“World Class University”, Haruskah Menjadi Tujuan Utama Perguruan Tinggi di Indonesia?

Satu hal yang tidak bisa dihindarkan dari dunia pendidikan, baik di Indonesia maupun di dunia, adalah masalah peringkat lembaga pendidikan tersebut. Peringkat suatu instansi pendidikan baik di ranah regional, nasional, dan internasioanl ini seringkali menjadi bahan tolak ukur bagi para orang tua siswa untuk memilih tempat pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Namun, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah seharusnya semua instansi pendidikan hanya mengejar peringkat saja dan bukan mempedulikan pendidikan di Indonesia ini? Realitas menunjukkan bahwa seiring menjamurnya pendidikan bertaraf internasional di kota-kota besar, namun pendidikan dengan biaya yang terjangkau untuk masyarakat masih sangat sulit untuk didapatkan. Pendidikan terasa semakin mahal dan oleh karena itu proses pencerdasan anak-anak bangsa juga terhambat.

Tri dharma perguruan tinggi

Ketika sekolah-sekolah dasar hingga menenah mulai berlomba untuk menjadikan lembaga mereka bertaraf internasional, perguruan-perguruan tinggi pun turut terkena dampaknya. Perguruan-perguruan tinggi sekarang dituntut juga untuk memiliki “nama” di dunia internasioanal. Namun, apakah tuntututan semacam ini sejalan dengan visi perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yakni yang hanya berusaha menjadikan dirinya perguruan tinggi bertaraf internasional?

Tidak bisa dipungkiri bahwa universitas-universitas ternama seperti UI, ITB, dan UGM memiliki peringkat yang cukup baik di dunia, yakni , secara berurutan, peringkat 201, 351, dan 250 versi Times Higher Education-QS tahun 2009. Hasil yang dperoleh ini di satu sisi memang patut disyukuri karena memang menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia mulai diakui pada ranah internasional. Namun, di sisi lain, hal ini bukan untuk dijadikan ajang perlombaan untuk terus meningkatkan peringkat mereka pada ranah internasional. Sebagai perguruan tinggi yang cukup baik di Indonesia, masih ada satu hal fundamental yang harus mereka lakukan, yakni keturutsertaan mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa.

Memang, target untuk menjadi sebuah perguruan tinggi berkelas dunia (world class university) bukanlah sebuah kesalahan. Namun, yang perlu digarisbawahi disini adalah bahwa menjadi hal seperti itu seyogianya adalah tujuan pelengkap yang berjalan seiring dengan tujuan utama mereka. Kaki-kaki perguruan tinggi di Indonesia harus tetap berpijak pada ibu pertiwi, bukan semata-mata untuk menaikkan peringkat sehingga melupakan proses pencerdasan kehidupan bangsa.

Yang menjadi dasar terhadap di atas adalah karena adanya tri dharma dalam perguruan tinggi di Indonesia, yakni: pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam pendidikan, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan suatu proses yang mendidik bagi anak-anak Indonesia agar mampu memiliki kompetensi yang maksimal dalam bidang-bidang tertentu. Selain itu, mendidik dalam hal ini juga berarti turut serta dalam proses pembentukkan karakter melalui lembaga pendidikan tersebut.

Perihal penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi pun diwajibkan untuk melakukan riset dan penelitian secara terus-menerus untuk menemukan suatu hal yang baru dan bermanfaat. Jika penelitian itu adalah suatu hal yang baru, maka harus segera dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional untuk memaparkan penelitian yang telah dilakukannya. Selanjutnya, hal tersebut dikembangkan sehingga menambah nilai gunanya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalam hal inilah pengabdian kepada masyarakat dilakukan, yakni ketika perguruan tinggi berhasil menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau ketika perguruan tinggi berhasil mencetak generasi penerus yang kompeten.

Sebenarnya, ketika perguruan-perguruan tinggi di Indonesia melakukan hal tersebut, maka otomatis mereka juga akan diperhitungkan kapabilitasnya dalam ranah internasional. Penelitian misalnya; ketika banyak peneliti dari suatu perguruan tinggi memublikasikan hasil penelitiannya, maka bisa dipastikan perguruan tinggi tersebut akan mendapat nilai tambah dimata para ilmuwan dunia. Apalagi jika penelitian tersebut memiliki nilai guna yang tinggi, maka bisa dipastikan apresiasi dunia luar terhadap pendidikan kita juga akan tinggi. Hal ini akan turut menaikkan peringkat perguruan tinggi tersebut dan bukan tidak mungkin menjadi sebuah world class university.

Oleh karena itu di atas penulis menyebutkan bahwa menjadi perguruan tinggi berkelas dunia itu bukan tujuan utama sebab hal ini dapat dicapai sejalan ketika tri dharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan baik.

Biaya dan plagiarisme

Tidak bisa dipungkiri bahwa yang seringkali menjadi kendala untuk memajukan pendidikan di Indonesia adalah masalah biaya. Selain mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, biaya riset yang dihibahkan pun tidak cukup besar. Hal ini membuat minimnya riset-riset yang dilakukan oleh ilmuwan Indonesia. Ketika riset yang dilakukan sangat sedikit, maka yang terpublikasi pada jurnal internasional pun akan sedikit juga. Hal ini menyebabkan tidak terangkatnya peringkat perguruan tinggi di Indonesia serta tidak dihasilkannya hasil riset yang bisa dikembangkan yang berdaya guna untuk masyarakat sekitar.

Pemerintah Indonesia seharusnya bisa menghibahkan dana cukup besar untuk riset dan pengembangan di Indonesia. Hal ini demi terwujudnya karya-karya inovatif yang diciptakan oleh negeri sendiri. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh lepas tangan terhadap pendidikan. Di kala biaya pendidikan semakin tinggi, pemerintah harus turun tangan untuk membantu memberikan pendidikan yang maksimal kepada warganya. Pendidikan sudah seyogyanya ditempatkan sebagai sebuah investasi jangka panjang oleh pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang kompeten.

Selain permasalahan biaya, satu hal lagi yang penting diselesaikan adalah plagiarisme. Plagiarisme adalah hal yang sangat tidak diharapkan untuk terjadi dalam dunia pendidikan, apalagi jika sudah diketahui masyarakat internasional. Hal ini akan menyebabkan tercorengnya dunia pendidikan di Indonesia serta universitas yang bersangkutan.

Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sebenarnya memang tidak kalah kualitas dengan perguruan tinggi lainnya di luar negeri, hanya saja mungkin kita masih kalah dalam popularitas. Namun tidak sepantasnya hal ini dijadikan persoalan, karena ketika perguruan-perguruan tinggi di Indonesia berhasil melaksanakan tri dhrama nya dengan baik, maka bisa dipastikan popularitas mereka di dunia internasional juga terangkat. Tentu saja tri dharma ini harus didukung semua pihak, terutama pemerintah. Hal ini demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan bukan tidak mungkin perguruan-perguruan tinggi di Indonesia akan menjadi world class university namun tidak melepaskan kakinya dari Ibu Pertiwi. Semoga.

Sumber :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rTpi06X7I-MJ:edukasi.kompasiana.com/2010/06/02/world-class-university-haruskah-menjadi-tujuan-utama-perguruan-tinggi-di-indonesia/+world+class+university&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Memaksimalkan Kapasitas RAM pada Operating System

Memaksimalkan Kapasitas RAM pada Operating System

Beberapa hari terakhir ada rasa penasaran yang mesti segera terobati. Kejadiannya adalah ketika saya merakit seperangkat CPU dengan prosesor intel 4 inti dengan 4 GB memori dan saya pasang OpenSuse 11 untuk dimuati aplikasi kimia komputasi yang hanya jalan di linux. Setelah dilakukan pengecekan memory yang terbaca hanya 3 koma sekian GB saja. Padahal secara fisik memori yang saya gunakan adalah 2 keping memori @ 2 GB.

Saya mengira itu terjadi hanya di linux, ternyata setelah saya install windows xp sp2 kejadiannya sama. Teman saya yang juga baru merakit komputer untuk tujuan running riset kimia komputasi dengan memori sebesar 8 GB juga mengalami hal yang sama. Niat menggunakan RAM sebesar itu adalah agar running aplikasi yang memakan waktu lama bisa terkurangi. Alhasil semua terkendala bahwa memori yang disediakan tak termanfaatkan secara keseluruhan.

Kejadian serupa juga saya temui ketika lab kimia komputasi AIC jurusan Kimia UGM baru saja menambah 5 PC dengan masing-masing memori 4 GB, ternyata juga tidak terbaca/terpakai secara menyeluruh. Komplainpun dilayangkan ke penjual, setelah saya mendengar penjelasan dari penjual saya gak puas, tapi gak punya hak untuk komplain. Bahkan di buku manual motherboard pun sudah diwanti-wanti kalau RAM yang terpasang 4 GB maka akan dikenali oleh OS sistem 32 bit hanyalah 3,.. GB saja.

Akhirnya saya browsing di rumah dengan HAIER-Smart dengan kesabaran penuh (saking leletnya karena akses gratis) saya dapatkan link yang bisa sedikit menyenangkan… :) mudahan lancar sesuai kemauan… (sebab PC sekarang di lab selasa nanti baru bisa dipraktekan).
OK… Langkah untuk tujuan  tadi adalah dengan mengaktifkan PAE (Physical Address Extesion) yang secara default memang belum diaktifkan.

Caranya (yang saya ambil dari situs ini):

Aktifkan mode PAE  pada Windows XP

  • Klik kanan pada My Computer dan pilih “Properties”
  • Buka tab Advanced dan di bawah tab Startup and Recovery, di Settings dan klik “Edit”
  • Ini akan membuka notepad yang berisi file boot.ini.
    Dibawah tulisan “[operating systems]” tertulis baris: multi
    (0) disk (0) rdisk (0) partition (2) \ WINDOWS = “Microsoft Windows XP”
    / noexecute = OptIn / fastdetect coba ubah menjadi:
    multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \ WINDOWS = “Microsoft
    Windows XP” / noexecute = OptIn / PAE
  • Simpan file tadi dan keluar.

Aktifkan mode PAE pada Windows Vista (yg ini belum akan saya coba, kan saya ndak pakai WV :) )

  • Tekan Windows key + R, kemudian ketikan cmd terus tekan enter
  • Tekan Ctrl + Shift + Enter untuk mengeksekusi prompt sebagai administrator
  • Enter command Bcdedit / Set SAP forceenable dan tekan enter.

Aktifkan mode PAE pada Linux Ubuntu (selasa nanti akan saya praktekkan di OpenSuse 11)

  • Buka terminal/konsol dan jalankan perintah untuk install sebuah kernel PAE: sudo apt-get update sudo sudo apt-get install
    linux-headers-server linux-image-server linux-server
  • Setelah installasi, restart system dengan new kernel yang baru: sudo reboot

Dengan prosedur tadi semestinya komputer saodara bisa mengenali RAM yang lebih dari 4 GB.

CATATAN: segala resiko dan kerusakan pada sistem anda akibat praktek ini, anda sendirilah yang menanggung!!! Mari bereksperimen…. dan selamat bereksperimen… semoga masalah saya dan anda yang punya masalah serupa dapat terselesaikan dan dapat memaksimalkan memori yang tersedia.

Kalau ada saran untuk mengatasi masalah di atas atau bahkan sudah mencoba-nya silahkan saja, senang sekali rasanya.

Referensi untuk hal ini ada di:

Dipublikasi di TEKNOLOGI | Tinggalkan komentar

E-Government dan upaya demokratisasi

E-Government dan Demokrasi

Dalam demokrasi masalah-masalah seperti keluasan cakupan, transparansi, control terhadap agenda yang dilaksanakan para wakil rakyat semakin menjadi kebutuhan. Masalah-masalah ini semakin menemukan jalan keluar seiring perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi. Internet, sebagai inovasi teknologi informasi, membuat berkembangkan sebuah jenis mekanisme pemerintahan yang disebut E-Government (Electronic Government).
E-Government berkembang seiring kebutuhan masyarakat akan informasi. Sisi-sisi yang tadinya tidak atau jarang diketahui masyarakat sehubungan kinerja pemerintah, dengan E-Government mulai terkuak. Partisipasi warganegara untuk mengetahui dan mengontrol agenda public semakin terbuka melalui E-Government ini.
Dalam pengertian demokrasi secara substansial, hal-hal seperti keterbukaan dan pelibatan warganegara kemungkinan mulai dapat terselenggara lewat E-Government ini. Publik dapat mengetahui berapa jumlah partai yang ikut serta pemilu, siapa nama-nama caleg, perkembangan koalisi pemerintahan, kasus-kasus yang menimpa wakil rakyat, pesan-pesan warganegara terhadap anggota legislative, diyakini dapat terselenggara lewat mekanisme E-Government ini secara langsung.
Tulisan ini hendak mengupas hubungan antara E-Government dengan Demokrasi. Demokrasi erat berkait dengan kemampuan warganegara dalam mempengaruhi fungsi input sistem politik. Komunikasi politik, sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, rekrutment politik, dan agregasi kepentingan, merupakan beberapa fungsi input sistem politik yang penting. Fungsi-fungsi input tersebut memiliki kemungkinan tersebar aksesnya secara lebih luas lewat E-Government ini. Ini guna mengatasi terbatasnya penyelenggaran fungsi-fungsi input konvensional. Agen-agen yang melangsungkan fungsi input (partai politik, LSM, pemerintah, pers) dapat memanfaatkan E-Government untuk tujuan-tujuannya sendiri.
Definisi E-Government
Apakakah E-Government itu? Terlalu banyak definisi yang diberikan oleh para pakar seputar konsep ini. Namun, tulisan ini akan membeberkan beberapa di antaranya yang sesungguhnya satu sama lain memiliki beberapa persamaan.
Shailendra C. Jain Palvia and Sushil S. Sharma mendefinisikan E-Government sebagai :
… a generic term for web-based services from agencies of local, state and federal governments. In e-government, the government uses information technology and particularly the Internet to support government operations, engage citizens, and provide government services. The interaction may be in the form of obtaining information, filings, or making payments and a host of other activities via the World Wide Web.1
Zhiyuan Fang, pada sisi lain, mendefinisikan E-Government sebagai :
… as a way for governments to use the most innovative information and communication technologies, particularly web-based Internet applications, to provide citizens and businesses with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in democratic institutions and processes.2
Eduardo Contreras Budge, juga mendefinisikan E-Government sebagai :
… is the systemic use of information and communication technologies (ICTs) to support the functions that a government performs for its constituents, typically the provision of information and services.3
Tiga definisi di atas mengaitkan konsep-konsep pemerintahan dengan penggunaan teknologi informasi, khususnya yang berbebasis world wide web (www), guna meningkatkan layanan pemerintah kepada public. Layanan ini dapat berupa penyediaan informasi dan merumuskan “what public wants.”
Layanan-layanan yang biasa diberikan lewat mekanisme E-Government cukup bervariasi. Palvia dan Sharma membaginya menjadi 4 lini, yaitu : Government to Citizen, Government to Business, Government to Government, dan Government to Constituens.4
Government to Citizen. Aktivitas ini menandai penyediaan pemerintah akan akses online atas informasi serta layanan kepada warganegara. Ini memungkinan warganegara mengajukan pertanyaan terhadap agen-agen pemerintah dan jawabannya; mengetahui pajak pendapatan (daerah, pusat, dan pemerintahan local); membayar pajak; memperbarui surat izin mengemudi; membayar tilang; ataupun mengubah alamat tempat tinggal (mengurus KTP).
Pemerintah dapat saja menyebarkan informasi mengenai diri mereka di internet; menyediakan layanan download formulir-formulir tertentu; menginformasikan lowongan pekerjaan; menyediakan informasi turis dan rekreasi; ataupun menyediakan konsultasi masalah kesehatan dan keamanan.
Government to Business. Pemerintah di sini melakukan ‘two ways interaction’ dan transaksi lewat internet baik antara government to business maupun business to government. Sistem tender terbuka melalui mekanisme E-Government bertajuk Government to Business ini. Sebagai contoh, pemerintah HongKong menyediakan informasi-informasi seperti Electronic Tendering System (ETS) dan HK Post e-Cert, yaitu penerbitan sertifikat digital kepada individu dan organisasi.
Government to Government. Mengetengahkan aktivitas antar departemen atau organisasi pemerintahan. Aktivitas ini dimaksudkan demi mencapai efektivitas dan efisiensi kerja seluruh operasi pemerintahan. Di Amerika Serikat, sebagai missal, terdapat Intelink, yaitu teknologi intranet yang menyediakan informasi-informasi yang telah terklasifikasi dan disebarkan kepada seluruh agen intelijen.
Government to Constituent. Dikenal pula sebagai E-Democracy. Ia mengacu pada aktivitas online pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan warganegara dalam masalah proses-proses demokrasi. Ini termasuk diskusi dan konsultasi online antara wakil rakyat dengan konstituennya. Di situ http://www.dpr.go.id (milik DPR-RI) telah disediakan perangkat chatting dan nomor kontak wakil rakyat. Tujuannya, konstituen dapat mendiskusikan dan mencari solusi atas masalah-masalah kebijakan yang ditemui. Atau, menagih janji kampanye, tentunya. Di Korea Selatan, para politisi menggunakan internet guna menjaring pemilih.
Aspek lain dari Government to Constituen adalah electronic voting. Selama ini memang masih berlangsung voting manual dengan kertas suara yang menghabiskan cost besar. Memang mekanisme voting pemilu tidaklah sederhana. Ia mengkaitkan proses registrasi dan otentifikasi, untuk kemudian dilanjutkan proses perhitungan suara. Namun, di India E-Voting sudah pernah digunakan dalam Pemilu 2004. Dalam pemilihan anggota parlemen tersebut, India menggunakan 600.000 mesin voting elektronik.
Mesin yang digunakan India diproduksi oleh Electronics Corporation of India dan Bharat Electronics. Mesin-mesin ini dioperasikan dengan batere dan sifatnya portable (mudah dipindahkan), mudah dioperasikan, reliable, dan bebas error. Pengoperasian mesin melibatkan pengawasan oleh pejabat resmi di TPS-TPS. Pemilih yang buta aksara terbantu akibat adanya tanda pemilih berupa logo dan gambar dari para kandidat dari partai politik yang ikut pemilu.
Keempat hal di atas merupakan lokus dari kegiatan E-Government yang satu sama lain memiliki wilayah kerja sendiri-sendiri. Kajian E-Government dan Demokrasi kiranya patut diletakkan dalam lokus yang keempat, yaitu Government to Constituent.
Pertanyaan kemudian adalah, seberapa signifikan peran dari E-Government dalam tata kehidupan demokrasi? Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) menandai 6 signifikansi dari E-Government yaitu : (1) E-Government meningkatkan Efisiensi; (2) E-Government meningkatkan Pelayanan; (3) E-Government membantu pencapaian hasil kebijakan; (4) E-Government berkontribusi atas sasaran kebijakan ekonomi; (5) E-Government berkontribusi atas Reformasi; (6) E-Government mendorong Trust antara Pemerintah dan Warganegara.5
Selain itu, Eduardo Contreras Budge menandaskan E-Government mampu berkontribus pada hal-hal seperti peningkatan efisiensi operasi pemerintah, peningkatan transparansi, dan memodernisasi sector public.6 Efisiensi operasi pemerintah diperoleh berkat otomatisasi/digitasi fungsi-fungsi administrasi, yang dengan lain kata menyederhanakan proses dan penyampaian layanan.
Peningkatan transparansi, juga akuntabilitas, diperoleh memungkinkan sector public memperluas peran mereka berdasar tesis penyedia layanan yang client-oriented. Juga, E-Government memungkinkan operasi pemerintah berikut hasilnya terbuka bagi public. Selain itu, E-Government juga memungkinkan terjadinya modernisasi atas sector public. Satu tesis dasar modernisasi adalah pencapaian efisiensi kerja dengan biaya yang kecil. Lewat E-Government, pemerintah mampu menghemat dana penyebaran informasi konvensional dengan penyebarannya lewat internet, terlebih ke daerah-daerah yang mahal sarana transportasinya.
E-Government dan Demokrasi
Lalu, apa hubungan antara E-Government dan Demokrasi? Kaitan antara E-Government dan Demokrasi terletak pada tujuan dari demokrasi dan bagaimana kemungkinan pencapaian atas itu terselanggara lewat mekanisme E-Government. Kesulitan dari Demokrasi Perwakilan (representative democracy) ini adalah desentralisasi peran politik warganegara kepada wakil rakyat (legislatur). Akibat sejumlah factor, penyampaian kepentingan dari warganegara tidak terselenggara secara maksimal. Untuk itu diperlukan terobosan baru bagaimana warganegara dapat menentukan kinerja fungsi input pemerintahan. E-Government membuka kesempatan tersebut.
Steven N. Clift menunjukkan sejumlah tujuan yang inheren di dalam demokrasi dan kaitannya dengan E-Government.7 Ketujuh tujuan tersebut adalah : (1) Kepercayaan dan Akuntabilitas; (2) Legitimasi dan Pemahaman; (3) Layanan dan Kepuasan WargaNegara; (4) Jangkauan Akses; (5) Perwakilan Efektif dan Pembuatan Keputusan; (6) Partisipas lewat Fungsi Input dan Konsultasi; dan (7) Keterlibatan dan Kesengajaan.
Kepercayaan dan Akuntabilitas. Jika diajukan pertanyaan kepada warganegara seputar apa yang mereka inginkan dari pemerintah, maka akan diperoleh jawaban mayoritas seputar keinginan terbentukan pemerintah yang didasarkan trust dan akuntabilitas. Perhatikan hasil surver Clift terhadap masyarakat Amerika Serikat di bawah ini :
clip_image001
Lalu, bandingkan survey yang diadakan peneliti yang sama di Jepang :
clip_image002
Tatkala pemerintah memampang hasil kerja mereka di media yang dapat diakses public, dan secara mudah public dapat mempelajarinya, trust dan akuntabilitas pemerintah muncul secara alami. Trust dan Akuntabilitas ini dapat diperoleh pemerintah lewat jenis layanan yang bervariasi dan menguntungkan warganegara.
Legitimasi dan Pemahaman. E-Government menyediakan kesempatan bagi pemerintah guna menjelaskan dan mendemonstrasikan legitimasi mereka. Mereka juga dapat menyediakan pendidikan sipil mendasar secara online, yang pada satu titik, akan meningkatkan pemahaman warganegara akan tanggung jawab pemerintah.
Satu hal yang sangat menarik bagi public adalah penggunaan uang Negara. Di India misalnya, tersedia situs http://www.indiabudget.nic.id . Situs tersebut menjelaskan asal-usul uang Negara (misalnya dari pajak dan pendapatan lain), lalu ke mana uang-uang tersebut mengalir.
Layanan dan Kepuasan WargaNegara. Peningkatan kepuasan warganegara akan layanan pemerintah tercipta lewat demokrasi partisipatoris. Di level minimal, pemerintah perlu mendesain layanan dan transaksi online dalam hal input politik. What does people wants, kiranya demikian slogannya. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat merangkum tanggapan (feedback) dari warganegara atas kinerja mereka selama ini.
Jangkauan Akses. Pemerintah mengupayakan sebesar-besarnya upaya penyebarluasan aktivitas mereka ke kalangan warganegara. Ini misalnya melalui teknik E-Mail Newsletter. Dalam teknologi ini, pemerintah mengirim informasi kerja mereka ke alamat-alamat email warganegara secara otomatis. Informasi tersebut telah diklasifikasi sehingga mirip “Koran.”
Di Jepang, sebagai contoh, Perdana Menteri Koizumi menerbitkan M-Magazine yang sudah mencapai 2 juta pelanggan. Isi dari M-Magazine adalah perkabaran lewat email yang berisikan aktivitas si perdana menteri berikut anggota-anggota kabinetnya. Demikian pula, presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad memiliki portal sendiri yang berisikan percakapannya dengan warganegara Iran dan penduduk dunia. Portal tersebut juga memampangkan surat-surat dari para pembaca website seputar keluhan dan keingan mereka dari pemerintah Ahmadinejad.
Perwakilan Efektif dan Pembuatan Keputusan. Kini studi-studi seputar E-Government telah dilakukan oleh parlemen, legislatur, dewan kota, dan para pejabat public dipilih berikut staffnya. Ini merupakan indikasi upaya penguatan partisipasi warganegara. Legislatur, sebelum melakukan rapat rancangan undang-undang, dapat saja menerbitkan polling di situsnya seputar langkah yang sebaiknya dilakukan. Pilihan public dapat terlihat lewat respon atas polling-nya tersebut.

Dipublikasi di ADMINISTRASI NEGARA | Tinggalkan komentar

REVIEW BUKU PARADIGM THEORY & POLICY MAKING Reconfiguring the future

REVIEW BUKU

PARADIGM THEORY & POLICY MAKING

Reconfiguring the future

(Teori Paradigma Sebagai Perangkat Berfikir dalam Perumusan Kebijakan)

Peradaban Dan Kebudayaan

Budaya merupakan nilai-nilai yang umum dimiliki oleh orang-orang yang menjadi milik yang sama terbentuk secara historis oleh etnis, agama, dan/atau identitas linguistik. Disisi lain, peradaban merupakan nilai-nilai yang harus diterima secara universal oleh semua orang tanpa memandang budaya mereka. Setiap negara biasanya memiliki dua perangkat nilai-nilai yang berbeda, satu perangkat nilai-nilai yang berasal dari budaya yang dimiliki dan satu perangkat nilai-nilai lain yang datang sebagai segi diterima dari negara luar.

Budaya merupakan nilai-nilai yang dibagikan oleh orang-orang yang yang tergabung dalam komunitas yang sama yang dibentuk secara historis oleh etnik, kepercayaan dan atau identifikasi bahasa. Peradaban, dilain pihak, menyajikan nilai-nilai yang akan dapat diterima secara universal oleh semua orang, menghargai kebudayaan mereka. Budaya dilindungi oleh alam dan peradaban, dalam pertentangan, saling menyerang. Negara biasanya memproses dua rangkaian nilai yang berbeda, satu paket berasal dari keaslian kebudayaan yang dimiliki, sementara yang lain akan menjadi aspek yang diterima dari peradaban asing. Ketika bangsa di konfrontasikan dengan konflik baru antara budaya yang mereka miliki dan budaya yang berasal dari luar, budaya harus memutuskan nilai-nilai yang mana yang unggul.

Amerika mencampuradukan ras dan budaya, pada yang pentingnya membedakan budaya yang mendukung dan diperhatikan. Pengamatan seringkali mengarahkan pada catatan oleh beberapa yang diwarisi oleh Amerika dari budaya Eropa tetapi tidak memiliki perlindungan budaya. Atau bahwa Amerika dipisahkan secara budaya, karena kesamaan sejarah selama 200 tahun atau lebih. Bagaimanapun selama tahun 1992 kampanye pemilihan presiden, Dan Quayle menyampaikan pidatonya tentang nilai-nilai tempat tinggal rakyat amerika, tidak berbicara tentang kebudayaan Amerika? Dan juga ketika hadir sebagai nilai-nilai yang berkaitan dengan gaya hidup rakyat Amerika, seperti oposisi yang kuat untuk mendiskriminasikan ketenaga kerjaan, bukankah ini merupakan komponen yang sioap pada kebudayaan Amerika? Saya berpikir, orang-orang Amerika telah siap membangun kebudayaan yang unik dari kebudayaan yang mereka miliki.

Masyarakat Amerika melanjutkan kepercayaannya pada nilai-nilai tersebut yang memandu prinsip-prinsip deklarasi kemerdekaan dan konstitusi Amerika , sepereti demokrasi, hak asasi manusia, pasarekonomi bebas, dan sebagainya. Orang-orang Amerika sangat percaya hal ini merupakan nilai yang harus disebarkan secara universal oleh semua orang di dunia. Bagaimanapun nilai-nilai Amerika telah berjalan terus menerus berkembang sejak tanda-tanda deklarasi kemerdekaan. Nilai-nilai tersebut cenderung untuk menyertakan susunan nilai yang lebih luas pada basis oposisi pada beberapa jenis diktator, penindasan, korupsi politik, tindak kekerasan pada anak, diskriminasi seksual,polusi lingkungan, narkotika, pencucian uang, dan sebagainya. Oposisi ini dapat juga diinterpretasikan sebagai pembentukan konstitusi pelaksanaan aspek nilai-nilai peradaban orang-orang Amerika. Saat ini ketika datang pada nilai-nilai yang terkait pada karakter gaya hidup orang-orang Amerika, seperti oposisi terhadap diskriminasi dalam pekerjaan, nilai-nilai tersebut dapat dihargai sebagai kompetensi kebudayaan Amerika, tetapi untuk memperluas kepercayaan rakyat Amerika bahwa, nilai-nilai tersebut harus dapat diterima secara universal sebagai nilai kebangsaan, mereka dapat juga dipertimbangkan sebagai kompetensi peradaban warga Amerika.

