Globalisasi, Fundamentalisme dan Tuntutan Demokratisasi

Globalisasi, Fundamentalisme dan Tuntutan Demokratisasi

Sulit rasanya meletakkan proses perubahan sosial, budaya dan politik dewasa ini lepas dari perkembangan dinamika global.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi pengaruh luas dalam kehidupan sehari-hari, bahkan merombak sistem sosial. Globalisasi ekonomi dan budaya berpengaruh pada penciptaan kultur yang homogen yang mengarah pada penyeragaman selera, konsumsi, gaya hidup, nilai, identitas, dan kepentingan individu.

Sebagai produk modernitas, globalisasi tidak hanya memperkenalkan masyarakat di pelosok dunia akan kemajuan dan kecanggihan sains dan teknolog, serta prestasi lain seperti instrumen dan institusi modern hasil capaian peradaban Barat (dimensi institusional modernitas). Tapi juga mengintrodusir dimensi budaya modernitas, seperti nilai-nilai demokrasi, pluralisme, toleransi, dan hak-hak asasi manusia. Meski beberapa negara yang kurang memiliki tradisi demokrasi menolak proses globalisasi ini, namun demikian saat ini seperti ditunjukkan Huntington (1991), hampir tidak ada negara yang tidak mendukung demokrasi sebagai sistem yang kurang lebih ideal guna mengatur kehidupan masyarakat.

Sayangnya, di tengah sambutan gegap gempita terhadap proses demokratisasi, ada paradoks yang menyertai perkembangan global ini, yaitu semakin terdegradasinya kualitas demokrasi negara-negara di dunia. Paradoks ini misalnya, dikemukakan Robert W. McChesney (Rich Media, Poor Democracy, 2000) bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memberi kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi, mengembangkan segenap potensinya serta tuntutan perjuangan hidupnya. Tapi di sisi lain, globalisasi telah menjadi instrumen negara-negara industri maju dan kekuatan elite minoritas pemilik modal guna melakukan hegemoni dan dominasinya atas kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Dewasa ini, kekuatan kapitalisme global dan perusahaan-perusahaan transnasional bergerak melampaui batas-batas teritorial suatu negara guna melakukan ekspansi ekonomi di berbagai pelosok dunia. Hal mana pada level tertentu telah membawa implikasi makin melemahnya posisi kekuatan ekonomi lokal. Dengan demikian globalisasi juga mengarah pada penguasaan ekonomi di tangan sekelompok kecil pemilik modal, dan akhirnya menuju pada proses homogenisasi. Dalam sudut pandang kajian budaya, hegemoni ini tampak dalam penciptaan pola hidup konsumeristik, dan pop culture, yang memposisikan manusia sebagai objek distribusi produksi belaka.

Demokratisasi

Meski demikian, yang menjadi titik penting arti globalisasi adalah bahwa ia juga telah memungkinkan tuntutan ke arah demokratisasi transnasional di seluruh penjuru dunia makin meningkat (Anthoni Giddens, 2000). Tuntutan persamaan hak dan kesejahteraan hidup, kesetaraan derajat, dan desakan terbentuknya keseimbangan tatanan dunia yang lebih adil kian kencang disuarakan. Globalisasi telah membuat dunia makin terbuka, dan melahirkan aneka tuntutan perluasan partisipasi dan pemberdayaan rakyat yang lebih besar.

Fenomena ini juga diiringi oleh munculnya berbagai bentuk penegasan kembali identitas-identitas komunal masyarakat. Adanya tuntutan pengakuan atas identitas komunal dan hak budaya lokal sekaligus membuktikan, ada resistensi atas kecenderungan peminggiran, dominasi dan homogenisasi global.

Di antara bentuk artikulasi penegasan identitas tampak paling radikal pada gerakan fundamentalisme agama yang tengah marak akhir-akhir ini. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa kelahiran fundamentalisme agama secara fenomenologis bukan an sich akibat dampak interpretasi tekstual-skripturalistik atas dogma dan doktrin keagamaan, melainkan juga akibat respons radikal atas dinamika perkembangan global yang dominatif dan eksploitatif dengan menggunakan agama sebagai basis legitimasi.

Prof Bassam Tibi (1998), seorang intelektual Muslim Syria yang bermukim di Jerman, menunjukkan bahwa fundamentalisme Islam adalah perlawanan atas hegemoni peradaban Barat, yang direpresentasikan oleh ketidakmampuan negara-bangsa dalam menyelesaikan problem-problem ekonomi, budaya, dan sosial politik. “Solusi Islam” bagi mereka adalah antitesis dari tatanan Barat yang dianggap bobrok dan amoral.

