Multikulturalisme dalam Ruang Publik Habermas

Multikulturalisme dalam Ruang Publik Habermas

Sejak bangkitnya demokrasi Indonesia, pembicaraan mengenai hidup bersama tidak lagi didominasi oleh wacana buatan negara. Setiap orang berhak untuk berbicara dan mengajukan usul mengenai bagaimana hidup bersama harus diatur. Yang terlibat dalam pembicaraan tersebut berbicara dari latar belakang dan pengalaman subjektif yang berbeda-beda.

Salah satu bentuk subjektivitas dan partikularitas tersebut adalah fakta bahwa berbagai macam suku bangsa, berikut praktik budaya, hidup bersama di Indonesia. Keragaman yang sering disebut dengan kondisi multikultural itu merupakan faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai hidup bersama. Subketivitas dan partikularitas bertemu di ruang publik. Pada ruang publik inilah, individu-individu serta berbagai kelompok masyarakat berusaha meperjuangkan hak-hak yang menyangkut eksistensi dan aspirasi hidupnya.. dalam rangka perjuangan itu terjadi tawar menawar, kompromi, konsensus, tetapi juga konflik, dominasi, dan pemaksaan. Perbedaan dan partikularitas sekaligus kesamaan dan uniformitas saling silang mengisi argumentasi-argumentasi yang beredar pada ruang publik. Kehidupan bersama masyarakat multikultural niscaya sangat ditentukan oleh apa yang terjadi dalam ruang publik ini.

Jűrgen Habermas dikenal sebagai salah seorang penggas konsep mengenai ruang publik. Gagasannya telah mendapat banyak apresiasi, dan pembicaraan mengenai ruang publik tidak bisa melepaskan diri dari sumbangan pemikirannya. Tulisan ini mempunyai satu tujuan sederhana, yaitu melihat sejauh mana pemikiran Habermas mengenai ruang publik untuk konteks multikulturalisme.

Ruang Publik

Banguna lengkap pemikiran Habermas mengenai ruang (atau dunia) publik dapat ditemukan dalam karyanya The Structural Transformation of The Public Sphere : An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (1989). Buku ini mengulas dua tema pokok, yaitu asal mula historis ruang publik borjuis, diikuti oleh analisis terhadap perubahan struktural ruang publik di zaman modern yang ditandai oleh bangkitnya kapitalisme, industri kebudayaan, dan makin kutanya posisi organisasi-organisasi ekonomi serta kelompok bisnis besar dalam kehidupan public (Hardiman, 2004)

Dalam buku tersebut, ruang publik muncul sekitar awal abada ke 18 digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi dari individu-individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntutan serta kepentingan kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan begara. Mediasi ruang publik juga mencakup kontradiksi yang seiring digambarkan antarkepentingan borjuis di satu pihak dan kepentingan warga negara di lain pihak. Tujuannya, mengatasi perbedaan-perbedaan dalam berbagai kepentingan dan pendapat pribadi itu, dan akhirnya menemukan kepentingan umum serta mencapai konsensus bersama. Ruang publik terdiri dari organ-organ penyedia informasi dan perdebatan politis seperti surat kabar dan jurnal; termasuk ruang publik adalah juga lembaga-lembaga diskusi politis seperti parlemen, klub-klub polotik, klub-klub sastra, perkumpulan publik, rumah minum dan warung kopi, balaikota, dan tempat-tempat publik lainnya yang menjadi ruang terjadinya diskusi sosial politik. Di tempat-tempat itu, kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politik dijunjung tinggi. Kepublikan (publicity atau publizität) yang terjadi dalam ruang publik dengan sendirinya mengandung daya kritis terhadap proses-proses pegambilan putusan yang tidak bersifat publik.

