomes of the game. The actual outcome depends on the choices of both Player A and Player B. Payoffs are frequently represented by numerical values; these numerical values are placed inside each cell of the matrix and presumably correspond to the values each player places on each outcome. Because players value different outcomes differently, there are two numerical values inside each cell—one for each player. Consider the game of “chicken.” Whoever veers is “chicken.” For example, one player may prefer death to dishonor in the game

Sejarah Perkembangan Pengetahuan Tentang Manusia dalam Perspektif Ilmu Barat

Sejarah Perkembangan Pengetahuan Tentang Manusia dalam Perspektif Ilmu Barat

Abstrak:

Meskipun makna kata dari psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang psike (jiwa), pada kenyataannya psikologi yang kita kenal dewasa ini sangat sedikit, bahkan hampir mengabaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan dalam pengertian awalnya. Karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, maka psikologi mengalami penurunan makna menjadi ilmu yang sekedar memahami tingkah laku dan pengalaman manusia yang tampak dan dapat diamati. Dengan perkataan lain manusia hanya dilihat dari unsur materialnya saja. Akibatnya penyelesaian masalah tentang manusia menjadi kurang menyeluruh, parsial karena menanggalkan unsur terpenting dari manusia yaitu psike itu sendiri. Adapun tulisan ini dimaksudkan untuk melihat kembali sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perspektif Barat, guna memahami latar belakang serta alasan mengapa penelaahan tentang manusia menjadi terbatas pada aspek materialnya saja.

Kajian manusia pada masa Yunani Kuno

Perkembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya mengikuti perkembangan pemikiran dari para filsuf di mana induk dari pengetahuannya pun berasal dari filsafat. Puncak pemahaman tentang kejadian-kejadian di muka bumi, yang merupakan suatu cikal bakal dari ilmu pengetahuan, terjadi pada masa Yunani kuno. Kebudayaan Yunani pada masa itu dengan mitologi tentang dewa-dewa yang dimilikinya, memunculkan sifat ingin tahu dan rasa penasaran untuk mengetahui rahasia alam. Diawali dengan usaha-usaha untuk mengenali gejala-gejala alam yang terjadi dimuka bumi, maka fisuf-filsuf Yunani kuno mengembangkan filsafat alam, suatu kajian pemikiran mengenai sebab-sebab hadirnya atau asal usul alam semesta. Thales (abad ke 6 SM) salah seorang yang termasuk dalam filsuf-filsuf pertama Yunani mencoba mencari arkhe (asas atau prinsip) alam semesta. Menurutnya prinsip dari semuanya di alam ini berasal dari air dan semuanya akan kembali menjadi air. Disamping itu Ia mengemukakan bahwa “kesemuanya itu penuh dengan Allah-Allah”.

Tradisi berpikir secara mendasar dilanjutkan oleh muridnya Anaximandros (kira-kira hidup antara tahun 610-540 SM), Anaximandros juga mencari prinsip terakhir yang dapat memberi pengertian tentang kejadian-kejadian alam semesta. Tetapi ia tidak memilih salah satu bentuk yang diamati oleh panca indra. Menurutnya prinsip segala sesuatu adalah apeiron : “yang tak terbatas” . Segala sesuatu berasal dari apeiron dan akan kembali ke apeiron. Apeiron itu bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan dan meliputi segala-galanya. Bagaimana dunia dapat timbul dari prinsip yang tak terbatas tersebut? Penyebabnya adalah suatu perceraian (ekrisis), maka dilepaskan dari apeiron itu unsur-unsur yang berlawanan (ta enantia); yang panas dan yang dingin, yang kering dan yang basah. Unsur-unsur ini selalu berperang satu dengan yang lainnya. Tetapi bilamana satu unsur menjadi dominan, maka karena keadaan itu dirasakan tidak adil (adikia). Jadi ada satu hukum yang menguasai unsur-unsur dunia dan hukum tersebut dengan suatu nama etis yang disebut keadilan (dike). Ajaran Anaximandros dapat dikatakan membuka jalan baru untuk mengerti tentang keberadaan dunia. Ajaran-ajarannya terutama tentang unsur-unsur yang berlawanan banyak dipakai oleh filsuf-filsuf Yunani selanjutnya.

Adapun filsuf seperti Socrates dan Plato melangkah lebih mendalam dengan melakukan telaahan tentang alam atau dunia yang lebih kecil, mikrokosmos, yaitu manusia. Sokrates menyebutkan bahwa tujuan tertinggi manusia adalah jiwanya (psikhe) menjadi sebaik mungkin. Tingkah laku manusia hanya dapat disebut baik bila manusia menurut kepada intisarinya yaitu psikhe-nya (tidak hanya aspek lahiriah) dijadikan sebaik mungkin. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah eudaimonia (kebahagiaan). Bagi bangsa Yunani eudaimonia berarti kesempurnaan atau lebih tepat lagi dikatakan bahwa eudaimonia berati mempunyai daimon yang baik, dan yang dimaksud dengan daimon adalah jiwa. Menurut Socrates, manusia dapat mencapai eudaimonia atau kebahagiaan dengan arete. Arete adalah keutamaan seorang berdasarkan kodrat untuk apa ia dicipta. Seorang negarawan mempunyai arete yang memungkinkannya menjadi politikus yang baik. Seorang tukang sepatu yang mempunyai arete akan menyebabkan ia menjadi seorang tukang yang baik. Dengan arete ia mendapat pengetahuan yang memungkinkannya menjadi seorang tukang atau politikus yang baik.
Pemikiran Socrates tersebut dapat dikatakan merupakan titik tolak dalam usaha untuk memahami lebih jauh dan mendalam tentang manusia. Manusia memiliki psikhe atau jiwa yang harus dikembangkan terus agar menjadi baik sehingga dapat memperoleh kebahagiaan. Plato (427 SM-347 SM), salah seorang murid Socrates menegaskan pandangannya bahwa manusia adalah makhluk yang terpenting diantara segala makhluk yang terdapat di dunia dan sebagaimana juga gurunya, ia menganggap bahwa jiwa sebagai pusat atau intisari kepribadian manusia. Jiwa bersifat baka dan sudah ada terlebih dahulu sebelum keberadaannya di dunia material dan fana ini yaitu alam lain yang disebut Alam Ide. Kelahiran manusia di dunia membuat manusia lupa akan Alam Ide tersebut. Meski terlupa akan Alam Ide tersebut, tapi pengetahuan tentang Alam Ide tersebut tidak hilang, pengetahuan tersebut tetap tinggal dalam jiwa manusia dan dapat diingatkan kembali. Dengan demikian pengetahuan pada dasarnya adalah pengenalan kembali atau pengingatan (anamnesis) terhadap Alam Ide yang dulu pernah dikenalnya.

