E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA DEMOKRATISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMERINTAH LOKAL

E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA DEMOKRATISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMERINTAH LOKAL[*]

Oleh :

Chasidin, S.Sos[1]

Dr. Ali Rokhman, M.Si.[2]

Abstrak

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi tren global dalam administrasi publik. Tawaran interaktif dan inisiatif dari sektor swasta serta tuntutan warga negara yang menempatkan pemerintah di seluruh penjuru dunia di bawah tekanan untuk merubah dan berinovasi agar birokrasi mereka berhubungan dengan warga negara. Perkembangan e-commerce telah mendorong masyarakat untuk menuntut layanan yang lebih baik.

Awalnya, e-government mengaggap bahwa penggunaan internet hanya sebatas untuk menyampaikan informasi pemerintah dan pelayanan kepada warga negara. Namun, saat ini, penggunaan TIK dan terutama internet dipandang sebagai “alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik”. Ini mengungkapkan evolusi dari ekspektasi e-government dalam program reformasi sektor publik. TIK dapat membantu pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pada lembaga publik dengan meningkatkan transparansi, efisiensi biaya, efektivitas, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, meningkatkan informasi pemerintah kepada masyarakat dapat membantu persepsi publik yang bias dan mempengaruhi ekspektasi kepercayaan dengan mempersempit kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah.

Potensi keuntungan e-government telah menyebabkan adopsi teknologi berbasis web sebagai unsur penting dalam program modernisasi demokrasi. Namun, saat ini, sebagian besar inisiatif e-government masih melihat orang-orang dari perspektif pasif. Meskipun pembangunan dan pengelolaan website adalah salah satu inti dari reformasi administrasi publik, tetapi efektivitas situs web publik belum diketahui. Mengingat investasi yang besar dalam waktu dan sumber daya lainnya pada TIK pemerintahan khususnya penggunaan website, adalah penting untuk mulai mengevaluasi situs pemerintah dalam hal kualitas dan efektivitas. Namun, hingga saat ini, tidak ada tolok ukur yang komprehensif tentang kemajuan dari lembaga publik dalam hal ini. Tulisan ini dimaksudkan untuk menilai sampai sejauh mana e-government memungkinkan demokrasi, akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintah lokal. Hal ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pemerintah daerah yang melaksanakan inisiatif TIK untuk membawa masyarakat lebih dekat dengan pemerintah.

Keyword : e-government, demokrasi, akuntabilitas, pemerintah lokal

PENDAHULUAN

Adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi tren global dalam administrasi publik. Tawaran inisiatif interaktif dari sektor swasta dan tuntutan warga negara yang menempatkan pemerintahan di seluruh dunia di bawah tekanan untuk berubah dan berinovasi cara di mana mereka berhubungan dengan birokrasi warga. Evolusi dan perkembangan dramatis e-commerce diproyeksikan dalam waktu dekat telah mendorong warga untuk menuntut penyesuaian pelayanan. Di sektor swasta, survei menunjukkan bahwa pelanggan mencapai tingkat kepuasan yang tinggi dari e-commerce (American Society for Quality, 2008), sehingga warga negara – yang mana sebagai pengguna e-commerce – mulai menuntut tingkat respon dan layanan yang sama dari pemerintah mereka seperti halnya yang telah dipraktekan di sektor swasta.

Awalnya, e-government dianggap sebatas penggunaan internet untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada warga. Namun, pada saat ini, penggunaan TIK, dan khususnya internet, dipandang sebagai alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Ini mengungkapkan evolusi e-government dalam program reformasi sektor publik. Dalam pendekatan pertama, e-government dianggap sebagai alat untuk penyebaran informasi dan pengiriman layanan online sementara, dalam terakhir, e-government didefinisikan sebagai kapasitas untuk mentransformasikan administrasi publik melalui penggunaan TIK. Saat ini, akademisi dan lembaga mempertimbangkan e-government sebagai alat yang ampuh untuk membawa pemerintah lebih dekat dengan warga melalui pembentukan kembali hubungan antara warga dan pemerintah dalam hal keterbukaan, keterlibatan warga negara dalam urusan publik, aksesibilitas pelayanan publik, interaktivitas dan akuntabilitas.

E-government mewarisi kebijakan reformasi administrasi didorong oleh doktrin New Public Management (NPM). Pada saat ini, pemahaman masyarakat bahwa ‘customer democracy approach’ telah melebarkan jarak antara pemerintah dan warga negara dan telah terjadi penurunan kepercayaan publik kepada pemerintahan[3] (Welch et al., 2005). Saat ini, pemerintah di seluruh dunia mengakui TIK sebagai alat yang kuat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan sebagai cara meningkatkan kepercayaan masayarakat kepada pemerintah dan menempatkan masyarakat dalam era informasi. TIK dapat membantu pemerintah untuk memulihkan kepercayaan lembaga publik dengan cara meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi politik (Moon, 2003). Derajat kedekatan informasi antara warga negara dan pemerintah mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Adanya jarak dan kesenjangan informasi yang dirasakan masyarakat terhadap pemerintah tampaknya menjadi salah satu elemen utama yang telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karena itu, meningkatkan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dapat membantu memperbaiki persepsi publik yang bias dan mempengaruhi ekspektasi kepercayaan dengan mempersempit kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah (Welch et al., 2005).