Yang monumental dalam sejarah munculnya ruang publik adalah bahwa ia menandai bangkitnya suatu masa dalam sejarah ketika individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat membentuk opini publik, memberikan tanggapan langsung terhadap apapun menyangkut kepentingan mereka sambil berusaha mempengaruhi praktik-praktik politik. Ruang publik memupuk oposisi terhadap bentuk-bentuk hierarkis dan tradisional dari otoritas feodal yang selama berabad-abad menguasai praktik politik di eropa. Diskusi-diskusi publik, menurut Habermas, muncul dari suatu tahap tertentu perkembangan masyarakat borjuis. Lahirnya ekonomi pasar telah memperluas runag hidup banyak orang melebihi batas-batas wilayah domestik. Mereka adalah para pedagang dan pengusaha yang terus bertambah jumlahnya dan meluas pengaruhnya, sementara lembaga-lembaga politik mapan saat itu tidak memungkinkan partisipasi kalangan swasta seperti mereka. Di ruang publik, mereka mendiskusikan dan menantang pemahaman mengenai hakikat kekuasaan yang berlaku hingga saat itu.

Senjata utama kalangan nonbangsawan untuk  bersuara di ruang piblik adalah pengetahuan. Para pedagang dan pengusaha pada saat itu merupakan kalangan terpandang karena pendidikan dan kekayaannya ,meskipun mereka bukan keturunan bangsawan. Mereka inilah yang disebut “publik”, dan dengan klaim pengetahuan mengenai kepentingan umum, mereka berusaha mengubah masyarakat menjadi suatu ruang otonomi privat yang bebas dari campur yangan politik dan merombak negara menjadi otoritas yang terbatas pada beberapa fungsi saja serta diawasi oleh “publik”. Di sinilah terletak rasionalitas perjuangan menegakkan ruang publik. Di antara dua ruang tersebut, yaitu ruang otonomi privat di satu pihak dan ruang politik negara di lain pihak, ruang publik berfungsi sebagai penerus kepentingan masyarakat borjuis kepada negara. Idealnya, ruang publik mengubah otoritas politis negara menjadi otoritas “rasional” dalam ruang publik. Rasionalitas demikian ini diukur oleh sejauh mana kepentingan umum terwakili, dan ruang publik berfugsi untuk menjamin tercapainya rasionalitas tersebut.

Akan tetapi, seiring perkembangan kapitalisme, organ-organ publik yang semula menjadi tempat diskusi publik lama kelamaan mulai berubah fungsi. Pers tidak lagi menyuarakan opini publik dan perjuangan politik, melainkan menjadi ruang iklan (komersialisasi). Komersialisasi, Korporasi, intervensi negara, dan meluasnya pengaruh sains memperparah proses depolitisasi ini. Perubahan struktural yang dimaksud Habermas terletak pada titik ini. Ruang publik berubah dari ruang diskusi rasional, debat, dan konsensus menjadi wilayah konsumsi massa dan dijajah oleh korporasi-korporasi serta kaum elite dominan. Analisis Habermas ini melanjutkan tradisi Sekolah Fraknfurt yang melihat transisi dari kapitalisme pasar dan demokrasi liberal pada abad ke 19 menuju tahap kapitalisme negara dan monopoli yang tampil dalam rupa fasisme Eropa dan liberalisme welfare state di Amerika Serikat masa 1930-an. Semua itu menandai babak baru dalam sejarah yang ditandai oleh pencampuran antara otoritas politik dan ekonomi, industri budaya yang manipulatif, dan masyarakat terpimpin yang makin tidak demokratis dan bebas (Mas’oed, 1994 : 5) dalam istilah Habermas, proses ini disebut ”refeodalisasi ruang publik”.

Refeodalisasi ruang publik menghasilkan opini publik yang tidak lagi terbentuk lewat perdebatan dan konsensus, melainkan opini publik yang dibentuk oleh kelompok elite media, politik, dan ekonomi. Di tangan mereka, opini publik kehilangan karakter publiknya. Opini publik yang semula merupakan ekspresi keprihatinan untuk mencari kepentingan umum, sejak akhir abad ke 19 telah menjadi ekspresi kepentingan pribadi para elite tersebut. Pentas politik yang semula berisi usaha mencapai konsensus raional telah menjadi ajang perebutan kekuasaan di antara berbagai kelompok kepentingan.