Sepanjang tahun 1990, pada akibat runtuhnya struktur perang dingin, nilai-nilai Amerika mulai menyebar di dunia melalui berbagai spanduk, yang lainya tanda-tanda berbagai orghanisasi internasional atau cabang regianal, perjanjian multilateral dan atau bilateral. Kewenangan tertinggi peradaban Amerika telah ada, dan apakah atau bukan orang dari bangsa lain yang memperhatikannya. Nilai peradaban amerika membarikan inti nilai paradigma aktivitas ekonomi saat ini. Tanpa memperlengkapi kekuatan militer, pada tahun 1990 Amerika mendaki pos kekuasaan tertinggi yang telah tidak mempengaruhi dekade sebelumnya, meski dengan kekerasan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi.

Ketika bangsa dihadapkan dengan konflik baru antar nilai-nilai budaya dan nilai-nilai peradaban yang normal yang dimiliki, kita harus memutuskan nilai-nilai harus menang. Amerika Serikat merupakan salah satu melting pot berbagai ras, di mana orang-orang yang hidup dalam negara tersebut berasal dari berbagai ras yang berbeda. Amerika Serikat memiliki peradaban yang diwarisi dari Eropa tetapi negara tersebut tidak memiliki budaya sendiri untuk dipertahankan, atau bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan budaya yang terbagi-bagi. Juga, ketika meninjau tentang nilai-nilai yang terkait dengan gaya hidup orang-orang Amerika, seperti perbedaan diskriminasi kerja dengan usia yang sudah menjadi komponen dari budaya Amerika? Oleh karena itu, bahwa Amerika telah mengembangkan budayanya sendiri yang unik.

Di sisi lain, warga negara Amerika tetap percaya pada nilai-nilai yang merupakan pedoman prinsip-prinsip Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat, seperti Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Ekonomi Pasar Bebas, dan lain-lain. Rakyat Amerika percaya bahwa ini adalah nilai-nilai universal yang harus dianut oleh semua orang. Namun, nilai-nilai Amerika telah mengalami perkembangan sejak penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan. Nilai-nilai ini cenderung lebih luas termasuk nilai-nilai pertentangan atas segala bentuk kediktatoran, penindasan, korupsi politik, diskriminasi dalam hal jenis kelamin, polusi lingkungan, penggunaan penyalahgunaan, dan perdagangan anak, pencucian uang, dan lain-lain. Oposisi ini juga dapat diartikan sebagai yang merupakan aspek praktis nilai-nilai inti peradaban Amerika.

Sejarah peradaban tumpang tindih dengan pembebasan manusia dari penindasan oleh agama dan/atau kekuatan militer. Dengan demikian, kata peradaban merupakan nilai-nilai tertentu (seperti kemerdekaan, kesetaraan, dll) yang ditegakkan secara universal dalam masyarakat yang beradab. Tidak ada keraguan tentang fakta bahwa peradaban Amerika berasal dari peradaban Eropa sebagai pendiri negara Amerika Serikat terutama dipengaruhi oleh filsafat Perancis. Namun, terhadap argumen bahwa peradaban Amerika hanya variasi peradaban Eropa, maka harus menunjukkan bahwa nilai-nilai inti dari peradaban Amerika didirikan melalui perjuangan panjang dengan Amerika tentang interpretasi dan aplikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan gaya hidup khas Amerika, seperti oposisi terhadap diskriminasi ras, seperti yang dinyatakan di atas, nilai-nilai ini bisa dianggap sebagai komponen inti dari budaya Amerika.

Namun, sejauh warga Amerika percaya bahwa nilai-nilai ini merupakan peradaban secara universal diterima tanpa memandang kewarganegaraan, mereka juga bisa dianggap sebagai komponen utama Amerika. Selama tahun 1990-an, pasca runtuhnya struktur perang dingin, nilai Amerika mulai beredar di seluruh dunia di bawah berbagai spanduk, baik di bawah dukungan dari berbagai organisasi internasional atau sebagai bagian dari daerah multi-lateral dan / atau pakta bilateral. Hegemoni peradaban Amerika sekarang telah berdiri. Dan apakah orang dari bangsa lain sadar akan hal itu, nilai-nilai peradaban Amerika memberikan nilai-nilai utama dari paradigma kegiatan ekonomi saat ini. Tanpa menggunakan kekuatan militer, Amerika Serikat telah meningkat, pada 1990-an, ke posisi hegemonik, yang tidak dimiliki dalam dekade-dekade sebelumnya, bahkan dengan kekuatan militer dan sumber daya ekonomi.

Setelah gerakan hak sipil awal 1960-an, warga Amerika dan pemerintah mereka menjadi percaya diri dalam prestasi mereka dan mulai memainkan peran seorang misionaris untuk menyebarkan nilai-nilai peradaban Amerika di seluruh dunia. Konsep yang relatif baru seperti “transparansi”, “keterbukaan”, dan lain-lain bermanfaat untuk membuat gagasan abstrak dipahami dan rentan untuk monitoring. Peradaban Amerika jauh lebih dari peradaban Eropa, yang tinggal agak pasif atau jinak pada pertengahan abad kedua, tanpa menimbulkan konflik dengan budaya bangsa lain.

Konsep Paradigma

Revolusi Ilmiah, Thomas S. Kuhn, Universitas Chicago menggunakan struktur kata “paradigma” di buku yang terkenal, ia tidak memberikan definisi dengan cermat. Kuhn pada tahun 1970an mengemukakan bahwa paradigma sebagai contoh yang terpadu merupakan unsur inti dari apa yang menurut pembahasan di sini disebut sebagai aspek yang paling lengkap dan paling sulit dipahami. Kuhn mendefinisikan paradigma, yang ia yakini sebagai konsep filosofi sentral dari kajiannya (1970an) sebagai berikut: “secara universal paradigma merupakan pencapaian ilmiah yang dapat dipahami yang dapat membantu kalangan praktisi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sementara itu Masterman berpendapat bahwa paradigma adalah sebuah ‘gambaran’ konkret dari sesuatu, katakanlah A, yang digunakan secara analogis untuk menjelaskan sesuatu yang lain yang juga konkret, katakanlah B.

Tomas S. Kuhn melengkapi konsep paradigma untuk menjelaskan revolusi ilmiah sebagai pergeseran dari Newtonian Dinamis menjadi Einsteinian yang saling berkaitan. Bagaimanapun Kuhn tidak mendefinisikan kata “Paradigma” secara spesifik dan menggunakan pada banyak cara yang sama yang digunakan pada saat ini. Aktivitas umat manusia, apakah politik, sosial atau ekonomi harus merasa nyaman dengan susunan norma (peraturan,prinsip dan standar yang dapat diterima oleh kelompok tertentu) dan aktivitas ini menghasilkan basis prasarat. contoh: 1) kesepakatan internasional sejak sistem moneter menentukan peraturan yang dapat diterapkan pada keputusan perdagangan internasional pada produk makanan, pelayanan dan dan permodalan. 2) peraturan akutansi disepakati oleh IASC dan disahkan oleh IOSCO. Negara anggota menyajikan standar yang dapat diterapkan pada perbandingan korporat akuntansi secara internasional. 3) transparansi diperlukan sebagai administrasi atau bagi korporat akuntansi merupakan contoh prinsip yang dielaborasi secara lengkap oleh hukum. Peraturan pemerintah atau pedoman administratif. 4) perubahan harga minyak selama krisis minyak tahun 1970- menyebabkan perilaku korporat dan konsumen menjadi perluasan yang besar, sejak perubahan harga dikonstitusikan pada perubahan substansi dalam inti persyaratan ekonomi dunia.

Sejak itu, kata “paradigma” telah ditafsirkan sebagai “kerangka penelitian” atau “teoritis sosial, dan fenomena politik berlaku untuk penyelesaian perdagangan internasional dalam barang, jasa dan modal. Paradigma adalah sebuah konstruksi yang dapat diketahui; sebuah artifak” Berdasarkan pengertian ini, kalangan ilmuwan biasanya menghasilkan kesepakatan mengenai prinsip dan aturan bersama didalam mendefinisikan suatu teori, aplikasi, dan instrumentasi saat mereka berusaha membentuk contoh klasik atau gambaran standar tertentu yang menjadi pedoman bagi perilaku ilmiah: agar dapat diuraikan melalui pendekatan lain, maka kalangan ilmuwan tersebut harus diberi petunjuk mengenai cara kerja yang harus mereka lakukan. Karakteristik strategis dari paradigma sebagai sebuah contoh adalah kekonretannya (sifat konkret dari paradigma), yang mampu menjawab teka-teki yang dihadapi oleh para ilmuwan.

Karena terdapat batasan atau keterbatasan aktivitas manusia pada ketentuan waktu dan tempat, paradigma berkembang dari waktu ke waktu dan dari tempat satu ketempat yang lain. Sejak perang dunia II, ulasan ahli geografis tentang paradigma dikembangkan secara konstan untuk mengatasi sebagian besar negara. Bagaimanapun terdapat pemerintahan bangsa yang oposisi pada norma secara luas dapat diterima oleh yang lain atau siapa yang secara signifikan menunda menerima norma tersebut. pada perluasan tersebut, tidak ada paradigma tunggal yang mewakili setiap negara. Juga terdapat evolusi yang sgnifikan, atau berubah pada waktu tersebut. Isi dari paradigma tersebut (menanggapi argmentasi untuk dilaksanakan, juga tentang pendapat paradigma pada politik dan kehidupan sosial. Seperti halnya aktivitas ekonomi. Sebagai contoh prinsip yang tidak memberikan toleransi kejahatan seksual memperoleh penerimaan pada beberapa negara dan untuk memperluasnya. Penerimaan prinsip ini adalah merubah paradigma sosial yang diterapkan pada setiap negara, juga aktivitasmanusia memiliki secara simultan ekonomi , sosial dan implikasi politik, membuat paradigma sulit memisahkan paradigma yang respektif dari satu ke yang lainnya dalam tata cara yang sesuai. Dengan kata lain, paradigma aktivitas ekonomi, perilaku sosial dan aktivitas politik sering diduakan dan dapat dipisahkan. Memiliki pernyataan sebagai berikut: biarkan kami terpusat pada subjek bab ini.

Paradigma memperoleh statusnya karena lebih berhasil daripada saingannya dalam memecahkan beberapa masalah yang mulai diakui oleh kelompok praktisi bahwa masalah-masalah yang rawan. Keberhasilan sebuah paradigma pada mulanya sebagian besar adalah janji akan keberhasilan yang dapat ditemukan dalam contoh-contoh pilihan adan yang belum lengkap. Kegiatan manusia, baik politik, sosial atau ekonomi, harus sesuai dengan satu perangkat norma (aturan, prinsip atau standar yang diterima oleh kelompok mana seseorang berasal) dan kegiatan ini dilakukan berdasarkan satu set prakondisi penting.

Tujuannya, misalnya, (1) setuju sistem moneter internasional mendikte aturan untuk penyelesaian perdagangan internasional dalam barang, jasa dan modal (2) aturan akuntansi yang disepakati oleh IASC dan didukung oleh negara-negara anggota IOSCO menyediakan standar itu berlaku untuk perusahaan Pembukuan sebanding internasional. (3) Transparansi yang diperlukan untuk administrasi atau untuk Pembukuan perusahaan merupakan contoh dari sebuah prinsip yang dapat diuraikan secara rinci dalam hukum peraturan pemerintah, atau dalam pedoman administrasi. (4) Perubahan harga minyak mentah selama dua krisis minyak di tahun 1970-an telah mempengaruhi perusahaan dan perilaku konsumen untuk sebagian besar, karena merupakan sebuah perubahan besar dalam prasyarat penting ekonomi dunia. Karena ada batas-batas atau batas aktivitas manusia, dalam hal waktu dan tempat, paradigma bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. Setelah Perang Dunia II, yang cakupan lokasi yang diperluas paradigma yang terus-menerus untuk menutupi sebagian besar negara-bangsa.

Namun demikian, ada pemerintah nasional tertentu yang bertentangan dengan norma-norma luas diterima oleh orang lain atau orang-orang yang signifikan keterlambatan menerima norma. Sejauh itu, tidak ada satu paradigma tunggal yang meliputi semua negara-bangsa. Ada juga evolusi signifikan atau perubahan dari waktu ke waktu sehubungan dengan isi paradigma (untuk lebih spesifik tentang pengertian paradigma dalam kehidupan politik dan sosial, kita juga bisa membuat argumen yang sesuai, selain dari paradigma untuk kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, tidak menoleransi pelecehan seksual adalah mendapatkan penerimaan yang lebih luas di beberapa negara dengan waktu tertentu-kelambatan dan, sejauh itu, penerimaan dari prinsip ini adalah perubahan “Pendekatan”, dan lain-lain saya tidak keberatan untuk ilmuwan sosial mencari kerangka penelitian baru tapi agak menyambut usaha mereka.

Akari Lida mengupas tentang isu-isu kesenjangan paradigma dalam perdagangan, mata uang, keseimbangan investasi, dan lain-lain yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan negara-negara berkembang atau mayoritas negara-negara sedang berkembang. Selain itu Akira Lida juga menganalisa mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam filsafat pembangunan atau pedoman paradigma pembangunan dan bantuan untuk negara-negara di dunia ketiga secara umum.

Paradigma Mayor dan Paradigma Minor

Pada awal pembahasannya, Akari Lida menjelaskan tentang pengertian atau konsep-konsep paradigma, yaitu apa yang dimaksud dengan paradigma itu. Paradigma pada umumnya diartikan dengan pola atau model pendekatan dalam bidang sains atau penelitian secara umum. Namun, dalam pembahasan Akira Lida mengungkapkan bahwa paradigma diterjemahkan secara lebih khusus untuk melihat fenomena ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya frase “paradigma ekonomi politik” diartikan sebagai keseluruhan dari seperangkat norma dan seperangkat prasyarat mendasar yang membentuk basis perilaku ekonomi. Sedangkan frase “paradigma kebijakan” merujuk kepada paradigma yang berlaku pada suatu wilayah kebijakan dimana para pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai kemungkinan tentang pilihan instrumen atau alat yang dipilih sebagai solusi kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu.

Sejak perang dunia II kami mengetahui dua mayoritas paradigma ekonomi yang saling bersaing antara satu dengan lainnya, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pada saat runtuhnya struktur perang dingin pada awal tahun 1990, mayoritas bangsa atau kaum sosialis memiliki pengalaman pergeseran paradigma mayoritas menjadi kapitalisme(Cina mengklaim bahwa paradigma tersebut akan mempengaruhi pasar ekonominegara sosialis, yang berbeda dari ekonomi yang direncakan yang terjadi pada akhir dekade.

Untuk sebagian besar negara yang mengikuti paham barat yang menganut kapitalisme telah menyisakan paradigma mayoritas, dengan ini pemikiran paradigma telah berlangsung atau mengalami transformasi penting untuk merefleksikan perubahan didalam isi paradigma, yaitu: norma perilaku ekonomi dan atau inti dari prasarat yang diasumsikan di dalam transaksi ekonomi.

Perubahan paradigma minoritas tidak seperti perubahan paradigma mayoritas yang memposisikan dari paradigma Newtonian menjadi paradigma relitivitas tidak seperti pergeseran paradigma sosialis menjadi paradigma kapitalis. Pergeseran tersebut tidak menyertakan perubahan di dalam isi, tetapi, transformasi yang tetap dari keaslian paradigma itu sendiri, lahir dari perubahan secara parsial di dalam isi paradigma tersebut. Meskipun jika ini merupakan perubahan minor, dengan paradigma mayor karena perubahan tersebut memberikan dampak pada korporat dan perilaku konsumen pada perluasan yang signifikan, menyebabkan perhatian penuh pada parapembuat kebijakan.

Pentingnya observasi lain adalah bahwa masa lalu atau dulu perubahan paradigma minor seringkali dilakukan oleh perubahan di dalam rangkaian nilai-nilai yang tidak terpisahkan di dalam paradigma ekonomi politik negara. Biasanya Amerika mengendalikan upaya di belakang perubahan tersebut. Sebagai klarifikasi, biarkan kami menguji tiga tahapan proses transformasi paradigma setelah perang dunia II (Isi pembahasan pada sesi I) Tidak merefleksikan paradigma yang telah ada sejak serangan teroris pada september 2001. Hal ini akan diuji secara independen pada sesi ketiga.

Para pembuat kebijakan selama ini jarang sekali memperhatikan paradigma. Pembuat kebijakan umumnya mengerjakan pekerjaan mereka tanpa pengujian yang cukup terhadap implikasi dari perubahan dan kesenjangan paradigma ini. Karena itulah mengapa dalam pembahasan Akira Lida mengajukan teori paradigma sebagai instrumen berpikir dalam pembuatan kebijakan. Pasca perang dunia kedua, dunia diramaikan oleh pertarungan dua paradigma ekonomi dan politik, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pertarungan ini berakhir dengan kekalahan paradigma sosialis yaitu bersamaan dengan diruntuhkannya tembok Berlin pada bulan November 1989 dan disusul dengan pembubaran Uni Soviet menjadi dua belas negara independen yang membentuk CIS (Commonwealth of Independent States) pada bulan Desember 1991. Dengan kekalahan sosialis, terjadilah pergeseran paradigma ekonomi dan politik dunia. Akira Lida membagi pergeseran paradigma menjadi dua yaitu pergeseran mayor dan pergeseran minor. Yang dimaksud dengan pergeseran mayor adalah pergeseran paradigma secara besar-besaran seperti pergeseran paradigma sosialis menuju kapitalis. Pergeseran mayor pernah terjadi seperti pasca perang dingin. Ketika struktur bangun perang dingin runtuh di awal 1990an, mayoritas negara sosialis menggeser paradigma mereka menjadi kapitalis.

Adapun yang dimaksud dengan pergeseran paradigma minor adalah pergeseran yang tidak melibatkan perubahan secara menyeluruh dari isi suatu paradigma, melainkan transformasi yang terus-menerus dan bertahap dari bagian-bagian suatu paradigma. Walaupun pergeseran minor terjadi dalam bingkai paradigma mayor (kapitalis atau sosialis), pergeseran minor ini sangat berdampak terhadap perilaku ekonomi perusahaan dan konsumen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius para pembuat kebijakan.

Negara-negara berkembang biasanya kesulitan mengikuti perubahan paradigma –minor- yang terus menerus ini. Ketika mereka mulai menerima suatu paradigma yang berkembang di pasar, mayoritas negara berkembang masih harus tetap mempertahankan dan menjaga petani, industri yang baru berdiri, usaha kecil dan sistem keuangan mereka yang rapuh dengan cara tetap mendikte aktifitas ekonomi rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini negara berkembang akan kesulitan untuk menghadapi perubahan paradigma yang cepat. Kurangnya stabilitas paradigma internasional dan adanya kesenjangan paradigma yang besar akan berdampak buruk terhadap proses pembangunan di banyak negara. Isu inilah yang jarang sekali menjadi fokus perhatian para ekonom pembangunan.

TAHAPAN TRANSFORMASI PARADIGMA

A. Paradigma Satu Negara

Sesuai dengan ekonomi baru yang terjadi setelah perang dunia II setiap negara telah memprediksi untuk menguji kekuatan kedaulatan tertinggi sesuai dengan penghargaan pencapaian keseimbangan ekonomi domestik dengan keadaan teritorial negara dan sesuai dengan pencapaian keseimbangan eksternal, peraturan internasional telah ada; 1) dengan respek terhadap nilai tukar (emas/$) berdasarkan kebijakan IMF) dan selanjutnya dengan respek terhadap perdaganagan dan tariff GATT.

Sistem Bretton Woods dan GATT selanjutnya merupakan dua pilar yang mendukung ekonomi internasional setelah perang dunia II melalui ketidakseimbangan yang muncul dari pertukaran atau perdagangan uang internasional, penenaman modal, produk makanan dan jasa pelayanan. Bagaimanapun paradigma secara esensial menyisakan paradigma satu negara bahwa responsibilitas utama bagi manajemen ekonomi, terhenti dengan setiap kekuasaan negara. Peraturan lembaga Bretton Woods dan GATT secara Cuma-Cuma.

B. Pergeseran Paradigma

Perluasan atau pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat suatu negara dalam memperbaiki kerusakan dari perang dunia II telah dibiayai melalui perluasan defisit perdaganagn Amerika dan karena terdapat batasan fiskal pada pertumbuhan pasokan emas, dollar Amerika menjadi subyek yang sering memberikan tekanan sepanjang tahun 1960 dan Amerika menggeser posisi runtuhnya obligasi eksternal kkomulatif (melalui catatan secara teori kekurangan sejak tidak diletakkan secara aktual pada uji coba). Pada tanggal 15 Agustus 1971 pemerintah Amerika mengumumkan bahwa nilai konversi nnilai dollar Amerika akan disuspen. Kejadian ini lama diingat sebegai perputaran poin sistem moneter internasional. Sistem standar emas/dollar (sistem Bretton Woods) runtuh dan secara de facto sistem dollar standar muncul, dijelaskan sebagai berikut:

1) Krisis dollar 1971 dipengaruhi oleh batasan-batasan multicurrensi (Persetujuan Smithsonian desember 1971). Hasil ini di dalam skala yang besar, depresiasi nilai dollar terhadap mata uang mayoritas yang pada gilirannya menyebabkan pengurangan drastis terhadap pendapatan nilai dollar pada negara anggota OPEC dalam monopoli harga yang disusun oleh seven sister.

2) Krisis Minyak Yang terjadi tahun 1970sebagai upaya negara anggota OPEC merebut kekuatan membuat keputusan terhadap harga minyak dan kekuatan untuk menekan kartel/cartel produksi minyak.

3) Pergeseran daya beli negara pengimpor minyak menjadi negara penghasil minyak mendasari krisis pemasokan minyak yang mana terdapat sedikit ruang untuk meraih permintaan kebijakan ekonomi makro. Berbagai ukuran sisi pemasokan yang telah diambil dimayoritas negara pengimpor minyak termasuk peningkatan minyak mentah. Kilang minyak sektor swasta berupaya untuk mengurangi konsumsi energi setiap unit pengolahan, diversifikasi sumber energi menjadi gas alam dan sebagainya.

4) Daur ulang minyak, tentang perubahan yang signifikan di dalam keuangan internasional. Pasar Mata uang Euro di London dan hutang internasional. Bisnis yang dikembangkan di dalam volume negara berkembang yang mengajukan pinjaman setiap sindikat pinjaman pada akhirnya meningkat dengan krisis hutang yang berlanjut hingga tahun 1980.

5) Amerika menekan kinerja pasar sekuritas (May day reform 1975) secara parsial meningkatkan daya saing bisnis sekuritas di Amerika dan secara parsial mengklaim status sebagai pusat pasar modal internasional. Dari sisi pemasokan, modal keuangan yang efisien melalui renovasi pasar modal juga perlu untuk membenahi dari jatuhnya perekkonomian yang terjadi akibat krisis minyak. Reformasi termasuk rekruitmen bank tradisional produk dan mengurangi intermediasi fungsi bisnis perbankan (disintermediasi). Awal 1980 reformasi telah dilakukan memberikan dampak dan peningkatan modal dalam pasar Amerika oleh para Klien dunia (oleh Klien Inggris) berkembang secara signifikan, hal ini merupakan bujukan British Big Bang 1986.

6) Meskipun sistem standar emas dollar berdasarkan pada ketentuan IMF, sistem GATT yang merupakan pilar paradigma lain dari satu negara (kapitalis). Bertahan hingga tahun 1994 sebagai konsekuensi dari negosiasi GAAT yang diulang untuk mengurangi tarif dan ancaman non tarif terhadap perdagangan bahan makanan (konsekuensi dari negosiasi Tokyo , 1973-1979) batas-batas negara untuk perdagangan internasional sebenarnya sudah dihapus). Sebab penghapusan batas-batas negara tersebut, berlangsung dan berakhir tahun 1980an, para jurnalis dan ahli ekonomi mulai untuk menggunakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan situasi tersebut: “Ekonomi Tanpa Batas”.

Sebagai hasil dari Negosiasi Uruguay, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lahir pada tahun 1995 sebagai sebuah organisasi internasional yang membahas tiga tuntutan, yang disebutGATT GATS dan TRIPS. GATT lama (GATT tahun 1947) telah melebur ke dalam GATT Baru (GATT 1994).

7) Dengan kesuksesan reformasi pasar sekuritas dan dengan pengenalan kekuatan yang diperbaharui sektor finansial bangsa Amerika, PBB mengubah strategi negosiasi perdagangan dari satu pertahanan dasar (perlindungan terhadap industri dalam negeri dari kompetisi industri-industri asing) menjadi dua cabang (penggunaan strategi defensif yang masih eksis ditambah suatu sudut pandang baru pada pembukaan pasar dalam negara-negara pesaing dan peningkatan deregulasi). Pemerintahan US meminta baik liberalisasi lebih lanjut pada pasar asing maupun deregulasi atau kebijakan tentang sektor finansial bisnis yang meyakinkan (terpenting, konsultan keuangan atau konsultan finansial US-Jepang pada tahun 1986-1994), Penjelasan tentang perubahan dalam pandangan finansial, Peter F. Drucker menulis dalam tahun 1989:

8) “Pada awal atau pertengahan tahun tujuhpuluhan—melalui OPEC dan dengan Presiden Nixon’s pelambungan dollar—ekonomi dunia berubah dari internasional menjadi transnaional. Ekonomi Transinternasional saat ini menjadi dominan dalam pengawasan ketat ekonomi dalam negeri/domestik suatu negara. Ekonomi transnasional dipertajam oleh peredaran uang melebihi perdagangan produk dan perdagangan. Peredaran uang ini sebagai kondisi dinamis mereka.

9) Setelah itu, cakupan geografis ekonomi meningkat menjadi lebih luas pada tingkat regional melebihi batasan nasional (peningkatan ekonomi regional). Investasi asing secara langsung (proses merger dan aquisisi pembukaan cabang dan jaringan kerja yang lain untuk penjualan dan pelayanan) diambil secara jelas diantara negara-negara maju. Perubahan dalam perilaku korporat ini tidak hanya merefleksikan transformasi paradigma dari satu negara kapitalisme menjadi ekonomi transisi dan tanpa batas, tetapi juga secara signifikan memberikan pengaruh terhadap pemerintahan secara nasional dalam bentuk kebijakan ekonomi.

10) Pada tahun 1987, IASC memulai proyeknya pada perbandingan secara internasional korporat akuntansi dengan IOSCO mengirimkan para peneliti pada proyek tersebut dengan memulai pada point yang disebut versi akuntasi BIG BANG dan menyediakan infrastruktur bagi globalisasi aktivitas antar korporat di seluruh dunia.Standarisasi akuntansi Korporat dan Emisi series ISO 9000 (standarisasi kualitas manajemen merupakan bukti bahwa kebutuhan utama timbul dari globalisasi aktivitas korporat juga pengembangan strandarisasi bagi akuntasi manajemen mutu, pengembangan di masa yang akan datang dari aktivitas korporate globalmenjadi peningkatan yang nyata.

Pengamatan di atas memberikan saran bahwa selama dua dekade setelah pergeseran peralihan moneter pada tahun 1971, perubahan yang signifikan terhadap pengakuan variabel yang penting dari paradigma telah diprovokasi atau disebabkan oleh negara yang satu setelah yang lainnya di dalam efek domino (dengan hubungan sebab akibat antara keduannya) sehingga paradigma satu negara secara berangsur-angsur kehilangan validitasnya dengan kata lain, hal ini merupakan periode transisi selama banyaknya isi dari paradigma aktivitas ekonomi yang berangsur-angsur digantikan oleh isi yang baru, setelah 15 atau 20 tahun menghasilkan paradigma baru yang dibedakan dari usia secara signifikan. Bagi tujuan kenyamanan saya harus menyebutnya paradigma yang diamati sepanjang tahun 1970-1980 “Paradigma transisi”.