Oleh karena itu ada dua bentuk pengetahuan manusia yaitu pengenalan indrawi (doxa) tentang benda-benda di alam dunia yang senantiasa dalam keadaan berubah serta pengetahuan akal budi (episteme) menyangkut pengetahuan tentang ide-ide yang abadi dan tak terubahkan. Plato menyebutkan bahwa benda-benda kongkrit di alam dunia ini pada dasarnya adalah tiruan dari Alam Ide, maka pengetahuan indrawi dapat menjadi jalan untuk mengenal atau mengingat kembali Alam Ide. Seperti gurunya, Plato berpendapat bahwa tujuan tertinggi adalah eudaimonia atau mempunyai jiwa (daimon) yang baik. Dengan demikian manusia menurut Plato adalah kesatuan unsur material dan non material yang tidak terpisahkan. Dengan dualisme ini manusia dapat menemukan atau mengingat kembali Alam Ide yang dulu pernah dikenal.

Para filsuf Yunani kuno seperti Socrates dan Plato mencoba memahami manusia dalam kerangka berpikir yang sangat universal. Manusia dipandang sebagai bagian dari makrokosmos. Sebagaimana manusia dilihat terdiri dari tubuh dan jiwa, maka alam semesta dilihat sebagai tubuh dan jiwa, yang diciptakan oleh “Sang Tukang” (Demiurgos). Dapat dikatakan ciri khas dari pemikiran pada masa Yunani kuno ini adalah melihat segala sesuatu sebagai satu kebenaran, sebab itu para filsuf akan memikirkan alam sebulat-bulatnya. Orang Yunani tidak memandang ilmu secara spesifik melainkan ilmu universal. Cara berpikir serta pengetahuan yang mendasar dan unversal dibarengi kecerdasan yang dimilikinya memudahkan Aristoteles (murid Plato yang hidup pada tahun 384SM-322SM dan belajar di akademi milik Plato) menguasai sampai mendalam hampir segala ilmu yang diketahui pada masanya. Aristoteles adalah ahli dalam ilmu alam, hukum, etik dan lain-lain.

Kajian manusia pada masa Romawi

Setelah masa Aristoteles, terjadi peralihan corak pemikiran filsafat Yunani menjadi filsafat Helen-Romana terutama disebabkan akibat perluasan wilayah kerajaan Romawi pada masa Alexander Agung, murid dari Aristoteles. Dengan makin meluasnya wilayah kerajaan Romawi, keinginan memperoleh pengetahuan teoritis makin beralih kepada ilmu-ilmu khusus yang lebih berguna bagi penghidupan sehari-hari. Kepercayaaan akan agama rakyat menyusut. Orang makin mencari hasil praktis yang berguna untuk meningkatkan kesenangan hidup sebagai akibat perbudakan dan kondisi sosial yang menekan. Ilmu yang berkembang pada masa itu adalah etika, suatu ajaran tentang martabat hidup di dunia, maupun pengetahuan khusus yang sifatnya praktis. Dalam periode ini misalnya berdirilah sekolah Epikuros yang didirikan oleh Epikuros (341 SM-217SM).

Berlainan dengan Aristoteles, Epikuros tidak mempunyai perhatian terhadap penyelidikan ilmiah. Ia hanya mempergunakan pengetahuan yang diperolehnya sebagai alat membebaskan manusia dari ketakutan agama, yaitu rasa takut terhadap dewa-dewa yang ditanam dalam diri manusia oleh agama Yunani kuno. Menurutnya ketakutan akan dewa-dewa tersebutlah yang menjadi penghalang besar untuk memperoleh kesenangan hidup. Ia mengembangkan fisika praktis untuk membebaskan manusia dari kepercayaan akan dewa-dewa. Ia mencoba menjelaskan bahwa segala yang terjadi bersifat kausalitas dan mekanis. Tidak perlu dewa-dewa diikutsertakan dalam peredaran alam ini. Setelah periode Aristoteles dapat dikatakan filsafat Yunani kehilangan masa keemasannya dan dan jatuh pada penelaahan yang sifatnya spasial dan kehilangan sifatnya untuk menelaah sesuatu secara mendasar.

Kajian Manusia pada Abad Pertengahan

Setelah kelahirannya, agama Kristen mulai menyebar dan memberi warna dalam perkembangan pemikiran tentang manusia. Thomas Aquinas adalah seorang pendeta yang meletakkan pemikiran-pemikiran Yunani kuno dalam baju gereja dan ajaran Kristen. Abad pertengahan merupakan abad kegelapan bagi perkembangan pengetahuan di Barat karena dominasi yang sangat kuat dari pihak gereja. Dogma gereja menjadi suatu yang harus dipatuhi, serta menjadi kunci mutlak agar dapat memperoleh keselamatan dan kesejahteraan hidup. Akibat kondisi yang dogmatis, alam pemikiran menjadi terbelengu karena harus mengikuti ajaran-ajaran atau “hukum Tuhan”. Sesuai dengan ajaran Kristen, manusia dipandang sebagai mahluk Tuhan yang harus “patuh dan tunduk” dengan gereja sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi.