Sekalipun telah terjadi perubahan mendasar, Habermas masih menyimpan harapan. Habermas menawarkan agenda untuk menghidupkan kembali ruang publik dengan cara memulai proses komunikasi publik yang kritis melalui organisasi–organisasi yang menjalankan fungsi komunikasi publik itu. Menghidupkan kembali ruang publik berarti membangkitkan kembali kepublikan atau sifat publik yang kritis dalam organisasi-organisasi yang beroperasi di ruang piblik. Sayangnya, tawaran ini terdengar seperi nostalgia saja tanpa contoh konkret, usulan strategi, dan sketsa bentuk baru ruang publik.

Ruang publik merupakan sarana peringatan dini dengan sensor yang sensitif menangkap persoalan-persoalan dalam masyarakat. Selanjutnya, ruang publik tidak hanya mendeteksi persoalan, tetapi juga harus memperkuat tingkat kemendesakan dari persoalan-persoalan itu dengan cara merumuskannya, menyodorkan beberapa kemungkinan solusi, bahkan mendramatisasi persoalan supaya ditangkap oleh otoritas politik. Ruang publik memang bukan suatu institusi apalagi institusi resmi dalam struktur politik. Memakai kata-kata habermas, ”Ruang publik paling tepat digambarkan sebagai suatu jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan berbagai cara pandang……; arus-arus informasi, dalam prosesnya, disaring dan dipadatkan sedemikian sehingga menggumpal menjadi simpil-simpul opini publik yang spesifik menurut topiknya” (Habermas, 1984 : 360). Harapannya, opini publik akan mempengaruhi proses pengambilan putusan dalam struktur politik dan hukum yang mapan. Kapasitas ruang publik untuk memberi solusi sendiri memang terbatas, namun kapasitas tersebut dapat digunakan untuk mengawasi bagaimana sistem politik menangani persoalan-peroalan yang muncul di tengah masyarakat.

Sekarang persoalannya, apakah ruang publik yang dicita-citakan habermas tersebut memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perbedaan yang menjadi ciri suatu masyarakat multikultural sekaligus masih sanggup menghasilkan suatu konsensus?

Persoalan Multikulturalisme

Persoalan mendasar dalam multikulturalisme terletak pada sejauh mana ”multi” itu didefinisikan. Multi kulturalisme berarti sikap normatif tertentu untuk mengakui fakta keragaman dalam masyarakat. Ini merupakan definisi paling minimal karena sesudah pengakuan keragaman, setiap rezim multikulturalisme dapat menempuh jalan yang berbeda-beda bagaimana memperlakukan keragaman itu dalam struktur politik dan hukum yang baku.

Secara garis besar, ada tiga jenis rezim multikulturalisme. Rezim pertama menganut strategi asimilasi. Menurut rezim ini, macam-macam kelompok budaya dalam masyarakat hendaknya menyesuaikan diri, bahkan mengadopsi budaya kelompok mayoritas dalam masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang, kendati berasal dari latar belang budaya yang berbeda-beda, berkembang menjadi satu entitas. Dengan kata lain, rezim ini bercita-cita mengubah heterohgenitas menjadi homogenitas.

Rezim kedua, persis kebalikannya, yaitu rezim komunitarian. Komunitarianisme percaya bahwa setiap individu atau kelompok bangsa mempunyai adat kebiasaan, cita-cita, dan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda dan tak mungkin disatukan. Oleh karena itu, masyarakat yang terdiri dari beragam bangsa hendaknya diberi kelonggaran selaus mungkin untuk mempraktikkan dan mewujudkan cita-cita hidupnya. Fungsi negara terbatas pada menjamin kebebasan bagi masing-masing kelompok atau individu. Rezim komunitarian menciptakan masyarakat di dalam masyarakat ynag bentuk akhirnya bisa berupa ghetto-ghetto yang disatukan hanya oleh kekuasaan negara.

