REGULASI DAN GLOBALISASI MEDIA: tarik ulur globalisasi media vs kepentingan publik di Indonesia

REGULASI DAN GLOBALISASI MEDIA:

tarik ulur globalisasi media vs kepentingan publik di Indonesia

(refleksi perspektif etis regulasi media massa dalam konteks transisi menuju demokrasi Indonesia dan globalisasi media)

PEMBUKA WACANA

Indonesia mengalami sebuah era perubahan sosial politik yang cukup mendasar. Kehidupan demokrasi yang sempat stagnan pada masa Orde Baru, mulai menunjukkan gairah kehidupan yang sebenarnya. Salah satu indikator yang menunjukkan sejauh mana demokrasi mulai bernafas dengan lega adalah indikator kebebasan pers atau media yang pada waktu Orde Baru mengalami pemasungan yang luar biasa. Kekuatan media yang seharusnya menjadi kontrol sosial dan politik justru menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bagian hegemoni negara yang sedemikian kuat. Tidak mengherankan apabila media massa pada waktu itu menjadi state apparatus, yang artinya bahwa media massa justru menjadi corong kebijakan otoriterianisme yang dikembangkan dan dipraktekkan oleh rejim Orde Baru.

Situasi sebagian besar media massa Orde Baru yang sempat menjadi state apparatus tidak bisa dipisahkan dengan sistem kapitalisme di Indonesia pada khususnya atau dunia pada umumnya (Hidayat, Dedy. N., 2000, hal. 129-133). Tapi kenyataan bahwa industri media massa Orde Baru yang dipengaruhi oleh sistem politik-ekonomi yang berkembang saat itu, tetap kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa media massa di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem kapitalisme media massa global pada waktu itu.

Ketika Indonesia mengalami perubahan sosial politik, rupanya imbas perubahan sosial yang terjadi juga dialami oleh industri media massa di Indonesia. Proses transisi demokrasi di Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri. Penguatan peran media dalam kehidupan sosial semakin dirasakan sebagai faktor positif perubahan sosial di Indonesia. Meskipun, penguatan peran dan aktivitas media setelah “lengsernya” Soeharto juga mempunyai dampak negatif.

Tapi yang jelas, telah terjadi perubahan iklim ketidakbebasan menjadi kebebasan yang sempat “dirayakan” oleh para pelaku industri media di Indonesia.

Masalahnya, dari sekian perubahan sosial politik dalam negeri yang sempat mengubah iklim kebebasan media, Indonesia sebagai bagian global juga terkait dan dipengaruhi oleh kemajuan serta modernisasi sistem komunikasi dunia. Perkembangan atau revolusi informasi yang menyeluruh, radikal, drastis dan menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan terasakan oleh manusia Indonesia juga oleh pelaku media massa Indonesia.

Perubahan yang signifikan dalam bidang komunikasi-informasi global yang berpengaruh pada perubahan sosial manusia Indonesia menjadi salah satu alasan pengajuan pertanyaan kritis: sejauh mana dan bagaimana revolusi komunikasi-informasi atau globalisasi media massa memberikan dampak yang berarti bagi perubahan sosial-budaya-ekonomi-politik masyarakat Indonesia ?

DAMPAK GLOBALISASI MEDIA

Kalau kita tarik garis umum dampak globalisasi media pada tata sosial masyarakat Indonesia pada khususnya, maka dapat ditemukan garis positif atau konstruktif serta garis negatif atau destruktif. Garis positif atau lebih tepat akibat konstruktif fenomena globalisasi media massa di Indonesia adalah perubahan sosial politik yang meliputi keterbukaan, penonjolan tiga isu global (demokratisasi, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup) termasuk juga kebebasan pers sebagai bagian integral sistem komunikasi sosial masyarakat. Sementara itu, garis negatif dalam arti dampak buruk dari globalisasi media dapat juga dilihat dari fenomena masyarakat yang semakin konsumeristis, apatis, individualistis dan sebagainya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa globalisasi media massa juga memicu kerusakan etika atau moral kehidupan berbangsa dan bermasyarakat