Pada paradigma transisi ini, mengendalikan upaya perubahan berasal dari Amerika. Dibalik perubahan merupakan strategi Amerika untuk menata kembali kekuatan keuangan pasar Amerika kemudian menggunakan kekuatan sebagai leverage pembukaan pasar yang lain untuk kepentingan ekonomi Amerika. Bagaimanapun, keberhasilan perubahan yang dicapai selama dua dekade tidak didikte secara sepihak oleh Amerika. Ada beberapa tindakan dan reaksi oleh negara lain dan atau oleh agen swasta yang manapemerintah Amerika tidak mengantisipasinya,jika kita melihat pada tindakan dan atau reaksi, kami telah mengobservai adanya hubungan sebab akibat yang penting diantara keduannya. Hubungan tersebut membuat proses karena paradigma berupa seperti proses transformasi secara otomatis yang akan memposisikan harapan kebijakan pasar Amerika. Transformasi dilanjutkan hingga tahun 1990, tetapi pada awal tahun dekade struktur perang dingin runtuh memberikan karakter baru paradigma aktivitas ekonomi pada tahun 1990.

C. Pasca Paradigma Perang Dingin.

Keberhasilan kejadian dari runtuhnya tembok Berlin pada Nobember 1989, untuk melucuti USSR dan lahirnya CIS pada bulan Desember 1991 berakhirnya struktur perangdingin. Sebagian besar negara yang mengikuti pengalaman bangsa Timur paradigma mayoritas bergeser dari sosialisme menjadi kapitalisme. Selanjutnya, tanggapan bangsa Barat terhadap ekonomi global sebagai munculnya pasar baru.

1. Kebangkitan Regional

Eropa—pembangunan yang dijanjikan di atas pada waktu yang lama, perkembangan pasar dan peluang bisnis baru bagi bangsa Barat, tetapi pada jangka pendek dan menengah, membawa tekanan dan resiko bagi bangsa Barat. Tekanan tersebut secara khusus dirasakan oleh negara-negara diEropa (diantara yanglain-lainnya jerman) dengan datangnya atau masuknya upah pegawai yang rendah, distorsi harga, hilangnya daya saing dari biaya yang tidak efisien pada industri domestik dan sebagainya.

Sejalan dengan laporan Delors April 1989 dan Perjanjian Maas-tricht (yang ditanda tangani oleh negara anggota EC pada bukan November 1993), negara amggota EU melanjutkan menciptakan EMU (Ikatan Moneter Eropa). Akhirnya ESCB (Sistem Eropa Bank Central) menjadi operatif pada Juni 1998 dengan lahirnya bank central Eropa, dan penggabungan mata uang Eropa yang disebut EURO yang dikenalkan pada bulan Januari 1999. Pada bulan Mei 2000 perjanjian Amsterdam yang ditanda tanggai oleh Konsil Eropa di Amsterdan pada bulan Juni 1997) menjadi efektif. EU sekarang bekerja untuk CFSP (Common Foreign And Security Policy), kebijakan perdagangan dan pengembangan EU.

Amerika– Dilain pihak bagian Atlantik yang lain (Amerika, Canada dan Mexico) menyepakati NAFTA yang ditandatangani pada bulan Desember 1992 efektif bulan Januari 1994. Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay memulai MERCOSUR yang ditandatangani bulan November 1991 efektif Januari 1995.

Perkembangan ini bersumber pada negara lain untuk merefilatisasi keberadaan kesepakatan perdagangan bebas regional (dikenal sebagai RFTA) atau membentuk alianci baru seperti GRUPOANDINO (Colombia, Equador, Peru, Bolifia, Cilli) dan Caricom Carribian Cominity. Selanjutnya pemerintah Amerika mengumumkan rencana pada tahun 1994 dibentuk FTAA (Perdagangan Bebas Area Amerika) yang akan mencakup seluruh bangsa atau negara di bagian utara, tengan dan selatan Amerika. Pertemuan Amerika Selatan mendukung rencana ini pada tahun 2000 dan memberikan dukungan kembali pada tahun 2001. Administrasi Amerika saat ini siap untuk memulai negosiasi untuk membuat FTAA pada bulan Juni 2005 setelah memperoleh kewenanganpromosi perdagangan dari Capitol Hill pada musim panas 2002.

Asia—Di Asia, negara-negara ASEAN memulai AFTA padajanuari 1992 yang efektif tarif istimewa yang muncul pada bulan Januari 1993. Kerangka kerja korporat negara-negara ASEAN ditambah tiga negara (Cina, Korea,Jepang) juga memulai selama periode ini sebagai negara yang disertakan koordinasi ekonomi yang lebih besar secara regional.

Dengan kepemimpinan Amerika Serikat, APEC yang mulai lebih awal sebagai forum ekonomi korporate untuk bangsa-bangsa Asia Pasifik diinisiasikan inisiatif diskusi pada tata cara praktis liberalisasi perdagangan dan penanaman modal pada inti dari Deklarasi Bogor (November 1994). Secara bilateral Jepang memulai studi dengan Singapura, Korea, Mexico, Cilli tentang kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas bilateral.

Meskipun, pemikiran beberapa rencana di atas tidak mudah secara dilaksanakan atau dicapai hal ini tidak dapat dibatalkan, bahwa tahun 1990 strategi nasional beberapa negara mulai fokus pada pasar regional dibandingkan pasar nasional secara spesifik. Pada saatnya setelah penyelesaian Uruguay, WTO mulai beroperasi pada bulan Januari 1995. WTO meminta negara anggota untuk sepakat sebagian besar negara terbaik.

2. Aktivitas Korporat Bertumpu Pada Strategi Global

Sementara pemerintah nasional berjuang untuk memperkuat ekonomi di regional, korporasi besar telahmemperluas aktivitas mereka ke seluruh dunia menggunakan strategi global yang mereka miliki. Sesungguhnya hilangnya batasan nasional, liberalisasi, deregulasi di pasar nasional dengan respek pada transaksi produk makanan, dan pelayanan dan uang, perkembangan teknologi informasi dan upaya standarisasi peraturan akutansi, manajemen mutu, dan manajemen lingkungan semua memberikan kontribusi untuk mempersiapkan infrastruktur internal pada aktivitas korporat global. Saat ini perusahaan multinasional besar terdaftar secara keseluruhan di New York, London, Frankfurt, Paris dan Tokyo dapat menumbuhkan modal capital secara internasional dan mengelola aktivitas yang produktif berdasarkan standar global yang dapat diterima. Sama halnya memproduksi bagian atau bahan melalui jaringan internet. Saat ini mereka lebih bergantung pada kebijakan nasional daripada pada tahun 1980. Dengan kata lain, mereka mendapatkan tingkatan kebebasan di dalam menetapkan jalan yang mengarah pada pertumbuhan modal atau produksi, dengan kebebasan dari kebijakan nasional.

3. Informasi Teknologi dan Ekonomi Baru

IT menjadi terkenal pada tahun 1990 awal ketika Amerika memperkenalkan persaingan yang lebih besar didalan sektor telekomunikasi. Bagaimanapun, sebagian besar inovasi telah siap ditempatkan selama decade sebelumnya. Contohnya, teknoloi dapat memberikan fasilitas transmisi dan proses informasi pada kecepatan yang tidak terbatas dan kapasitas penyimpanan yang besar dari informasi telah dipersiapkan pada tahun 1980, ketika optic fiber super computer dapat dikomersilkan.

Perbedaan antara tahun 1990 dengan decade sebelumnya dapat diuraikan: Pertama, pasar yang telah ditingkatkan kapasitas personal computer dan teknologi dapat digunakan oleh pengguna biasa. Kedua, pengembangan perangkat lunak memungkinkan perusahaan menyusun sistem operasi korporat dengan memadukan seluruh informasi penting dan pengetahuan dengan kemampuan manusia dan manajemen dumberdaya fisik (personel, jaringan, suku cadang, inventori, dan sebagainya). Meningkatkan pengaturan jaringan transaksi, data base dan yang lainnya. Ketiga, munculnya internet sebagai platform untuk kebutuhan kertas menjadi lebih efektif.

Kegunaan PC di perkantoran menjadi standar di Amerika pada awal 1990, selanjutnya perusahaan software atau konsultan sistem menjadi favorit dengan keberadaan IT. Selanjutnya pertengahan tahun 1990, kegunaan space komunikasi satelit militer Amerika yang sebelumnya diperbolrhkan hanya di rumah sakit dan akademi telah terbuka untuk kepentingan komersial. Sejak perkembangan berbagai transaksi seperti BtoG dan GtoG, dilibatkan pada kecepatan yang memusingkan sebagai platform baru pengurangan transaksi yang membutuhkan material kertas menjadi lebih penting. Factor ini telah dipadukan untuk mempertajam paradigma baru pada aktivitas ekonomi, meskipun kami tidak yakin apakah dan bagaimana pemerintah akan mengintervensi pada aturan perpajakan, supervise administrasi, kebijakan persaingan dan sebagainya dengan fenomena perkembangan baru.

Budaya, Peradaban dan Pembentukan Paradigma Politik Ekonomi

Suatu norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang dipegang oleh para konstituennya yang pada gilirannya merepresentasikan kebudayaan suatu negara. Kebudayaan (culture) merepresentasikan nilai-nilai yang dihormati bersama oleh suatu masyarakat yang dalam sejarahnya dibentuk oleh kesamaan identitas etnik, agama dan bahasa. Sedangkan peradaban (civilization) merepresentasikan nilai-nilai yang harus diterima secara universal oleh semua orang tanpa memperhatikan kebudayaan mereka. Oleh sebab itu, dengan sendirinya kebudayaan bersifat defensif dan statis dan sebaliknya peradaban bersifat ofensif dan dinamis.

Sebuah negara biasanya memiliki dua perangkat nilai: yang pertama berasal dari kebudayaannya sendiri dan yang lainnya berasal dari peradaban asing. Dengan alasan politik dan ekonomi, suatu negara bisa saja mengadopsi aspek-aspek peradaban negara lain. Ketika suatu negara dihadapkan pada konflik antara nilai-nilai kebudayaannya sendiri dengan nilai-nilai dari peradaban asing, masyarakat negara itu harus memutuskan nilai-nilai mana yang akan diberlakukan.

Amerika Serikat merupakan melting pot antar ras dan kebudayaan yang berbeda, dimana kepentingan dari setiap kebudayaan yang berbeda tersebut ditegakkan dan dihormati. Tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat memiliki peradaban yang diwarisi dari Eropa dan ia tidak memiliki kebudayaan asli. Dengan kata lain, kebudayaan di Amerika Serikat terbagi-bagi oleh budaya para pendatang dan karena itu dalam sejarah, usianya relatif muda yaitu sekitar 200an tahun.

Walaupun begitu, ternyata Amerika Serikat mampu membangun sebuah peradaban yang besar. Setelah melewati perjuangan yang panjang dalam menyusun, menginterpretasikan dan mengaplikasikan konstitusi mereka, Amerika Serikat berhasil menegakkan nilai-nilai inti dari peradaban mereka, yaitu seperti kebebasan (freedom), persamaan (equality) dan keadilan (fairness). Walaupun nilai-nilai ini diambil dari filsafat pencerahan Perancis, rakyat Amerika telah menginternalisasikannya dalam kehidupan dan cara berfikir mereka. Pasca pergerakan hak civil (the civil right movement) di awal-awal 1960an, rakyat dan pemerintah Amerika Serikat merasa percaya diri dengan capaian mereka dan dimulailah penyebaran nilai-nilai dari peradaban Amerika di seluruh dunia. Pada saat itu, peradaban Amerika menjadi lebih agresif daripada peradaban Eropa yang mulai agak pasif di paruh terakhir abad ke 20.

Selama tahun 1990an, setelah runtuhnya paham sosialis, nilai-nilai Amerika semakin menyebar di seluruh dunia dengan berbagai bendera, baik dalam bentuk bantuan dari berbagai organisasi internasional, aktifitas perusahan dan lembaga swadaya Amerika dalam kancah global, ataupun dalam bentuk perjanjian regional, bilateral dan multilateral. Hegemoni peradaban Amerika akhirnya menguat, dan disadari atau tidak, nilai-nilai peradaban Amerika telah menjadi nilai inti dari paradigma aktifitas perekonomian dunia saat ini. Tanpa menggunakan kekuatan militer, pada tahun 1990an Amerika mampu menaiki tahta hegemoni ini yang mana tidak bisa dicapai pada dekade-dekade sebelumnya, walaupun dengan kekuatan militer dan ekonomi. Akari Lida menyebut fenomena ini sebagai “perang suci Clinton dengan nilai-nilai Amerika” (Clinton crusade of American values), karena fenomena ini tampak jelas selama masa kepemimpinan Clinton (1992-2000) dan melemah ketika digantikan oleh pemerintahan partai Republik.

Awal masa kepemimpin George W. Bush diwarnai dengan aksi teror yang sering disebut sebagai serangan 11 September 2001. Pasca serangan yang menewaskan ratusan jiwa itu, Amerika Serikat semakin mantap dengan pilihan perubahan paradigma politiknya menjadi liberal imperialis. Bush segera mengumandangkan perang melawan terorisme. Konsentrasi pemerintahannya lebih dipusatkan pada urusan perang. Invasi militer Amerika Serikat ke Iraq dan tindakan-tindakan lain yang sering tidak direstui PBB menimbulkan keraguan dunia internasional akan nilai-nilai peradaban yang selama ini didengungkan Amerika. Dalam hal ini, Amerika secara tidak langsung justru memperlemah hegemoni paradigmanya. Menurut Akari Lida, semakin banyak hal-hal menakutkan yang menjadi perhatian kebijakan luar negeri Amerika, semakin akan memecah opini publik dunia dan sangat mungkin akan mengarah kepada pola aliran modal yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya yang bisa saja meruntuhkan hegemoni Amerika.

Dukungan kuat dari tokoh politik sangat perlu untuk mengimplementasikan perubahan paradigma pemikiran. Baru dengan dukungan penuh dari Franklin D. Roosevelt, presiden Amerika Serikat waktu itu, pemikiran Keynes dijalankan. Dan sejak saat itu, ekonomi Amerika Serikat dan dunia, segera mengalami pemulihan. Ekonomi dunia kemudian mengikuti paradigma pasar dengan campur tangan pemerintah.

Namun, tidak semua negara mengikuti paradigma pasar dengan campur tangan pemerintah. Negara yang menganut sistem sosialis/ komunis cenderung tidak mempercayai penggunaan mekanisme pasar sama sekali. Mereka percaya bahwa semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Contoh paling jelas adalah apa yang dilakukan oleh Uni Soviet (sebelum pecah menjadi banyak negara). Pusat lah yang menentukan semua kegiatan ekonomi sampai pada unit mikro yang terkencil. Harga tidak berperan dalam mengalokasi barang dan jasa.

Indonesia sebelum tahun 1966 juga cenderung menggunakan sistim perencanaan terpusat, yang mengabaikan mekanisme pasar. Ditambah dengan situasi ”perang” melawan Amerika Serikat, Inggris, dan negara tetangga (Malaysia dan Singapura), situasi ekonomi di awal 1960s sangat kacau. Telah terjadi hiper-inflasi, kenaikan harga yang amat cepat. Rata-rata harga di Desember 1965 tujuh kali lipat rata rata harga di Desember 1964.

Prediksi Akari Lida seakan menjadi kenyataan. Di tahun-tahun terakhir masa pemerintahan Bush, Amerika dengan dolarnya hampir bangkrut. Namun Akari Lida juga menambahkan prediksinya bahwa pergeseran paradigma Amerika Serikat ini bukanlah pergeseran permanen melainkan pergeseran yang akan mengambil jalan memutar atau akan kembali lagi ke paradigma liberal kapitalis. Pergeseran memutar ini mulai tampak jelas setelah pemerintahan baru Barrack Obama banyak mengkritisi dan merombak kebijakan pendahulunya. Kalau citra ini bisa bertahan, Amerika dengan nilai-nilai kapitalisme akan menikmati hegemoninya lagi.

Paradigma adalah penentu utama dari arsitektur pasar dan model bisnis. Model bisnis yang tidak sesuai dengan paradigma yang berlaku dipastikan akan tergilas dan karena itu selalu ada kompetisi dalam pencarian model terbaru yang sesuai dengan paradigma yang berlaku atau bahkan menciptakan format yang lebih baik dan dapat menggantikannya.

Karena perbedaan geografis dan tingkah laku manusia, paradigma akan selalu bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selalu ada evolusi dari kandungan isi suatu paradigma. Tidak ada sebuah paradigma yang bisa diterima seutuhnya oleh seluruh negara.

Walaupun paradigma kapitalis berubah dari waktu ke waktu dan terdapat kesenjangan antara paradigma yang dominan secara internasional dan paradigma lokal, nilai-nilai inti dari paradigma kapitalis –kebebasan, persamaan dan keadilan- tetap tidak berubah. Hal inilah yang membuat paradigma ini tetap bertahan.

Namun, akhir-akhir ini, kembali muncul banyak keraguan terhadap paradigma kapitalis. Keraguan ini timbul menyusul terjadinya krisis global. Kapitalisme dianggap gagal dalam mensejahterakan masyarakat dunia. Di antara kelemahan kapitalisme yaitu: kapitalisme melahirkan kesenjangan ekonomi; kekuatan-kekuatan kapitalis selalu bersikap double-standard; kapitalisme secara teoritis memberi kesempatan sama kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif, bahkan rasis; negara-negara kapitalis melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya negara dunia ketiga.

Dari sekian banyak kelemahan tersebut, tampak bahwa pada dasarnya kritik-kritik terhadap kapitalisme sejalan dengan nilai inti dari kapitalisme itu sendiri. Kelemahan-kelamahan itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Maka, sangat mungkin bila krisis yang terjadi saat ini adalah akibat penyelewengan dan pergeseran nilai yang ditawarkan pemegang hegemoni paradigma.

Keberadaan Amerika di puncak hegemoni politik dan ekonomi dunia tergantung kepada penerimaan masyarakat dunia terhadap nilai-nilai yang ditawarkan, tidak selamanya bergantung kepada kekuatan ekonomi dan militer. Pada saat yang sama, kekuatan ekonomi Amerika berasal dari nilai-nilai peradaban Amerika yang dengannya masyarakat Amerika ingin berbagi dengan negara-negara lain. Lazimnya, ekonomilah yang mendikte kebiasaan manusia. Tetapi akhirnya, manusialah yang bertanggung jawab terhadap aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, kredibilitas kepemimpinan dalam mengangkat nilai-nilai atau norma-norma yang melandasi suatu paradigma, merupakan suatu hal yang paling signifikan.

PEMBAHASAN

Fenomena semakin besarnya minat terhadap studi kebijakan publik akhir-akhir dapat dijelaskan dengan banyak alasan baik alasan yang menyangkut alasan ilmiah, professional ataupun politis. Disisi yang lain, revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi dunia juga ikut semakin memperbesar minat terhadap studi kebijakan publik. Pertama, revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi telah mendorong terjadinya proses demokratisasi di sebagian besar negara berkembang yang pada awalnya merupakan negara-negara otoriter. Kedua, globalisasi informasi telah melahirkan tipe masyarakat yang krisis. Kedua hal tersebut telah mengakibatkan semakin pedulinya warga negara sekarang ini terhadap kebijakan-kebijakan publik yang yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan pribadinya.

Dikaitkan dengan otonomi daerah, studi kebijakan publik di Indonesia juga semakin penting. Pelaksanaan otonomi daerah dihapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada sebagian besar rakyat. Namun ada kekhawatiran dibalik harapan tersebut yaitu otonomi daerah dikhawatirkan akan melahirkan raja-raja kecil di daerah yang tidak lagi memperdulikan nasib rakyat. Oleh sebab itu studi kebijakan publik berdasarkan alasan professional menjadi sangat dibutuhkan guna dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan publik yang akan datang.

Semenjak runtuhnya rezim Soeharto, proses politik dipengaruhi oleh pasang surutnya wacana demokrasi dan reformasi. Kebijakan publik masa lalu digugat, sementara kebijakan kebijakan-kebijakan baru disusun untuk memcahkan persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa kebijakan baru yang dikeluarakan pemerintah tersebut mendapat dukungan tetapi tidak sedikit yang yang justru mendorong terjadinya resistensi di kalangan pejabat, kelompok-kelompok dalam masyarakat dan menimbulkan kontroversi.

Secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini memadai untuk keperluan pembicaraan biasa, akan tetapi menjadi kurang memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik dimana masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan harus tetap mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persolan tertentu. Persoalan yang sering muncul dalam melakukan kajian terhadap masalah-masalah publik adalah bahwa tidak semua masalah mendapatkan tanggapan yang memadai dari para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, hanyalah masalah-masalah tertentu yang dianggap sebagai masalah publik, sementara yang lainnya tidak.

Masalah publik (public problem), dibedakan menjadi dua tipe yakni:

1. Pertama, masalah-masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan (action).

2. Kedua, masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual/pribadi (dengan demikian ia menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapat dukungan.

Sebelum suatu masalah masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Isu akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok dalam masyarakat akan menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan suatu isu agar dapat masuk ke agenda kebijakan.

Sumber Referensi

Akira Lida, 2004. Paradigm Theory and Policy Making; Reconfiguring the Futur Tokyo: Tuttle Publishing.

about:blank

Dipublikasi di ADMINISTRASI NEGARA | Tinggalkan komentar

Munculnya etika Administrasi sebagai bidang studi di Amerika Serikat. Terry L. Cooper Universitas California Selatan, Los Angeles, California

Diterjemahkan bebas oleh : Fathurie

Ada sebuah pendapat bahwa etika administrasi telah menjadi topik yang menarik berjalan setidaknya sejak berdirinya Administrasi Publik Review (PAR) pada tahun 1940 (Nigro dan Richardson, 1990). Orang mungkin bahkan menegaskan bahwa etika administrasi telah menjadi perhatian baik untuk para praktisi dan sarjana sejak era pendirian Amerika Serikat (Richardson dan Nigro, 1987). Namun, bab ini akan menerangkan bahwa studi tentang etika administratif sebagai kajian ilmiah yang berkelanjutan semenjak tahun 1970. Meskipun ada banyak artikel yang berhubungan dengan etika administratif sejak tahun 1940, Nigro dan Richardson telah menunjukkan, belum ada orang yang menemukan sesuatu yang sistematis dari perkembangan subjek sampai tiga dekade terakhir. Bahkan selama bertahun-tahun studi tentang etika administrasi tidak memiliki penekanan yang cukup pada beberapa elemen yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lengkap sebagai sebuah perkembangan. Mulai tahun 1990 bidang studi ini terus berkembang pesat, sebagaimana tercermin dalam literatur yang dihasilkan, lawatan di konferensi, dan penciptaan institusi baru. Penelitian empiris tentang etika administrasi telah berkembang, namun masih merupakan wilayah dari bidang studi yang memerlukan pengembangan.
Kriteria utama diasumsikan disini sebagai bidang studi adalah adanya sekelompok sarjana yang memiliki minat yang berkelanjutan dalam subjek ini, setidaknya beberapa dari mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai spesialis. Yang kedua adalah aliran yang konsisten dari materi yang diterbitkan dalam buku-buku, jurnal terkemuka, dan sesi konferensi yang ditujukan untuk kemajuan teori. Aliran ini harus berfokus pada: analisis kritis, dan pengembangan metodologi untuk penelitian dan analisis; penelitian empiris tentang isu-isu spesifik, masalah, dan pengujian teori khusus; dan integrasi dari teori dan temuan penelitian menjadi kerangka kerja yang komprehensif. Kriteria ketiga adalah pembentukan kursus akademis dalam program pendidikan universitas profesional.
Fokus dari bab ini akan berada dalam literatur etika administratif dari akhir abad kesembilan belas sampai awal 1990-an yang telah memberikan kontribusi bagi perkembangan bidang studi dalam administrasi publik. Di sini kita akan mempelajari buku-buku, artikel di PAR, Administrasi & Society (A & S), dan sesi di konferensi nasional American Society for Public Administration (Aspa). Tidak ada anggapan di sini tentang kelengkapan. Bab ini ditawarkan bukan sebagai
tinjauan literatur etika yang lengkap, tetapi sebagai karya pertimbangan representatif yang menandai tonggak penting dalam munculnya etika administratif yang diakui sebagai subyek penelitian, membangun teori, publikasi ilmiah, dan pendidikan profesional. Sejak edisi pertama dari Buku Panduan Etika Administrasi, berbagai artikel telah teratur muncul di jurnal-jurnal seperti Integritas Publik, Teori Administrasi & Praxis, Journal Administrasi Publik Penelitian dan Teori, dan Review Amerika Administrasi Publik
.Pertama, tahun-tahun awal administrasi publik sebagai subyek studi, mulai dari abad kesembilanbelas melalui tengah dekade ketiga abad kedua puluh, akan ditinjau melalui beberapa potongan sastra klasik. Hal ini untuk menunjukkan kurangnya perhatian untuk studi etika administratif pada jaman itu. Kemudian sastra dari akhir 1930-an melalui 1960-an akan diperiksa sebagai bentuk landasan bagi bidang studi yang berfokus pada etika administratif. Akhirnya, tahun 1970-an melalui awal 1990-an mewakili munculnya sebenarnya apa yang sekarang dapat dipahami sebagai bidang studi. Literatur terbaru, dengan sangat sedikit pengecualian, tidak akan dibahas dalam bab ini karena tertutup baik dalam revisi bab-bab berikutnya.