Rezim ketiga meniti jembatan di antara dua tepian tersebut, yaitu mencari keseimbangan antara menghargai keunikan individu dan tuntutan untuk menciptakan kebersamaan yang substantif, tidak sekadar prosedural. Multikulturalisme sebenarnya paling tepat menunjuk pada rezim ketiga ini. Keberhasilan rezim ini ditentukan oleh tanggapannya terhadap tuntutan ganda : perbedaan sekaligus kesatuan. Perbedaan adalah mengenai kepentingan yang tidak selalu sama antara satu kelompok dengan kelompok lain, sementara kesatuan menyangkut solidaritas dan kesamaan komitmen pada satu bentuk kehidupan bersama yang bersifat lintas kelompok. Pencarian keseimbangan itu dipandu oleh philosophical primacy yang dianut suatu rezim multikultural. Yang condong mendahulukan perbedaan akan mencari cara supaya komitmen lintas kelompok apapun tidak mengurangi nilai-nilai hidup partikular. Menurut saya, menghargai perbedaan sangat menentukan bentuk multikulturalisme yang dipilih, akan tetapi bagaimana membangun kesatuan itulah yang secara praktis mempertahankan multikulturalisme dalam bentuk apa pun. Dengan kata lain, persoalan multikutluralisme terletak pada mencari dasar yang bisa menjadi alas berdirinya kepentingan umum. Di sinilah terjadi konvergensi persoalan antara multikulturalisme dan ruang publik.

Ruang publik dalam pemikiran habermas bertujuan membentuk opini dan kehendak (opinion and will formation) yang mengandung kemungkinan genralisasi, yaitu mewakili kepentingan umum. Dalam tradisi teori politik, kepentingan umum selalu bersifat sementara dan mudah dicurigai sebagai bungkus kehendak sekelompok elite untuk berkuasa. Generalisasi yang dimaksud habermas sama sekali bukan dalam arti statistik, melainkan filosofis karena bersandar pada etika diksursus. Masalahnya, masih mungkinkah di zaman mutakhir sekarang ini klaim kepentingan umum bisa dipertanggungjawabkan? Masyarakat modern begitu masif dan kompleks sehingga sulit memikirkan ide mengenai ”masyarakat” sebagai satu keseluruhan. Masyarakat modern mungkin sudah lama mengingkari kemungkinan adanya pengalaman mengenai kepentingan umum. Apalagi kritik metanaratif seperti disuarakan para posmodernis membuat status ontologis dari kepentingan umum makin meragukan. Pada akhirnya, publik yang dimaksud dalam ruang publik tidak lagi tunggal. Setiap kali berbicara mengenai publik, yang dimasud adalah pluralitas publik.

Kaitan antara kesatuan masyarakat dan kepentingan umum ditolak oleh para posmodernis. Demokrasi, menurut pendapat kaum posmodernis, tidak membutuhkan pemahaman konsensual apa pun mngenai kepentingan umum. Perbedaan tidak dapat direduksi, melainkan dihargai dan malah dapat membentuk totalitas yang tidak terpusat (polity as a decentred totality). Ini berarti, setiap kali berbicara mengenai ruang publik, yang dimaksud adalah banyak ruang publik. Bila demikian halnya, diskusi mengenai ruang publik tidak beranjak maju, sebab kita masih harus mencari lagi istilah baru untuk menggambarkan hubungan komunikatif di antara banyak ruang publik.

Rasionalitas

Berbeda dari komunitas yang ditandai oleh relasi interpersonal yang informal dan intensif, publik tidak memiliki kadar keakraban seperti bentuk perkumpulan individu itu. Publik adalah ”kelompok-kelompok semu yang terbentuk karena keterlibatannya dalam diskursus yang bertujuan menentukan hakikat institusi-institusi sossial termasuk negara”. Pada wilayah ini, individu-individu berbicara satu sama lain sebagai, kurang lebih, orang asing. Bukan berarti bahwa mereka belum pernah saling bertemu, melainkan mereka tidak terikat oleh jalinan pemahaman bersama yang kental atau oleh relasi-relasi sosail bersama. Jalinan pemahaman dan relasi sosial itu harus mereka bentuk dan tidak ada dengan sendirinya seperti pada komunitas maupun kelompok informal.