Kajian Manusia pada Masa Renaissance

Pandangan abad pertengahan itu berubah secara mendasar pada abad ke enambelas dan tujuh belas. Revolusi ilmiah dimulai ketika Copernicus mematahkan pandangan geosentrik gereja yang telah diterima menjadi dogma selama lebih dari seribu tahun. Setelah Copernicus, bumi tidak lagi menjadi pusat alam tetapi hanya sebagian kecil di ujung galaksi. Tokoh lain yang berperan mengubah corak berpikir manusia pada abad itu adalah Galileo Galilei. Galileo adalah orang yang pertama memadukan percobaan ilmiah dengan bahasa matematika untuk merumuskan hukum-hukum alam yang ditemukannya. Selanjutnya Galileo menetapkan postulat bahwa agar para ilmuwan dapat menggambarkan alam secara sistematis maka mereka harus membatasi diri untuk mempelajari sifat-sifat esensial benda mateial yang dapat diukur dan dikuantifikasi. Dengan postulat ini dapat dikatakanan bahwa semua aspek seperti perasaan estetik, etik, nilai, perasaan, motif, kehendak, jiwa yang tidak dapat dikuantifikasi menjadi “mati”. Francis Bacon selanjutnya merumuskan teori tentang prosedur penelitian ilmiah dimana penelitian harus berlandaskan fakta maupun data serta berdasarkan percobaan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Metoda ini disebut metoda empiris-induktif.

Dengan metoda ilmiah ini tujuan ilmu menjadi berubah. Ilmu pada jaman kuno memiliki tujuan untuk mencapai kearifan, dengan memahami tatanan alam dan kehidupan yang harmonis dengan alam; ilmu dicari “demi keagungan Tuhan”. Dengan prinsip metoda ilmiah dari Bacon, tujuan ilmu berubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk menguasai dan mengendalikan alam. Melalui metoda penelitian empiris alam secara paksa diteliti dan dikendalikan.

Puncak revolusi ilmiah terjadi sejak Rene Descartes mengungkapkan filsafatnya Cogito Ergo Sum (Saya berpikir maka saya ada). Pernyataan ini merupakan kesimpulan dari filsafatnya. Menurutnya esensi hakikat manusia terletak pada pikirannya, dan hanya benda-benda yang ditangkap dengan jelaslah yang dapat dikatakan benar. Konsepsi yang demikian disebutnya sebagai “intuisi”. Dia menegaskan bahwa tidak ada jalan menuju pengetahuan yang benar kecuali dengan intuisi yang jelas dan deduksi lah yang diperlukan. Dengan pendapatnya mengenai Cogito Ergo Sum, Descartes tidak lain menegaskan bahwa akal dan materi merupakan dua hal yang terpisah dan berbeda secara mendasar. Dengan demikian ada dua alam yang terpisah yaitu alam pikiran res cogitans dan res extensa atau alam luas. Pada abad-abad berikutnya, para ilmuwan mengembangkan teori-teori mereka sesuai dengan pemisahan Descartes ini. Ilmu-ilmu kemanusiaan memusatkan pada res cogitans dan ilmu-ilmu alam memusatkan pada res extensa. Bagi Descartes, alam semesta adalah sebuah mesin dan tidak lebih dari sebuah mesin. Alam semesta bekerja sesuai dengan hukum-hukum mekanik, dan segala sesuatu dalam alam materi dapat diterangkan dalam tatanan dan gerakan-gerakan dari bagian-bagiannya. Gambaran alam mekanik ini telah menjadi paradigma ilmu pada masa setelah Descartes. Paradigma ilmu ini menuntun semua pengamatan ilmiah dan perumusan semua teori tentang alam. Seluruh teori pada abad tujuh belas, delapan belas dan sembilan belas termasuk teori Fisika Newton yang termasyhur tidak lain adalah perkembangan dari pemikiran Descartes.

Teori fisika klasik yang dikembangkan Isaac Newton pada dasarnya adalah penggabungan dari metode deduksi dari Descartes dan metode induksi-analitis dari francis Bacon. Newton dalam bukunya Principia menekankan bahwa eksperimen tanpa interpretasi sistematis maupun deduksi dari prinsip pertama yang tanpa bukti eksperimen sebenarnya sama-sama tidak akan sampai pada teori yang dapat dipercaya. Pada abad delapan belas sampai sembilan belas mekanika Newton telah digunakan dengan keberhasilan yang luar biasa. Teori Newton mampu menjelaskan gerak planet bulan dan komet hingga ke rincian-rincian terkecil.

Dengan penetapan yang kuat pada pandangan yang mekanistik ini, fisika Newton tampak menjadi dasar dari semua ilmu. Teori Newton tentang alam semesta dan kepercayaan pendekatan rasional pada masalah-masalah manusia menyebar dengan cukup pesat sehingga era itu disebut dengan era pencerahan.