I. TAHUN AWAL ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI BIDANG STUDI
Van Riper (1983) berpendapat meyakinkan bahwa studi administrasi publik Amerika didahului oleh esai terkenal Woodrow Wilson (1887). Dia telah menyarankan Dorman Eaton ‘(1880) memeriksa layanan sipil Inggris, dengan aplikasi AS, tujuh tahun yang lalu sebagai titik asal. Meskipun setiap spesifikasi tersebut agak sewenang-wenang, studi Eaton akan diambil sebagai titik awal di sini.
Setelah memeriksa karya Eaton, itu adalah jelas bahwa ia memandang reformasi layanan sipil sebagai tindakan etis yang fundamental. ‘Meratapi’ praktek panjang membuat otoritas public, “bahwa praktek ini” telah berdiri di Inggris, sehingga reformasi telah menjadi sepuluh kali lipat lebih sulit, cukup sebagai bagia dari rasa moral bangsa ini, dari penyebab seperti, moral menjadi tumpul dan imoralitas untuk tujuan partisan belaka”(hal. 23-24). Eaton melihat pergeseran dari penunjukan oleh seorang “raja korup dan sewenang-wenang”untuk mendapat kriteria yang berdasarkan pada karakter dan kompetensi sebagai uang muka dalam keadilan ” dan kebebasan” (hal. 357). Pelayanan Sipil yang dipahami, bukan hanya sebagai metode untuk menjalankan usaha publik, tetapi sebagai “tes dan ekspresi keadilan dan nada moral politik bangsa itu” (hal. 358).
Dalam karya Eaton’s, penekanan pada rasa moral dan nada bangsa, bersama-sama dengan identifikasi keadilan dan kebebasan sebagai prinsip-prinsip yang menentukan yang sangat berbeda dari penekanan pada efisiensi dan membuat pemerintah lebih resmi menurut esai Wilson (1887) . Dalam “Kajian Administrasi” Wilson mencerminkan asumsi dari gerakan reformasi Progressive Amerika bahwa efisiensi adalah ciri khas pemerintahan yang baik dan pengembangan pendekatan ilmiah untuk administrasi adalah cara untuk mencapainya. Selain itu, karyanya membuktikan kesinambungan dengan asumsi dari filosofi Federalis sifat manusia yang menjadi dasar Konstitusi AS. Peningkatan sifat manusia melalui pendidikan dan alasan tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan perilaku etis dalam urusan publik, wewenang dan hambatan struktural pada kebijakannya dianggap penjamin utama pemerintahan yang baik.
Meskipun khawatir tentang ketidakadilan perlakuan dari warga negara berdasarkan kesediaan untuk memberikan dukungan bagi mesin politik, mereka bahkan lebih terganggu oleh inefisiensi pemerintah informal. Cukup dengan jumlah perhatian yang diberikan kepada efisiensi dan metode ilmu pengetahuan dalam literatur Progresif, berkesan bahwa cacat serius dalam pemerintahan dianggap inefisiensi dan bukan kurangnya keadilan atau kebebasan. etis untuk tindakan pegawai negeri dalam melaksanakan kebijakan yang ditempuh oleh kepemimpinan politik.
Walaupun ada perbedaan dalam penekanan pada etika administrasi publik antara Eaton dan Wilson, keduanya cenderung melihat sarana untuk mencapai perilaku etis. Itu adalah masalah reformasi prosedural tertentu yang melibatkan seleksi untuk layanan publik berdasarkan kriteria prestasi yang berhubungan dengan pekerjaan, bukan dengan bos politik, dan promosi berdasarkan kinerja daripada kenikmatan politik yang diberikan. Seharusnya tidak mengherankan kemudian untuk menemukan yang oleh Eaton atau Wilson sebut sebagai studi etika administrasi. Jika diasumsikan bahwa perilaku etis, serta pemerintah yang efisien, dapat dicapai melalui pembentukan suatu sistem pelayanan jasa berbasis sipil maka fokus kajian yang tepat adalah bagaimana untuk mencapai perubahan ini, bukan isi normatif etika pelayanan publik, atau etika pelatihan bagi mereka dalam pelayanan publik. Apa yang merupakan kode etik bukan masalah sengketa yang besar, itu hanya cara untuk mengamankan.
orientasi umum yang sama tercermin dalam Goodnow’s dalam bukunya “Politik dan Administrasi: A Study in Pemerintah (1900). Fokusnya pada pemerintah populer dan administrasi yang efisien. Goodnow tidak menawarkan pengobatan langsung etika administratif, juga tidak ada entri dalam indeks untuk istilah-istilah seperti “etika,” “moralitas,” “kepentingan umum,” atau “kebaikan bersama.” “Tanggung Jawab” adalah konsep hanya bekerja dari adanya etika administrasi. Goodnow’s (hal. 168-198) menjelaskan bahwa administrator publik bertanggung jawab hanya untuk pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat terpilih. Tidak ada pengakuan kekuatan discretionary yang tidak dapat dihindari administrator di negara modern dan peran kebijakan yang tertentu dicapai etika administrasi melalui sistem layanan jasa berbasis sipil dan dikendalikan oleh “konsentrasi dan sentralisasi” kewenangan; kendala tindakan administratif dari atas membuat pemerintah lebih bertanggung jawab.
Buku Willoughby, The Prinsip Administrasi Publik: Dengan Referensi Khusus kepada Pemerintah Nasional dan Negara Amerika Serikat (1927), terus sepanjang garis yang sama. menemukan adanya fokus yang sama pada efisiensi dan pencarian prinsip-prinsip ilmiah administrasi sebagai sarana untuk mencapainya. Sistem pelayanan publik dipandang sebagai suatu struktur moral yang akan mengakibatkan etika administrasi publik. Etika tidak dianggap sebagai keterampilan profesional individu yang melibatkan pengetahuan dan teknik analisis. Sebaliknya itu dimasukkan di bawah organisasi dan teori personil sebagai produk pengaturan ilmiah tertentu, prosedur, dan aturan.
Ada satu bagian singkat dalam volume Willoughby yang ia lakukan dengan bahasa etika dalam berdebat untuk kepentingan sistem. Dia menggambarkan sistem tersebut sebagai sesuatu yang “menawarkan kesempatan yang sama untuk semua warga negara untuk memasuki layanan pemerintah, upah yang sama kepada seluruh karyawan melakukan pekerjaan yang membutuhkan tingkat kecerdasan yang sama dan kapasitas, kesempatan yang sama untuk kemajuan, kondisi kerja sama yang menguntungkan, dan partisipasi yang setara pada tunjangan pensiun, dan membuat tuntutan pekerjaan yang sama pada karyawan “(hal. 230). ,loyalitas esprit de corps, dan kemauan untuk bekerja-semua yang dia dipandang penting untuk efisiensi. Namun, sekali lagi Willoughby menggambarkan ciri sistem dan syarat efisiensi organisasi. Kemudian dalam buku ini ia menyebutkan pentingnya karakter seperti kejujuran, tetapi Willoughby mencatat kesulitan menilai atribut-atribut, sehingga meninggalkan kontrol eksternal yang disediakan oleh organisasi.

II. PENCETUS PONDASI ETIK SEBAGAI BIDANG STUDI
Hampir satu dekade setelah buku Willoughby, dengan publikasi The Frontiers Administrasi Publik oleh John M. Gaus, Leonard D. White, dan Marshall E. Dimock (1936), kita dapat melihat retakan stres dalam konsensus dominan muncul yang menyiapkan jalan untuk signifikansi yang lebih besar untuk etika administrasi. Dalam “Makna dan Ruang Lingkup Administrasi Publik” (hal. 1-12), Dimock memperingatkan terhadap “pemisahan formal antara politik dan administrasi” (hal. 3). Dia kemudian menunjukkan bahwa peneliti segera menemukan “perbedaan penting di tempat, waktu, tradisi lokal, dan tujuan yang perlu diberi bobot” (hal. 4), sehingga secara halus mempertanyakan kemungkinan ilmu administrasi.
John Gaus, dalam “Tanggung Jawab Administrasi Publik” (Gaus et al, 1936:. 26-44) menegaskan bahwa administrator publik menerapkan kebijaksanaan yang cukup besar dan menimbulkan pertanyaan tentang kepada siapa tanggung jawab atas penghakiman discretionary. Menanggapi pertanyaan sendiri, Gaus memperkenalkan istilah “check” ”yang telah dipinjam dari perdebatan dalam jurnal sastra pada masanya. Sebagai bentuk tanggung jawab lebih relevan untuk pemerintahan modern dari akuntabilitas kepada pejabat terpilih, Gaus berpendapat untuk sebuah “inner check” yang terdiri dari kewajiban oleh pegawai negeri sipil “karena standar dan cita-cita” profesi mereka (hal. 39-40). Dengan argumen seperti ini, refleksi etika dan penilaian normatif tampaknya telah hanya sebuah langkah singkat.
Dimock lebih diperkuat kasus Gaus ‘bagi keberadaan diskresi administratif lebih dari sebelumnya telah diizinkan dalam “Peran Kebijaksanaan dalam Administrasi Modern” (Gaus dkk, 1936: 45-65.). Dia tidak hanya mengamati bahwa “kekuatan discretionary pejabat administrasi telah tumbuh terhadap pengadilan dan legislatif,” namun diperkirakan bahwa mereka akan terus meningkat (hal. 45, 64).
Dalam bab penutup, ” Kriteria dan Tujuan Administrasi Publik”(Gaus et al, 1936:. 116-133), Dimock menyerang validitas nilai efisiensi pusat Progresif administrasi publik. Ia mencatat bahwa pujian tertinggi untuk sebuah pemerintahan di Amerika Serikat adalah untuk menunjukkan bahwa itu adalah efisien. Selain itu, ia menyatakan: “Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa, terutama di lima puluh tahun terakhir, warga Amerika telah mengembangkan suatu sikap terhadap istilah ‘efisiensi’ (hal. 116).
Namun, menurut Dimock, ini semua dilakukan secara tidak kritis dan efisiensi telah menjadi “slogan” (Gaus et al, 1936: 116.). Dia kemudian pindah ke pertanyaan mengapa kriteria dan nilai-nilai yang penting bagi administrasi publik, dan akhirnya memberikan komentar singkat pada keinginan dari filosofi administratif yang lebih luas yang akan mencakup “keutamaan kesetiaan, serta kejujuran, antusiasme, kerendahan hati, dan semua lain atribut karakter dan perilaku yang berkontribusi terhadap pelayanan yang efektif dan memuaskan “(hal. 132).
Menurut Dimock untuk sebuah filosofi administratif, berfokus pada karakter administrator individu, bersama-sama dengan serangan terhadap kecukupan organisasi yang efisien, dan klaim Gaus tentang kebijaksanaan administrator, Argumen Gaus’ untuk kepentingan pemeriksaan “batin, “dan kekhawatiran Dimock tentang memisahkan politik dari administrasi, semua mencerminkan pergeseran bertahap tapi pasti dalam pemikiran administratif yang membuatnya hampir tak terelakkan bahwa etika akan menerima perhatian yang besar cepat atau lambat.
Perdebatan berjalan antara Carl Friedrich dan Herman Finer selama tahun 1935-1941 lebih memfokuskan perhatian pada validitas pengendalian internal diwakili oleh nilai-nilai profesional, standar, dan etika sebagai pengganti, atau untuk melengkapi, kontrol eksternal atasan politik dan undang-undang yang mereka hasilkan. Friedrich bersikeras tidak memadainya kontrol eksternal untuk mempertahankan melakukan administrasi yang bertanggung jawab dalam organisasi yang kompleks modern dan menyerukan budidaya bentuk batin ””dianjurkan oleh Gaus, sedangkan yang lebih halus menunjukkan kelemahan pengendalian internal dalam menghadapi kecenderungan manusia untuk rasionalisasi dan menegaskan kembali perlunya untuk kontrol politik administrator melalui undang-undang, peraturan, dan sanksi (Friedrich, 1935, yang lebih halus, 1936). Pada tahun 1940 orang bisa melihat sebuah sintesis dari dikotomi Friedrich-yang lebih halus dalam Public Management di Demokrasi Baru, diedit oleh Fritz Morstein Marx. Khususnya, dalam bab yang ditulis oleh Marx, “Tanggung Jawab Administrasi” (Marx, 1940: 218-251), ia berpendapat bahwa kontrol legislatif tidak lagi memadai untuk memastikan tanggung jawab (hal. 237). Meskipun ia dianggap, bersama dengan menahan diri peradilan, masih diperlukan sebagai dasar untuk perilaku bertanggung jawab, Marx menawarkan resep tebal yang bergerak baik di luar kendali hukum:
Inti dari tanggung jawab administratif adalah konsepsi kesatuan tugas, dibentuk oleh aturan ideologis dan profesional; tekad perusahaan pada bagian resmi mengorbankan preferensi pribadi untuk pelaksanaan kebijakan legislatif dan untuk menanamkan energi dan impuls kreatif ke tugasnya, sebuah kesadaran terjaga bahwa ia berutang kepada orang-orang dan kepentingan vital. tanggung jawab Administrasi berasal dari sikap pelayanan yang baik benar. Dalam membentuk sikap ini, pandangan etis resmi hanya satu, meskipun merupakan faktor yang sangat penting (Marx, 1940: 251).

Disini, orang dapat melihat dengan jelas munculnya peran etika bersama dengan instrumen yang lebih tradisional dari pengawasan politik dan kontrol hukum. etika Administrasi terlibat, menurut Marx, pemahaman tugas yang mengandung kedua unsur ideologis dan profesional, subordinasi kepentingan pribadi kepada kewarganegaraan, dan kewajiban mereka untuk peran pelayan publik.
Artikel Tugwell dalam volume pertama PAR pada tahun 1940 menghantam sebuah nada baru dengan berfokus pada konsep ‘kepentingan umum”sebagai pusat kriteria yang tepat untuk mengevaluasi komisi perencanaan kota New York. Pada waktu sebelumnya “efisiensi” akan menjadi kandidat lebih. Tugwell tampaknya berasumsi bahwa ada kesepakatan umum yang cukup tentang arti konsep untuk membuatnya berguna, meskipun bukti-bukti dari treatment sendiri hanya perbedaan kotor antara kepentingan individu dan swasta di satu sisi, dan kepentingan yang lebih besar kota di sisi lain . Tidak ada pengembangan konseptual atau teoritis nyata, hanya aplikasi umum.
Sebagian besar, sastra tahun 1940-an yang diedit Marx adalah periode di mana tema yang sama dan keluhan yang melilit di atas, diulang, dan dicerna. Melihat sedikitnya pengembangan sistematik studi tentang etika administrasi, hanya penegasan kembali kelemahan dalam perumusan lama peran administratif, panggilan baru untuk etika, dan tentatif beberapa saran tentang arah yang harus diambil dalam mengembangkan etika profesional .
Sebagai contoh, Levitan (1942) dengan gagasan netralitas pegawai negeri. Menegaskan kebutuhan untuk membatasi pengaruh langsung partai politik dalam hal administrasi dan keterlibatan administrator dalam kegiatan partisan, ia menegaskan persyaratan administrasi kesetiaan warga negara dan pengabdian kepada demokrasi. Ia menganjurkan pendidikan kewarganegaraan dan tradisi demokratis Amerika untuk layanan seluruh sipil. Dalam hal ini administrator publik memiliki kewajiban untuk komitmen politik.
Demikian pula, Caldwell (1943) terpaksa refleksi sejarah tentang Thomas Jefferson untuk menjadi preseden untuk menantang netralitas administratif dan menegaskan kewajiban politik pegawai negeri. Ia menemukan di Jefferson pemahaman tentang tanggung jawab administrator dan Konstitusi memiliki prioritas atas akuntabilitas mereka kepada badan legislatif. Untuk mengatasi sifat bermasalah dari administrasi negara muncul kontrol demokratis, ia menggunakan preseden ini untuk menyatakan bahwa administrator harus selalu ingat bahwa mereka adalah “pelayan rakyat, bukan tuan mereka” (hal. 253). Dia menyimpulkan:
Selama pria mempertahankan rasa kewajiban sosial dan kasih kebebasan pribadi, dan selama administrator publik diatur oleh konsepsi pelayanan dan selfrestraint yang dicontohkan Jefferson, Amerika tidak ada rasa takut dari peran memperluas administrasi di negara pada masa kini (Caldwell, 1943: 253).

Pengecualian yang beredar, kecenderungan ini mengulang serangan pada konsensus lama, meminta perhatian untuk kebijaksanaan, dan menegaskan kembali sifat politik dan nilai-sarat administrasi publik yang ada dalam artikel Leys (1943). Menurut Leys, diskresi administratif jelas dikaitkan dengan kebutuhan akan perhatian yang lebih besar untuk etika profesional dengan menggunakan filsafat sebagai fokus utama penelitian. Akibatnya, ia mulai dengan garis konseptual untuk pendekatan dalam mempelajari etika administrasi.
Menegaskan bahwa diskresi administratif bukan hanya hasil dari kekaburan legislatif, tetapi kebutuhan positif dalam masyarakat industri modern, Leys mengamati kebutuhan untuk kebijaksanaan dalam melaksanakan kekuasaan discretionary. Ia menemukan pendekatan negatif yang berfokus pada cara membatasi penilaian discretionary yang tidak memadai dan meminta perhatian yang lebih besar dengan etika. Namun, Leys membuat jelas bahwa ia tidak tertarik dalam kode etik karena mereka cenderung ”menggunakan resep standar untuk melakukan administrator sendiri “(hal. 11). Keprihatinan-nya dengan keputusan administratif yang mempengaruhi orang lain seperti sebagai warga negara, departemen, perusahaan, dan bawahan. ini dia sebut keputusan kebijakan meskipun mungkin hanya keputusan yang berbeda dalam proses pekerjaan seseorang administratif.
Leys kemudian membuat kasusnya untuk landasan filosofis bagi etika administrasi. Dia menjelaskan bahwa fokus filsuf tentang bagaimana hubungan standar umum perilaku dengan standar tertentu sesuai dengan kebutuhan administrator untuk berpindah dari undang-undang umum ke tindakan tertentu, serta dari perbuatan yang spesifik dengan prinsip umum yang memberitahu mereka. Leys kemudian membahas dua pendekatan untuk etika filosofis yang mungkin dilakukan oleh administrator-tugas untuk nilai-nilai tertentu dan prinsip-prinsip di satu sisi, dan kepedulian utilitarian atas konsekuensi perbuatan seseorang di sisi lain.
Leys menambah argumen-nya tentang tipologi filosofis etika kebijaksanaan lebih kompleks daripada yang telah diusulkan sebelumnya. Ini adalah kebijaksanaan teknis, kebijaksanaan dalam perencanaan sosial, dan kebijaksanaan dalam mendamaikan konflik politik. Dia menyimpulkan dengan sebuah pernyataan bahwa metode klasik ” etik”harus membantu dengan semua. Mereka berguna dalam “menguji kompatibilitas” dari “aturan teknis yang ditetapkan dengan kriteria menetap,” menjelaskan dan mengartikulasikan kriteria samar yang mungkin melekat dalam perencanaan sosial, dan dalam “rasionalisasi debat dimana kriteria tersebut bersengketa” (Leys, 1943: 23).
Setelah Perang Dunia II masih bisa dibedakan sedikit pengembangan real etika sebagai bidang studi diwakili oleh artikel Leys ‘. Appleby, dalam sebuah artikel PAR berjudul, “Menuju Administrasi Publik yang Lebih baik” (1947) dan buku yang disebut Big Demokrasi (1949) bekerja atas sifat politik administrasi publik, partisipasi dalam “terciptanya peluang untuk membuahkan moral” (1947: 95), kewajiban untuk mendukung nilai-nilai demokrasi, tugas menjadi responsif terhadap rakyat (pejabat adalah “warga negara yang bertanggung jawab” [1947: 99]), dan fokus pada kepentingan publik. Seperti biasa, Appleby, mungkin lebih baik daripada pendahulunya, tapi tidak ada dalam karya-karya yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap perkembangan etika administrasi sebagai bidang studi. Orang mungkin menjawab bahwa presentasi Appleby tentang ide-ide cogently dan secara terpadu memperkuat dasar bagi etika administrasi. Itu juga mungkin pengamatan yang valid, tetapi arti dari penambahan literatur terletak lebih dalam kontribusi mereka terhadap pengembangan teori politik untuk administrasi publik dalam memajukan studi tentang etika.
White dalam edisi ketiga Pengantar Studi Administrasi Publik (1948) menjelaskan bahwa etika diperlakukan secara eksklusif dalam hal kontrol eksternal di bawah rubrik, “kode etik” (hal. 485). Dia dibahas terutama sebagai unsur penting dari profesionalisasi yang diperlukan “untuk menarik perhatian publik yang menguntungkan dan membantu meningkatkan prestise” (hal. 485). Dia menunjuk ke kode yang diadopsi oleh International City Manajer ‘Association sebagai contoh utama. White mengakui bahwa kode tersebut tidak sepenuhnya cukup untuk berurusan dengan berbagai keprihatinan etika dari administrator dan memberikan contoh situasi rumit yang timbul dari konteks organisasi. Dia menyimpulkan treatment singkat tentang etika dengan mengakui bahwa “Kami kekurangan dalam suatu studi umum etika pelayanan sipil, tetapi subjek yang menawarkan kemungkinan yang menarik tersebut diragukan lagi segera akan dieksplorasi” (hal. 489). Hal ini tampaknya telah mendapatkan pengakuan eksplisit pertama bahwa etika administrasi layak menjadi “studi umum,” tapi tidak ada upaya yang sampai saat itu.
Namun, semangat yang lebih besar untuk memperhatikan etika administratif dan momentum baru terhadap perkembangan etika sebagai bidang studi di administrasi publik mulai berkembang pada tahun berikutnya dengan publikasi artikel Marx “Administrasi Etika dan Aturan Hukum” (1949). Marx mulai dengan mengamati ketergantungan melakukan administrasi pada “sadar atau tidak sadar kepentingan diri” dan “jatuh tempo penghakiman individu dan wawasan.” Pentingnya dampak penghakiman administrasi pada kebijakan publik disarankan Marx bahwa ini adalah tidak cukup. Karena mereka bisa ‘tidak dikatakan harus keluar dari setiap perjanjian umum yang diberlakukan oleh profesi sipil-layanan, “tandas dia (hal. 1120-1121). Kurangnya kesepakatan ini berarti bahwa tidak ada dasar untuk tiba pada konsensus tersebut, ada “banyak gelar keseragaman” yang “muncul bahkan dari tanggapan murni individu untuk isu-isu moralitas yang terulang dalam pengalaman kerja PNS. Masalahnya adalah ‘berbeda dengan profesi lain,. . . manajemen publik telah mengabdikan sedikitnya usaha untuk berkembang dalam sifat umum perilaku “(hal. 1121-1122). Marx menarik dukungan untuk ini dan menilai etika administrasi pemerintah negara dengan mengutip pernyataan White di atas tentang tidak adanya studi umum tentang etika.
Marx kemudian mulai menguraikan teori etika untuk administrasi publik dengan menyatakan bahwa ‘tugas tertinggi administrasi publik adalah … untuk melayani sebagai instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan tatanan politik “(Marx, 1949: 1127). Ini bukan sekadar kebangkitan dikotomi politik-administrasi, tapi pengakuan yang lebih luas dan mendalam bahwa” moralitas administratif. . . mengakuisisi logika dalam dari ideologi politik dari pemerintah yang diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam realitas sosial “Ia melanjutkan,” inti dari seluruh etika administrasi terletak pada gagasan yang memelihara sistem politik.. Di Amerika Serikat, oleh karena itu, moral manajemen publik yang tak terpisahkan dari konsepsi egaliter pemerintah populer tertanam dalam tradisi Amerika “(hal. 1127-1128). Ini tersirat bahwa administrator tidak bebas untuk mengikuti nilai-nilai pribadi mereka sendiri dalam rangka kegiatan profesional mereka, tetapi diharuskan untuk menjadi “agen yang sadar dari sebuah masyarakat yang demokratis” dan “untuk mengarahkan tindakan mereka terhadap pertumbuhan yang sehat dari sebuah masyarakat bebas yang didedikasikan untuk kebaikan bersama” (hal. 1128).
Rumusan umum dari suatu pendekatan etika administrasi public untuk mengantisipasi argumen dari nilai-nilai rezim, dan kewarganegaraan yang dikemukakan selama dua dekade terakhir. Ini berbeda baik dari advokasi sebelumnya yang dikemukakan Leys bahwa filsafat sebagai sumber normatif utama lapangan dan keasyikan Administrasi Publik dengan sebuah etika filsafat tertentu-ekuitas sosial-dengan landasan etika administrasi dalam teori politik demokratis dan, lebih khusus, tradisi politik America.
Marx mengidentifikasi “kelesuan sipil” dengan persepsi masyarakat bahwa professionalisasi administrasi public telah menghilangkan perlunya kewarganegaraan aktif. Dia menegaskan bahwa mencari cara untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam manajemen publik adalah akibat wajar dari turunan etis disebutkan sebelumnya-bahwa pejabat administrasi terikat oleh tugas untuk mempromosikan “pertumbuhan yang sehat dari suatu masyarakat yang bebas” (hal. 1131). Marx memahami hal ini membutuhkan suatu orientasi umum “terhadap konsep jangka panjang dari kepentingan umum” (hal. 1132).
Menolak kecukupan kontrol eksternal, Marx berpendapat bahwa ” kontrol adalah penerimaan mereka dari kewajiban etis diri mereka sendiri dan kepada masyarakat bagi tindakan mereka. Artinya, mereka harus menjawab atas kegagalan yang dibuat dalam setiap tindakan untuk kepentingan umum “(hal. 1134-1135) Selanjutnya,., Adalah tugas administrator publik untuk masuk ke dalam proses pembangunan konsensus publik. Ia berpendapat bahwa, “proses demokrasi memakan banyak waktu untuk membangun kesaling-percaya an, waktu untuk mengidentifikasi denominator bersama, waktu untuk mengumpulkan bahkan relevansi lemah, waktu untuk bekerja di luar suatu kesimpulan bersama.” diakui Marx ketegangan proses ini memakan waktu diciptakan di bawah “tekanan anggaran,” tapi fundamental dalam kewajiban etis dari administrator (hal. 1141).
Sayre (1951) diperkuat dengan perspektif yang dikemukakan oleh Marx saat ia menelaah peran nilai-nilai pada akhir dekade pertama publikasi PAR’s. Dia menyimpulkan bahwa bidang ini telah berpindah dari fokus pada tahun 1940 untuk menjadi ilmu yang terpisah dari nilai-nilai pada tahun 1950 di mana “fungsi sangat diperlukan dalam nilai-nilai kehidupan publik sekarang diakui di semua sisi” (Sayre, 1951:9). Selain itu, Sayre mengamati bahwa “menunjukkan pencarian dasar dalam studi administrasi lebih kepada teori pemerintahan daripada untuk ilmu administrasi” (hal. 9).
Tahun berikutnya membawa serta dua jilid pertama, Appleby dan Leys, etika administrasi. Appleby’s Moralitas dan Administrasi Democratic Government (1952) mencoba mengintegrasi nilai-nilai demokrasi dan birokrasi. Setelah mengembangkan argumennya untuk moralitas pemerintahan demokratis, Appleby berpendapat bahwa hirarki dalam organisasi merupakan struktur tanggung jawab yang membuat administrasi responsif. Ini merupakan aliran informasi yang dirancang untuk mempertahankan akuntabilitas demokratis-tiba-pada kebijakan. Mengakui bahwa organisasi birokrasi tidak selalu bekerja seperti itu, Appleby membahas patologi yang menyesatkan mereka dan menawarkan berbagai reformasi untuk menangani masalah tersebut.
Buku Appleby adalah salah satu yang penting, jika tidak ada alasan lain selain berusaha untuk menyelesaikan ketegangan antara birokrasi dan demokrasi. Namun, komitmennya untuk prioritas nilai-nilai demokrasi sebagai landasan etika administrasi sesuai untuk kemudian ditinjau ulang oleh Marx, merupakan kontribusi yang substansial dalam dirinya sendiri. Selain itu, volume Appleby’s menjelaskan etika administrasi terkait dengan konteks organisasi, koneksi penting kadang-kadang dilupakan oleh penulis berikutnya. Selain itu, menarik perbedaan yang jelas antara manajemen publik dan swasta. Kelemahannya adalah bahwa sebagian besar berhenti dengan struktur organisasi dan tidak signifikan mengatasi situasi administrator individu dihadapkan dengan keputusan etis tertentu.
Buku Leys pada tahun yang sama (1952), Etika untuk Keputusan Kebijakan: The Art of Pertanyaan Permusyawaratan Bertanya, mengisi cacat dalam pekerjaan Appleby, dengan menyediakan suatu elaborasi dari perspektif yang pertama disajikan dalam artikelnya,’ ‘Etika dan Administrasi Kebijaksanaan” (1943). Meskipun tidak berurusan dengan konteks organisasi, seperti yang ada dalam Appleby, juga tidak membedakan antara administrasi sektor publik dan swasta, hal itu terlihat secara sistematis menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah etis dari administrator.
Leys meringkas kumpulan data tentang perspektif filosofis yang mungkin membawa pengaruh dalam keputusan etis termasuk utilitarianisme, kasuistis, pemikiran Yunani klasik (Plato dan Aristoteles), filsafat Kant, bersama dengan ide-ide dari Stoa, Hobbes, Butler, Hegel, Marx, Dewey , dan analis linguistik. Dia kemudian bekerja melalui kasus-kasus menunjukkan bagaimana pendekatan-pendekatan filosofis yang berbeda mungkin digunakan. Kekurangan terbesar dari buku ini adalah bahwa Leys tidak mengadopsi perspektif khusus manajerial, dan bahkan lebih khusus manajerial publik, tetapi kasus lebih dilihat dari titik yang menguntungkan berbagai pihak yang berkepentingan.
Selama sisa tahun 1950-an, etika administrasi mendapat sedikit perhatian. Dalam dua artikel yang berhubungan langsung dengan subyek, sebagian besar penekanan pada kontrol eksternal dalam argumen sebelumnya Herman Finer’s. Walaupun hanya dugaan, orang mungkin memahami hal ini sebagai penekanan reaksi yang memprediksi rangkaian skandal yang terjadi dalam pemerintah federal selama bertahun-tahun. Amerika biasanya tampak menanggapi skandal serius dengan beralih ke pengenaan undang-undang, peraturan, dan bentuk lain dari eksternal-fix kontrol cepat.
Moneypenny (1953) menyajikan argumen untuk mengembangkan kode etik administrasi publik. Meskipun ia mengakui bahwa “konversi” harus “terjadi dari dalam” jika kesesuaian harus dicapai, pendekatan Moneypenny untuk membawa “konversi” sebagian besar melalui kontrol orientasi eksternal oleh manajemen (hal. 186). Tidak ada perhatian pada budidaya standar profesional internal dan etika sebagai sebuah bentuk pengamanan sesuai dengan kode.
Woods (1955) menganjurkan orientasi kontrol lebih mekanistik di tangan atasan. Secara eksplisit menolak pendekatan pengembangan standar profesional jangka panjang-, Woods menyerukan solusi jangka pendek-”kerja sistematis fasilitas penyelidikan administratif.” akan “perangkat staf yang menyediakan seorang eksekutif dengan informasi tentang perilaku pribadi karyawannya” (hal. 3). Nilai dari mekanisme ini akan mengekspos kesalahan dari dalam dan menjaga reputasi lembaga.
Pada tahun 1962 Golembiewski mengangkat keprihatinan atas hubungan antara etika dan konteks organisasi yang awalnya ditangani oleh Appleby dekade sebelumnya. Dalam ” Organisasi sebagai Masalah Moral “(1962), ia mulai dengan mengamati bahwa” pengorganisasian telah dianggap sebagai masalah teknis. . . “Dan kemudian menegaskan,” mengabaikan organisasi sebagai masalah moral tidak dapat dimaafkan. Untuk hubungan manusia-ke-manusia terkandung dalam pola organisasi memiliki lebih dari aspek teknis “(hal. 51). Daripada mengubah tradisi filsafat Barat atau warisan politik Amerika untuk orientasi normatif, Golembiewski memandang agama menganjurkan “nilai-nilai Yudeo-Kristen” sebagai touchstones moral bagi kepemimpinan organisasi dan hubungan di antara anggota organisasi Berbeda dengan teori tradisional hirarkis, organisasi dikendalikan-dari-atas dengan pandangannya tentang pekerja sebagai objek yang harus dibatasi dan dimanipulasi, perspektif ini membutuhkan kerja yang secara “psikologis diterima, umumnya tidak mengancam,” memungkinkan “karyawan untuk mengembangkan kemampuan mereka,” memberikan “ruang untuk menentukan nasib sendiri,” izin buruh untuk “mempengaruhi lingkungan di mana mereka bekerja,” dan tidak percaya ” organisasi formal. . . adalah arbiter tunggal dan akhir dari perilaku, “tapi itu sendiri tunduk pada suatu tatanan moral eksternal (hal. 52-53).
Tema-tema ini dikembangkan lebih lanjut dan diuraikan dalam buku berikutnya, Pria, Manajemen dan Moralitas: Menuju Etika Organisasi Baru (1965). Dalam buku ini, Golembiewski sepenuhnya menghadapi masalah kebebasan individu dalam masyarakat organisasi yang telah diidentifikasi dan dibahas oleh penulis seperti William H. Whyte dalam The Man Organisasi (1956) dan Kenneth Boulding dalam Revolusi Organisasi (1953). Dia terus menegaskan nilai-nilai Yahudi-Kristen sebagai sumber optimisme dan kebebasan individu jika diadopsi sebagai norma pemandu bagi organisasi.
Golembiewski fokus terhadap nilai-nilai Yahudi-Kristen sebagai landasan normatif untuk sebuah etika administrasi tampaknya terlalu sempit dalam waktu ketika nilai-nilai Barat dikritik terlalu terbatas untuk berkembang perkembangan masyarakat Amerika. Mungkin mereka begitu merasakan bahkan kemudian karena mereka tidak pernah menjadi tema utama dalam etika administrasi publik. Namun, perhatian pada kepentingan moral dari konteks organisasi merupakan kontribusi yang signifikan dan abadi.
Penekanan sepenuhnya dikembangkan pertama pada pengendalian internal yang dianjurkan sebelumnya oleh Friedrich dan diajukan oleh Stephen Bailey dalam sebuah artikel berjudul PAR, “Etika dan Pelayanan Publik” (1964). Bailey dan difokuskan pada karakter pribadi dari administrator dengan mengidentifikasi tiga sikap mental penting dan tiga kualitas moral yang diperlukan untuk perilaku etis. Ini taktik baru dalam pengembangan etika administrasi sebagai bidang studi yang secara luas didukung dan dikutip. Namun, tidak menjadi tema utama dalam jangka waktu yang lama sampai kemudian munculnya literatur tentang kebajikan yang dipahami terutama sebagai karakter.