Beberapa pakar administrasi melihat TIK sebagai cara untuk meningkatkan kontrol dan transparansi dan untuk menghubungkan orang, organisasi, kelompok, informasi dan pengetahuan. Jadi, saat ini diharapkan bahwa TIK akan memberikan kontribusi untuk keterbukaan, transparency[4] dan accountability[5] administrasi publik dan, karenanya, meningkatkan derajat kepentingan dan keterlibatan warga negara dalam politik dan demikrasi, membawa mereka lebih dekat dengan Pemerintah Lokal. Dialog ini dapat dilihat sebagai elemen penting untuk mengatasi silang pendapat dan peran pasif ‘pelanggan / klien’ warga negara seperti dalam reformasi NPM model Anglo-Saxon di tahun 90an. Potensi keuntungan E-government telah menyebabkan adopsi teknologi webbased sebagai elemen penting dari program modernisasi demokrasi secara umum. Karakter non-hirarkis internet membebaskan warga untuk mencari informasi berdasarkan kenyamanan mereka sendiri, tidak hanya ketika “jam buka kantor pemerintah” (West, 2004). Demikian pula, interaksi dua arah telah dianggap cara meningkatkan pelayanan dan responsif kepada warga, menghasilkan kepercayaan yang lebih besar dalam pemerintahan dan membuat pemerintahan berfungsi lebih baik daripada sekarang ini. Namun, saat ini, sebagian besar inisiatif e-government masih melihat warga negara dari perspektif “pasif” (Pina et al, 2007 dan Torres dkk, 2006). Tantangan untuk pemerintahan lokal di semua negara adalah untuk mengubah diri dalam rangka untuk melibatkan warga dalam kegiatan demokrasi. Dalam konteks ini, pertanyaan sentral adalah apakah sebenarnya e-government dapat mengarahkan pemerintahan lokal lebih akuntabel, transparan, interaktif, dan demokratis?

Meskipun pembangunan dan pengelolaan website adalah inti modern reformasi administrasi publik, tetapi hanya sedikit pemerintahan lokal yang mengetahui tentang efektivitas situs publik. Mengingat investasi yang besar dalam waktu dan sumber daya lainnya pada inisiatif pemerintahan lokal secara online, hal yang tidak kalah penting adalah untuk mulai mengevaluasi inisiatif situs pemerintahan lokal dalam hal kualitas dan efektivitasnya (Huang dan Chao, 2001). Namun, sampai saat ini, tidak ada tolok ukur yang komprehensif dari kemajuan lembaga publik dalam hal ini. Makalah ini berusaha untuk menilai sampai sejauh mana e-government memungkinkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pemerintah daerah melaksanakan inisiatif TIK untuk membawa warga lebih dekat dengan pemerintah. Untuk melakukannya, situs-situs pemerintah daerah akan dianalisis.

TINJAUAN LITERATUR

E-government telah menjadi bidang studi empiris yang berkembang pesat. Referensi di bawah ini memberikan pandangan keseluruhan dari metodologi yang diterapkan dalam pengukuran website pemerintah – yang telah diperhitungkan dalam desain metodologi penelitian ini – dan temuan utama yang diperoleh dalam studi sebelumnya, terutama di tingkat lokal. Tampaknya ada konsensus antar lembaga, perusahaan konsultan dan akademisi tentang bagaimana mengukur tahap-tahap yang berbeda dari implementasi e-government. Australian National Audit Office (2001), Balutis (2001), British National Audit Office (2002), PBB (2003), West (2004) mengidentifikasi model-model e-government pembangunan dengan tiga sampai lima tahap yang membedakan organisasi pemerintah yang menuju transformasi. Tiga tahap pertama adalah: (1) tahap billboard (2) pengiriman layanan parsial atau berinteraksi dan (3) tahap bertransaksi atau portal, dengan layanan penuh eksekusi dan terintegrasi dengan semua unsur pelayanan. Tahapan-tahapan hanyalah perluasan dari struktur pemerintahan tradisional, dengan potensi keuntungan dalam kecepatan dan aksesibilitas seperti pola transfer e-commerce website untuk pemerintah. Tahap 4 memperkenalkan tingkat yang lebih canggih G2G (Government to Government)-pemerintah untuk pemerintah – dan G2C (Government to Citizen) – pemerintah untuk warga negara – interkoneksi. Tahap ini adalah sebuah tonggak dalam reformasi e-government dan langkah pertama menuju gaya pemerintahan baru, dengan integrasi penuh e-services melintasi batas-batas administratif. Sebuah arsitektur baru manajemen dalam pemberian layanan dan gaya pemerintahan baru polisentris berpusat pada warga, bukan pada kebutuhan pemerintah. Hal ini membutuhkan perubahan sikap dan kerja sama antara tingkat pemerintahan, namun jarang ditemukan, yang bisa memotong pita merah tradisional dan meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan. Tahap 5, tahap demokrasi interaktif, berarti transisi dari e-government menuju e-governance.

