Demokrasi dalam Pasungan Parpol

Demokrasi dalam Pasungan Parpol
Masa reformasi berlangsung, partai politik tidak juga mampu memberikan pelajaran bagi masyarakat luas akan praktik kehidupan demokrasi yang elegan. Sarana artikulasi politik rakyat itu sering kali mementahkan esensi dirinya dengan lebih banyak meraup kepentingan jangka pendek kelompok maupun tokoh elitenya semata.
Gerakan reformasi tahun 1998 membawa perubahan mendasar dalam kelembagaan partai politik (parpol). Sosok kelembagaan parpol, yang sebelumnya demikian elitis dan hegemonik akibat strategi politik Orde Baru, secara drastis berubah menjadi lebih egaliter dan demokratis. Kebijakan politik Orde Baru yang sejak tahun 1973 mengonsolidasikan potensi fragmentasi politik multipartai Orde Lama ke dalam tiga kontestan pemilu: PPP, Golkar, dan PDI, terhantam gelombang tuntutan demokrasi.
Jika sebelumnya Undang-Undang (UU) Partai Politik Nomor 3 Tahun 1975 membatasi hanya dua parpol dan satu organisasi sosial politik sebagai kontestan pemilu, kini dengan UU No 31 Tahun 2002 siapa pun—sepanjang memenuhi ketentuan teknis administratif—bisa mendirikan parpol. Pendataan Litbang Kompas pada tahun 1998 menunjukkan, jumlah parpol meningkat dari 3 menjadi 181 parpol dalam tempo kurang dari setahun. Dari jumlah ini, hanya 48 parpol yang lolos seleksi dan bertarung dalam Pemilu 1999. Jumlah parpol baru di pemilu berikutnya lebih dahsyat. Data Departemen Kehakiman dan HAM awal tahun 2003 menunjukkan ada 268 parpol baru meski pada akhirnya hanya 24 partai yang lolos seleksi menjadi kontestan Pemilu 2004.
Eforia demokrasi kelembagaan parpol tak hanya berhenti pada berdirinya partai baru atau terpecahnya partai lama. Gelombang itu menyentuh pula hingga dasar terdalam ideologi berdirinya sebuah parpol, yakni asas dan tujuan berdirinya parpol. Jika pada UU tahun 1975 secara tegas dinyatakan parpol dan Golkar berasaskan Pancasila, maka dalam UU parpol Pemilu 1999 dan 2004 lebih bersifat longgar, yaitu sebatas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dasar negara yang diyakini sebagai kristalisasi nilai luhur dan pemersatu bangsa itu terlihat usang dan tertinggal, hilang kewibawaannya di bawah bayang-bayang tuntutan reformasi politik. Sejumlah parpol tampil dengan baju baru asas keagamaan baik secara terang- terangan maupun setengah-setengah demi meraih dukungan publik.
Lebih jauh, UU Partai Politik No 31/2002 memuat pula ketentuan tentang akuntabilitas dan transparansi sumbangan-sumbangan yang diterima parpol. Pendek kata, penyelenggaraan fungsi utama parpol sebagai sarana komunikasi politik, medium pelembagaan politik, hingga sarana pengendali konflik menjadi lebih gamblang dan akomodatif bagi masyarakat luas. Sejak diberlakukannya ketentuan multipartai dan dilonggarkannya asas partai dalam UU Partai Politik 1999 dan 2002, berbagai hal yang dianggap tabu dalam percaturan politik masa sebelumnya dibuka lebar-lebar.