Beberapa dampak negatif yang perlu dieksplorasi dalam diskusi ini adalah: pertama, gejala globalisasi media massa membuka kondisi dunia yang borderless world. Kondisi dunia tanpa batas ini mengakibatkan apa yang sering disebut dengan penyeragaman secara global dalam sistem, pola dan budaya komunikasi dunia dan Indonesia pada khususnya. Masalahnya terjadi paradoks yang muncul di dalam gejala ini, yaitu ketika dunia dan globalisme memicu penyeragaman cara, sistem komunikasi umat manusia, di situ juga terjadi budaya tanding dalam bentuk tren nasionalisme, primordialisme, lokalisme kebudayaan. Ini artinya dalam globalisasi, termasuk di dalamnya globalisasi media massa, terjadi tarik ulur kecenderungan holisme-kolektivistik dengan tendensi parsialisme-individualistik manusia. Masing-masing sikap tidak seluruhnya buruk, karena terjadi penyebaran pesan global yang positif misalnya globalisasi gerak demokrasi atau gerak penyebaran tata nilai agama (BBC World – CNN sempat dijuluki sebagai salah satu juru bicara tata demokrasi baru). Tapi juga tidak seluruhnya baik, karena globalisasi informasi global sempat menjadi benih-benih perilaku kekerasan, separatisme atau regionalisme yang berlebihan (rentetan kerusuhan di Ambon dan pengerahan massa Laskar Jihad disinyalir karena diprovokasi pemberitaan di beberapa media Jakarta yang bertiras nasional).

Kedua, kebijakan media global. Setidaknya ada dua dimensi dalam kebijakan media global, yaitu kebijakan internal (editorial) yang bersifat horizontal dan kebijakan politik-ideologi pelaku media yang bersifat vertikal. Dalam perkembangan kapitalisme global tidak jarang kedua dimensi tersebut saling bertabrakan kepentingan. Tarik ulur kebijakan politik-ideologi yang dipunyai oleh pelaku media terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Pada saatnya, kebijakan-kebijakan publik tersebut saling silang dengan kepentingan dan kebijakan pelaku media dalam konteks industri media yang mereka buat. Perbenturan kepentingan antara kebijakan internal dan eksternal yang ada dalam konteks budaya komunikasi di Indonesia rupanya juga mempengaruhi bagaimana prinsip kebebasan pers harus dimaknai.

Memang, kebebasan media massa global menjadi salah satu tolok ukur bagaimana demokrasi harus dibangun. Tapi, kebebasan yang dipahami dalam konteks perspektif ekonomi politik tetap harus diletakkan dalam konstelasi alur atau jalinan kekuasaan yang mendistribusikan, memproduksi dan mengkonsumsi seluruh produk media sebagai output kebudayaan sosial. Artinya, dengan konteks Indonesia, apakah memang kebebasan media massa di sini dilihat sebagai komoditas perluasan globalisasi yang sedang berlangsung atau kebebasan media massa merupakan raison d’etre demokratisasi di Indonesia ?

Ketiga, globalisasi media massa semakin memperlebar jurang perbedaan atau kepincangan arus informasi yang terjadi antara negara-negara maju di satu pihak dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, di lain pihak. Kehadiran suatu media terutama di Indonesia bisa menjadi indikator yang kuat terbentuknya sistem sosial yang terbuka dan demokratis. Tapi kehadiran media global di dalam media Indonesia juga menimbulkan masalah. Seperti pada karakter pembentukan media massa di negara berkembang pada umumnya, secara luas dapat kita sistem kepemilikan, pola produksi dan kebijakan internal yang tidak bisa dipisahkan dengan sistem kepemilikan, pola produksi dan industri media di negara-negara maju. Inilah yang pada akhirnya akan membuat kepincangan arus informasi yang didominasi oleh media global.