Habermas memang tidak mengandaikan kadar keakraban yang kental ketika membayangkan ruang publik. Sebaliknya, ruang publik baginya tidak perlu mengandaikan homogenitas apa pun. Menurut habermas, ”latar belakang konsensus yang dibangun atas dasar homogenitas kultural dan dianggap sebagai syarat katalisis yang mutlak bagi demokrasi menjadi berlebihan sejauh publik, yaitu proses-proses pembentukan opini dan kehendak yang terstruktur secara diskursif, memungkinkan suatu pemahaman politis yang masuk akal bahkan bagi orang-orang yang tidak saling kenal.” homogenitas dalam rupa identitas kolektif bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja oleh sejarah. Identitas itu bisa muncul dari ”isi cair suatu proses sirkular yang berlangsung melalui pelembagaan komunikasi para warga negara.” (Habermas, 1971 : 148) ini berarti identitas kolektif itu dibentuk, dan bukan ditemukan. Supaya proses ini berlangsung, ia harus disokong oleh ruang hidup yang rasional (rationalized lifeworld). Ruang hidup rasional membangkitkan suatu budaya politik liberal yang dapat menghasilkan identitas-identitas kolektif demokratis baru.

Wilayah ruang hidup merupakan arena terjadinya internalisasi etika kelompok sehingga sebenarnya potensial menganggu terbentuknya suatu kolektivitas lintas kelompok. Kalau demikian, bagaimana mungkin mengharapkan terjadinya rasionalisasi ruang hidup seperti yang dipikirkan habermas tadi? Terhadap pertanyaan ini, habermas mengandalkan netralitas hukum. ”netralitas hukum vis-à-vis keragaman etis internal muncul dari fakta bahwa dalam masyarakat yang kompleks, kewargaan secara keseluruhan tidak dapat disatukan oleh suatu konsensus substantif mengenai nilai-nilai, melainkan hanya oleh suatu konsensus mengenai prosedur untuk pemberlakuan hukum yang legitimate dan praktik kekuasaan yang legitimate.” (Habermas, 1971 : 135) jadi, Habermas masih mengandaikan suatu konsensus mengenai prosedur hukum dan politik. Habermas yakin warga negara masyarakat multikultural berbagi keyakinan rasional bahwa kebebasan komunikasi dalam ruang publik, proses demokratis bagi penyelesaian konflik, dan penyaluran kekuasaan politik secara konstitusional, bersama-sama menyediakan suatu dasar untuk mengawasi dan memastikan supaya kekuasaan digunakan untuk kepentingan bersama yang setara. Bila rasionalitas itu berfungsi niscaya konsensus akan tercapai, dan integrasi politis kelompok-kelompok yang berbeda akan terjamin.

Keyakinan habermas mengenai hukum dan politik tesebut agaknya mengendur ketika berhadapan dengan problematika multikulturalisme. Ketika berbicara mengenai identitas kolektif yang terbentuk di ruang publik, habermas berulang kali menyebutkan istilah ”patriotisme kosntitusional” (constitutionsl patriotism). Ini merupakan semacam budaya politik bersama yang mestinya menjadi objek loyalitas warga negara. Budaya politik ini ”berakar pada suatu interpretasi terhadap prinsip-prinsip konstitusional dari perspektif pengalaman historis bangsa yang bersangkutan” (Habermas, 1971 : 134). Interpretasi itu tidak dapat netral di hadapan pengalaman historis. Patriotisme konstitusional yang berakar pada sejarah bangsa, dikatakan habermas, hendaknya terkait dengan motivasi dan keyakinan warga negara. Tanpa jangkar motivasional, patriotisme tidak akan menjadi kekuatan pendorong yang sanggup menuntun proyek menuju masyarakat yang bebas dan setara.