Tahap-tahap e-government yang disebutkan di atas digunakan untuk mengukur tingkat pengembangan e-services, sedangkan langkah-langkah berbeda digunakan untuk menilai transparansi, interaktivitas, kegunaan, kematangan web dan akuntabilitas keuangan, serta untuk menilai perkembangan e-governance itu sendiri.

Menurut Ho (2002), di bawah paradigma e-government, seorang manajer publik menekankan kekhawatiran pergeseran, seperti efisiensi biaya, berfokus pada kontrol dan kepuasan pengguna, dan fleksibilitas dalam penyediaan layanan. Untuk ini penulis melihat, jika pemerintahan daerah masih mempertahankan paradigma birokrasi tradisional maka organisasi situsnya cenderung berorientasi administratif dan tidak mencerminkan substansial dengan memikirkan kembali proses birokrasi. Daerah yang telah bergeser dari paradigma birokrasi dengan paradigma e-government cenderung menggunakan dua pendekatan umum. Yang pertama adalah pendekatan ‘berorientasi informasi’, yang menerapkan konsep ‘one-stop shopping services‘ dan yang kedua adalah pendekatan ‘berorientasi pengguna’, yang konsepnya berjalan satu langkah lebih jauh dengan mengelompokkan informasi dan layanan di web sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok pengguna yang berbeda.

Moon (2002) membandingkan program dan hasil dari e-government di kota AS. Temuan utama menunjukkan bahwa, meskipun e-government telah diadopsi oleh hampir semua pemerintah kota, situs tetap pada tahap awal, jauh dari pencapaian hasil yang diharapkan. Chadwick dan May (2003) menemukan bahwa situs pemerintah di Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa yang umumnya non-interaktif dan non-deliberatif dan menyimpulkan bahwa e-government tidak mungkin untuk membentuk kembali pemerintahan. Demikian pula, Wong dan Welch (2004) menemukan bahwa sering hanya memperburuk sifat yang ada dan atribut birokrasi publik. Akuntabilitas e-government lebih berkaitan dengan gaya birokrasi daripada perkembangan teknologi. Menurut Margolis dan Resnick (2000), Internet cenderung mencerminkan dan memperkuat pola politik.

West (2004) mempelajari e-government dan sikap warga dengan menganalisis penggunaan e-government dan eksposur manajer untuk e-government dan menemukan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam keyakinan efektifitas pemerintah melalui mereka (warga negara) yang mengunjungi situs/website pemerintah. Studi ini menunjukkan bahwa, dalam beberapa hal, e-government memiliki potensi untuk mengubah pelayanan serta sikap warga. Juga terkait dengan efek e-government pada sikap warga, Welch dkk. (2005) menemukan bukti bahwa kepuasan meningkat dengan e-government, transparansi dan akuntabilitas menyebabkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Tolbert dan Mossberger (2006) juga menemukan bukti bahwa menggunakan e-government meningkatkan citizen’s perceptions tentang pemerintah, khasiat aksesibilitas transparansi, dan responsif, meskipun pada tingkat yang berbeda tergantung pada tingkat pemerintah. Dataset yang digunakan oleh penulis menunjukkan bahwa hanya di tingkat lokal e-government tidak meningkatkan kepercayaan warga dalam pemerintahan melalui peningkatan interaksi antara warga dan pemerintah setempat.

Moon (2005) melakukan analisis longitudinal di Amerika Serikat mengenai adopsi e-government dari pemerintah daerah, kecanggihan situs, persepsi warga negara dari dampak e-government, dan hambatan untuk adopsi dan kecanggihan e-government. Mereka juga mempelajari korelasi adopsi e-government dengan faktor kelembagaan. Mereka menyimpulkan bahwa, meskipun adopsi TIK maju dengan cepat, pergerakan menuju terintegrasi dan transaksi e-government dan efeknya jauh lebih lambat. Torres dkk. (2005a) mempelajari situs-situs pemerintah daerah di Uni Eropa dengan lebih dari 500.000 penduduk. Mereka menemukan bahwa, di hampir semua kota yang diteliti, e-government mereproduksi gaya pemerintah setiap negara Uni Eropa dan bahwa transisi ke pendekatan yang berorientasi pengguna e-government tampaknya mengikuti proses pembangunan, dengan kecepatan yang berbeda di seluruh negara. Torres (2005) telah mengevaluasi sejauh mana situs web pemerintah daerah mendukung partisipasi yang lebih tinggi dalam proses demokrasi di 100 kota besar AS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situs web pemerintah daerah meningkatkan akses warga terhadap informasi tentang pemerintah kota dan memfasilitasi kontak dengan wakil-wakil terpilih melalui email. Namun, situs web sangat sedikit yang difasilitasi forum dialog atau konsultasi publik online.