Belum memuaskan
Setelah memperoleh ruang ekspresi yang jauh lebih luas dengan dukungan politik lebih baik, pertanyaan selanjutnya adalah terjawabkah esensi reformasi parpol bagi kepentingan aspirasi masyarakat dan kondisi demokratisasi saat ini? Rangkaian jajak pendapat Kompas yang merekam kiprah parpol sejak tahun 1999 memperlihatkan, kinerja parpol belum mampu memberikan harapan yang dinantikan. Beberapa indikator yang selalu dipakai melihat kinerja parpol masih menampakkan hasil yang terus-menerus negatif. Ketidakpuasan responden jajak pendapat Kompas terhadap kinerja parpol dalam menangkap aspirasi masyarakat, dalam menyosialisasikan program-programnya, hingga merekrut anggota- anggotanya ternyata tak memperlihatkan kecenderungan yang menggembirakan. Dalam jajak terbaru (April 2006), sebanyak 82 persen responden menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja parpol
Sangat mungkin, penilaian terhadap kinerja parpol terkait dengan apa yang mereka lakukan dengan wakil-wakil mereka di DPR maupun DPRD. Hilangnya sikap kritis parpol manakala wakil mereka mendapat posisi nyaman di DPR atau kabinet merupakan wajah lain dari kiprah parpol masa kini. Jajak pendapat terbaru menguatkan hasil sebelumnya, lebih dari tiga perempat responden bahkan menilai parpol lebih membela kepentingan penguasa ketimbang rakyat. Dalam pandangan responden, elite parpol juga dinilai lebih mementingkan kepentingan parpol serta diri sendiri, dan sering kali mengabaikan kepentingan rakyat. Kegagalan parpol lewat wakilnya di DPR dalam menerjemahkan keinginan publik untuk mengkritisi kasus penjualan aset BUMN, impor beras, maupun kenaikan drastis harga BBM kian membuktikan bahwa parpol belum mampu berperan lebih dari sekadar penyambung artikulasi politik penguasa.
Geliat partai-partai politik dalam mereguk kekuasaan di era reformasi kian kentara dalam pergulatan memperebutkan kekuasaan di daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada), yang merupakan panggung politik lokal otonom, diincar karena menjadi jalur paling efektif untuk memastikan kekuasaan dan agenda politik mereka terlaksana di daerah. Dari sisi teknis, jalan untuk itu telah “diamankan” oleh UU No 32 Tahun 2004 yang mengharuskan calon yang maju dalam pilkada harus dicalonkan oleh parpol tertentu. Kondisi ini cukup membangkitkan kekhawatiran publik. Jajak pendapat bulan Februari 2005 mencatat, 48 persen responden tidak yakin parpol mampu menampilkan calon berkualitas dengan mekanisme demikian.
Persaingan tidak sehat dan KKN ditengarai lebih separuh responden akan menjadi bagian dari patgulipat, permainan berebut kekuasaan di daerah yang ujung-ujungnya adalah kepentingan parpol dan elitenya semata. Kasus pilkada Tuban dan beberapa daerah lainnya menjadi bukti nyata ketika rakyat pemilih teperdaya oleh gejolak politik daerah. Akibatnya, bukan hanya hasil pemilihan dipermasalahkan, namun hasil pembangunan bertahun-tahun turut lenyap dalam sesaat.
Upaya parpol dalam mendorong pemberantasan korupsi dianggap masih jauh panggang dari api. Hasil rangkaian jajak pendapat memperlihatkan, hampir seluruh responden (80-90 persen) senantiasa yakin terhadap terjadinya korupsi dalam tubuh parpol. Bahkan, jika dibandingkan dengan kelembagaan negara yang lain, parpol di mata responden berulang kali menjadi “juara” dalam perilaku korupsi.
Di sisi lain, fungsi parpol sebagai sarana pendidikan politis dan mendorong kondisi yang lebih demokratis juga belum dapat memuaskan harapan masyarakat. Setelah delapan tahun berkiprah di alam reformasi, keberadaan sebagian besar parpol masih disibukkan dengan konflik internal, keterlibatan korupsi dan nepotisme dengan elite penguasa.
Dualisme jabatan pimpinan parpol dengan jabatan tinggi negara seperti dalam kepemimpinan Partai Golkar, misalnya, jelas- jelas mengundang tanda tanya masyarakat. Sikap pragmatisme parpol pada saat bertemu dengan kepentingan kekuasaan dianggap sungguh menjemukan. Pembelaan kepentingan publik yang diharapkan dari keberadaan wakil parpol di lembaga legislatif pada kenyataannya tak lebih dari sekadar sandiwara.