III. MUNCULNYA ETIK SEBAGAI BIDANG STUDI
Setelah absen beberapa tahun, aliran publikasi tentang etika administrasi mulai dan telah berkembang dalam volume dan sampai sekarang. Esai pertama dalam aliran ini oleh Scott dan Hart (1973). Mereka menyampaikan serangan frontal pada asumsi positivis yang berada di balik penelitian organisasi, mencerminkan keprihatinan yang sama dengan Golembiewski. Mereka percaya positivisme, dengan pemisahan secara fakta dan nilai, dan penekanan pada belajar hanya itu yang diamati, telah menyebabkan sebuah ”pengabaian” spekulasi metafisik dan menciptakan sebuah ‘krisis’ administrasi” (Scott dan Hart, 1973 : 415). keengganan untuk berurusan dengan administrasi, dan organisasi dalam yang dipraktekkan, dari perspektif filosofis lebih tradisional telah mengakibatkan kurangnya ”arah metafisik “Penelitian telah berkurang menjadi hanya. ” memecahkan teka-teki,” sehingga memungkinkan elit yang mengontrol organisasi dan mendominasi kehidupan para pekerja untuk tetap tersembunyi, nilai-nilai mereka tidak diperiksa, dan penggunaan kekuasaan tidak terpapar.
Scott dan Hart meminta perhatian, seperti yang Golembiewski sebelumnya, ke ketidakterpisahan etika dan konteks organisasi administrasi publik. Namun, daripada advokasi nilai-nilai Yudeo-Kristen sebagai orientasi normatif untuk administrasi publik, mereka mendesak kembali ke spekulasi metafisik.
Pada tahun berikutnya, menanggapi serangkaian skandal yang terkait dengan administrasi Nixon, Waldo mengikuti jalur yang konsisten dengan Scott dan Hart. Dalam Refleksi ” Moralitas Publik “(1974), Waldo berpaling kepada filsafat politik dan sejarah untuk menempatkan ke perspective Watergate. Fokus esai itu pada hubungan antara moralitas publik dan swasta karena mereka telah berubah dari waktu ke waktu dan pemerintahan untuk negara Waldo dipertahankan. bahwa meskipun hubungan ini telah menjadi tema konstan dalam teori politik kembali ke klasik Yunani dan Roma, di Amerika “administrasi publik sadar diri dalam beberapa dekade awal menghindari masalah moralitas. Masalah yang akan dipecahkan dipandang sebagai satu teknis-ilmiah: realisasi efisien berakhir diberikan oleh agen di luar lingkup administratif “(hal. 275).
Terdengar sebuah catatan harapan, bagaimanapun, Waldo mengamati : ” Untuk beberapa waktu sekarang, pertimbangan moral telah merayap ke dalam literatur administrasi publik “Melihat bahwa beberapa dari bahan ini berakar pada teori politik, filosofis Waldo disinggung Scott dan. artikel Hart menyerukan untuk kembali ke metafisika Dia menyimpulkan untuk mengembangkan “sesuatu dalam sifat suatu konsep ‘kepentingan umum’ yang akan dioperasionalkan dan meliputi seluruh planet (Waldo, 1974: 281)..
Selama tahun yang sama PAR menerbitkan “Simposium Ekuitas Sosial dan Administrasi Umum” disunting oleh Frederickson dengan enam artikel tentang etika administrasi. ekuitas Sosial, biasanya dianjurkan oleh John Rawls (1971), telah menjadi konsep inti gerakan etika yang dikenal sebagai ”Administrasi Publik Baru” yang muncul pada akhir tahun 1960. Simposium termasuk di dalam tulisan-tulisan artikel menerapkan keadilan sosial untuk manajemen personalia (McGregor, 1974), produktivitas pelayanan sosial (Chitwood, 1974), federalisme fiskal (Porter dan Porter, 1974), dan penggunaan statistik dalam penyediaan pelayanan sosial (Putih dan Gates , 1974). Namun, dua esai yang memberikan kontribusi paling langsung terhadap perkembangan etika administrasi sebagai bidang studi adalah ” Sosial Ekuitas dan Organisasi Manusia: Motivasi dan Organisasi Demokrasi”oleh Michael Harmon (1974) dan “Sosial Ekuitas, Kehakiman, dan Administrator adil “oleh David K. Hart (1974).
Dalam esai oleh Hart dan Harmon pengaruh Rawls di New Administrasi Publik tampak jelas. Kedua potongan argument itu untuk relevansi keadilan sosial sebagaimana konsep Rawls untuk praktek administrasi publik. Hart, lebih khusus lagi, menarik keluar dari prinsip-prinsip Rawls ‘apa yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk demokrasi organisasi.
Kekuatan dari komitmen Administrasi Publik Baru untuk keadilan sosial Rawlsian terletak pada kekhususan dan aplikasi untuk praktek administrasi. Ini adalah langkah nyata pertama di luar argumen jelas untuk kepentingan publik atau kepentingan umum yang cenderung pergi ke generalisasi yang memiliki nilai operasional sedikit. Dalam edisi ini PAR dan di tempat lain, prinsip-prinsip keadilan Rawls digunakan untuk berdebat untuk meramu kebijakan tertentu, sehingga memberikan bukti praktis tentang pentingnya etika administrasi dan membangun rasa percaya diri pada kemungkinan berkembang sebagai bidang studi. Akhirnya keadilan sosial tidak diadopsi oleh orang lain di bidang administrasi publik sebagai prinsip utama untuk etika administrasi. Namun, penjelasan yang luas dan penerapan keadilan sosial dalam simposium 1974 di PAR diberikan legitimasi, serta status baik praktis dan intelektual, yang sebelumnya tidak dinikmati oleh etika administrasi.
Artikel lain dalam masalah PAR, seperti Waldo, sebagai tanggapan terhadap Watergate. Dalam “Pedoman Etis Publik Administrator: Pengamatan terhadap Peraturan Game” (1974), George Graham meletakkan apa yang dinilai norma-norma yang berlaku umum untuk melakukan administrasi federal. Ini “aturan permainan” mencerminkan etika yang berakar pada sifat mengingatkan tanggung jawab birokrasi (1952).
Meskipun ada perdebatan tentang makna dan dampak Administrasi Publik Baru, ketika salah satu survei etika administrasi selama seratus tahun terakhir tampak jelas bahwa gerakan ini membuat kontribusi penting pada munculnya bidang studi yang difokuskan pada etika dalam administrasi publik. Ini mewakili penggabungan pertama dari konsep umum bersama etis-sosial ekuitas-biasanya berdasarkan karya John Rawls (Frederickson, 1976).
Walaupun relatif singkat sebagai sebuah gerakan, Administrasi Publik Baru menciptakan sebuah perdebatan yang sedang berlangsung melalui makalah konferensi, buku, dan artikel jurnal yang memungkinkan kelangsungan hidup keadilan sosial sebagai fokus bagi etika administrasi untuk dieksplorasi berkelanjutan yang Akibatnya adalah bahwa saran kontroversial bahwa modal sosial memiliki tempat dan kewajiban peran administrator publik menjadi berlaku umum. Ekuitas sosial itu tidak bisa dipertahankan sebagai nilai pusat untuk lapangan, tetapi telah terjadi bersama dengan prinsip-prinsip etika lainnya.
Rohr mengakui kontribusi dari Administrasi Publik Baru dalam artikelnya tentang “Studi Etika dalam Kurikulum PA” (1976), tetapi tentu saja diatur dalam arah yang berbeda. Mengakui bahwa skandal Watergate memacu pertumbuhan etika administratif, namun ia memperingatkan peristiwa-peristiwa kredit terlalu banyak. Di antara alasan-alasan lain yang ia kutip untuk peringatan ini adalah bahwa kita tidak harus “mengabaikan akademis dasar untuk refleksi etika yang diletakkan oleh ‘PA Baru’ “(hal. 398).
Artikel Rohr (1976) tentang etika dalam kurikulum administrasi publik adalah potongan seperti dalam PAR yang sepenuhnya ajaran etika administratif, dan dengan demikian itu merupakan sinyal bahwa studi tentang etika administrasi telah mencapai tahap baru pembangunan. Ini mencerminkan kenaikan bunga dalam menawarkan kursus pada etika dalam pendidikan administrasi publik dan memberikan dorongan untuk kegiatan tersebut.
Dalam artikel ini juga dalam buku berikutnya, Rohr berpisah dengan Administrasi Publik Baru dengan mengambil fakta diskresi administratif sebagai titik awal, seperti yang lain sebelum dia, dalam menyerukan perhatian yang lebih besar dengan etika. Setelah menolak filsafat politik sebagai dasar normatif bagi etika administrasi, karena “terlalu menuntut untuk dimasukkan sebagai bagian dari program dalam etika,” dan psikologi humanistik karena terlalu berorientasi pada individu, Rohr beralih ke sejarah untuk titik acuan normatif nya. Ia menganjurkan berfokus pada “nilai-nilai rezim” dari tradisi politik Amerika (hal. 399). Ini dapat ditemukan dalam Konstitusi AS, dimana administrator publik disumpah untuk menegakkan, dan interpretasi oleh Mahkamah Agung. Dia menyimpulkan bahwa nilai-nilai rezim Amerika meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kebebasan, kesetaraan, dan properti.
Dalam edisi yang sama PAR sebagaimana Rohr adalah potongan historis oleh Caldwell berjudul, “Novus Ordo Seclorum: The Heritage of American Administrasi Publik” (1976). Caldwell berpendapat sama dengan Rohr bahwa touchstones untuk etika administrasi terletak pada tradisi konstitusional Amerika. Konstitusi diwujudkan dalam “tempat” yang, menurut Caldwell, “tampaknya membentuk keharusan moral kehidupan publik Amerika” (hal. 481). Mereka “agama sipil” yang “berakar pada konsep-konsep etis dan teologis yang menjadi lancar pada abad 17 dan 18″ (hal. 481).
Wakefield (1976), dalam edisi PAR berikutnya, menawarkan kritik terhadap kecenderungan birokrasi untuk berlindung dalam tanggung jawab bersama organisasi. Dia berpendapat sebaliknya bahwa administrator harus merasa bertanggung jawab secara pribadi dan harus bertanggung jawab secara individual oleh hukum dan masyarakat untuk apa yang dilakukan mereka jika kepentingan umum harus ditegakkan, korupsi mendahuluinya, dan pemerintahan yang demokratis.
Selama tahun 1976, Standar Profesional pertama dan Etika dibentuk oleh American Society for Public Administration (ASPA). Panitia memilih untuk menyiapkan buku kecil berjudul, Standar Profesi dan Etika: Suatu Buku Kerja untuk Publik Administrator, diedit oleh Mertins (1979). Publikasi ini menyajikan serangkaian tema yang berkaitan dengan perilaku etis diikuti dengan pertanyaan diri diagnostik yang setiap administrator publik harus merenungkan dan bersiap untuk menjawab kepada rekan-rekan nya, atasan politik, atau masyarakat.
Buku ini teryata mengejutkan meskipun popular, menghasilkan diskusi dan perdebatan yang cukup besar antara anggota ASPA dan mahasiswa, pembentukan komite itu sendiri mungkin lebih penting bagi perkembangan etika sebagai bidang studi dalam administrasi publik. Proses ini dilembagakan musyawarah berlangsung pada awalnya terfokus pada buku pegangan dan edisi revisi berikutnya dan kemudian pada perkembangan kode etik ASPA. Komite juga bertugas untuk menyediakan kesempatan secara teratur bagi para akademisi dan praktisi yang tertarik dalam etika untuk mengenal satu sama lain dan pekerjaan mereka. Ini juga menjadi suatu mekanisme dalam ASPA untuk merencanakan sesi etika pada konferensi ASPA Nasional.
Tema awalnya ditetapkan oleh Rohr tahun 1976 pasal PAR nya kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam edisi pertama Etik Birokrat: Sebuah Essay on Hukum dan Nilai (1978) dan dilengkapi dengan diskusi tentang kasus-kasus penting Mahkamah Agung di mana nilai-nilai rezim diperlakukan . Buku ini segera menjadi fokus diskusi dan perdebatan dasar-dasar normatif bagi etika administrasi publik sejak proposal preskriptifnya berkembang yang muncul dalam tiga belas tahun terakhir. Hal itu banyak digunakan untuk penggunaan di dalam kelas dan sering dikutip dalam artikel berikutnya dan buku tentang etika.
Rohr bergeser arah pemikiran tentang etika administrasi menjauh dari filsafat dari jenis yang direkomendasikan oleh Leys (1952), Scott dan Hart (1973), Hart (1974), dan Administrasi Publik Baru, dan arah sejarah Amerika. Rohr ditimbang ke dalam perdebatan etika pada tahun 1980 dengan sebuah artikel Administrasi & Society berjudul, ” Etika untuk Eksekutif Senior Service: Saran untuk Manajemen Pelatihan “berputar-putar Kontroversi tentang Eksekutif Senior baru-baru ini diciptakan Service (SES). Pendekatan manajemen pelatihan yang merupakan perpanjangan dari argumen sebelumnya fokus pada nilai-nilai rezim. Dalam bagian ini, fokus pada tiga aspek kewajiban untuk rezim konstitusional yang dianggap penting untuk SES: implikasi dari sumpah jabatan, keaksaraan kelembagaan, dan responsif sesuai dengan ‘visi politik seorang presiden tertentu “(hal. 212).
Fleishman, Liebman, dan Moore’s (1981): Publik Tugas: Kewajiban Moral Pejabat Pemerintah adalah produk dari seminar yang dilakukan selama dua tahun oleh Fakultas Study Group pada Kewajiban Moral dari Pejabat Publik, disponsori oleh Institut Politik Kennedy School di Harvard. Ini memberikan pengobatan multi-faceted etika pemerintahan yang meliputi baik peran administratif dan politik. Umumnya menghindari argumen untuk kebijakan program yang spesifik dan dimaksudkan untuk membuat pemerintah lebih etis, sebelas bab para penulis dalam buku ini berusaha untuk mengklarifikasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep etika, dan mengembangkan proses untuk sampai pada kesimpulan etis. Para editor menegaskan “penolakan dari versi ekstrim legalisme” mereka yang terlalu banyak bergantung pada hukum dan aturan untuk menjamin perilaku etis dalam kehidupan publik (hal. viii). Premis yang mendasari buku ini adalah untuk membuat pejabat publik secara sadar bertanggung jawab dan akuntabel untuk dimensi etika dari keputusan mereka, dengan penuh beban menunjukkan bahwa tindakan mereka ditujukan kepada publik ketimbang tujuan pribadi.
Hubungan antara hukum dan etika juga merupakan pusat perhatian Foster “Hukum, Moralitas, dan Pegawai Negeri” (1981). Sebagai etika undang-undang mulai berkembang biak di setiap tingkat pemerintah selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, Foster berbagi oposisi Fleishman, Liebman, dan Moore ke ketergantungan-atas pada mekanisme ini. Dia menyatakan bahwa keasyikan dengan legalitas cenderung mengikis refleksi moral dan merusak kemampuan untuk menangani pertanyaan-pertanyaan etis.
Tahun 1982 ekstensif menggunakan Standar ASPA Profesional dan Etika kerja telah menghasilkan saran yang cukup untuk memperkuat dan meningkatkan itu untuk menjamin edisi revisi, Penerapan Standar Profesional & Etika dalam Eighties: A Workbook Panduan Studi Publik Administrator diedit oleh Mertins dan Hennigan. bagian baru ditambahkan, beberapa yang lama dikembangkan lebih lanjut, dan saran untuk penggunaan di dalam kelas yang ditambahkan.
Juga pada tahun 1982, Scott, dalam “Barnard pada Sifat Tanggung Jawab elitis,” meluncurkan tantangan untuk ortodoksi etika administrasi. Dalam kritik menunjuk Fungsi Eksekutif Barnard (1938), Scott mempertanyakan legitimasi penanaman moral ke bawahan oleh manajer. perhatian utama-nya adalah bahwa moral harus ditanamkan, tentu saja, selalu berorientasi pada kebaikan organisasi. Dalam kenyataan ini, Scott melihat ayat-ayat menyenangkan untuk bentuk Totalitarianism Amerika.
Edisi Pertama The Administrator Bertanggung Jawab: Sebuah Pendekatan Etik Peranan Administrasi juga diterbitkan pada tahun 1982 (Cooper, 1982). Tidak seperti buku Rohr yang berpendapat untuk nilai-nilai rezim sebagai dasar normatif bagi etika administrasi, sebagian besar buku ini berfokus pada analisis deskriptif. Ia mencoba untuk menjelaskan jenis masalah etis yang dihadapi oleh administrator publik dan untuk menjelaskan bagaimana mereka muncul dalam praktek administrasi. Serupa dengan Rohr, ia mengambil fakta diskresi administratif sebagai titik awal dan berpendapat bahwa administrator bertanggung jawab untuk latihan tersebut. Ini menekankan administrator individu menghadapi masalah seperti konflik kepentingan, konflik peran, dan konflik tanggung jawab dan disajikan sebuah pengambilan keputusan model untuk penyelesaian mereka. Hal itu dibahas secara singkat hambatan untuk melakukan etika yang melekat dalam konteks organisasi administrasi. Untuk memberikan relevansi dan tekstur praktis buku ini memanfaatkan kasus dari kehidupan administratif.
Walaupun Administrator Bertanggung Jawab terutama deskriptif dalam orientasi ini memang memiliki beberapa dimensi preskriptif. Dalam berdebat untuk model pengambilan keputusan tertentu untuk menyelesaikan dilema etika, buku itu metodologis preskriptif. Selain itu, dalam referensi lewat itu disarankan bahwa pijakan normatif untuk administrasi publik dapat ditemukan dalam kewajiban kewarganegaraan administrator, tapi perspektif ini dibiarkan berkembang.
Pada awal 1980-an, Aspa Etika Profesional dan Komite Standar akhirnya mulai bekerja pada kode etik berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Nasional Aspa bahwa tidak ada yang akan diadopsi sampai telah diedarkan kepada keanggotaan untuk revisi komentar dan usulan. Panitia telah menyelesaikan rancangan hanya untuk memilikinya dan ditolak oleh Dewan Nasional dan diganti dengan dokumen lain. Ini dikirim keluar untuk komentar dan reaksi yang cukup besar dihasilkan dari anggota Aspa dan bab lokal seluruh bangsa.
Chandler membahas kesulitan dalam menyusun kode koheren di ”Penalaran Masalah Moral dalam American Public Administration: Kasus untuk Kode Etik “(1983) Dalam artikel penetrasi, Chandler ditinjau argumen untuk dan terhadap kode tersebut, tercermin. pada keengganan untuk melakukan penalaran moral dan kecenderungan untuk menyelesaikan konflik atas masalah etika politik, dan disajikan argumen sendiri untuk kode didasarkan pada filsafat moral dan retorika moral. esai Chandler’s memperkaya perdebatan tentang kode dan diterangi penderitaan ASPA, tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi hasil yang sebagian besar merupakan produk dari kompromi politik.
Kode etik ini diadopsi oleh Aspa pada tahun 1984 dengan serangkaian petunjuk pelaksanaan diikuti pada tahun 1985. Selain itu, penciptaan kode dan adopsi yang lebih melayani, untuk melembagakan dan melegitimasi etika administrasi sebagai bidang penting dan berguna studi. Namun, Bowman (1990), dalam “Etika dalam Pemerintah: Sebuah Survei Nasional Publik Administrator,” menemukan lima tahun setelah penerapan kode yang hanya sepuluh persen dari 441. administrator menanggapi yang menjadi anggota ASPA menunjukkan bahwa mereka “cukup akrab dengan itu “(hal. 348). Hanya 57 persen punya keakraban dengan kode. Kode Aspa yang direvisi pada tahun 1994 menghasilkan pernyataan yang lebih singkat dan spesifik mode perilaku yang diharapkan. Bowman (1997) kemudian melakukan studi lanjutan anggota Aspa dan menemukan bahwa 79 persen menunjukkan keakraban dengan kode, dan bahwa tingkat pemahaman kode telah meningkat secara signifikan.
Gambar nomor 1 Kumulatif artikel etika, 1970-1998.
Dari awal 1980-an ke awal 1990-an literatur tentang etika administrasi mulai jamur. Setidaknya buku baru sebelas atau edisi revisi buku yang diterbitkan sebelumnya datang dari penekanan selama dekade yang yang menangani langsung, eksklusif, dan secara signifikan dengan etika administrasi publik, belum lagi mereka yang berhubungan dengan etika politik, filsafat moral, filsafat politik, undang-undang etika, psikologi perkembangan moral, dan etika bisnis yang memiliki implikasi penting bagi administrasi publik. Juga, untuk mengidentifikasi minimal 35 artikel khusus tentang etika administrasi diterbitkan dalam PAR dan AS, atau sebagai bab dalam buku-buku dengan tema yang lebih luas, dari tahun 1983 sampai akhir 1992, periode yang dicakup dalam edisi pertama buku ini. 13 barang lainnya Banyak dan bab buku telah muncul di media cetak sejak saat itu, namun batas-batas bab ini tidak mengijinkan komentar pada masing-masing penambahan layak untuk literatur. Banyak dari karya ini lebih baru diperlakukan panjang yang lebih besar dalam satu atau lebih bab-bab berikutnya.
Menzel dan Carson (1999) telah memberikan pandangan yang luas dari tren dalam literatur jurnal tentang etika administrasi dengan meninjau artikel yang muncul dalam jurnal administrasi publik untuk periode 1970-1998 dipecah oleh pendekatan empiris dan konseptual. 14 Gambar 1, menampilkan temuan Menzel’s, jelas substantiates argumen dari bab ini bahwa asal usul bidang studi dapat ditemukan di pertengahan 1970-an dan bahwa sastra telah secara dramatis berkembang sejak saat itu. Jumlah artikel telah meningkat pada tingkat percepatan dari beberapa untuk lebih dari 120 selama 28 tahun studinya. Jumlah artikel konseptual secara konsisten lebih besar selama periode ini, tetapi literatur empiris menunjukkan peningkatan dramatis dari sekitar 1990 forward.

IV. KOMPREHENSIF TEKS
Etik Birokrat Rohr adalah ulang dalam edisi kedua pada tahun 1989 dengan kata pengantar yang baru dan beberapa revisi dari teks utama. Cooper keluar dalam edisi kedua pada tahun 1986, yang ketiga pada tahun 1990, dan keempat pada tahun 1998. Edisi kedua termasuk pengantar diperpanjang baru dan resolusi penutup, namun tidak ada perubahan dalam teks utama. Revisi ketiga utama yang terlibat memasukkan isi dari pengantar 1986 ke dalam teks utama, memperbarui informasi dan referensi untuk literatur, menambahkan materi baru menekankan pentingnya konteks organisasi, dan menyediakan beberapa studi kasus baru. Edisi keempat merupakan revisi besar ketiga dengan beberapa materi perkara baru, pengakuan pemikiran postmodern, dan bahan ilustrasi baru.
Tiga teks komprehensif baru muncul di akhir 1980-an dan awal 1990-an. Mereka adalah The Denhardt’s Etika Pelayanan Publik: Menyelesaikan Moral Dilema Masyarakat Organisasi (1988), Gortner’s Etik Manajer Umum (1991), The Lewis ‘Etika Challenge di Layanan Umum (1991), dan volume diedit Bowman, Ethical Frontiers dalam Public Management : Mencari Strategi Baru untuk Menyelesaikan Dilema Etika (1991). buku Denhardt’s rekap beberapa upaya kerangka kerja yang komprehensif untuk etika administrasi dan menyajikan keterlibatan sebuah adaptasi dari upaya sebelumnya dengan tikungan yang baru dan kreatif. berdasarkan kasus-kasus yang dihasilkan melalui wawancara dengan manajer layanan sipil, tapi termasuk referensi yang relevan dengan literatur yang ada tentang etika administrasi. Kedua buku ini memberikan perhatian yang signifikan dengan konteks organisasi sebagai lingkungan bermasalah di mana administrator mencoba untuk berpikir dan bertindak secara etis.
Sebagai salah satu teks-teks awal yang komprehensif, beberapa pengamatan relevan dengan fokus dari bab ini. Para penulis mencerminkan kekhawatiran tentang dampak mengenai kode etik organisasi yang telah berkembang sejak akhir 1970-an. Ada juga upaya sering untuk mengarahkan pekerjaan mereka dalam beberapa cara untuk teori demokrasi, tradisi filsafat, dan sejarah dari kedua Amerika Serikat dan Amerika administrasi publik.
Ada kesadaran aliran pemikiran yang muncul dan literatur tentang etika administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan mereka sendiri. Karena teks-teks lain yang komprehensif telah dipublikasikan di bab-bab selanjutnya dari buku ini.