Seperti dapat dilihat dalam tinjauan literatur di atas, lembaga dan akademisi telah mencoba untuk mengevaluasi kinerja dan karakteristik e-government dalam rangka untuk memberikan profil praktek terbaik dan mengukur efektivitas e-government untuk mengubah hubungan antara warga dan pemerintah. Mereka telah menguraikan berbagai jenis tolok ukur untuk pengukuran dan pemantauan perkembangan e-government. Semua dari mereka berbagi dengan mengidentifikasi ukuran objektif untuk menilai kemajuan dalam urusan transparansi pemerintah, akuntabilitas dan keterlibatan warga di kota.

METODOLOGI

Metodologi dalam studi e-government bisa melalui mengukur jumlah layanan online yang diberikan dan item informasi yang masuk dalam website (Schedler dan Schmidt, 2004). Beberapa penelitian berusaha untuk mengukur isu-isu konseptual seperti peningkatan informasi, transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Dalam rangka untuk menilai sampai sejauh mana e-government memungkinkan demokrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah, kami telah menganalisis item-item informasi pada situs web pemerintah daerah dan pemerintahan kota. Selain itu kami juga mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan akuntabilitas keuangan dipublikasikan melalui Internet. Ini merupakan kawasan tradisional yang diabaikan pada kebanyakan e-government dan penelitian ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas dan transparansi. Item yang lainnya diklasifikasikan dalam empat dimensi: transparansi, interaktivitas, kegunaan dan kematangan web.

Akuntabilitas keuangan, dalam arti luas, bertujuan menjaga informasi warga tentang kebijakan kota atau daerah, keterjangkauan pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas tindakan publik dan usaha jasa dan prestasi dan nilai audit. Rakyat tidak akan mampu menahan pemerintah mereka bertanggung jawab jika mereka tidak tahu apa yang pemerintah lakukan dengan uang mereka. Pengungkapan informasi tentang posisi keuangan pemerintah dan kinerja yang diperlukan dalam rangka untuk menentukan keberlanjutan pelayanan.

Transparansi di website mengacu pada sejauh mana organisasi membuat informasi tentang karya internal, proses pengambilan keputusan dan prosedur yang tersedia. Jadi, itu berkaitan dengan penggunaan Internet untuk membawa agenda politik pemerintah lebih dekat dengan warga dan untuk pelaksanaan kebijakan yang bebas bias untuk penyebaran informasi. Menurut Koppell (dalam Moon, 2003), transparansi adalah alat penting dan juga tujuan itu sendiri. Transparansi adalah nilai harfiah dari akuntabilitas: sebuah birokrasi yang akuntabel dan atau organisasi harus menjelaskan tindakan mereka atas keuangan organisasi tersebut. Sebagai permulaan menurut Gant (dalam Tolbert, 2006), website pemerintah harus menggunakan beberapa fitur transparansi akuntabilitas untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Interaktivitas adalah ukuran tingkat umpan balik dan pengembangan e-services yang interaktif. Hal ini juga bertujuan untuk menerapkan TIK sebagai sarana untuk memperbaiki komunikasi dengan warga dan partisipasi dalam proses politik, sehingga memudahkan bagi warga untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui saluran elektronik (e-mail, forum, blog). Kegunaan mengacu pada kemudahan dengan mana pengguna dapat mengakses informasi dan menavigasi Web portal.

ANALISIS HASIL

Analisis website pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebagian pemerintah daerah dianalisis terlibat dalam inisiatif e-government, meskipun dengan tingkat yang berbeda pembangunan. Saat ini, masalah ini tidak lagi apakah pemerintah sedang online, tapi dalam bentuk apa dan dengan apa konsekuensi.