Budaya politik mudah dicurigai sebagai bentuk lain superioritas host culture dalam wacana multikulturalisme. Akan tetapi, Habermas segera menambahkan bahwa patriotisme konstitusional harus diletakkan dalam tingkat yang berbeda dari prosedur hukum dan politik. Substansi etis dari patriotisme konstitusioal bekerja pada tingkat subpolitik dan hendaknya tidak menyimpang dari netralitas sistem hukum yang berada pada tingkat politik. Dengan kata lain, integrasi etis hendaknya tidak dicampuradukkan dengan politik yang lebih abstrak sifatnya, yaitu integrasi prosedural tadi. Keduanya saling berkaitan, namun harus dibedakan. Patriotisme hendaknya justru senantiasa mempertajam kepekaan mengenai keragaman dan kesatuan berbagai cara hidup dalam masyarakat multikultural. Sesudah itu, netralitas hukum prosedural akan menjamin integrasi pada tingkat politik.

Gagasan mengenai dua tingkat integrasi itu memperlihatkan pembedaan yang dilakukan Habermas mengenai ruang privat dan ruang publik. Bagi Habermas, ruang privat menjamin kebebasan setiap orang menjalani pilihan cara hidupnya, sekaligus memberi tempat bagi kepekaan terhadap perbedaan. Ruang publik memastikan bahwa kesatuan terjamin, merumuskan prinsip-prinsip yang menentukan sejauh mana perbedaan dan keragaman itu diizinkan, dan memberi keyakinan kepada masyarakat untuk mentoleransi, bahkan menyambut perbedaan di ruang privat.

Kebersamaan dalam Raung Publik?

Bangunan gagasan Habermas mengenai ruang publik bersandar pada teori tindakan komunikatif yang amat prosedural. Ciri prosedural merupakan jawaban Habermas terhadap tuntutan universalisme suatu teori kritis di tengah-tengah krisis kepercayaan terhadap dasar empiris dan teoritis  apa pun. Habermas juga sempat melirik argumentasi substantif seperti patriotisme konstitusional, namun itu tetap diletakkan dalam kerangka rasionalitas prosedural yang imanen pada tindakan komunikatif. Oleh karena itu, kelemahan teori tindakan komunikatif melemahkan pula gagasan Habermas mengenai ruang publik.

Tindakan komunikatif yang bebas dari segala bentuk dominasi terjadi ketika dilakukan antara pihak-pihak yang setara. Pertanyaan besar yang langsung menggantung adalah, tidakkah ini suatu utopia yang bahkan sebagai tipe ideal pun sulit dibayangkan di muka bumi yang penuh ketimpangan ini? Setiap masyarakat bergelut dengan persoalan ketimpangan kekuasaan ekonomi, politik, dan budaya. Bahkan, andaikata terjadi kesetaraan ekonomi dan politik, kesetaraan pengakuan budaya belum tentu terjamin. Hal ini paling terasa dalam masyarakat multikultural. Para imigran atau kelompok etnis minoritas tidak punya cukup kekuasaan politik dan ekonomi supaya kehadiran mereka diperhitungkan. Atau sebaliknya, kelompok minoritas amat berkuasa dan meminggirkan kelompok yang dalam jumlah termasuk mayoritas. Memandang kenyataan kesetaraan tak kunjung tercapai, Habermas mudah berkomentar bahwa komunikasi saat ini sedang mengalami distorsi, dan teori tindakan komunikatif berusaha menetapkan ukuran-ukuran tindakan komunikasi yang bebas distorsi. Kalau begitu, teori kritis lama-kelamaan terdengar seperti janji manis yang tak akan pernah terpenuhi. Supaya kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat berkomunikasi sebaai [pihak-pihak yang setara di ruang publik, dibutuhkan lebih daripada sekadar pengandaian mengenai rasionalitas tindakan komunikatif. Teori deliberasi politik manapun akan tetap tinggal sebagai utopia tanpa merumuskan secara hati-hati struktur ruang publik tersebut.