Konsep-konsep mekanistik Descartes serta konsep Newton ternyata juga mempengaruhi para ilmuwan yang tertarik tentang masalah manusia. Dengan metoda ilmiah suatu pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi ilmu bila memilki kriteria empirik, obsevable dan terukur. Usaha untuk memperoleh pemahaman tentang manusia akhirnya harus direduksi hanya pada aspek-aspek yang terukur saja. Ilmu Psikologi, sesuai dengan namanya, yang semestinya mempelajari tentang Psyche (jiwa) direduksi menjadi ilmu yang terbatas mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Ilmu Psikologi dapat diterima menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri sejak Wilhelm Wund mendirikan laboratorium Psikologi pertama di Leipzig University, jerman pada tahun 1859 dan mengembangkan penelitian-penelitian psikologi melalui metoda eksperimental yang terukur dan teramati. Dengan masuknya psikologi sebagai bagian dari ilmu modern jiwa yang non materiil, menjadi terbuang dari kajian ilmu psikologi modern saat ini. Psikiater R.D Laing secara ekstrim menyebutkan ; “Matilah pemandangan, suara, rasa, sentuhan dan bau dan bersama itu mati pulalah perasaan estetik dan etik, nilai, kualitas, bentuk; semua perasaan, motif, kehendak, jiwa, kesadaran, dan roh.

Sumber :

Capra, Fritjof., Titik Balik Peradaban, Penerbit Bentang :1997

K. Bertens, DR. Sejarah Filsafat Yunani, Penerbit kanisius :1997

Mohammad Hatta. Alam Pikiran Yunani, Penerbit UI (UI Press) :1986

BUDAYA PARCEL, ANTARA SUAP DAN HADIAH

BUDAYA PARCEL, ANTARA SUAP DAN HADIAH

Dalam adat kebiasaan yang berkembang di negara kita Indonesia rasa sungkan kepada orang yang dihormati baik kepada orang yang lebih tua ataupun seorang yang dikagumi sebagaimana atasan atau pujaan, adalah suatu hal yang biasa. Sehingga dalam tradisi rasa ‘sungkan’ tersebut terkadang mereka melakukan hal-hal yang mungkin bisa kita katakan agak kurang wajar, mengingat terkadang orang yang dikagumi semisal ‘atasan’ terkadang berusia jauh lebih muda. Diantara kebiasaan yang banyak dilakoni oleh masyarakat kita sebagai cara untuk mengikat rasa persaudaraan dan hubungan baik adalah saling memberi hadiah satu sama lain, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan semisal Iedul Fitri atau Natal. Hadiah atau yang lebih banyak di kenal dengan istilah parcel adalah salah satu bentuk cara untuk mengungkapkan empati dan rasa menghargai kepada orang lain.

Budaya sungkan bagi seorang yang lebih muda, atau memiliki derajat kedudukan yang lebih rendah secara sosial pada hakikatnya adalah suatu hal yang biasa. Akan tetapi lebih sialnya, ketika berkembang muncul berbagai kebiasaan yang telah menjadi sebuah adat tentang perilaku moral orang Indonesia yang sangat suka untuk merasa ‘di-orangkan’ atau ‘dihormati’ dalam status kehidupan sosial. Hal ini sangatlah wajar, mengingat sekian abad masyarakat kita dikenalkan dengan tradisi menjilat oleh kaum penjajah, sehingga bagi siapa saja yang ‘merasa’ dekat dengan penguasa atau atasan, ia merasa lebih tinggi derajat dan kedudukan sosial dibandingkan dengan orang lain yang tidak semisalnya. Akibatnya, ia akan selalu minta untuk dihormati, ‘di-ajeni’, oleh komunitas yang dianggap olehnya memiliki kedudukan ‘lebih rendah’ baik dalam status sosial ataupun masalah usia.

Akibat lain yang ditimbulkan bagi orang yang berada di bawah ia akan memiliki sebuah anggapan apabila ingin diperhatikan dan dihormati maka ia harus dekat dengan orang yang berada di atasnya bagaimanapun caranya. Akhirnya budaya ‘simbiosis mutualisme’ dalam dunia suap dan menjilat senantiasa hidup harmonis dan beriringan tangan dalam meniti kehidupan bahkan ada kemungkinan akan senantiasa di warisi oleh sekian banyak generasi berikutnya.

Islam mengajarkan sebuah tradisi untuk saling menghormati antara sesama baik dalam lingkup masyarakat yang sesama iman (Islam), ataupun kepada antar manusia siapapun dia dan bagaimanapun derajat yang dimiliki dalam status sosial. Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang masyhur dimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya :”Bukanlah diantara umatku apabila ada anak muda yang tidak bisa menghormati orang yang lebih senior dalam usia dan keintelektualan, dan kebalikannya apabila ada senior yang tidak bisa menyayangi orang yang lebih muda usia atau keintelektualan”. Isyarat dari hadits Nabi di atas sangat jelas sekali bagaimana beliau memberikan gambaran pendidikan sosial yang seimbang dalam aplikasi kehidupan bermasyarakat. Bagi orang yang merasa dirinya lebih muda (baik dalam kapasitas usia ataupun intelektualitas) hendaknya menghormati orang yang lebih senior, demikian kebalikannya bagi yang merasa lebih senior hendaknya menyayangi orang yang lebih muda darinya sebagai salah satu bentuk perhatiannya. Keseimbangan dalam bersikap dan memperlakukan orang lain sebagaimana ajaran Nabi tentunya akan membawa tatanan kehidupan sosial yang indah dan nyaman. Bagaimana tidak, yang merasa lebih tua akan senantiasa menyayangi yang lebih muda usia dan intelektual karena anak-anak muda sangat hormat dan sayang kepada mereka (yang lebih tua). Kebalikannya, yang lebih muda akan senantiasa menghormati yang lebih senior, mengingat yang lebih senior memperlakukan yang lebih muda dengan perhatian dan kasih sayang….

Pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu dalam memberikan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan sosial, sesungguhnya bisa kita lihat dalam pendidikan non formal yang diberikan oleh Allah Subhaanahu wa Ta’ala dalam perilaku alam . Mungkin kita bisa melihat dalam satu contoh kecil tentang perilaku air yang mengalir secara alami. Air adalah contoh kecil bahkan kita senantiasa melihat air dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi kurangnya dan keterbatasan pencernaan akal menyebabkan kita lalai untuk belajar dan belajar. Air secara alamiah mengalir dari dataran yang lebih tinggi kemudian mengairi kawasan yang lebih rendah. Dalam aliran tersebut, ia memberikan sekian banyak manfaat kepada siapa saja yang berada di bawahnya, kesuburan tanah dan lahan pertanian, memberikan bantuan sarana kehidupan bagi makhluk yang lain (manusia, hewan, tubuhan). Inti pelajaran adalah cucuran air yang mengalir dari yang lebih atas menuju yang lebih bawah, yang lebih tinggi kedudukannya memberikan sekian banyak manfaat dan kegunaan bagi siapa saja yang berada di bawahnya.

Inti pelajaran dalam cucuran air di atas paling tidak memberikan gambaran jelas kepada kita bersama bahwasanya secara ‘tradisi alam’ alias ‘kodrat alam’, siapa saja yang berada di atas hendaknya bisa memberikan sekian banyak manfaat dan kegunaan terhadap siapa saja yang berada di bawah dirinya. Dalam arti kata lain kebiasaan minta ‘di-orangkan’ atau kebiasaan harus ‘meng-orangkan’ apabila kita aplikasikan dalam budaya parcel/hadiah hendaknya segera di rubah. Kalau dahulu yang merasa tinggi tidak akan memberikan manfaat dan perhatian kepada siapa saja yang berada di bawahnya selama tidak memberikan sedikit perhatian misalnya ‘parcel’ kepada dirinya. Mungkin lebih tepat apabila saat ini tradisi tersebut sedikit dirubah, bagi yang merasa tinggi memberikan hadiah/reward kepada siapa saja yang berada di bawahnya. Sebagai rasa empati, perhatian, kasih sayang kepada yang kurang, dan memberikan motivasi lebih dalam agar yang berada di bawah lebih memberikan sumbangsih dalam kinerja dan prestasi.

Bagi yang merasa di bawah, agar ditanamkan rasa tanggung jawab moral bahwa ia memiliki tugas besar yang harus diselesaikan dengan baik dan benar. Sebagai konsekuensinya apabila ia menyelesaikan dengan baik tugas tersebut, tentunya perhatian dan empati layak ia dapatkan dari sang atasan. Semoga bermanfaat…

ANALISIS KEBIJAKAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Gambaran umum pembangunan infrastruktur di Indonesia pasca krisis bisa dikatakan jalan ditempat, dalam arti tidak ada kemajuan yang dicapai secara signifikan. Anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur baru sangat minim, demikian pula anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk infrastruktur merupakan kendala utama. Sebagai ilustrasi, apabila sebelum krisis pemerintah masih dapat mengalokasikan dana APBN/APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebesar + 5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah tersebut menyusut hingga tinggal + 2% dari total PDB setelah krisis terjadi.

Pemerintah sadar bahwa infrastruktur merupakan aset yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketua Bappenas memprediksi bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% untuk tahun 2010-2015, diperlukan Rp613,2 triliun (US$72,2 miliar) untuk membangun infrastruktur. Untuk keperluan tersebut, pemerintah diprediksi hanya mampu menyediakan dana sebesar US$40,8 miliar. Sedangkan sisanya, yakni sebesar US$31,4 miliar diharapkan akan dapat dipenuhi dari pihak swasta. Sementara itu, untuk membangun infrastruktur yang diprioritaskan untuk tahun 2010-2015, diperlukan dana sekitar Rp200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah diperkirakan hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar 20% atau sekitar Rp40 triliun. Namun demikian, pihak swasta juga sulit untuk diharapkan kesediaannya untuk membangun infrastruktur, karena beberapa hal antara lain: (1) besarnya dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dalam ukuran pihak swasta sebagai suatu entitas bisnis, (2) rendahnya return yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur pada umumnya, serta (3) ketidakjelasan dan sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan perubahan infrastruktur.

Keseriusan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur diaktualisasikan dalam bentuk penyelenggaraan Indonesian Infrastructure Summit yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 17-18 Januari 2010, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

• Menghasilkan road map pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan, mencakup infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika, ketenagalistrikan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi;

• Penguatan berbagai kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 42 tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

• Untuk infrastruktur yang menghasilkan commercial goods diarahkan untuk dibangun oleh pihak swasta;

• Pembentukan dana investasi infrastruktur (Indonesian Infrastructure Fund);

• Membentuk forum komunikasi antara pemerintah – swasta – masyarakat.

Sementara itu, industri perbankan Indonesia sudah dapat menjangkau daerah-daerah hingga ke pelosok pedesaan, utamanya oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta beberapa bank, baik milik BUMN maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa industri perbankan telah mampu menarik dana masyarakat hingga ke pelosok pedesaan.

Penelitian tentang potensi pasar obligasi negara yang dijual secara retail yang dilakukan Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan, dengan menggunakan data Susenas 2010 dan SKTIR 2010 sebagai sumber data, menunjukkan bahwa terdapat 6,4 juta keluarga mampu dengan total investasi sebesar Rp81,9 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 61,32% atau sekitar Rp50,2 triliun adalah tabungan dalam bentuk likuid. Apabila dari jumlah tersebut diasumsikan sekitar 20% diinvestasikan dalam bentuk obligasi, maka akan mampu menyerap obligasi sebesar Rp10,0 triliun per tahun.

Apabila mereka berpotensi sebagai calon pembeli obligasi negara dalam bentuk ritel, secara logika mereka juga berpotensi sebagai calon pembeli obligasi daerah, apabila obligasi daerah tersebut juga dijual dalam bentuk ritel. Bahkan, dengan semangat otonomi daerah yang sedang menjadi euforia saat ini, bukan tidak mungkin kalau obligasi daerah akan lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan minat masyarakat terhadap obligasi negara.