Akuntabilitas keuangan adalah salah satu komponen yang paling penting dari akuntabilitas publik. Meskipun kontribusi Internet untuk penyebaran informasi keuangan jelas, hasil menunjukkan bahwa perbaikan lebih lanjut dalam pertanggungjawaban keuangan masih diperlukan (lihat Tabel 1). Pernyataan pelaksanaan anggaran diungkapkan oleh kurang dari 20% dari website, meskipun semua kota secara hukum wajib untuk menguraikan informasi ini untuk tujuan akuntabilitas. Laporan keuangan lainnya (neraca dan laporan laba rugi) memiliki tingkat yang sama penyebaran melalui Internet. Demikian juga, sebagian besar item yang terkait dengan kinerja keuangan, sosial dan lingkungan dari pemerintah daerah – seperti rasio keuangan, laporan tanggung jawab daerah dan laporan manajemen – juga mendapatkan persentase di bawah 20%. Seperti dapat dilihat, Pemerintahan Daerah memberikan sangat sedikit informasi tentang usaha layanan dan tentang kinerja keuangan di situs web mereka. Sebaliknya, statistik tentang daerah, unsur yang sangat sensitif dengan politik – karena politisi dapat memilih apa yang diungkapkan statistik – adalah item dengan skor terbaik daripada item yang lain. Pengungkapan online dari laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan di setiap negara berkembang di sebagian besar daerah, sehingga seharusnya melalui e-government ini pemerintah daerah lebih bisa transparan dalam laporan keuangan daerahnya.

Table 1

Akuntabilitas Keuangan Daerah dalam Website daerah

Ekonomi & Informasi Keuangan

%

Kinerja, Informasi Lingkungan Sosial

%

Laporan Keuangan

10,13

Statistik

56,13

Laporan audit

6,13

Indikator Aktivitas

27,43

Lapporan Keuangan dan Neraca

Efisiensi / produktivitas / indikator kinerja

27,43

Neraca keuangan

11,46

Indikator efektivitas kinerja

27,43

Informasi non-keuangan tetap

14,13

indikator kinerja ekonomi

39,42

Informasi tentang aktiva tetap keuangan

15,61

Indikator kinerja lingkungan

28,74

Kewajiban jangka panjang

11,46

Rasio keuangan yang tersedia

9,73

Variasi dalam pinjaman publik

19,46

Laporan manajemen / analisis

12,72

Financial Statements – Income Statement

Laporan Tanggung jawab Daerah

5,96

Income statement

26,13

Karakteristik Kualitatif

Alokasi setiap Periode

12,79

Understandability

Laporan Keuangan Lainnya

Glosarium

18,67

Catatan atas laporan keuangan

19,46

Rasio tambahan. grafis atau gambar cadangan

17,33

Pernyataan arus kas

12,79

Komentar tentang informasi keuangan

19,99

Informasi Anggaran

Ketepatan waktu

Anggaran Tahun Saat Ini

52,79

Laporan interim

10,97

Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi

30,79

Relevansi

Klasifikasi belanja menurut kelas objek

24,79

Laporan teknis

4,61

Pernyataan eksekusi anggaran

23,46

Periode Informasi

-6,06

Anggaran hasil

1,87

Komparabilitas

Anggaran modifikasi

0,79

Informasi Keuangan tahunan untuk minimal 3 tahun

8,58

Pernyataan Hutang

10,13

Bagian Informasi Keuangan

Bagian informasi keuangan di salah satu klik

0

Informasi keuangan dalam bahasa lain

0

Indeks untuk semua laporan keuangan dan anggaran

12,53

Kemudahan pengelolaan informasi (xls format)

-3,85

Hyperlink di dalam laporan tahunan

0,51

Alamat e-mail Khusus

28,5

Table 2

Transparansi, Interaktivitas, Kegunaan dan Kematangan Situs

Transparansi

%

interaktivitas

%

updated terakhir

30,67

E-mail link ke webmaster

35,63

Alamat Situs dan Kantor

66,97

E-mail link ke pejabat

18,97

nomor telepon Kantor

34,67

E-mail link ke bagian lain

67,63

Email yang bertanggung jawab untuk website

46,67

Saran / Komentar kotak

48,97

Email yang bertanggung jawab untuk konten

22,67

buku tamu

63,37

Detail untuk pejabat senior

30,67

Forum

26,67

Pernyataan misi / kegiatan

22,67

Newsletter / alert

16,97

Bagan Organisasi

37,33

Link ke situs terkait masalah

42,3

Alamat untuk non gov. lembaga

61,63

Link ke situs pemerintah

66,3

Indeks untuk laporan, publikasi, hukum.,dll

58,97

formulir

48,3

Publikasi gratis

56,84

online form

32,96

Indeks gambar

49,16

Permintaan atau publikasi

26,67

Kebijakan privasi

14,3

Pendaftaran online

29,33

Kebijakan keamanan

10,67

Pembayaran online tagihan listrik, pajak, denda.