Ruang publik yang mengandaikan rasionalitas prosedural sistem politik dan hukum mungkin menarik bagi para akademisi yang terbiasa berpikir ketat dan ”bebas nilai”. Masalahnya, deliberasi politik bukanlah diskusi akademis. Argumentasi yang menjadi tulang punggung suatu deliberasi tidak punya bobot itu atas dasar nilai-nilai, intuisi, akal, penilaian, pengalaman, dan ingatan historis kita. Karena itu, ukuran ”demi argumentasi yang lebih baik” terdengar naif, lepas dari berbagai bentuk pembobotan itu. Dan lagi-lagi, masyarakat multikultural disebut demikian persisi karena beragamnya nilai-nilai, intuisi, dan pengalaman historis.

Prosedur rasional diharapkan Habermas membebaskan argumentasi dari bobot partisan yang boleh jadi tidak rasional. Kalaupun ini berhasil, Kebersamaan macam apakah yang dihasilkan? Kiranya, kebersamaan yang dibayangkan Habermas yang prosedural bebas dari muatan intimitas yang biasanya tercipta berkat loyalitas pada seperangkat nilai maupun ingatan historis. Tujuan akhir dari multikulturalisme terletak pada pencapaian ”hidup baik” seperti yang terdapat pada substansi etis setiap kebudayaan. Ini ”hidup baik” tersebut ikut menentukan penerimaan terhadap rumusan kepentingan umum yang dibicarakan di ruang publik. Substansi etis inilah yang sering kali membangkitkan kehendak individu untuk mengejar satu tujuan, termasuk kepentingan umum. Bila substansi etis itu dibuat abstrak lewat suatu prosedur deliberasi, masih adakah ikatan motivasional untuk mengusahakan multikulturalisme?

Memang tidak mudah merumuskan jawaban bagi pertanyaan tentang bagaimana menjalankan deliberasi politik sementara semua deliberasi terikat pada ingatan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Debat politik tidak pernah murni rasional. Kita hendaknya tidak usah berlebihan dalam mencoba meruntuhkan argumentasi lawan diskusi kita dan meyakinkan mereka akan validitas argumentasi kita. Dialog tidak akan berhasil, kecuali setiap pihak siap untuk memeriksa secara kritis, penilaian, dan asumsi-sumsi saat debat, dan kemudian mengubah bahkan meninggalkannya.

Kendati ada kekurangan, pencarian Habermas terhadap ruang publik pantas dibela di hadapan situasi konflik di mana masing-masing pihak bersikeras membela diri demi kepentingannya sendiri. Fakta bahwa kita semua berbagi dunia yang sama dan setiap orang terus menerus berhadapan dengan pengalaman perbedaan berarti bahwa kita hanya punya dua pilihan : mengusahakan ruang publik atau menanggung akibatnya!


DAFTAR PUSTAKA

Dahl, Robert A. 1982. Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol, Sahat Simamora (penterj.). Rajawali Press, Jakarta.

Fatah, Eep Saefulloh. 2000. Zaman Kesempatan : Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru. Mizan, Bandung.

Gaffar, Afan. 1992. “Pembangunan Hukum dan Demokrasi”, dalam Moh. Busyro Muqoddas dkk. (ed.), Politik Pembangunan Hukum Indonesia. UII Press, Yogyakarta.

Habermas, Jurgen. 1971. Toward a Rational Society.London:Heineman.

____________,. 1984. Theory of Communicattive Action. Beacon, Boston.

____________,. 1990. Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi. (Terj. Hassan Basari). LP3ES, Jakarta..

Hardiman, Budi F. 2004. Menyimak Filsafat Politik Habermas : Demokrasi Deliberatif: Model Untuk Indonesia Pasca Soeharto? Majalah BASIS No.11-12, November-Desember.

___________, 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat Politik & Post Modernisme Menurut Jurgen Habermas. Kanisius, Yogyakarta.

Mas’oed, Mohtar. 1994. Negara, Kapital dan Demokrasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suhelmi, Ahmad. 2001. Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran egara, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta : Gramedia, 2001

Suseno, Franz Magnis, “75 Tahun Jǖrgen Habermas”, dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004

_____________, . 2000. 12 Tokoh Etik Abad ke 20. Kanisius, Yogyakarta.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s