V. LANJUTAN TEMA ETIKA ADMINISTRASI
Tujuh tema dilihat dalam literatur etika administrasi dari dua dekade terakhir: kewarganegaraan dan teori demokrasi, kebajikan, pikiran pendiri dan tradisi konstitusional, konteks organisasi, pendidikan etika, teori filosofis dan perspektif, dan perkembangan moral kognitif. Masing-masing cenderung naik dan tampil melalui perlakuan khusus dari tema dan kemudian agak cepat menjadi terjalin dengan tema lainnya. diskusi di sini akan fokus pada potongan yang secara langsung dan secara khusus meletakkan dasar untuk setiap tema. Kemudian pekerjaan diperlakukan dalam bab-bab tertentu yang mengikuti.
A. Kewarganegaraan dan Teori Demokrasi
Dalam retrospeksi, tampaknya tak terelakkan bahwa teori demokrasi dan kewarganegaraan akan menjadi menonjol dalam etika administrasi. Sebagai politik / dikotomi administrasi mulai untuk merombak, pertanyaan tentang bagaimana administrasi harus berkaitan dengan proses politik. Levitan (1942), Appleby (1947, 1949, 1952), dan Marx (1949), secara khusus, mulai untuk menghubungkan kewajiban administrator publik untuk teori politik demokratis dan kewarganegaraan dalam negara demokratis. Namun, kewajiban dan persyaratan filsafat demokrasi tidak menjadi fokus utama sampai tengah 1980-an. Perlakuan spesifik pertama diterbitkan dalam artikel Frederickson ‘s,’ ‘Pemulihan Civism dalam Administrasi Publik “(1982) di mana ia menyesali jarak yang telah dikembangkan antara administrator publik dan warga negara. Ia menyerukan pembaruan kebajikan sipil sebagai pusat nilai dalam administrasi publik.
Selama 1983, Frederickson menyelenggarakan konferensi, Konferensi Nasional Kewarganegaraan dan Service. Empat puluh lima ilmuwan dan praktisi mendengar sebelas makalah yang disajikan pada implikasi peran kewarganegaraan bagi praktek administrasi publik dan terlibat satu sama lain dalam perdebatan dan musyawarah. Koran-koran ini kemudian diterbitkan dalam edisi khusus PAR (pada tahun 1984, berjudul ”Kewarganegaraan dan Administrasi Umum “).
Meskipun semua kertas bisa dipahami secara umum sebagai urusan etika kewarganegaraan dalam administrasi publik, khususnya yang berfokus pada etika administratif. Adalah Gawthrop’s “Civis, Civitas, dan Civilitas: Fokus Baru untuk Tahun 2000,” Hart “The Virtuous Citizen, para Birokrat Terhormat, dan ‘Publik’ Administrasi,” Cooper “Kewarganegaraan dan Profesionalisme dalam Administrasi Publik,” dan Chandler’s “Administrator Publik sebagai Perwakilan Warga Negara:. Sebuah Peran Baru untuk Abad Baru” Keempat ditujukan melemahkan peran warga negara dalam masyarakat Amerika modern, kewajiban administrator publik untuk membantu memulihkan kewarganegaraan ke status lebih vital, dan kewajiban etis dari para administrator publik sebagai warga negara sendiri. Cooper telah menerbitkan dua item kemudian tambahan yang berhubungan langsung dengan etika administrasi dari orientasi kewarganegaraan. Pada tahun 1984 bab bukunya yang berjudul ”Administrasi Publik di Zaman Kelangkaan : Peran Etika Administrator Publik, “muncul di Politik dan Administrasi:. Woodrow Wilson dan Administrasi Publik, diedit oleh Jack Rabin dan James Bowman argumen di sini adalah bahwa norma-norma kewarganegaraan dalam tradisi Amerika memberikan landasan normatif yang paling tepat untuk sebuah etika administrasi Pada tahun 1991 Cooper. mengembangkan argumen dalam makalah ini dan mereka dalam artikel PAR menjadi sebuah buku, Etika Kewarganegaraan untuk Administrasi Publik yang melakukan review atas hukum dan tradisi etis kewarganegaraan di Amerika Serikat, dan menyarankan bahwa tradisi etis informal memberikan orientasi normatif terbaik bagi etika administrasi publik.
Perhatian untuk teori kewarganegaraan dan demokratis cenderung untuk bergabung dengan tema lain dalam sastra dari waktu ke waktu. Hal ini sering terkait dengan pemikiran pendiri, kebajikan, hubungan antara hukum dan etika dan masalah konteks organisasi. Sebagai contoh, Thompson (1992), dalam “Paradoks Etika Pemerintah,” bahwa etika pejabat pemerintah harus melihat tanggung jawab mereka sebagai lebih besar dari mengelola aliran kertas yang dibutuhkan oleh undang-undang etika. Dia bersikeras bahwa mereka harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab pendidikan untuk membantu administrator melihat kewajiban mereka untuk proses pemerintahan yang demokratis.
Juga, Tanggung Jawab Birokrasi Burke (1986) mewakili koneksi teori demokratis dan struktur organisasi. Ia berusaha untuk berurusan dengan hubungan antara tanggung jawab moral dan politik administrator. Ia menyatakan keprihatinan bahwa eksklusif atau memberikan perhatian utama terhadap keprihatinan murni moral mungkin mengabaikan kewajiban institusional administrator dan kegagalan untuk menegakkan integritas dari proses demokrasi yang lebih besar yang organisasi publik yang didirikan untuk melayani.
(1989) Denhardt’s “Manajemen Cita-cita: Perspektif Etika Politik” mengembangkan argumen yang mirip dengan Burke. Dia membahas hubungan antara cita-cita demokrasi dan birokrasi dengan menyarankan bahwa etika administrasi harus dikembangkan dalam kerangka yang lebih besar dari etika politik. Dari perspektif ini, kegiatan politik oleh seorang administrator dapat di justifikasi hanya “mengejar cita-cita demokrasi” (hal. 187).
B. Etika Kebajikan
Pada pertengahan 1980-an, istilah yang terdengar agak kuno, “kebajikan,” mulai masuk kembali kosakata etika administrasi publik. Sejak itu menjadi tema utama dan secara umum dipahami sebagai sinonim dengan “karakter.” Potongan pertama yang muncul dalam literatur yang sedang dipertimbangkan adalah “Pelayanan Publik dan Patriotisme dari kebajikan” oleh Frederickson dan Hart (1985). Pada artikel ini, penulis beralih dari penekanan dalam sastra dekade sebelumnya pada penalaran tentang prinsip-prinsip etika terhadap penyelesaian dilema etika dan mengalihkan fokus ke karakter pribadi yang mungkin cenderung untuk melakukan hal yang benar. Sifat karakter tertentu mereka diperiksa adalah “kebajikan” yang mereka definisikan sebagai “kasih yang luas dan non-instrumental orang lain” (hal. 547).
Publikasi Quandaries Pincoffs ‘dan Virtues (1986) memberikan dorongan untuk kepentingan pemula dalam etika kebajikan. Di dalamnya Pincoffs membuat serangan frontal terhadap ahli etika dengan penalaran tentang prinsip-prinsip untuk mengatasi batasan etika dan membangun argumen yang meyakinkan untuk berfokus pada karakter sebagai cara yang lebih handal menjamin perilaku etis.
Pada tahun 1987 Cooper menerbitkan “hirarki, Kebajikan, dan Praktek Administrasi Publik: Sebuah Perspektif untuk Etika Normatif,” yang menganjurkan penggunaan konsep Maclntyre tentang praktek ””untuk konsep identitas normatif administrator publik sering mengadopsi salah satu dari “profesional.” Dalam skema ini, kebaikan dari administrator memberikan perlindungan utama internal administrasi publik melawan korupsi.
Dua buah wawasan dikembangkan karakter fiksi muncul pada tahun 1988 dan 1989. Dobel (1988) digunakan John Le Carre George Smiley dalam “The Spymaster : John Le Carre dan Karakter Spionase” untuk mempelajari tekankan pada karakter seperti pertimbangan moral dan loyalitas dalam dunia bayangan mata-mata di mana peran konflik dan integritas adalah sulit dipertahankan. Harmon (1989) memfokuskan perhatiannya pada karakter CS Forester, Horatio Hornblower, berpendapat bahwa tanggung jawab tidak selalu panggilan untuk tindakan yang sama, juga bukan dicapai melalui komitmen tunggal pemikiran prinsip-prinsip tertentu. Sebaliknya, sering terjadi ambiguitas dalam situasi. Harmon menyatakan bahwa kebajikan sering dihadapkan dengan kebajikan pengimbang, sehingga membutuhkan sebuah “percakapan reflektif tentang apa yang harus dilakukan berikutnya” yang sedang berlangsung (hal. 286).
Hart, dalam “Kemitraan dalam Kebajikan Diantara Semua Warga Negara: Layanan Publik dan Civic Humanisme” (1989), berpendapat bahwa pikiran pendiri paling baik dipahami “melalui paradigma virtuecentered humanisme sipil, dengan ‘etika karakter’ pelayan sendiri” (p 101).. Ini adalah contoh utama dari terjalinnya tema utama dalam literatur tertentu telah meningkat menjadi menonjol. Bagian ini, bagaimanapun, adalah implikasi dari tradisi humanis sipil untuk etika administrasi. kongruensi dengan pemikiran berdirinya ditawarkan sebagai pembenaran untuk diadopsi sebagai perspektif normatif.
“Administrasi Tanggung Jawab: Konsensus Moral dan Moral Otonomi” oleh Jos (1990) menentang upaya untuk membangun konsensus moral di antara warga sekitar konsep-konsep seperti keadilan sosial. Sebaliknya, ia memilih untuk otonomi moral bagi administrator publik untuk mencapai administrasi yang bertanggung jawab. dia bersikeras, “terutama masalah pertimbangan moral dan karakter” (hal. 239).
Dobel (1990) menata tiga komitmen penting dalam “Integritas di Pelayanan Publik.” Rezim akuntabilitas ini termasuk, tanggung jawab pribadi, dan kehati-hatian. Dia menegaskan bahwa tidak ada salah satu yang memadai melakukan etika dalam administrasi publik, tapi itu memegang ketiga bersama “dalam ketegangan sambil menjaga beberapa koherensi” dalam tindakan seseorang dan kehidupan integritas publik. Hal ini umumnya konsisten dengan Aristoteles pemahaman tentang kebajikan, atau karakter, yang menekankan keseimbangan atribut dalam kehidupan seseorang bukan daftar sifat yang diinginkan.
Cooper dan Wright (1992), dalam volume, Teladan Publik Administrator: Karakter dan Kepemimpinan Pemerintah, menyajikan studi karakter administrator publik. Masing-masing berusaha untuk menimbang karakter dari beberapa praktisi administrasi publik dan membangun sebuah kasus baginya atau sebagai sebuah contoh dari kebajikan. Tujuan dari buku ini adalah untuk menyediakan tes empiris kelangsungan hidup dan kegunaan konsep kebajikan, serta untuk mengidentifikasi model peran positif untuk lapangan.
Dalam rangka untuk mengembangkan kebajikan dalam administrasi publik, jurnal Integritas Publik telah mengundang penulis untuk mengirimkan artikel melakukan studi karakter dari administrator publik tertentu. Ini akan sangat mirip dengan yang disajikan dalam Cooper dan Wright. Seri ini dapat memberikan kesempatan untuk memupuk minat dalam kebajikan sebagai satu aspek dari etika administrasi, menyempurnakan konsep-konsep yang berhubungan dengan studi karakter, dan mendorong pertimbangan dari berbagai teknik analisis.
C. Pendiri Pemikiran dan Tradisi Konstitusi
Sama seperti sekarang tampaknya tak terelakkan bahwa demokrasi dan kewarganegaraan akhirnya akan membentuk bagian dari dasar etika administrasi, begitu juga tampaknya tidak diprediksi bahwa nilai-nilai pendiri dan prinsip-prinsip Konstitusi AS akan memainkan peran yang serupa. Ketika pemerintahan tidak bisa lagi dipisahkan dari politik, salah satu pilihan logis untuk landasan etika administrasi akan berada di pemerintahan itu sendiri. Caldwell pada tahun 1943 berubah menjadi Jefferson untuk argumen bahwa administrator publik harus melihat tanggung jawab dasar mereka dengan Konstitusi sebagai prioritas mengambil alih tugas mereka untuk legislatif. Rohr (1976, 1978) kemudian mengembangkan ide ini lebih jauh melalui konsep nilai-nilai rezim.
Namun, berkaitan etika administratif yang lebih luas pemikiran. Richardson dan artikel Nigro’s (1987), “Administrasi Etika dan Pendiri Pemikiran: Konstitusi koreksi, Kehormatan, dan Pendidikan,” adalah perlakuan seperti pertama dalam literatur di bawah consideration. ini dicoba untuk mengembangkan pentingnya konsep reemerging kebajikan untuk pendiri. Ini dimaksudkan untuk melawan gagasan bahwa arsitek konstitusional hanya prihatin tentang menciptakan kendala mekanik pada kepentingan diri sendiri bergairah-yang mereka percaya adalah karakteristik dari sifat manusia. Richardson dan Nigro berpendapat bahwa analisis historis mereka mengungkapkan “ketergantungan berat pada interaksi dari koreksi konstitusional, kehormatan, dan pendidikan untuk menghasilkan pejabat publik yang akan melayani rezim” (hal. 374).
Hart dan Smith (1988) mengembangkan argumen mereka dalam nada yang sama. Dalam “Fame, Fame-Kelayakan, dan Layanan Publik,” mereka berpendapat bahwa, berlawanan dengan pendapat ilmiah yang berlaku, para pendiri menyatakan keprihatinan yang mendalam ” untuk kualitas internal karakter pegawai publik “(hal. 133) Mereka yang disarankan. Bahwa dengan “keinginan orang terhormat untuk ‘ketenaran’ dan ‘ketenaran-kelayakan”‘ akan berfungsi sebagai “penangkal kebingungan dan korupsi kekuasaan politik” penting (hal. 133)
Nigro Richardson (1991) kembali ke refleksi mereka pada nilai-nilai pendiri dalam “Konstitusi dan Administrasi Etika di Amerika”Di sana mereka dimoderasi penekanan mereka sebelumnya pada sentralitas kebajikan dan aristokrasi pemimpin dalam pendirian pemikiran.. Mengakui bahwa para pendiri mengakui kekuatan kepentingan diri sendiri dan kecenderungan untuk faksi, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran pendiri berharap untuk kebajikan, tapi tidak ingin keamanan pemerintah republik bergantung padanya. Pengaturan struktural Konstitusi pondasi yang aman.
D. Etika Pendidikan
Salah satu kriteria etika administrasi sebagai bidang studi yang ditetapkan pada awal bab ini adalah adanya kursus tentang etika administrasi. Meskipun program tersebut telah berkembang biak selama beberapa tahun terakhir, ada sangat sedikit literatur tentang pendidikan etika. Meskipun demikian, dimasukkan di sini karena ada bahan lain tentang hal ini yang dibahas dalam Bab 3 dari buku pegangan oleh Yoder dan Denhardt.
Artikel pertama pada pendidikan etika baik PAR atau A & S (1976) Rohr artikel sebelumnya dibahas, “Studi Etika dalam Kurikulum PA.” Yang kedua adalah dengan Hejka-Ekins (1988), berjudul “Pengajaran Etika dalam Administrasi Publik.” Berdasarkan penelitian empiris dengan menggunakan kuesioner yang dikirimkan, penulis berusaha untuk mengidentifikasi berapa banyak kursus dalam etika administrasi ditawarkan dan oleh yang institusi. Hejka-Ekins juga termasuk pertanyaan tentang isi dari kursus dikategorikan oleh etos menekankan (birokratis atau demokratis), tujuan pembelajaran, dan pendekatan untuk pembuatan keputusan etis.
Artikel lain pada pendidikan etika dalam literatur yang dipertimbangkan adalah Marini (1992), “Penggunaan Sastra dalam Eksplorasi Administrasi Publik Etika:. Contoh Antigone” Dalam bagian ini penulis menunjukkan kemungkinan kaya untuk menggunakan sastra, seperti tragedi Yunani oleh Sophocles, untuk menerangi dan menghidupkan dilema yang pusat untuk etika administrasi.
E. Konteks Organisasi
Menggemakan karya sebelumnya dari Appleby (1952), Golembiewski (1962, 1965), dan Scott (1982), kekhawatiran tentang pengaruh organisasi birokrasi pada pemikiran etika dan perilaku telah dibangkitkan secara teratur dalam buku-buku dan artikel yang lebih baru. Lima dari teks yang komprehensif telah ditangani secara substansial dengan pengaturan organisasi etika administrasi (Cooper, 1982, 1986, 1990, 1998; Denhardt, 1988; Gortner, 1991; Lewis, 1991; Bowman, 1991). Selain itu ada sedikitnya enam artikel baru dan publikasi artikel Golembiewski’s (1962) diikuti oleh edisi revisi tahun 1965 buku di 1.989,
Artikel pertama yang khususnya berkaitan dengan konflik antara organisasi dan nilai-nilai profesional dalam salah satu dari dua jurnal yang dipertimbangkan adalah “Profesional Nilai dan Organisasi Pengambilan Keputusan” oleh Bell (1985). Pada bagian yang ia periksa perpindahan nilai-nilai yang berakar pada teori keuangan publik yang diselenggarakan oleh para profesional kebijakan di Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota (HUD) dan Kantor AS Manajemen dan Anggaran (OMB) oleh kepentingan organisasi.
Jos, Tompkins, dan Hays (1989) dalam “Dalam Pujilah Orang Sulit: Potret dari Whistleblower Committed”mempresentasikan hasil penelitian empiris mereka pada whistleblower Hal ini didasarkan pada sampel dari 161 individu dalam pelayanan publik yang mengeluh. tentang kesalahan organisasi Mengkonfirmasi tayangan umum,. mereka menemukan “bukti pembalasan parah” di antara mereka yang merespon (hal. 558). Sebuah keyakinan dalam standar moral yang mutlak dimiliki oleh orang-orang ini cenderung membuat mereka lebih rentan daripada orang lain untuk sosialisasi organisasi.
Menentang pandangan tentang kebajikan (Goodsell, 1985) atau kedengkian (Hummel, 1987) organisasi birokrasi diminta Hartwig (1990), dalam “Paradoks jahat / Kebajikan Birokrasi,” untuk tinjauan literatur pada subjek. Dia menyimpulkan bahwa ‘istilah birokrasi”’telah kehilangan makna kekhususan menimbulkan kebingungan konseptual dan penilaian yang berbeda tentang kebaikan atau kejahatan organisasi tertentu. Dalam “Trust di Sektor Publik: Individu dan Organisasi Penentu,” Carnevale dan Wechsler (1992) karyawan yang disurvei di semua tingkat lembaga negara besar untuk mengidentifikasi faktor yang paling signifikan yang terkait dengan pembentukan kepercayaan dalam organisasi publik. Berdasarkan tanggapan dari 1279 karyawan, mereka menyimpulkan bahwa hubungan pengawasan dan keamanan kerja yang paling kuat berkorelasi dengan kepercayaan.
Kutipan dari Golembiewski’s “Organisasi sebagai Masalah Moral” (1962) yang diterbitkan pada tahun 1992 diikuti dengan komentar baru dari penulis dalam “Organisasi adalah Masalah Moral: lalu sebagai Prelude untuk kini dan Masa Depan,” reaksi Robert B. Denhardt bawah judul, “Moralitas sebagai Masalah Organisasi,” dan reaksi dari seorang praktisi, Jewel D. Scott, dalam “Sukses, Tantangan Masa Depan.” Golembiewski menunjukkan bahwa meskipun penekanan pada nilai-nilai Yahudi-Kristen yang berlaku umum di tahun 1962, datang kritikan setelah penerbitan Manusia, Manajemen, dan Moralitas pada tahun 1965, baik atas dasar agama dan keberatan dari positivis. Penulis tampaknya percaya bahwa tahun 1992 ini terminologi agama tidak lagi masalah. Dia menyimpulkan bahwa teknik dan kondisi pendukung untuk mencapai nilai-nilai dalam organisasi ada sekarang dari yang terjadi tiga puluh tahun yang lalu.
Denhardt (1992) dicirikan dengan 1962 artikel asli dan buku yang diterbitkan tiga tahun kemudian sebagai “klasik” untuk tantangan mereka dengan perkiraan nilai-bebas dari positivisme dan pencahayaan mereka dari dimensi moral organisasi. Dia meletakkan kritik berdasarkan positivisme dalam perspektif sejarah dan menyarankan bahwa teori organisasi telah pindah di luar kritik dari perspektif filosofis. Namun, sementara menegaskan nilai-nilai Golembiewski diidentifikasi sebagai “Yahudi-Kristen,” Denhardt berharap dia tidak menggunakan label, terutama karena sebagian besar dari mereka “hanyalah penyesuaian temuan ilmu pengetahuan perilaku terapan” (hal. 104). Lebih signifikan, Denhardt menyalahkan Golembiewski untuk membuat keabsahan nilai-nilai organisasi yang dianut tergantung pada bergerak “organisasi secara efisien dan efektif menuju tujuan.” Sebaliknya, Denhardt berpendapat, “organisasi dan anggota mereka tidak harus bermoral, mereka harus efisien hanya mana moral untuk melakukannya” (hal. 105).
Demikian pula, Scott (1992) menyatakan penghargaannya atas wawasan Golembiewski melihat bahwa organisasi adalah masalah moral, tetapi keprihatinan atas penerapan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai Yahudi-Kristen. Mengakui bahwa meskipun baru-baru ini tiga puluh tahun sebelumnya, nilai-nilai Yudeo-Kristen yang dominan dalam masyarakat Amerika, ia berpendapat bahwa nilai tempat kerja pada tahun 1992 “harus disesuaikan untuk mengadaptasi dan memasukkan filosofi lebih konsisten dengan pengalaman dan kepercayaan pekerja yang berasal dari latar belakang tidak didasarkan pada keyakinan moral dan etika Yahudi-Kristen “(hal. 107).
Dalam sebuah artikel yang mirip dengan Bell (1985) dalam kesimpulannya, Fiore, Brunk, dan Meyer (1992) meneliti hubungan antara etika profesi dan tujuan kewirausahaan di antara manajer zoologi. Berdasarkan survei dari 330 respon manajer dari kebun binatang mereka menyimpulkan bahwa “stres pada tujuan ekonomi cenderung menurun dukungan untuk etika profesional, sedangkan peningkatan minat dalam berbagai nonekonomi tujuan meningkatkan tingkat dukungan bagi etika profesi. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa lebih besar penekanan pada motivasi ekonomi, seperti yang mungkin terjadi dengan privatisasi instansi pemerintah, kemungkinan akan menurunkan kepatuhan terhadap etika profesional.
F. Filosofis Teori dan Perspektif
Pertanyaan tentang pendekatan filosofis yang sesuai, orientasi metodologis, dan konsep-konsep kunci adalah subyek dari lima artikel di dua review jurnal di bawah ini. Tidak adanya potongan dengan masalah ini menunjukkan kebutuhan mendasar bagi pengembangan etika administrasi sebagai bidang studi.
Fischer (1988) kritis terhadap kedua pendekatan sebelumnya positivistik untuk administrasi publik dan lebih pendekatan post-positivistik terakhir untuk wacana etis dalam “Wacana Etika dalam Administrasi Publik.” Secara khusus, ia menolak Hart fokus pada keadilan sosial dan penggunaan nilai sebagai landasan normatif bagi etika administrasi. Sebaliknya ia mengusulkan bahwa wacana etis dalam administrasi publik harus berakar dalam filsafat analitis, “terutama varian dari pendekatan bahasa sehari berkaitan dengan studi tentang sifat dan aturan wacana normatif dalam urusan sehari-hari” (hal. 16).
Dalam buku ” Birokrat Di antara orang Filistin: A Reply to ‘Etis Wacana di Administrasi Publik,’ “Hart (1983) menawarkan jawaban untuk kritik Fischer tentang keadilan social didasarkan pada dua perdebatan:. Pertama, asumsi dari “sebuah konsensus tentang nilai-nilai sosial dasar dari mana orderings filsafat analitis akan diturunkan,” dan kedua, keyakinan Hart bahwa administrator publik diwajibkan untuk melayani nilai-nilai rezim Amerika (hal. 44).
Thompson (1985) membahas dua keberatan utama etika administratif sebagai daerah yang sah untuk studi dan tindakan “Kemungkinan Administrasi Etika.” Ini adalah pandangan bahwa administrator harus netral dari atasan mereka dan bahwa objek pertimbangan moral organisasi secara keseluruhan tidak ada administrator yang harus bertanggung jawab atas moral tindakan dari keseluruhan ketika melakukan nya hanya sebagian dari keseluruhan. Dia membantah argumen kedua dan menyimpulkan bahwa etika administrasi adalah mungkin.
G. Pengembangan moral kognitif
Sejak edisi pertama buku ini, penelitian berakar dalam karya Lawrence Kohlberg telah muncul sebagai tema besar dalam etika administrasi. berlangsung paling mengesankan dari penelitian empiris di lapangan, karya Debra Stewart dan Norman Sprinthall, bersama dengan kolaborator lain, merupakan aplikasi sistematis dan pengembangan teori-teori perkembangan moral kognitif. Riset mereka menyelidiki cara berpikir administrator tentang masalah etika menggunakan Stewart Sprinthall Manajemen Survei yang disusun kerangka enam tingkat yang dikembangkan oleh Kohlberg. Seperti Kholberg’s, pekerjaan oleh Stewart dan Sprinthall adalah cross-budaya, sekarang termasuk studi di Polandia dan Republik Rusia. Pekerjaan mereka ditinjau dan diringkas panjang lebar di bab berikutnya.
Penting untuk dicatat bahwa, walaupun beberapa mungkin berpikir penelitian Kohlbergian telah digugurkan oleh Gilligan (1982), hal ini tampaknya tidak terjadi. Dia berpendapat bahwa perempuan cenderung dekatan terhadap permasalahan etika dari sudut pandang hubungan daripada prinsip-prinsip seperti keadilan. Namun, banyak penelitian menggunakan teori Kohlberg sejak serangan Gilligan telah menunjukkan bahwa perempuan setidaknya sama berprinsip dalam pemikiran mereka sebagai laki-laki. Richard White (1999), dalam “Umum Etika, Moral Pembangunan, dan Legacy Enduring dari Lawrence Kohlberg,” menyediakan gambaran yang sangat baik pemikiran Kohlberg dan penelitian, tinjauan dari serangan pada pekerjaannya, pertahanan karyanya, dan argumen untuk keberhasilan potensi penelitian perkembangan kognitif moral bagi etika administrasi.