24,3

Link ke proses lainnya

29,33

Membuat janji dengan para pejabat, staf, dll

5,7

Usability

%

Kematangan Situs

%

Terjemahan Bahasa lain

10,3

Tidak ada link yang rusak

43,33

Sitemap

42,3

Audio / video file

12

A-Z index

16,97

Peristiwa dalam setiap kegiatan

17,33

FAQ

36,97

Siaran langsung pidato / peristiwa

10,67

Mesin pencari

74,3

Konsultasi Masyarakat

16

Versi Teks saja

12,97

Audio akses untuk tunanetra

0

Kesesuaian dengan standar aksesibilitas WAI

0,66

Halaman utama

24,66

Pemerintah daerah sudah menawarkan warga berbagai layanan melalui Internet. Namun, website-website pemerintahan daerah tampak berada pada tahap billboard (satu arah), proporsi relatif kecil yang telah pindah ke tahap berinteraksi (komunikasi dua arah), dan hanya sedikit yang memasuki tahap bertransaksi (transaksi sepenuhnya eksekusi). Jadi, website hanya sebatas menjadi alat penyebaran informasi saja (lihat Tabel 2), karena Internet telah terbukti menjadi cara yang murah dan efektif untuk melakukan itu. Sebaliknya, interaktivitas yang bisa mempromosikan partisipasi demokratis dengan mendorong dialog warga, memungkinkan warga untuk berinteraksi secara langsung dengan pemerintah dan meminta informasi dari pejabat ternyata berada di tingkat yang sangat rendah pada tahap implementasinya. Hasil yang sama dapat ditemukan dalam item yang mampu meningkatkan aksesibilitas ke website dan untuk membawa tentang inklusi sosial, seperti versi teks saja, akses audio untuk tunanetra dan sesuai dengan standar-standar aksesibilitas internasional. Kematangan situs juga persentase rendah dengan nilai dibawah 50%.

Meskipun penerapan TIK, yang dapat dianggap sebagai alat untuk mereformasi sektor publik, tetapi hal ini tidak dapat dipisahkan dari gaya kepemimpinan masing-masing daerah sehingga faktor keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam demokrasi ditingkat lokal sepertinya belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintahan daerah melalui e-government, sehingga website-website daerah yang ada hanya sebatas berfungsi sebagai billboard. Untuk itu perlu diperkenalkan lebih lanjut bahwa TIK adalah salah satu cara untuk membawa pemerintah lebih dekat kepada warga negara – atau transmisi perasaan ini kepada warga negara – tanpa mengubah struktur organisasi mereka.

Seharusnya pemerintah daerah mengadaptasi e-government dalam dimensi transparansi dan kegunaan – terutama pada penyebaran tingkat informasi -ke dalam model birokrasi mereka. Selain itu, dalam penerapan e-government, pemerintahan daerah akan menemukan sebuah solusi untuk memperkuat kebijakan modernisasi yang kompatibel dengan gaya administrasi publik mereka. Jadi, berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwa Internet akan mengubah hubungan antara warga dan pemerintah, tetapi juga meningkatkan skeptisisme tentang kekuatan teknologi untuk mengubah birokrasi organisasi pemerintah (Norris, 2004).

PEMBAHASAN

Meskipun hampir semua pemerintah daerah telah menyiapkan sebuah situs web dan informasi-informasinya- menyoroti manfaat untuk mengubah hubungan antara administrator dan warga negara, saat ini, manfaat e-government jauh dari yang diharapkan karena proyek-proyek pemerintah semacam ini masih pada tahap awal. E-government masih didominasi non-interaktif dan non-deliberatif. Mereka cenderung mencerminkan pola pelayanan yang sama hanya sebatas informasi dan tidak ada pengembangan lebih lanjut ke tingkat interaktif. Tampaknya munculnya e-government akan membawa peluang baru untuk meningkatkan pemerintahan, tetapi isu-isu tata kelola seperti keterbukaan, partisipasi, efektifitas akuntabilitas, dan koherensi, transparansi, mekanisme konsultasi dan partisipasi dan pelayanan yang efisien, tidak berada pada daftar prioritas manajer dan politisi.

Kebanyakan inisiatif TIK masih melihat orang-orang dari perspektif pasif – kepada siapa sesuatu yang diberikan atau dari siapa sesuatu yang diperlukan – dan tidak jelas apakah TIK meningkatkan partisipasi warga negara atau memiliki dampak yang nyata dalam hal membawa pemerintah lebih dekat kepada warga. proyek e-government yang berpusat pada ‘konsep sempit e-government, yang memerlukan kesenjangan antara retorika potensi manfaat e-government. TIK saat ini hanya digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan modernisasi terbatas, seperti peningkatan efisiensi tertentu, penyebaran informasi – tidak selalu bebas bias- atau meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik e-commerce oleh sektor publik. Jadi, kita bertanya-tanya apakah pemerintah daerah yang tertarik dalam membangun situs web hanya untuk memberikan citra modernisasi dan tanggap terhadap warganya atau apakah situs web e-government telah menyebar begitu cepat karena kepentingan perusahaan konsultasi dalam memperluas layanan mereka TIK seluruh administrasi publik di seluruh dunia.