Demikian juga kiprah parpol sebagai salah satu pendorong integrasi bangsa pada kenyataannya berlawanan dengan apa yang saat ini terjadi dalam masyarakat. Kuatnya agenda kepentingan partai dan kelompok membuat sementara parpol memosisikan diri sedemikian rupa terhadap kelompok masyarakat lainnya atas nama idealisme. Polemik yang mengemuka akibat RUU Antipornografi dan Pornoaksi, misalnya, menjadi gambaran keterpecahan persatuan itu. Sementara di lain sisi, negara tak mampu memberikan jalan keluar dan perlindungan. Dalam kondisi demikian, persatuan nasional yang menjadi salah satu kewajiban partai agaknya menjadi kian jauh dari bayangan, sebagaimana dinyatakan oleh 72 persen responden yang menilai kinerja parpol kian memperburuk persatuan bangsa.
Miskin daya tarik
Aspek regenerasi dan ketergantungan parpol kepada tokoh senior juga menyisakan persoalan internal dalam tubuh parpol. Tuntutan regenerasi dan kaderisasi politik ini kian nyata pasca-Pemilu 2004. Namun, suksesi dinilai responden bukan hal yang mudah karena dalam tubuh kepemimpinan parpol besar, dominasi tokoh-tokoh lama sangat besar. Sebanyak 66 persen responden jajak bulan Maret 2005 menilai belum ada kesamaan peluang terhadap semua calon. Tak heran bila proses alamiah ini tidak mulus dijalani oleh parpol. Yang lebih banyak justru terjadi perpecahan dalam kepengurusan atau terjadi saling klaim kewenangan. Sebagian besar responden (67 persen) menilai proses regenerasi kepemimpinan parpol belum mampu memuaskan masyarakat.
Uniknya, meski ada keinginan regenerasi dalam tubuh parpol, secara umum para simpatisan dan nonsimpatisan parpol mengakui ketergantungan yang masih sangat besar pada sosok tertentu. Ketiadaan sosok tersebut dalam tubuh parpol bersangkutan diakui oleh responden memang bakal menghabiskan parpol tersebut dalam pemilu. Kelekatan sosok Megawati Soekarnoputri dengan PDI-P, Abdurrahman Wahid (PKB), Amien Rais (PAN), dan Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat) diakui masih menjadi gula-gula paling menarik dalam memikat pemilih. Kuatnya pencitraan sosok tokoh partai pada parpol tertentu diakui hampir 80 persen responden, yang menyatakan partai saat ini masih tergantung pada ketokohan pemimpinnya. Kondisi ini tentu membuat partai saat ini harus dilihat sebagai lembaga yang sangat cair, sewaktu-waktu dapat lenyap atau sebaliknya menjadi besar, tergantung siapa tokoh yang menjadi ikon partai. Gejala inilah yang melekat pada citra partai di era reformasi.
Kondisi yang seakan menggambarkan ketiadaan kemampuan perbaikan dan celah untuk pendewasaan parpol agaknya membuat parpol kini terlihat berkutat pada keasyikan politik internal ketimbang agenda eksternal, seperti pendidikan politik atau mendorong demokratisasi dan persatuan bangsa. Dalam kondisi demikian, partai menjadi kehilangan daya tarik dan kemampuannya meyakinkan pemilihnya. Jajak pendapat terbaru memperlihatkan ketidakyakinan 40 persen responden untuk menentukan pilihannya jika pemilu diadakan sekarang ini. Proporsi yang memilih partai- partai politik mapan juga kian susut.
Selama delapan tahun reformasi, memang banyak perubahan telah terjadi di dalam kehidupan berpartai. Namun, perilaku elite dan kiprah parpol tampaknya cenderung menjadi rayap yang menggerogoti pilar demokrasi dari dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, nilai tambah reformasi bagi tumbuhnya peran demokrasi politik parpol semakin jauh dari harapan

Pos ini dipublikasikan di SOSIOLOGI POLITIK. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s