VI. KONFERENSI PRESENTASI TENTANG ETIKA ADMINISTRASI
Salah satu indikasi perkembangan etika administrasi sebagai bidang studi adalah sejauh yang telah dirawat di sesi konferensi. konferensi nasional Aspa pertemuan asosiasi profesional berdiri terpanjang-di mana etika administrasi telah dibahas secara luas dan menyeluruh, tetapi juga sudah ada tiga konferensi nasional ad hoc baru-baru ini terfokus pada subjek, menunjukkan signifikansi terus berkembang. Sejak pembahasan substansi khusus dari setiap presentasi di konferensi ini terletak jauh di luar cakupan bab ini, hanya sepintas review ini sudah cukup.
Konferensi Aspa pertama pada tahun 1940, tapi tidak ada indikasi dalam program konferensi dari setiap pengobatan etika administrasi sampai sesi 1952 di Washington, DC19 ini dipimpin oleh Louis Brownlow dan berjudul “Etika dalam Pelayanan Publik.” Berikutnya berada di 1959 (1 sesi), 1963 (1 sesi), 1971 (2 sesi), 1974 (1 sesi), dan 1975 (1 sesi).
Konsisten dengan ekspansi literatur etika dibawah pengaruh Administrasi Publik Baru di pertengahan 1970-an, konferensi 1976 Aspa di Chicago adalah pertama yang memiliki lebih dari dua sesi pada etika. Tahun berikutnya jumlah dua sesi, tetapi bentuk keseluruhan kurva bergerak terus ke atas 1976-1992. Ada fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sejak tahun 1976, sebagian mencerminkan penekanan presiden Aspa tertentu, tetapi rata-rata jumlah sesi panel selama delapan belas tahun terakhir (1982-1999) adalah sedikit lebih dari empat panel per tahun dengan puncak tahun pada tahun 1986 (10) dan 1990 (10). Dengan demikian, etika administrasi tampaknya telah terjadi bersama topik yang lebih tradisional
konferensi ASPA nasional sebagai subjek signifikan diskusi. Masing-masing sesi panel sudah termasuk beberapa presentasi, biasanya 3-5. Selain itu, selama 5-10 tahun terakhir, etika telah bergerak melampaui batas-batas panel secara eksklusif ditujukan untuk topik dan dapat ditemukan pada panel lain banyak berurusan dengan topik beragam seperti kebijakan lingkungan, tindakan afirmatif, dan manajemen keuangan. Jadi, akan aman untuk mengatakan bahwa jumlah presentasi individu pada konferensi ASPA telah meningkat dari sekitar empat pada tahun 1940 menjadi rata-rata lebih dari dua puluh per tahun selama dekade terakhir (lihat Tabel 1). Hal ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam penelitian, pengembangan teori, dan eksperimen dengan aplikasi baik oleh para sarjana dan praktisi sejak awal konferensi Aspa. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir khusus yang berfokus pada etika telah memberikan arena tambahan untuk presentasi dan diskusi tentang etika administrasi, dan bukti tambahan pertumbuhan dalam bidang studi. Mengadakan konferensi nasional yang sama sekali ditujukan untuk etika administrasi akan terbayangkan sampai akhir 1980-an.
Pada tahun 1989 konferensi etika administrasi nasional pertama diselenggarakan di Washington, DC dengan judul, “Etika dalam Pemerintah:. Sebuah Web Rumit” Ini diselenggarakan oleh Bayard Catron, disponsori oleh Aspa, dan didukung oleh sembilan organisasi lain. Pertemuan diperpanjang selama tiga hari dan meliputi sekitar 700 peserta, banyak dari mereka adalah praktisi. Lebih dari 200 orang tersebut terlibat aktif dalam memberikan presentasi, moderator sesi, atau memfasilitasi lokakarya. Konferensi ini menunjukkan dengan jelas pada peningkatan minat etika administrasi dan pertumbuhan yang sangat besar dalam jumlah orang yang aktif terlibat dalam pengembangannya.
Sebuah konferensi berikutnya, nasional pertama “Konferensi Studi Etika Pemerintah,” telah diselenggarakan oleh George Frederickson dan diadakan pada tahun 1991 di Park City, Utah. Ini adalah konferensi yg mengundang lebih kecil berfokus pada ilmuwan dan praktisi yang tertarik dalam penelitian empiris tentang etika administrasi. Saat itu hari dua dan setengah panjang dan melibatkan sekitar 70 peserta, kebanyakan dari mereka adalah sarjana. Dua puluh makalah melaporkan proyek penelitian berbasis empiris dan metodologi, disusun dan dikirimkan terlebih dahulu, disajikan dan dibahas. Rasa konferensi ini adalah bahwa etika administratif mulai matang sebagai bidang studi dengan kemajuan penting di luar perkembangan teoretis dan konseptual untuk pengujian ide-ide di lapangan, tapi dengan banyak pekerjaan empiris belum dilakukan.
Pada tahun 1995, sebuah “Simposium Nasional Etika dan Nilai di Akademi Administrasi Publik”diadakan di Tampa, Florida konferensi ini, yang diselenggarakan oleh Don Menzel dan James Bowman, adalah perakitan pertama yang berfokus pada pengaturan akademik.. Sekitar 130 orang menghadiri konferensi, termasuk akademisi, mahasiswa, dan praktisi
Dari pertengahan 1990-an dengan jumlah kehadiran konferensi tentang etika administrasi umum di seluruh dunia telah meningkat ke titik yang terlalu banyak untuk disebutkan. Hal ini termasuk pertemuan di Australia, Belanda, dan Yerusalem. konferensi Internasional tentang etika administrasi direncanakan untuk Portland, Oregon dan Ottawa selama tahun 2000. Signifikansi peningkatan konferensi dan aktivitas menunjukkan bahwa meningkatnya tingkat bunga dan upaya serius dikhususkan untuk mempelajari administrasi etika selama dua dekade terakhir di seluruh dunia. Etika dalam administrasi publik telah bergerak dari yang sebagian besar diabaikan untuk sebuah titik di mana ratusan ilmuwan dan praktisi di semakin banyak negara yang mengabdikan sebagian besar kerja mereka untuk kelanjutan nya.

VII. STANDAR PENDIDIKAN PROFESIONAL
Salah satu elemen yang tersisa paling lemah dalam mengembangkan etika administrasi sebagai bidang studi adalah kurangnya standar kurikuler yang kuat pada etika dari National Association of Sekolah Negeri dan Administrasi Publik (NASPAA). NASPAA merupakan asosiasi akreditasi nasional untuk program gelar master 245 dalam kebijakan publik, administrasi publik, urusan publik, dan manajemen nirlaba di Amerika Serikat. Saat ini, berurusan hanya standar dengan etika berada di bawah Bagian 4.21 dari standar derajat MPA berurusan dengan komponen kurikuler umum: “The komponen kurikulum umum akan meningkatkan nilai-nilai siswa, pengetahuan, dan keterampilan untuk bertindak secara etis dan efektif: dalam manajemen publik layanan organisasi. ” Penerapan bahkan standar ini diserahkan sebagian besar kepada tim mengunjungi situs dan program individu mereka ulasan untuk akreditasi.
Hasilnya adalah bahwa perhatian yang diberikan kepada etika dalam program MPA bervariasi dan jarang melibatkan kursus pada etika. Lebih sering standar ini dipenuhi dengan menunjukkan bahwa etika diperlakukan bersama dengan topik lain dalam mata kuliah inti.
Pada beberapa kesempatan, upaya telah dilakukan untuk memperkuat standar NASPAA untuk meminta kursus seluruhnya dikhususkan untuk etika, tetapi tidak berhasil. Seperti baru-baru ini sebagai konferensi NASPAA nasional di Boise, Idaho, pada tahun 1998, usulan untuk persyaratan tersebut dikalahkan. Ironi ini keputusan tertentu adalah bahwa konferensi Boise telah dibuka dengan sidang dari NASPAA di mana asosiasi dinyatakan bersalah mengabaikan etika administrasi. Agaknya, banyak dari mereka yang memilih untuk mendakwa NASPAA atas perhatian memadai untuk etika kemudian memilih menentang membutuhkan kursus.
Sementara itu kurikulum MPA sudah sangat ketat dengan persyaratan, dan bahwa temuan fakultas untuk mengajar tentu saja dibutuhkan mungkin sulit, faktanya tetap bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang prioritas dari lembaga akademis ditemukan tidak menyertakan etika. Argumen bahwa etika itu penting tapi bisa treatment secara terpecah-pecah dalam berbagai program tampaknya tidak konsisten dengan cara kita mengajar mata pelajaran lain yang kami anggap manajemen penting, seperti keuangan publik, kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia, dan publik. Meskipun benar bahwa etika menembus semua bidang administrasi publik, itu secara memadai diajarkan tanpa keterlibatan terfokus dan koheren hanya mungkin dalam program terpisah.

VIII. AN JURNAL ETIKA ADMINISTRASI
Pada tahun 1996 Aspa dan Dewan Pemerintah Negara (CSG) menerbitkan edisi pertama Umum Tahunan Integritas, diedit oleh James Bowman. Memfokuskan secara eksklusif pada etika administratif, ini dimaksudkan untuk menarik bagi praktisi bijaksana dan akademisi. Dalam arti bahwa itu adalah sebuah tempat etika terapan dimaksudkan untuk mengisi celah dalam literatur berkala. Sebelumnya tidak ada jurnal yang didedikasikan sepenuhnya untuk bidang studi ini, dan peningkatan volume penelitian etika pada akhir 1990-an menimbulkan perasaan yang berkembang bahwa ada kebutuhan untuk jurnal etika. Integritas Umum Tahunan diterbitkan lagi pada tahun 1997, tetapi pada 1998, jumlah kiriman naskah berkualitas tinggi dijamin mengubahnya menjadi sebuah jurnal kuartalan biasa berjudul Integritas Publik. Aspa dan CSG bergabung dengan International City County Management Association (ICMA) dalam mensponsori publikasi ini baru. Pernyataan tujuan untuk Integritas Publik menunjukkan ruang lingkup ambisius dan meliputi yang meliputi teori dan praktek. Pembentukan jurnal triwulan baru pada etika administratif merupakan tonggak penting dalam pematangan bidang studi.

IX. ETIKA ORGANISASI BARU
Meskipun NASPAA tampaknya tidak akan memberikan banyak dukungan bagi pengembangan etika administrasi sebagai bidang studi, Aspa kini mendirikan Bagian tentang Etika, sebuah divisi permanen Aspa dengan AD / ART sendiri, rapat, penghargaan, dan peristiwa. Diselenggarakan oleh Don Menzel dan James Bowman pada tahun 1997, mengadakan pertemuan pertama pada konferensi Aspa nasional di Seattle pada tahun 1998. Bagian ini telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa dengan jumlah keanggotaan 350, salah satu yang terbesar dari bagian Aspa, dalam hanya tiga tahun. Bagian tentang Etika memelihara sebuah website, mengoperasikan listserve bagi para anggotanya, dan menerbitkan newsletter elektronik yang sangat profesional dan substantif, Etika Saat ini, dengan Carole Jurkiewicz sebagai editornya. Selain itu, telah mencoba untuk mengakui pekerjaan akademis dalam etika administratif dengan mendirikan sebuah penghargaan untuk makalah mahasiswa terbaik tentang etika dan administrasi publik, dan satu lagi untuk artikel ilmiah terbaik dalam jurnal administrasi publik setiap tahun. Setiap anggota menerima langganan jurnal, Integritas Publik, yang termasuk dalam iuran keanggotaan.

X. KESIMPULAN
Tampak jelas bahwa etika administrasi publik relatif baru namun kuat, luas, dan bidang studi menjanjikan, menunjukkan tanda-tanda yang berbeda dari pematangan selama dekade terakhir. Sebagai konsensus tentang sifat peran administratif mulai berubah pada akhir 1930-an, dari satu asumsi pemisahan politik dari administrasi untuk mengakui sifat olitik yang tak terhindarkan dari pekerjaan administrasi publik, tempat nilai-nilai dan etika mulai muncul di sastra. Itu adalah empat puluh tahun lagi sebelum etika administratif dicapai “take-off” momentum sebagai bidang perlahan ditampung sendiri untuk menggeser dari netralitas nilai komitmen untuk beberapa bentuk etika profesional.
Tepatnya apa bentuk komitmen etis tersebut masih dalam perdebatan, tetapi tidak ada keraguan bahwa debat harus terus. Tema yang dibahas di atas mencerminkan berbagai cara ulama berusaha memberikan kontribusi untuk proses ini. Mungkin sekali bahwa perdebatan tema ini, dan lain-lain yang akan muncul. Kode etik akan diadopsi oleh asosiasi dan menetapkan unit pemerintahan diharapkan norma dan perilaku, namun proses sehari-hari pengambilan keputusan etis sangat kompleks dan bernuansa bahwa konsensus etis normatif yang jelas tidak pernah bisa tercapai. Jika konsensus apapun tidak muncul, kemungkinan akan menjadi longgar dan berkembang di sekitar pentingnya berbagai tema-tema ini dalam konteks yang berbeda.
Apa yang akan menjaga momentum itu? Apa yang akan dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan etika administrasi sebagai bidang studi? Berikut ini tampaknya menjadi penting:
1. penelitian sejarah tentang kewarganegaraan politik Amerika, tradisi, dan berpikir demokratis akan diperlukan. Tampaknya ada yang muncul, namun tetap amorf, konsensus tentang perlunya pengakaran etika administrasi publik dalam nilai Amerika. Karena administrator adalah hewan inescapably politik, sebuah teori politik normatif, yang berakar dalam pengalaman Amerika, dimana etika administratif normatif dapat dibentuk tampaknya menjadi fokus penting. Untuk setiap nilai nyata dengan bidang administrasi publik kita harus mampu terlibat dalam diskusi tentang perilaku, karena seharusnya, dalam tradisi politik Amerika.
2. Penelitian empiris pada dunia perilaku etika administratif, seperti sekarang dalam praktek yang sebenarnya, juga akan penting. Sekarang jelas dari grafik Menzel dari Anggaran (Gambar 1) bahwa jumlah publikasi empiris berdasarkan etika dalam jurnal administrasi publik telah meningkat secara signifikan. artikel konseptual masih sangat melebihi jumlah mereka yang berbasis empiris, tapi kemungkinan akan selalu menjadi kasus tentu sangat normatif untuk studi seperti etika. Ahli etika dan methodologists empiris perlu berbicara satu sama lain dan bekerja sama dalam proyek yang akan memperjelas faktor yang mendorong atau menghambat refleksi etika dan perilaku dalam organisasi publik.
3. Arena untuk musyawarah dan presentasi penelitian juga diperlukan. Jurnal diperiksa oleh Menzel dan Carson (1999) telah meningkat secara signifikan jumlah artikel yang berhubungan dengan etika, dan jurnal khusus baru pada etika administratif, Integritas Publik, sekarang tersedia. Hal ini harus menjadi dorongan utama bagi kemajuan studi tentang etika administrasi. Sebagai contoh, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemajuan etika biomedis yaitu dengan adanya jurnal khusus seperti The Hastings yang menyediakan tempat dan fokus untuk artikel tentang penelitian lapangan. Ini akan menjadi penting juga untuk mempertahankan aliran artikel tentang etika dalam jurnal administrasi publik yang menarik bagi khalayak yang lebih luas untuk mencegah subyek dari menjadi provinsi esoteris dari beberapa spesialis hanya berbicara satu sama lain.
Juga, beberapa jenis struktur konferensi yang dibutuhkan diluar konferensi Aspa nasional. Mungkin konferensi ad hoc dari jenis yang diadakan pada tahun 1989, 1991 dan 1995 akan cukup untuk sementara waktu, tetapi akhirnya cendekiawan dan praktisi administrasi etika akan membutuhkan pertemuan berkala yang terjadwal yang diprediksi di mana ide-ide dan temuan mungkin akan didebatkan. Bagian Aspa pada Etika tampaknya menjadi yang paling mungkin untuk memberikan kontinuitas kelembagaan untuk konferensi semacam ini. Seperti bab yang sedang direvisi untuk edisi kedua dari buku pedoman ini, Bagian pada Etika adalah mengumumkan sebuah konferensi yang berjudul “Etika 2000: Dimensi Etika dalam Milenium Baru,” yang akan disponsori oleh Portland State University selama 18-19 Mei, 2000 . sebagai “Etika Sektor Publik Konferensi Ketiga,” jelas untuk membangun kesinambungan historis dengan Kota Taman dan konferensi Tampa. Konferensi tahun 1989 di Washington, DC jauh lebih peristiwa praktisi dari ketiga lainnya.

Dipublikasi di SOSIOLOGI ORGANISASI | Tinggalkan komentar

TEORI PEMBANGUNAN FEMINIS

Feminisme berasal dari beragam teori sosial, arus politik, dan filsafat. Sebagian besar mengadopsi sikap kritis terhadap hubungan-hubungan sosial yang ada, terutama hubungan gender. Teori feminis melihat asal-usul, karakteristik, dan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang kemudian difokus pada politik gender, hubungan kekuasaan, dan seksualitas. Feminisme bersifat politik yang merupakan isu-isu politik tentang hak-hak reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, cuti hamil, kesetaraan upah , pelecehan seksual, diskriminasi, dan kekerasan seks serta masalah klasik seperti patriarki, objektifikasi stereotip, dan penindasan. Tema yang berhubungan dengan pembangunan meliputi kesenjangan antar jenis kelamin, jumlah pekerjaan yang tidak proposiaonal bagi perempuan, dan tidak adanya porsi bagi perempuan dalam kebijakan pembangunan atau pengambilan keputusan pada umumnya, semua ini  menyebabkan subordinasi perempuan. Sebagai tanggapan awal, aktivis feminis berusaha membuat gerakan akar rumput yang melintasi batas-batas dan bersama-sama membawa perempuan yang berbeda kelas, ras, budaya, agama, dan latar belakang regional sebagai bentuk kelompok bersama yang mengalami penindasan. Sejalan dengan perkembangan feminisme, universalisme ini datang untuk dilihat sebagai penindasan dalam arti bahwa perempuan dari latar belakang yang berbeda berbagi pengalaman yang sama. Dalam hal ini khususnya, teori feminis modern dikritik terutama terkait dengan pandangan akademisi kelas menengah Barat bukan berasal dari intelektual Dunia Ketiga. Peningkatan tekanan ditempatkan pada perbedaan, kontradiksi, dan strategi daripada politik pemersatu. Kita sekarang memiliki penyebab mengapa aliran feminis sangat beragam.

Aktivis feminisme berkaitan dengan politik dimulai sebagai sebuah gerakan terorganisir di pertengahan abad ke-19. Gelombang pertamanya difokuskan pada persamaan dan kepemilikan hak milik bagi perempuan dan oposisi dengan kepemilikan perempuan setelah menikah (dan anak-anak mereka) dengan suami mereka. Pada akhir abad ke-19, aktivisme feminis terkonsentrasi terutama pada upaya perolehan kekuasaan politik, khususnya keterlibatan perempuan dalam hak pilih (hak suara). Tidak sampai 1918-1928 bahwa perempuan akhirnya memperoleh hak untuk memilih di Inggris dan Amerika Serikat, yang menunjukkan sifat bias gender demokrasi politik modern. Gelombang kedua aktivis feminisme berkaitan dengan teori pembangunan, dimulai pada awal 1960-an sampai akhir 1980-an, memperluas kritik feminis terhadap kapitalisme yang bias, diskriminatif, dan tidak adil. Di Amerika Serikat, gelombang feminis kedua muncul dari hak-hak sipil dan gerakan anti-Perang Vietnam – ketika perempuan, kecewa dengan status kelas dua mereka bahkan dalam aktivitas politik mahasiswa, mulai secara kolektif untuk berjuang melawan diskriminasi. Dalam buku utamanya pada masa itu, The Feminine Mystique, Betty Friedan (1963) mengamati bahwa perempuan dipaksa untuk menemukan makna dalam kehidupan mereka terutama melalui suami mereka dan anak-anak, mencondongkan mereka kehilangan identitas mereka dalam keluarga mereka. Friedan berperan dalam membentuk National Organization for Women (NOW) pada tahun 1966, bagian dari gerakan sosial yang lebih luas bersatu di bawah bendera “women’s liberation” Gelombang kedua feminis terlibat dalam beberapa jenis aktivisme, mulai dari  memprotes kontes kecantikan Miss Amerika pada tahun 1968 untuk menggalang kesadaran kelompok. Namun, perbedaan muncul antara feminis hitam, feminis lesbian, feminis liberal, dan feminis sosialis. Menurut bell hook, seorang intelektual feminis Afrika-Amerika, dengan alasan bahwa gerakan ini memiliki suara minoritas dan gagal untuk mengatasi “isu-isu yang memisahkan perempuan.” Gelombang teori ketiga tahun 1990-an adalah dengan masuknya ide post struktural dan postmodernisme ke dalam pemikiran feminisme. Gelombang ketiga feminisme problematis dengan definisi “esensial” gelombang kedua yang sering mengasumsikan identitas perempuan yang universal dan terlalu menekankan pengalaman dari perempuan kulit putih  kelas menengah atas. Teori gelombang ketiga lebih menekankan pada ambiguitas fundamental yang melekat dalam hal gender dan kategori dan biasanya termasuk teori aneh dan politik transgender sementara menolak binari gender. Ini juga menyoroti terhadap kesadaran antirasis warna kulit, womanism, teori postkolonial, teori kritis, transnasionalisme, ecofeminism, feminisme libertarian, dan teori feminis baru. Gelombang ketiga feminis biasanya lebih memilih hal-hal mikro daripada makro politik dan termasuk bentuk ekspresi gender serta representasi politik yang kurang eksplisit dibandingkan para pendahulu mereka. Beberapa teoretisi mengakui tren “postfeminist” dimulai selama awal 1990-an yang menunjukkan bahwa feminisme tidak lagi diperlukan. Selama gelombang kedua dan ketiga, feminis tertarik dengan ketidaksetaraan, kemiskinan, dan hubungan gender menghasilkan bentuk signifikan terhadap ide-ide kritis terhadap pembangunan, sementara isu yang diangkat oleh kaum feminis menjadi penting dalam badan-badan internasional yang berhubungan dengan masalah pembangunan-sebegitu banyak sehingga perkembangan teori feminis sekarang membentuk sistem konsep, diskursus/wacana, dan praktek.

Pengakuan atas posisi perempuan dalam pembangunan datang bukan hanya dari upaya para pemikir feminis, tetapi juga disebabkan oleh perubahan nyata dalam posisi perempuan dalam sistem produksi global (Globalisasi). Kegiatan ekonomi selama sepertiga terakhir abad ke-20 memasukkan jutaan perempuan ke dalam angkatan kerja. Memang benar, wanita boleh dibilang menjadi mayoritas kelas pekerja global yang baru, yang diadu terhadap modal keuangan dan industri global yang didominasi laki-laki. Pembangunan global mendorong perempuan miskin dari Dunia Ketiga ke dalam pekerjaan yang telah merubah status sosial dan ekonomi mereka. Telah ada peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (seorang janda atau ditinggalkan), menggerakkan perempuan untuk melakukan pekerjaan yang dibayar bersama dengan tanggung jawab domestik mereka-yaitu, untuk melipatgandakan usaha kerja total mereka. Perempuan memasuki angkatan kerja global dalam jumlah angka, dan lebih banyak perempuan bekerja di luar rumah tangga daripada sebelumnya: 1,1 miliar dari 2,8 miliar pekerja di dunia (40%) adalah perempuan, mewakili peningkatan global yang mendekati hampir 200 juta wanita di setiap akhir-akhir ini dekade.. Sayangnya, mereka menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan karenanya menunjukkan 60% dari 550 juta pekerja miskin dunia (International Labour Organization 2004). Dari 27 juta orang yang bekerja di seluruh dunia pada zona pemrosesan ekspor (EPZ), sekitar 90% adalah perempuan-mereka biasanya membuat pakaian, sepatu, mainan, atau bagian elektronik. Bekerja untuk upah dapat meningkatkan pendapatan perempuan dalam rumah tangga dan komunitas  dan meningkatkan komunikasi antara para pekerja yang dapat membuka kemungkinan bagi perempuan untuk menegosiasikan kondisi kerja mereka. Tetapi feminisasi pekerjaan terutama merupakan hasil dari kebutuhan pengusaha terhadap sumber tenaga kerja yang lebih murah dan lebih fleksibel. Pekerjaan ini tidak selalu meningkatkan kesejahteraan pekerja: itu hanya menciptakan beban ganda pekerjaan yang dibayar dan yang tidak dibayar, dengan jenis pekerjaan yang berkualitas buruk. Banyak perusahaan di EPZ mempekerjakan perempuan muda, yang tidak memiliki maupun yang sedikit memiliki ketrampilan, menyediakan pelatihan yang minimal, dan sering memindahkan atau restrukturisasi, yang menyebabkan pengangguran berulang. Perempuan aktif dalam gerakan buruh, berbagai organisasi sayap kiri , dan lingkungan, perdamaian, dan gerakan hak asasi manusia yang mengkritisi pembangunan global semacam ini. Mereka mencari alternatif, kadang-kadang dalam pembangunan dan kadang-kadang di luar itu. Kritik berkisar dari mereka yang melobi lembaga-lembaga pemerintahan untuk membuat kebijakan ekonomi yang lebih baik didasarkan pada kesetaraan gender dan kesejahteraan lingkungan sosial yang mendorong untuk sesuatu yang sama sekali berbeda, seperti kesehatan dan pendidikan, air bersih dan bahan bakar, perawatan anak, dan nutrisi dasar dengan biaya yang wajar untuk kalangan mayoritas. Banyak feminis yang lebih kritis bergabung dalam pertumbuhan yang resisten terhadap perdagangan bebas dan liberalisasi

Perempuan seperti Bretton Woods, terlibat dalam 50 Tahun kampanya, Akhir Hutang, Forum Sosial Dunia, dan berbagai LSM dan gerakan perempuan (Harcourt dan Escobar 2005; Miles 1996). Singkatnya, perempuan berada pada agenda pembangunan karena pentingnya mereka serta desakan mereka. Pertanyaannya adalah: Apa posisi yang mereka tempati dalam agenda itu?

Epistemology feminis

Untuk menjawab pertanyaan tentang posisi perempuan dalam perdebatan pembangunan, pertama kita bisa melihat beberapa argumen signifikan dalam epistemologi feminis. (“Epistemologi” pada dasarnya berarti teori pengetahuan, khususnya bagaimana hal tersebut dihasilkan dan bagaimana hal itu dinilai benar atau tidak.)

Tiga hal utama dari epistemologi feminis terhadap ilmu pengetahuan : Feminisme empiris berpendapat bahwa definisi feminis untuk mendukung keberadaan norma-norma yang diperlukan oleh ilmuwan wanita yang dapat mengkoreksi bias sosial dalam ilmu pengetahuan. standpoint theory of Feminist (sudut pandang teori feminis) merupakan buah pemikiran Hegelian dan Marxis berpendapat bahwa dominasi pria mengasilkan pengertian yang parsial dan buruk dimana memberi pemahaman yang komplit terhadap posisi ketertindasan wanita. postmodern Feminisme menguji universalitas asumsi dari dua posisi, menekankan pada keretakan identitas yang diciptakan oleh kehidupan modern dan keragaman teori alam.

Sebuah varian yang menarik dari sudut pandang teori feminis dikembangkan oleh sosiolog Kanada Dorothy Smith. Smith (2002) mengamati kesenjangan yang tumbuh antara orang yang bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dan orang yang diharapkan sebagai wanita terpelajar. Smith menegaskan bahwa sudut pandang perempuan, didasarkan pada pengalaman sehari-hari, adalah titik awal untuk pendekatan yang berbeda untuk mengetahui secara penuh dan dalam cara yang lebih dapat dipercaya. Lebih lanjut, Smith (2002) sangat berperan dalam membentuk pendekatan yang disebut “etnografi kelembagaan” yang menekankan hubungan antara situs dan situasi dalam kehidupan sehari-hari, praktek profesional, dan lingkaran pembuatan kebijakan.

Untuk Lorde, perbedaan antara perempuan harus dilihat sebagai modal dari kekuatan-perbedaan tersebut, ia berkata, “perbedaan hubungan dapat memicu seperti sebuah dialektika” (Lorde 1981:99). Kegagalan feminis akademis untuk mengenali perbedaan sebagai kekuatan adalah kegagalan untuk mencapai pemahaman patriarki terdahulu dan menaklukkannya , untuk diubah menjadi. . . mendefinisikan dan memberdayakan.

Dimulai dengan Descartes dan pemisahan antara pemikiran yang jernih dan jelas (alasan laki-laki) dan imajinasi sensual (emosi perempuan), kritik feminis menimbulkan kecurigaan bahwa semua alasan produk modern, seperti kemajuan dan perkembangan, tidak universal baik bagi semua orang (hanya kepura-puraan) tetapi itu adalah proyek maskulin, dikandung oleh pikiran maskulin, yang sangat baik untuk laki-laki. Dalam hal ini, pembangunan dapat dilihat sebagai masalah bagi perempuan, bukan solusi. Kritik ilmu pengetahuan Barat dengan epistemologists feminis yang meletakkan dasar alternatif cara berpikir bisa menyebabkan cara-cara alternatif pembangunan yang mendukung perempuan.