Dengan demikian, makin jelas sekarang, bahwa lemahnya posisi negara dalam percaturan ekonomi dan politik global yang berakibat pada terabaikannya kesejahteraan dan keadilan sosial, menjadi alasan sekaligus lahan subur bangkitnya radikalisme agama. Pengalaman sejarah memperlihatkan, tidak mudah mengeliminasi gerakan fundamentalis agama, karena ia melegitimasi diri pada kebenaran agama dan cita-cita memperbaiki “demoralisasi” tatanan sosial. Sama halnya jika membiarkan globalisasi lepas kendali serta menindas budaya dan identitas lokal, maka gerakan penegasan kembali identitas akan semakin tajam.

Oleh karena itu, ada dua upaya kultural untuk mengantisipasi dampak negatif perkembangan global ini.

Pertama, pribumisasi agama (Islam). Gagasan yang pernah dilontarkan Abdurrahman Wahid ini menjadi demikian relevan dalam menghadapi fenomena bangkitnya radikalisme agama dewasa ini. Ia merupakan gerakan budaya yang mau meletakkan pemahaman keagamaan dalam bingkai kultur dan budaya masyarakat. Agama dipahami sebagai etika moral yang berakulturasi dan menyatu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tanpa perlu memformalkannya dalam hukum normatif.

Tentu, gagasan ini tidak perlu meninggalkan “otentisitas Islam”, sebagaimana digembar-gemborkan kalangan fundamentalis. Malahan otentisitas dalam arti “nilai-nilai profetis” keagamaan justru mewarnai dan melebur dalam ragam budaya masyarakat, tanpa “melukai” adat istiadat yang mereka anut sebelumnya. Namun lebih dari itu, gagasan pribumisasi Islam secara sosial politik sesungguhnya adalah ruang di mana ekspresi lokalitas memperoleh tempat semestinya dalam ruang publik. Masyarakat diberi hak untuk menghayati keberagamaannya secara historis sesuai dengan tradisi dan kepentingan kulturalnya.

Begitu pula kebudayaan tidak lantas menjadi subordinasi agama, begitu juga sebaliknya. Keduanya saling berdialog satu sama lain dan saling mengisi membentuk lapis kebudayaan yang membebaskan dan lebih emansipatoris. Pribumisasi Islam bukanlah suatu radikalisme agama, apalagi suatu pendangkalan agama, tapi kekuatan budaya masyarakat Islam yang bertolak pada realitas sosio-kulturalnya.

Kedua, dominasi kekuatan ekonomi global yang ikut berperan pada proses degradasi demokrasi ini harus diimbangi dengan penguatan civil society yang lebih mapan dan mandiri. Pengertian otonomi masyarakat di sini adalah, ia bukan hanya independen dari intervensi negara, tapi juga mandiri dalam pengertian lepas dari dominasi kekuatan paradigma serta nalar budaya dan ekonomi sistem global yang eksploitatif, yang bercorak kapitalistik.

Pembangunan civil society diorientasikan pada terbentuknya kehidupan masyarakat yang demokratis dan pluralis, di mana masyarakat berbagi norma-norma dan nilai-nilai dasar dalam sebuah konsensus bersama yang mempertemukan mereka dengan pihak lain berdasarkan kemajemukan dan kesetaraan.

Penting artinya bagi masyarakat sipil untuk mengembangkan daya kekuatan sendiri guna mengantisipasi fragmentasi kultural akibat derasnya arus globalisasi. Hal ini dapat meningkatkan solidaritas antarkelompok dalam mengembangkan kreativitas usaha-usaha kemasyarakatan, sekaligus karakter budaya dan kemandirian ekonominya.

Hak Sosial

Akhirnya, mengutip ungkapan David Held dalam Democracy and The Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (1995), bahwa otonomi masyarakat hanya bisa dicapai melalui dua cara.

Pertama, pengakuan atas hak asasi manusia yang diperluas mencakup hak sosial, ekonomi dan budaya. Kedua, adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang tidak hanya dibatasi pada institusi-institusi pemerintah, tapi diperlebar sampai menyentuh institusi-institusi dan proses sosial-ekonomi.

Semua ini berarti menunjukkan, bahwa fenomena maraknya gerakan fundamentalis agama, sebagai salah satu bentuk ekspresi penegasan identitas komunal yang mengiringi derasnya globalisasi, mengindikasikan makin besar pula tuntutan “pedalaman demokrasi” dalam segala bidang kehidupan.

Pos ini dipublikasikan di KAPITALISME & GLOBALISASI, SOS. AGAMA & BUDAYA. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s