1.2 Permasalahan

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya keterbatasan anggaran, baik di pemerintah pusat maupun daerah, apakah penerbitan obligasi daerah merupakan alternatif yang baik sebagai sumber pembiayaan infrastruktur daerah?

2. Strategi-strategi apa yang perlu ditempuh pemerintah agar pembiayaan infrastruktur daerah melalui obligasi daerah dapat dilaksanakan dengan baik?

1.3 Tujuan

Sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut, penulisan paper ini diarahkan untuk:

1. Menganalisis kelayakan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan infrastruktur daerah,

2. Menganalisis strategi-strategi yang perlu ditempuh pemerintah dalam rangka penerbitan obligasi daerah

1.4 Metodologi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dari buku-buku, artikel, jurnal, serta homepage yang berkaitan dengan infrastruktur dan obligasi, terutama obligasi daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis SWOT. Statistik deskriptif digunakan untuk analisis komparasi dari berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah, untuk melihat sejauhmana kelayakan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah, dibandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya. Analisis SWOT digunakan untuk mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah, serta menentukan strategi-strategi yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam rangka penerbitan obligasi daerah.

II.Landasan Teori

2.1 Infrastruktur dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, pertamanan, gedung kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, yang memerlukan aset agar dapat beroperasi dalam rangka mencapai target laba yang telah ditetapkan, pemerintah memerlukan infrastruktur untuk menjalankan roda perekonomian, dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Infrastruktur diperlukan masyarakat dalam rangka menjalankan kegiatan bisnis. Kegiatan ekonomi masyarakat di suatu negara tidak akan berjalan optimal tanpa didukung infrastruktur yang memadai. Selain itu, keberadaan infrastruktur di suatu daerah juga dapat memancing kegiatan bisnis, terutama bisnis yang berkaitan dengan fasilitas atau keberadaan infrastruktur tersebut. Sebagai contoh, suatu kabupaten merencanakan pembangunan jalan untuk menembus daerah terpencil, di mana daerah tersebut memiliki potensi untuk dibangun perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini tentu menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di bidang perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut. Oleh karenanya, pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih mengetahui daerah-daerah mana yang potensial untuk dikembangkan, perlu mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan calon investor secara memadai, terutama untuk daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan.

Pada dasarnya, jenis infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur pusat dan infrastruktur daerah. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat, yang umumnya melayani masyarakat pada skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi, dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah, yang umumnya dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pihak lain di suatu daerah tertentu. Misalnya penyediaan air bersih untuk masyarakat di kabupaten tertentu, pembangunan sarana jalan untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerah tertentu, dan sebagainya.

Sementara itu, ditinjau dari sisi fungsinya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi (1) infrastruktur yang menghasilkan pendapatan atau return, dan (2) infrastruktur yang tidak menghasilkan return. Infrastruktur yang menghasilkan return pada umumnya adalah infrastruktur yang hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu. Atas fasilitas tersebut, masyarakat pengguna infrastruktur dapat dikenakan biaya. Sebagai contoh, infrastruktur untuk penyediaan air bersih, jalan tol, listrik, taman wisata, kawasan industri, dan sebagainya. Atas penggunaan infrastruktur tersebut, masyarakat pengguna dapat dikenakan biaya dengan tarif tertentu. Sementara itu, infrastruktur yang tidak menghasilkan return adalah infrastruktur yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat secara umum, dimana pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya, misalnya jalan raya, jembatan, saluran air, dan sebagainya. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini tanpa dipungut biaya sama sekali.

2.2 Sumber-Sumber Pembiayaan Infrastruktur

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya APBN dan APBD merupakan sumber pembiayaan utama untuk pembangunan infrastruktur. Namun mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah, APBN dan APBD sulit diharapkan untuk dapat menyediakan dana sebagai sumber pembiayaan seluruh infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur perlu dilaksanakan dalam rangka peningkatan perekonomian ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN dan APBD, yaitu dengan mencari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, atau menggandeng pihak swasta untuk membangun infrastruktur. Pinjaman pada dasarnya dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga nonperbankan, atau masyarakat. Pinjaman dari lembaga perbankan atau lembaga nonbank biasanya berbentuk kredit investasi. Pinjaman dari masyarakat biasanya berbentuk Obligasi. Sementara itu, pihak swasta dapat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur melalui (1) development sharing atau (2) built, operate, and transfer (BOT).

2.3 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan Otorita Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan atau dijamin oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, obligasi tidak harus diterbitkan oleh pemerintah daerah, tetapi dapat juga diterbitkan oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), atau Kantor-kantor Dinas yang ada di daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pariwisata, dan sebagainya. Berdasarkan sifat atau perilakunya serta tujuan penggunaan dana yang dihasilkan, obligasi daerah dapat dibedakan menjadi general obligation bond, special revenue bond, limited tax bond, incremental tax bond, double berrel tax bond, special assessment bond, dan private activity bond. Pemerintah daerah dapat menerbitkan salah satu atau kombinasi dari beberapa jenis obligasi tersebut.

2.4 Penerbitan Obligasi Daerah

Pemerintah daerah dapat membangun sendiri infrastruktur yang diinginkan dengan dukungan dana yang diperoleh dari penjualan obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah merupakan alternatif pembiayaan infrastruktur yang mampu menyediakan dana dalam jumlah yang besar, dengan biaya perolehan dana yang relatif rendah. Namun demikian, agar obligasi daerah menjadi menarik bagi investor, perlu diberi imbalan bunga yang tinggi, biasanya di atas bunga perbankan. Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan dari obligasi daerah tidak terpengaruh fluktuasi kurs, karena pembiayaan dan pembayaran bunga dalam bentuk rupiah. Investor yang membeli obligasi tidak ikut dalam pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur ditangani oleh pemerintah daerah sendiri, sehingga kemungkinan kerugian yang diakibatkan adanya perubahan kebijakan pemerintah dapat diperkecil. Investasi dalam bentuk obligasi daerah menarik bagi investor karena tingkat bunga yang relatif tinggi dan keamanan yang lebih terjamin.