Tahapan konsentrasi sistem kepemilikan, pola produksi dan distribusi, kebijakan internal media global (yang sering diwakili oleh media negara maju) akan menimbulkan tekanan yang berupa potensi teknologi baru dan konsentrasi ekonomi yang semakin memusat pada pelaku media besar (Graham-Golding, dalam Curran-Gurevitch “Mass Media and Society, 1991: pp.15-30). Lihat bagaimana Metro TV merujuk media besar CNN untuk liputan peristiwa WTC 11 September 2001 atau Indosiar yang merujuk VOA TV, atau beberapa radio FM Jakarta yang mempunyai jaringan radio lokal daerah dengan merujuk radio BBC London-Voice of Amerika untuk El Shinta FM 90,05 atau Deutsche Welle untuk Jakarta News FM, dan sebagainya.

Tahapan konsentrasi dominasi sistem komunikasi global ini melahirkan apa yang dinamakan dengan imperialisme budaya global. Setidaknya dalam refleksi ilmiah, fenomena imperialisme budaya terutama yang sekarang kita alami mempunyai dua sifat yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama soal sifat satu-arah dari aliran media internasional, di mana aliran besar dipasok dari ciri, visi, opini produk media negara maju. Sementara sifat yang lain terlihat bahwa proses pengaruh dalam sejumlah kecil negara berkembang memperhitungkan substansi pengaruh media internasional.

Keempat, timbulnya masalah bagaimana sistem sosial dan hukum nasional mewadahi berbagai ragam kepentingan yang masuk dan terpenetrasi secara ideal maupun nilai yang ditawarkan oleh media global. Artinya bahwa informasi pasar global yang diwujudkan dalam ide-ide komunikasi sosial masuk ke negara-negara berkembang tanpa melalui sensor yang diperlukan. Konsekuensi logis globalisasi yang bersifat borderless society mengakibatkan penetrasi tanpa batas tanpa perlu mengindahkan kedaulatan negara, masyarakat, dan individu.

Kelima, akibat point keempat dapat terlihat dengan munculnya berbagai masalah terutama pada masalah etis produksi, distribusi dan konsumsi isi media yang berisi tentang bagaimana hak privasi dapat dilindungi ketika hak tersebut berbenturan dengan hak publik untuk mengetahui. Ini berarti bahwa dampak negatif dari globalisasi media tidak hanya berhenti pada tataran sosial-kolektif tapi juga pada tataran individual.

Keenam, munculnya masalah sumber manusia yang menjadi pelaku media. Ketika media global masuk ke sebuah negara, dalam hal ini Indonesia, tentu saja standarisasi sumber daya manusia juga harus disesuaikan dengan ukuran internasional. Dalam hal ini, kita harus mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam bidang media masih memprihatinkan. Masalahnya adalah ketika masalah SDM ini mencuat sebagai masalah global dapat kita tarik garis lurus lalu bagaimana kualitas isi pemberitaan. Ketika kualitas isi media lokal masih memprihatinkan, maka pertanyaan kritis lainnya adalah apakah memang media massa kita masih bisa dipercaya ? Lebih baik percaya dengan media global yang sudah diketahui kualitas SDM dibandingkan dengan kualitas wartawan, reporter, kameramen, produser media yang ada dan hidup di Indonesia. Hal ini nantinya akan berpengaruh dengan soal prioritas nilai persaingan yang harus dihadapi oleh para pelaku media di Indonesia.

Pos ini dipublikasikan di KAPITALISME & GLOBALISASI. Tandai permalink.

3 Balasan ke REGULASI DAN GLOBALISASI MEDIA: tarik ulur globalisasi media vs kepentingan publik di Indonesia

  1. wuah seru juga makalahnya..

  2. Bagus berkata:

    Mantap kali ah makalahny. Boleg nyo dicopi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s