Kontribusi TIK untuk modernisasi pemerintah dalam hal perubahan gaya pemerintahan mengarah ke penguatan struktur yang ada, posisi dan proses, bukan memungkinkan pengenalan mekanisme demokrasi deliberatif dan pemerintahan gaya baru. Hasil penelitian e-government menunjukkan bahwa, di kebanyakan website daerah, pemerintahan daerah tetap memelihara sistem tradisional mereka dalam pola pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu seharunya TIK diharapkan membawa reformasi di sektor publik dan mekanisme partisipasi warga.

Perbedaan antar pemerintah daerah yang telah ditemukan dalam penelitian e-government tidak datang dari perbedaan penggunaan TIK, tetapi dari gaya administrasi publik di setiap daerah, dan perbedaan-perbedaan ini tidak dapat dipersempit hanya dengan pengenalan TIK. Menurut Welch (2004) dan Pina dkk. (2007), Internet cenderung mencerminkan dan memperkuat pola politik. Di bidang akuntabilitas keuangan, informasi tidak bertindak keluar dari konteks. Pengenalan TIK tanpa reformasi kelembagaan yang sesuai hanya mengarah kepada keberhasilan yang terbatas dalam meningkatkan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Pertimbangan keseluruhan dari hasil empiris menunjukkan bahwa e-government cocok dengan semua jenis gaya administrasi publik dan berkontribusi untuk menjelaskan bahwa sekalipun menggunakan e-government tetapi jika tidak didukung dengan reformasi sektor publik dan pemerintahan yang tepat, maka hasil yang dicapai pun tidak maksimal karena masih terdapat jurang atau jarak antara pemerintah dan warganya sehingga dalam e-government warga hanya dianggap sebagai pelanggan tanpa mempertimbangkan interaktivitas antar warga dan pemerintah daerahnya.

Gaya pemerintahan sebelumnya juga berkontribusi sebagian untuk menjelaskan perkembangan e-governance diamati dalam akuntabilitas keuangan dan partisipasi warga negara di negara yang diteliti. TIK seharunya bisa menjadi sarana demokratisasi lokal dan akuntabilitas sektor publik. Meskipun, kapasitas penyebaran informasinya hanya dari Internet tetapi dapat meningkatkan akuntabilitas. Seyogyanya angka-angka laporan keuangan daerah dan informasi-informasi yang dapat diakses warga masayarakat melalui situs daerah dapat meningkatkan kepercayaan warga terhadap daerahnya masing-masing tetapi pada kenyataannya masih banyak pemerintahan daerah yang tidak melakukannya, sehingga perlu adanya perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam situs/website daerah tersebut. Internet telah memudahkan bagi warga untuk mencari dan mengakses informasi resmi. Meskipun demikian, TIK tidak memiliki dampak yang dramatis pada akuntabilitas publik dalam praktek, bahkan di negara-negara seperti Amerika Serikat (Norris, 2004) yang berada di garis depan teknologi digital.

Warga berharap TIK dapat meningkatkan transparansi, memberdayakan mereka untuk memantau kinerja pemerintah lebih dekat, dan membawakan sebuah interaksi yang lebih luas antara masyarakat dan pemerintah. Namun, dari hasil analisis sebagian besar situs adalah non-interaktif yang membatasi potensi e-government untuk mengubah hubungan antara warga dan administrasi publik. Internet adalah alat bantu, tetapi, secara umum, itu belum berjalan sebagai media yang efektif untuk memfasilitasi konsultasi warga, diskusi kebijakan, atau input demokrasi deliberatif dalam proses pembuatan kebijakan. E-government perlu diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen reformasi publik yang lebih luas.

REFERENSI

Alijoyo, Antonius, dkk. (2003). Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta, PT Prenhallindo.

Andrianto, Nico. (2007). Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing.

Chadwick, A. and C. May (2003), ‘Interaction Between States and Citizens in the Age of the Internet: “E-government’’in the United States, Britain and the European Union’, Governance: International Journal of Policy, Administration and Institutions, Vol. 16, No. 2, pp. 271–300.

Deakins E. and S.M. Dillon (2002), ‘E-government in New Zealand: The Local Authority Perspective’, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 15, No. 4/5, pp. 375–98.

Edmiston, K.D. (2003), ‘State and Local E-Government. Prospects and Challenges’, American Review of Public Administration, Vol. 33, No. 1, pp. 20–45.

Hanafi, Imam. (2001). Good Governance, Demokrasi dan Keadilan Atas Sumber Daya. Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No.1. Malang: LPD FIA UB.

Huang, C. J. and M.-H. Chao (2001), ‘Managing WWW in Public Administration: Uses and Misuses’, Government Information Quarterly, Vol. 18, No. 4, pp. 357–73.

Ho, A. (2002), ‘Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative’, Public Administration Review, Vol. 62, No. 4, pp. 434–44

Joyce, P. (2002), ‘E-Government, Strategic Change and Organisational Capacity’, in E.M. Milner (ed.), Delivering the Vision. Public Services for the Information Society and the Knowledge Economy (Routledge, London).