2.5. Dasar Hukum Penerbitan Obligasi Daerah

UU No. 25 tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa untuk membiayai pengeluaran, pemerintah daerah memperoleh penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah. Sementara itu, pada Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 disebutkan bahwa pinjaman daerah dapat bersumber dari masyarakat. Pinjaman daerah dapat berjangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai prasarana yang merupakan aset dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Peminjaman daerah dapat dilakukan melalui mekanisme perbankan atau pasar modal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aspek legal, obligasi daerah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai infrastruktur atau aset yang berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dibangun dapat menghasilkan return untuk membayar kupon dan melunasi pinjaman. Penerbitan obligasi daerah dilakukan melalui mekanisme pasar modal.

III.Analisis dan Pembahasan

3.1 Analisis Perbandingan Sumber Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Pada landasan teori telah disebutkan bahwa selain dibiayai dari APBD, pembangunan infrastruktur daerah dapat dibiayai dari beberapa sumber lain seperti pinjaman dari perbankan, development sharing, BOT, dan pinjaman dalam bentuk obligasi daerah. Berdasarkan karakteristik dari sumber-sumber pembiayaan tersebut, dapat dibuat analisis perbandingan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Matrik Perbandingan Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur

Berdasarkan Sumber Pembiayaan Variabel

Kredit Investasi

Development

Sharing

BOT

Obligasi

Daerah

Kemampuan menyediakan dana

Sedang

Sedang

Sedang

Tinggi

Biaya untuk memperoleh dana

Sedang

Rendah

Rendah

Rendah

Tingkat bunga

Tinggi

Rendah

Rendah

Tinggi

Risiko terhadap perubahan kurs

Tinggi

Rendah

Rendah

Rendah

Risiko terhadap perubahan kebijakan Pemerintah

Tinggi

Sedang

Sedang

Rendah

Perbankan dapat menyediakan dana yang cukup memadai untuk pembangunan infrastruktur, namun mengingat waktu pengembalian yang panjang menyebabkan minat perbankan untuk membiayai infrastruktur menjadi rendah. Development sharing dan BOT melibatkan pihak swasta yang diharapkan tertarik untuk berinvestasi infrastruktur daerah. Namun sayangnya tidak banyak pihak swasta yang memiliki cukup dana dan berkeinginan untuk membangun infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan obligasi mampu menyediakan dana dalam jumlah besar, karena melibatkan banyak pihak. Pembiayaan ini memiliki risiko terhadap perubahan kurs rendah, karena tingkat bunga dapat di tetapkan pada saat penerbitan obligasi. Kebijakan pemerintah tidak mudah mempengaruhi pola pembiayaan dengan obligasi, karena sudah diatur dalam kontrak. Apabila likuiditas obligasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tingkat bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bunga deposito, minat pemilik dana untuk memiliki obligasi akan semakin besar, sehingga obligasi merupakan alternatif yang baik sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.

3.2 Analisis Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Analisis selanjutnya difokuskan pada alternatif pembiayaan infrastruktur daerah melalui penerbitan obligasi daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat lebih dalam tentang apa kelebihan, kelemahan, peluang serta ancaman dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, serta strategi apa yang perlu diterapkan agar penerbitan obligasi daerah dalam rangka pembiayaan infrastruktur daerah dapat berjalan dengan baik.

1. Strength

Semangat membangun daerah merupakan kekuatan utama dari dalam penerbitan obligasi daerah. Terlebih lagi bila hasil penjualan obligasi akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Kekuatan kedua, masyarakat masih berpotensi untuk membeli obligasi daerah, terlihat dari proporsi dana yang mengendap di bank di mana sebagian besar merupakan dana milik perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini memiliki potensi sebagai calon pembeli obligasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tim peneliti obligasi retail Bapekki tahun 2010 menghasilkan simpulan bahwa beberapa kelompok masyarakat berpotensi sebagai calon pembeli obligasi, antara lain kelompok manajer senior, kelompok professional, serta kelompok wirausaha. Kekuatan berikutnya adalah jaringan kantor-kantor perbankan yang tersebar di daerah-daerah, potensial sebagai outlet untuk melayani masyarakat yang ingin menjual atau membeli obligasi daerah.

2. Weakness

Pengalaman default obligasi Negara pada masa pemerintahan Presiden Sukarno memberikan citra negatif atas obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Sebagian masyarakat masih mengkhawatirkan pengalaman tersebut akan berulang kembali. Demikian juga dengan pengalaman default pada obligasi korporasi, yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seakan melengkapi pengalaman negatif masyarakat dalam berinvestasi dalam bentuk obligasi. Masa jabatan kepala daerah serta DPRD yang dibatasi lima tahun untuk satu masa jabatan dikhawatirkan akan menimbulkan praktek-praktek moral hazard. Para pejabat daerah dan anggota DPRD dikawatirkan akan berlomba-lomba untuk menerbitkan obligasi dalam masa jabatan mereka, dan membebani pejabat daerah generasi berikutnya dengan pembayaran kupon dan pelunasan obligasi. Kelemahan lain adalah tingginya nilai nominal obligasi yang ada saat ini, sehingga tidak terjangkau masyarakat pada umumnya.