Moon, M.J. (2002), ‘The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?’, Public Administration Review, Vol. 62, No. 4, pp. 424–33.

Moon, M.J. (2003), ‘Can IT Help Government to Restore Public Trust?: Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector’, Paper presented at the 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’03, Hawaii, 6–9 January).

Mutz, D. and G. Flemming (1999), ‘How Good People Make Bad Collectives: A Social-Psychological Perspective on Public Attitude’, in J. Cooper (ed.), Congress and the Decline of Pubic Trust (Westview Press, Boulder, CO), pp. 79–100.

Norris, D.F. and M.J. Moon (2005), ‘Advancing E-Government at the Grassroots: Tortoise or Hare?’, Public Administration Review, Vol. 65, No. 1, pp. 64–75.

OECD (2003), The E-Government Imperative: Main Findings (OECD, Paris).

Pina, V., L. Torres and B. Acerete (2007a), ‘Are ICTs Promoting Government Accountability? A Comparative Analysis of E-Governance Developments in 19 OECD Countries’, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 18, No. 5, pp. 583–602.

Pratchett, L. (1999), ‘New Technologies and the Modernization of Local Government: An Analysis of Biases and Constraints’, Public Administration, Vol. 77, No. 4, pp. 731–50.

Schedler, K. and B. Schmidt (2004), ‘Managing the E-Government Organization’, International Public Management Review, Vol. 5, No. 1.

Tolbert, C.J. and K. Mossberger (2006), ‘The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government’, Public Administration Review, Vol. 66, No. 3, pp. 354–69.

Torres, L. (2004), ‘Trajectories in Public Administration Reforms in European Continental Countries’, Australian Journal of Public Administration, Vol. 63, No. 3, pp. 99–111.

———-, V. Pina and B. Acerete (2005a), ‘E-Government Developments on Delivering Public Services Among EU Cities’, Government Information Quarterly, Vol. 22, No. 2, pp. 217–38.

————, (2006), ‘E-Governance Developments in European Union Cities: Reshaping Government’s Relationship with Citizens’, Governance: An International Journal of Policy, Administrations,and Institutions, Vol. 19, No. 2, pp. 277–302.

Welch, E. and W. Wong (2001), ‘Global Information Technology Pressure and Government Accountability: The Mediating Effect of the Domestic Context on Website Openness’, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 11, No. 4, pp. 509–38.

———, C. Hinnant and M.J. Moon (2005), ‘Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government’, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 15, No. 3, pp. 371–91.

West, D.M. (2004), ‘E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes’, Public Administration Review, Vol. 64, No. 1, pp. 15–27.

Wijaya, Andy. (2007). Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Daerah dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII, No. 2. Malang: LPD FIA UB

Wong, W. and E. Welch (2004), ‘Does E-Government Promote Accountability? A Comparative Analysis of Website Openness and Government Accountability’, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 2, pp. 275–97.

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/kabupaten

http://plazaegov.blogspot.com/2011/06/asia-speeds-up-e-government-efforts.html

http://plazaegov.blogspot.com/2010/01/indikator-indikator-utama-pbb-dalam-un.html

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/metodologi#

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/kota

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/kabupaten

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/provinsi

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/best_practise

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/metodologi

http://www.pakkatnews.com/pendayagunaan-e-government-untuk-mendukung-pemerintahan-yang-baik-good-governance-pada-institusi-pemerintah-daerah.html

http://www.e-governmentawards.co.uk/finalists

http://www.e-governmentawards.co.uk/

http://www.wartaegov.com/home

http://www.e-capacity-building.info/ecb5/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=46


[*] Dipresentasikan dalam SEMNAS UT 7 Juli 2011.

[1] Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro PKLN Setjen Kemendiknas, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

[2] Staf Pengajar dan Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

[3] Dalam Ruscio, 1996; Thomas, 1998; dan Welch et al, 2005.

[4] mengadopsi definisi khas transparansi berdasarkan model prinsipal-agen. Heald (2006, hal 27) menyebutnya sebagai ‘transparansi bawah’: yang ‘memerintah’ dapat mengamati perilaku, perilaku dan / atau ‘hasil’ dari mereka ‘penguasa’. Demikian pula, Kamus Oxford mendefinisikan Ekonomi transparan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut: langkah-langkah Kebijakan ‘yang operasi terbuka untuk publik. Transparansi termasuk membuat jelas siapa yang mengambil keputusan, apa langkah yang diambil, apa yang didapatkan oleh mereka, dan siapa yang membayar mereka.

[5] Akuntabilitas adalah ‘hubungan antara aktor dan forum, di mana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilaku nya, forum tersebut dapat mengajukan pertanyaan dan lulus penilaian, dan aktor mungkin menghadapi konsekuensi’ (Bovens dkk. , 2008).

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s