3. Opportunity

Obligasi daerah berpeluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang dibiayai dengan obligasi daerah diharapkan mampu memicu masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, yang mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Bunga obligasi dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, yang berarti kegiatan ekonomi daerah akan bertambah. Di sisi lain, Undang-undang keuangan negara juga telah memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pinjaman, antara lain dalam bentuk obligasi daerah.

4. Threat

Penerbitan obligasi daerah akan meningkatkan volume utang pemerintah, yang dapat menjadi pemicu meningkatnya country risk. Penerbitan obligasi daerah juga dapat menimbulkan moral hazard bagi pejabat daerah. Menerbitkan obligasi berarti memberikan beban utang kepada generasi berikutnya. Penerbitan obligasi daerah dapat mempertajam kesenjangan antar daerah. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh daerah yang potensi ekonominya maju akan lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan obligasi daerah yang diterbitkan oleh daerah yang kurang maju. Dikhawatirkan, daerah maju akan semakin maju, sementara daerah miskin akan semakin tertinggal.

Analisis SWOT penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan Infrastruktur Daerah

STRENGTH

WEAKNESS

• Semangat membangun daerah

• Masyarakat memiliki potensi untuk membeli obligasi daerah

• Jaringan perbankan telah menjangkau daerah-daerah, berpotensi sebagai outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah

• Pengalaman default obligasi negara

• Pengalaman default obligasi korporasi

• Masa jabatan kepala daerah dan DPRD hanya 5 tahun

• Nilai nominal obligasi yang beredar saat ini terlalu tinggi untuk dapat dijangkau oleh masyarakat

OPPORTUNITY

THREAT

• Undang-undang Keuangan Negara memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pinjaman, antara lain dalam bentuk obligasi daerah

• Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan penerbitan obligasi daerah berpeluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah

• Bunga obligasi dinikmati oleh masyarakat (pembeli obligasi) setempat, sehingga dapat meningkatkan perputaran perekonomian daerah

• Penerbitan obligasi daerah akan meningkatkan volume utang pemerintah, yang dapat mengakibatkan meningkatnya country risk

• Penerbitan obligasi daerah dapat menimbulkan moral hazard bagi pejabat daerah, dengan cara menikmati hasil pinjaman dan memberikan beban utang kepada generasi berikutnya

• Penerbitan obligasi daerah dapat mempertajam kesenjangan antar daerah

3.3 Strategi Kebijakan

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka strategi yang seyogyanya ditempuh dalam rangka penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah adalah sebagai berikut:

  1. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menangkap Peluang

• Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah untuk membangun infrastruktur daerah, melalui penerbitan obligasi daerah.

  1. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Untuk Mengeliminasi Ancaman

• Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah untuk meringankan beban APBD dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah

• Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka meminimize kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah

  1. Strategi Memperbaiki Kelemahan Untuk Menangkap Peluang

• Perlu segera dibuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah

• Perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah

• Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil

  1. Strategi Memperbaiki Kelemahan Untuk Mengeliminasi Ancaman

• Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya moral hazard, obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD. Pemerintah Daerah lebih tepat berfungsi sebagai badan pengawas, sedangkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur atau aset daerah dilakukan oleh Badan Otorita Daerah atau BUMD

• Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD

IV. Penutup

4.1 Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat di ambil dari analisis di atas adalah sebagai berikut:

1. Obligasi daerah merupakan alternatif sumber dana yang baik bagi pembangunan infrastruktur, dibandingkan pendanaan yang lain. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatf pendanaan infrastruktur, antara lain:

a) Mampu menarik minat pemilik dana untuk berinvestasi,

b) Mampu menyediakan dana dalam jumlah besar,

c) Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs ,

d) Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kebijakan pemerintah.

2. Beberapa strategi dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah:

a) Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah untuk membangun infrastruktur daerah, melalui penerbitan obligasi daerah

b) Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek dalam rangka meminimize kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah

c) Perlu segera dibuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah

d) Perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah

e) Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil

f) Obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD

g) Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah memanfaatkan obligasi daerah sebagai pembiayaan infrastruktur daerah.

2. Agar pemerintah melakukan pengkajian yang lebih mendalam dalam rangka:

a. Mempersiapkan regulasi dan prosedur penerbitan obligasi daerah,

b. Mempersiapkan saluran distribusi atau outlet yang akan digunakan untuk melayani transaksi jual beli obligasi daerah,

c. Membuat kriteria tentang proyek-proyek yang layak didanai dengan penerbitan obligasi daerah,

d. Membuat kriteria tentang daerah yang layak menerbitkan obligasi daerah,

e. Membuat mekanisme pengawasan penerbitan obligasi daerah.


Daftar Pustaka

Adhitya Wardhono, “Peran Municipal Bond dalam Pembangunan Daerah”, http://www.uni-marburg.de.

Anwar, Jusuf, “Public Private Partnership for Infrastructure: Bridging the Finance”, Essay of Indonesian Infrastructure Summit di Jakarta, Januari 2010.

Koesno, “Obligasi Daerah, Potensi Penghimpunan Dana Bagi Pembangunan Daerah dan Alternatif Investasi I Pasar Modal”, Jurnal Ekonomi, Jakarta, 2010.

Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

Sidahuruk, Hotman, “Construction Bond Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Infrastruktur”, Jurnal Ekonomi Jakarta, 2010.

Susantono, Bambang, “Pertemuan Puncak tentang Infrastruktur”, Kompas, 28 Desember 2010.

Syahrial, Loetan, “Mau dibawa ke mana Infrastruktur Indonesia?”, Suara Pembaruan Daily, 11 Agustus 2010.

Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

—, “Indonesia Membutuhkan Dana Rp613,2 Triliun untuk Benahi Infrastruktur”, Pikiran Rakyat, 20 Maret 2010.