Kririk Feminis terhadap teori Pembangunan

Feminis ini menyerang ke jantung epistemologi modern, dalam pertumbuhan dan diferensiasi pemikiran feminis radikal dan sosialis pada umumnya, menyebabkan kritisi ulang teori pembangunan sebagai sebuah perusahaan masculinist. Dalam contoh, Catherine Scott (1995) mengkritik modernisasi dan teori ketergantungan. Dia melihat tema konseptualisasi seperti modernitas, pembangunan, kemandirian, dan revolusi berada dalam visi yang diinformasikan oleh keasyikan gender dan konsep-konsep ini diperpanjang, dia menyatakan, sama seperti kebijakan dominan dan praktek-praktek lembaga-lembaga internasional dan pemerintah revolusioner. Dalam teori modernisasi, Scott (1995: 5) berpendapat, rasional modernitas, melihat ke depan, ruang publik didominasi laki-laki adalah kontras dengan femininitas, yang berorientasi pada ruang private keluarga. Mencapai Modernity adalah perebutan kekuasaan antara modernitas rasional dan feminitas tradisional di bagian menuju “kedewasaan” (Rostow). Dalam modernisasi, pembangunan memerlukan adanya manusia industri yang rasional, reseptif terhadap ide-ide baru, tepat waktu, optimis, dan universal, dengan mitra di negara modern yang efisien, dengan mekanisme baru dari dominasi dan kekuasaan. Menurut Scott, model universal modernisasi sering didasarkan pada versi ideal dari modernitas maskulin. Dalam pendekatan ini, perempuan tidak terlihat, diperlakukan secara paternalistik, atau digunakan sebagai “tes lakmus” untuk menentukan tingkat keterbelakangan suatu negara. Perempuan dan rumah tangga yang digambarkan sebagai bagian dari masa lalu, yang berisi pandangan berbahaya dimana alam tidak dapat merubah dan orang-orang tidak berdaya untuk mengendalikannya. Jadi, modernisasi melibatkan subordinasi alam, tradisi dan feminitas. Bagi Scott, teori modernisasi juga mereplikasi dikotomi publik-privat dalam pemikiran barat: ruang privat dan perempuan sebagai inferior dan derivatif/penerima, atau hanya pelengkap ranah publik dan laki-laki.Simak

Baca secara fonetik

Scott juga mengkritik teori ketergantungan, teori ketergantungan melihat formasi sosial kapitalis sebagai penghalang untuk realisasi pembangunan otonom di pinggiran. Teori Ketergantungan digambarkan industrialisasi lingkup publik sebagai paradigma untuk ekonomi pembangunan, dengan struktur sosial kapitalis menghalangi kemajuan semacam ini.Simak

Baca secara fonetik

Perempuan, Pembangunan, Teori

Menanggapi kritik tersebut, feminis dan aktivis pembangunan membuat serangkaian upaya merumuskan teori pembangunan. Masalah dasarnya adalah: Mengingat bahwa perempuan banyak dipakai sebagai tenaga kerja, sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga, mengapa mereka telah dikeluarkan dari teori pembangunan, dan apa perbedaan akan hal itu akan membuat teori merumuskan ulang hubungan gender dan pengalaman perempuan? Menempatkan hubungan gender di pusat teori, teori pembangunan feminis berpendapat, wacana reorientasi pembangunan menuju topik dan kepentingan yang berbeda. wilayah tradisional yang menjadi perhatian pembangunan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Aspek pembangunan yang sebelumnya terpinggirkan dipindahkan menjadi, sebaliknya. Fokus utama kepentingan, misalnya, industrialisasi Dunia Ketiga tidak dipekerjakan tenaga kerja (diasumsikan laki-laki), tetapi pekerja perempuan, sedangkan hubungan gender, sebelumnya subordinasi untuk pertimbangan kelas, menjadi penting untuk memahami kegiatan produktif. Sebagai konsekuensi baru aspek pembangunan dapat dibawa ke dalam fokus-misalnya, sektor informal dan ekonomi pedesaan, lingkungan reproduksi sebagai komponen penting dari pembangunan, hubungan antara produksi dan reproduksi, relasi gender dalam produksi berorientasi ekspor , ketidaksetaraan yang berasal dari pembangunan, produk pembangunan (kebutuhan, bukan keinginan)

Untuk membuat diskusi ini sedikit lebih konkret, kami akan mempertimbangkan untuk memikirkan kembali pembangunan dari posisi feminis tertentu. Sebagai contoh, mari kita mengambil posisi sudut pandang teori feminis yang sudah disebutkan beberapa kali dan diuraikan dalam Uang, Sex dan Power oleh Nancy Hartsock (1985). Dalam karya Hartsock’s, sudut pandang teori berpendapat serangkaian tingkat realitas, termasuk tingkat yang lebih dalam dan menjelaskan permukaan, atau penampilan saja, dari realitas. Dalam posisi ontologis ini, sudut pandang teori feminis menguatkan kemungkinan liberatory yang terkandung dalam pengalaman perempuan. Sudut pandang feminis berkaitan dengan sudut pandang kelas pekerja (yaitu, Marxisme berteori atas nama eksploitasi) tetapi lebih menyeluruh, terutama karena wanita melakukan sebagian dari pekerjaan yang terlibat dalam reproduksi tenaga kerja.

Untuk memperluas wawasan ini, Feminis sosialis ingin merumuskan pembangunan dengan cara menggabungkan, bukan memisahkan, kehidupan sehari-hari dan dimensi sosial yang lebih luas, dengan kegiatan produktif dari segala jenis pertimbangan sebagai suatu totalitas daripada dipecah menjadi jenis hirarkis (pekerjaan-rumah), dan dengan hubungan dengan alam ditempatkan di jantung keputusan tentang apa dan berapa banyak produksi.

Kami, para penulis buku ini, menemukan feminisme sosialis dari pemikiran Hartshock yang paling meyakinkan. Namun, seperti pembahasan sebelumnya telah menunjukkan, feminis memiliki epistemologi yang berbeda dan terus untuk keyakinan politik yang sangat berbeda. Jadi, ketika datang ke diskusi kritis feminis pembangunan, berbagai posisi muncul. Banyak teoretisi feminis pembangunan berpikir bahwa interaksi antara feminisme dan pembangunan telah mengambil lima bentuk utama (lihat Gambar 7.1): Women In Development (WID), Women And Development (WAD), Gender And Development (GAD), Women, Evironment, and Development (WED), dan Postmodernism and Development (PAD) (Rathgeber 1990; Young 1992; Visvanathan et al 1997.). Kita sendiri tidak terlalu yakin tentang kegunaan dari kategorisasi ini. Tapi ini sering digunakan, jadi kami akan melaporkan hal itu.

Perempuan dalam Pembangunan

Pernyataan penting pertama tentang posisi perempuan dalam pembangunan dibuat oleh Esther Boserup, sebuah Econom Denmark yang sebelumnya menulis The Conditions of Agricultural Growth (1965), yang membuat kasus tekanan demografis (kepadatan penduduk), mempromosikan inovasi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam penggunaan lahan (irigasi, intensifikasi tanaman penyiangan, bibit yang lebih baik) dan tenaga kerja (alat, teknik lebih baik). Boserup menindaklanjuti buku pertamanya dengan Women’s Role in Economic Development (1970), sebuah kritik gagasan bahwa modernisasi, yang dinyatakan sebagai efisiensi ekonomi dan perencanaan modern, akan membebaskan perempuan di Dunia Ketiga. Boserup berpendapat, sebaliknya, bahwa proses modernisasi, diawasi oleh otoritas kolonial dijiwai dengan pengertian Barat terhadap pembagian kerja menurut jenis kelamin, telah menempatkan teknologi baru di bawah kendali laki-laki. Pengaturan memarginalkan perempuan (produsen makanan utama dalam masyarakat pertanian), mengurangi status mereka dan meremehkan kekuasaan dan pendapatan mereka. Namun, sementara modernisasi tidak otomatis progresif, Boserup berpikir bahwa kebijakan yang lebih tercerahkan oleh pemerintah nasional dan badan-badan internasional mungkin memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Amerika Serikat dan negara-negara lain yang termasuk negara donor utama pembangunan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan integrasi perempuan dalam proses pembangunan.

Boserup’s membantu menghasilkan suatu fenomena baru, yang pertama kali disebut “Women in Development,” oleh Komite Perempuan Washington, DC. Di Amerika Serikat. Kantor untuk Perempuan dalam Pembangunan didirikan dalam USAID pada tahun 1974 (yang dipindahkan ke Biro AS untuk Program dan Kebijakan Koordinasi pada tahun 1977). Kantor ini menjabat sebagai inti untuk network  peneliti dan praktisi di universitas-universitas, lembaga penelitian (misalnya, Pusat Penelitian Internasional tentang Perempuan, didirikan di Washington, DC, tahun 1976), dan yayasan besar (dari kepala Yayasan Ford , di antara mereka) yang tertarik dalam pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari gerakan ini, PBB menyatakan tahun 1975-1985 menjadi “United Nation Decade for Women.”, Sebagai akibat dari tekanan dari gerakan feminist, hampir setiap organisasi membuat program untuk meningkatkan ekonomi dan posisi sosial dari perempuan. Setelah Konferensi Perempuan Internasional di Mexico Tahun 1975, PBB mendirikan UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) sebagai cara “menjangkau para wanita termiskin di dunia.” Ketika ditanya apa yang paling mereka butuhkan, yang paling dominan jawaban dari perempuan adalah pendapatan yang cukup untuk menyediakan bagi diri mereka dan anak-anak mereka (Snyder 1995). Gagasan, progresif liberal adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan meningkatkan pangsa mereka ke dalam sumber daya, pekerjaan, dan penghasilan dalam upaya untuk perbaikan dramatis dalam kondisi kehidupan. Pada dasarnya gagasan kunci adalah membawa penuh kekuatan wanita ke dalam proses pembangunan (Mueller 1987).

Caroline Moser (1993) telah membedakan lima varian dalam sekolah WID yang mencerminkan perubahan dalam kebijakan lembaga pembangunan Barat:

1.    “pendekatan kesejahteraan” sebelum 1970 difokuskan pada peran reproduksi perempuan dan isu-isu kependudukan yang terkait, dengan program dimulai di berbagai bidang seperti pengendalian kelahiran; Geeta Chowdry (1995) telah berpendapat bahwa pendekatan ini diilustrasikan representasi WID tentang perempuan Dunia Ketiga sebagai zenana (swasta, dunia rumah tangga);

2.    “pendekatan kejujuran” mencerminkan panggilan untuk kesetaraan yang berasal dari Dekade PBB untuk Perempuan-ini bertemu dengan resistensi yang cukup dari laki-laki;

3.    “pendekatan antikemiskinan” berfokus pada perempuan memasuki dunia kerja, memiliki akses terhadap kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dan bergabung dengan arus utama ekonomi yang ada; Chowdry (1995) menunjukkan bahwa, meskipun demikian, perempuan masih dilihat sebagai hanya menempati ruang privat domestik , juga dihapus dari urusan politik dan ekonomi masyarakat;

4.    “pendekatan efisiensi,” yang selaras dengan program penyesuaian struktural IMF, menegaskan partisipasi perempuan dalam ekonomi direstrukturisasi; dan

5.    “pendekatan pemberdayaan” tercermin dari tulisan feminis Dunia Ketiga, pengorganisasian akar rumput , dan kebutuhan perempuan untuk mengubah hukum dan struktur melalui pendekatan bottom-up. Dalam semua pendekatan ini, perempuan direpresentasikan sebagai korban

Chowdry (1995: 26) berpendapat bahwa program WID, seperti yang dilaksanakan oleh badan-badan pembangunan internasional, berasal dari dua wacana modernis, wacana kolonial dan wacana liberal di pasar. Wacana kolonial, pikirnya, dihomogenkan dan didasarkan pada manusia Dunia Ketiga orang dengan menggunakan gambaran “perempuan miskin” (sebagai obyek belas kasihan dan penyesalan). Wacana liberal mempromosikan pasar bebas, pilihan sukarela, dan individualisme, tema yang Chowdry temukan melemahkan bagi perempuan Dunia Ketiga. WID sendiri pada dasarnya selaras dengan feminisme liberal, meskipun menggunakan citra perempuan miskin untuk membangkitkan simpati dan memperoleh dana. Banyak praktisi WID adalah feminis liberal terdidik. Ada penekanan perwakilan-resentational di WID pada “model peran” atau “wanita luar biasa yang telah mendapatkan pengakuan sosial dalam ruang publik” untuk mendorong “kesuksesan” integrasi wanita ke dalam arus utama (Young 1993: 129). Dengan demikian, WID menerima struktur sosial dan kekuasaan yang ada, mereka bekerja bersama untuk memperbaiki posisi perempuan. Oleh karena itu, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin diberikan secara natural, tanpa berteori bagaimana wanita ditindas oleh laki-laki. Ideologis aspek gender, tanggung jawab tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dan nilai yang tidak sama ditempatkan pada laki-laki dan kegiatan perempuan semua diabaikan. Sebagai pendekatan ahistoris, WID tidak mempertimbangkan  pengaruh pada perempuan seperti kelas, ras, atau budaya. WID fokus pada perempuan, dan menghindari hubungan gender, dibuat untuk analisis sosisal dan ekonomi yang dangkal. WID menghindari pertanyaan subordinasi perempuan sebagai bagian dari sistem global yang lebih luas dari akumulasi modal. WID menekankan kemiskinan dan bukan penindasan, dan kemiskinan tidak dilihat sebagai hasil dari penindasan laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu, pengembangan strategi yang didasarkan pada posisi WID akan cacat, sangat terbatas dalam kemampuan mereka untuk membawa perubahan. WID difokuskan hanya pada aspek (resmi) produktif kerja perempuan, mengabaikan atau menolak kegiatan reproduksi. WID mengadopsi pendekatan nonconfrontational yang mengesampingkan subordinasi perempuan dan penindasan. Penekanan terhadap kemiskinan juga menciptakan sebuah divisi antara tuntutan feminis Dunia Pertama dan Dunia Ketiga sebagaimana WID menjadi terlibat dalam kebutuhan perempuan “di luar sana” di negara berkembang. Secara umum, ada pengabaian mempertanyakan seluruh asumsi dan tujuan dari paradigma pembangunan yang dominan dari teori modernisasi (Rathgeber 1990; Young 1993).

Kritikus feminis postmodern mengklaim bahwa teori dan praktisi yang bekerja WID cenderung untuk mewakili perempuan Dunia Ketiga sebagai terbelakang, rentan, dan butuh bantuan dari Dunia Pertama. Jane Parpart dan Marianne Marchande (1995: 16) berpendapat bahwa “wacana WID umumnya memupuk praktek pembangunan yang mengabaikan perbedaan, pengetahuan, adat dan keahlian lokal sementara legitimasi ‘solusi asing untuk masalah-masalah perempuan di Selatan” – semua ini cocok dengan kebijakan bantuan AS. Dalam WID, pembangunan didefinisikan sebagai masalah teknis yang memerlukan metodologi yang canggih hanya tersedia di Dunia Pertama. Mengganggap perempuan Dunia Ketiga ditulis dalam bahasa kebijakan bisa menerima praktek-praktek berkelanjutan tekstual badan-badan pembangunan. “Mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan” pada dasarnya terlibat profesional WID belajar untuk berbicara bahasa kebijakan birokrasi dan mengajarkan praktek tekstual kepada orang lain. Mueller (1987: 2) menemukan kritik utama adalah bahwa “jauh dari kebebasan gerakan perempuan di dunia yang luas itu, Perempuan dalam wacana Pembangunan diproduksi dan masuk ke dalam prosedur lembaga Pembangunan dalam rangka mengelola dan sebaliknya mengatur divisi hirarkis dari tatanan dunia kapitalis. Ini memberatkan kritik. Namun, WID tidak menghilang sebagai hasil dari sekian banyak teoriti, politik, karena berlindung di struktur kekuasaan jauh dari kritik akademis atau teoritis. Namun, sebagian tanggapan, sebuah paradigma baru dibuka ke kiri yang kemudian disebut Perempuan dan Pembangunan (WAD).

Perempuan dan Pembangunan

Pendekatan WID berpendapat bahwa perempuan harus dibawa ke dalam proses modernisasi. Perspektif WAD berpendapat bahwa justru keterkaitan mereka dengan modernisasi yang membuat mereka miskin. Berbeda dengan teori modernisasi WID, WAD menggambarkan lebih banyak teori ketergantungan dan pendekatan neo-Marxis tentang keterbelakangan. Pertanyaan-pertanyaan seperti asal usul patriarki, intensifikasi patriarki dengan penyebaran kapitalisme, dan analisis Engels (1972) kebangkitan kepemilikan pribadi, revolusi pertanian dan domestikasi, membentuk latar belakang sejarah yang mendalam terhadap aliran ini (Bandarage 1984; Mies 1986). Rathgeber (1990) telah menunjukkan bahwa perspektif WAD lebih memfokuskan pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan daripada hubungan kelas Marxisme. Pandangan ini menemukan perempuan selalu memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat mereka baik sebagai aktor produktif dan reproduktif. Menggambarkan secara tepat bagaimana wanita dan tenaga kerja mereka telah diintegrasikan ke dalam kapitalisme global oleh yang menjelaskan marginalisasi dan penindasan-sebagai contoh kontemporer, perempuan digunakan sebagai tenaga kerja murah bagi perusahaan-perusahaan multinasional di EPZ (Visvanathan 1986, 1991, 1997).

Telah lama ada  dorongan sosialis ke feminisme yang terbentuk di sekitar WAD. Namun, hubungan sering mengambil bentuk kritik Marxisme. Feminis Sosialis menunjuk kekurangan dalam Marxisme klasik-yang merindukan analisis kegiatan dan hubungan mendasar untuk eksistensi perempuan-namun banyak juga terus melanjutkan bentuk materialis histori dari pemahaman dan kebersamaan pokok-pokok Marxisme. Feminis Sosialis telah mengkritisi secara khusus terhadap penekanan Marxisme klasik tentang ekonomi dan kebungkaman terhadap pertanyaan dari perempuan (Mitchell 1966). Sebuah teori feminis awal, Heidi Hart-mann (1981), berpendapat bahwa kategori analitis Marxisme adalah “sex-blind” yang menyebabkan ketidaksetaraan gender (dominasi laki-laki atas perempuan) telah hilang selama analisis struktural Marxis dari ketidaksetaraan kelas (yang berkuasa dominasi atas kelas pekerja). Analisis feminis sosialis khusus diperlukan untuk mengungkapkan karakter sistematis dari ketidaksetaraan gender. Namun, juga, sebagian besar analisis feminis adalah kurang materialis dan historis untuk Hartmann. Oleh karena itu, baik analisis “Marxis, khususnya metode  historis dan metode , dan analis feminis, terutama mengidentifikasi patriarki sebagai suatu struktur sosial dan historis, harus ditarik ke permukaan jika kita ingin memahami perkembangan masyarakat kapitalis barat dan kesulitan/hambatan yang perempuan alami dalam sistem tersebut. “(Hartmann 1981: 3).

Perhatian utama feminisme sosialis melibatkan pengulangan teori tentang pentingnya pekerjaan perempuan. Juliet Mitchell (1966), Cambridge University, membedakan antara beberapa struktur yang mempengaruhi kondisi perempuan-produksi, reproduksi, sosialisasi, dan seksualitas-dengan mula-mula melibatkan pekerjaan perempuan di bidang ekonomi nondomestic dan hal yang lainnya tentang perempuan sebagai istri atau ibu. struktur Masing-masing struktur memiliki kontradiksi dan dinamika yang berbeda. Tapi semua membentuk sebuah kesatuan dalam pengalaman perempuan, dengan fungsi seksual keluarga, reproduksi, dan fungsi sosialisasi yang dominan. Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga di dalam rumah dan keluarga menciptakan hubungan yang berbeda dalam pengertian produksi daripada pria. Kegiatan ini memenuhi fungsi pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja dalam (kontradiksi) sehubungan dengan produksi. Mariarosa Dalla Costa (1973) menekankan kualitas hidup dan hubungan dalam pekerjaan rumah tangga sebagai pencerminan tempat perempuan dalam lingkungan tempat atau kelas. Ibu rumah tangga dieksploitasi dalam pekerjaan, dimana keuntungannya digunakan oleh suami mereka sebagai instrumen penindasan-di bawah kapitalisme, Dalla Costa mengatakan, perempuan menjadi budak upah.

Dalam feminisme sosialis, dibandingkan dengan Marxisme, penekanan diganti pada pembagian kerja menurut jenis kelamin atau berbagai jenis praksis sosial (jika ditafsirkan secara luas ) sebagai dasar pengalaman materi dari perbedaan fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diatur oleh hubungan sosial dimana mereka biasa tinggal dan jenis tenaga kerja yang mereka tampilkan. Dimulai dengan gagasan Marxis terhadap produksi untuk pemuas kebutuhan, feminisme sosialis berpendapat bahwa beban  kebutuhan dan membesarkan anak adalah sama pentingnya dengan kebutuhan materi (makanan, tempat tinggal) serta kebutuhan kepuasan seksual dan pengasuhan emosional, yang semuanya diperlukan tenaga kerja (biasanya wanita). Perjuangan Gender atas Kegiatan reproduksi menjadi fundamental/ mendasar, namun sering diabaikan dalam teori Marxis tradisional.

Teori feminis Sosialis menguraikan beberapa implikasi dari posisi dasar. Nancy Chodorow (1978), seorang sosiolog di University of California, Berkeley, berpendapat untuk konstruksi sosial maskulinitas dan femininitas dalam keluarga, terutama dalam hubungan dengan ibunya. Anak laki-laki tumbuh menjadi orang yang berorientasi prestasi diadaptasi untuk bekerja di luar rumah; gadis tumbuh menjadi wanita disesuaikan untuk bekerja di dalam maupun di luar rumah. Hubungan antara ekonomi, prokreasi, dan dominasi laki-laki dikonsepkan oleh Ann Ferguson dan Nancy Folbre’s (1981) dalam gagasan “produksi seks-afektif,” secara spesifik historis men-setting kegiatan yang membatasi pilihan dan remunerasi perempuan. feminis Sosialis pada umumnya berteori tentang  kegiatan prokreasi dan produksi di lingkungan publik sebagai saling ketergantungan, feminis sosialis berpikir, rasionalisasi dan eksploitasi perempuan. Ide Secara umum ide adalah bahwa perempuan bekerja tanpa bayaran dalam mereproduksi tenaga kerja sebagai semacam subsidi untuk modal, serta bekerja secara langsung untuk modal sebagai karyawan di pabrik-pabrik atau komoditas produsen. Perempuan kelas pekerja yang sangat tereksploitasi.

Dua kecenderungan muncul dari pernyataan kritis seperti ini. Pertama, ada orang-orang yang ingin mengembangkan ide-ide Marxis secara eksplisit ke arah mempertimbangkan perempuan dan gender (Vogel 1983). pernyataan Hartmann bahwa Marx dan Engels menganalisi “sex-blind” hanya tiga-perempat benar: Engels memiliki satu mata setengah terbuka. Dalam pernyataan umum mirip dengan yang dikutip sebelumnya (dalam Bab 5) Engels mengatakan:

“Menurut konsepsi materialistik, faktor penentu dalam sejarah adalah, di contoh terakhir, produksi dan reproduksi dihidupkan segera. Ini, sekali lagi, adalah karakter ganda: di satu sisi, produksi sebagai arti eksistensi, makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan alat-alat yang diperlukan untuk produksi, di sisi lain, produksi pro-manusia sendiri, penyebaran spesies. Organisasi sosial di mana orang-orang suatu negara tertentu hidup ditentukan oleh kedua jenis produksi: oleh tahap pembangunan tenaga kerja di satu sisi dan pembangunan keluarga di sisi lain. (Engels 1972 ed:. 71-72)”

Engels berpendapat bahwa posisi perempuan relatif terhadap laki-laki dalam kelas masyarakat., antropolog Mona Etienne dan Eleanor Leacock (1980) berpendapat untuk kepentingan utama hubungan sosial untuk memahami ketidaksetaraan sosial ekonomi dan seksual dan hirarki semuanya terkait satu sama lain. Mereka mengembangkan suatu kerangka historis untuk mempertimbangkan hubungan antara hierarki sosial ekonomi dan seksual dengan mendefinisikan empat jenis sejarah secara luas dari hubungan produksi:

1.    Egaliter hubungan antara kebanyakan pemburu-pengumpul dan orang-orang horticultural. Perempuan memiliki otonomi, aneka ragam peran ekonomi, dan kekuasaan pengambilan keputusan.

2.    Ketimpangan dalam masyarakat disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan, spesialisasi, dan reorganisasi hubungan produksi. Secara khusus, sebuah “publik” sektor ekonomi terkait dengan produksi untuk akumulasi kekayaan dan usaha adalah berbeda dari rumah tangga “pribadi”, atau keturunan, sektor terkait dengan produksi untuk pengganti dan berbagi. Pria bertanggungjawab dalam perburuan dan peperangan sering dipimpin langsung untuk perdagangan mereka mendominasi dan hubungan politik eksternal. Pertumbuhan ruang publik merusak posisi perempuan yang sebelumnya egaliter.

3.    Hubungan bertingkat dalam masyarakat praindustri. Rumah tangga patriarki menjadi unit ekonomi independen. Pekerjaan perempuan semakin diprivatisasi.

4.    Eksploitasi dalam masyarakat kapitalis industri di mana penaklukan orang umumnya disejajarkan dengan penaklukan khusus terhadap perempuan. (Etienne dan Leacock 1980: 8-16)

Poin utama dari analisis historis itu untuk menghubungkan model produksi (lihat Bab 5) dengan bentuk-bentuk sosial hubungan jender, yang membantu dalam bentuk teori transisi dari hubungan egaliter sebelumnya untuk kemudian dominasi laki-laki dalam sejarah. Ini juga menghilangkan mitos bahwa perempuan selalu (“secara alami”) telah disubordinasi laki-laki (lihat juga Coontz dan Henderson,1986).

Kedua, namun, beberapa feminis masih punya masalah dengan jenis analisis. Mereka berpikir bahwa analisis Marxis tradisional hanya menunjuk ke arah perempuan ke dalam semacam formula”add women and stir” . Mereka percaya, sebaliknya, bahwa kategori analitis baru seperti “patriarki”diperlukan. Dengan demikian, Hartmann (1981: 14) mendefinisikan patriarki sebagai “seperangkat hubungan sosial antara laki-laki, yang memiliki materi dasar, dan yang hirarkis, membangun atau membuat saling ketergantungan dan soli-solidaritas antara laki-laki yang memungkinkan mereka untuk mendominasi perempuan.” materi dasar Patriarki berada di kontrol laki-laki atas tenaga kerja perempuan. Kontrol dipelihara dengan mengecualikan faktor perempuan dari akses ke sumber daya produksi.Di sini potensi analitis terletak pada menghubungkan lembaga-lembaga sosial yang memaksa dan melegitimasi hubungan kekuatan yang tidak seimbang dengan proses pribadi psikologi dan kesadaran dimana orang-orang, khususnya perempuan, diterima dan dirasionalisasikan dalam posisi yang tidak setara di masyarakat.

Simak

Baca secara fonetik

Teori-teori feminis sosialis setara dengan menekankan pengembangan produksi dan reproduksi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari pembuatan bagian-bagian eksistensi-dan karena itu sama-sama signifikan dari teori pembangunan. Konsepsi pembangunan yang lebih luas termasuk hubungan gender serta kelas, tenaga kerja perempuan di bidang domestik dan publik, membesarkan anak dan sosialisasi, dan keluarga sebagai lokus khusus dari reproduksi. Kontradiksi antara bagian dari proses kehidupan telah menjadi kekuatan pendorong dalam perubahan masyarakat. Memang, feminis sosialis menemukan bahwa kelas-dan masyarakat yang didominasi gender dicirikan dengan eksploitasi, dominasi, dan ketidaksetaraan kondisi kehidupan bias pembangunan, bentuk berbahaya. Ketimpangan menimbulkan bencana. feminis sosialis percaya pada bentuk pembangunan yang sama sekali berbeda didasarkan pada berubah (egaliter) hubungan jender. Feminisme Sosialis tetap berkomitmen untuk gagasan Marxis terhadap penciptaan sejarah dan hubungan sosial alamiah dalam proses yang meliputi jenis kelamin, ras, etnis, dan perbedaan lainnya serta kelas. feminisme Sosialis panggilan untuk demokrasi reproduksi, termasuk pengendalian partisipatif kolektif atas keputusan keluarga dan prokreasi, serta pengendalian kolektif atas produksi komoditas (Jagger 1983: 148-163).

Dalam hal ini, analisis klasik perempuan dalam Internasional division of  labor disajikan oleh Maria Mies (1986). Sebuah sociolog Jerman, Mies menafsirkan sejarah perkembangan pembagian kerja sebagai proses patriarkal kekerasan. Berdasarkan senjata dan perang, kelas laki-laki yang dominan membentuk hubungan eksploitatif dengan perempuan, kelas lain, dan orang lain. Akumulasi kekayaan yang cepat dihasilkan dari globalisasi eksploitasi menghasilkan konsepsi kemajuan yang memuaskan kebutuhan subsistensi masyarakat muncul terbelakang dan ketinggalan zaman. Pembagian patriarkal  kerja didasarkan pada pemisahan struktural dan subordinasi laki-laki dari perempuan, masyarakat setempat dari asing, yang meluas ke pemisahan orang dari alam. Ilmu dan teknologi menjadi kekuatan produktif utama melalui mana manusia dapat membebaskan diri-dari alam dan dari perempuan. Pembagian kolonial kerja, bertukar bahan baku untuk produk industri sehingga merugikan tenaga kerja kolonial, itu terkait dengan pembentukan koloni internal terdiri dari keluarga inti dan “housewifized” perempuan. Berdasarkan pembagian kerja internasional baru, dibentuk oleh industrialisasi parsial yang dipilih negara Dunia Ketiga sejak tahun 1970, penggunaan jinak, tenaga kerja wanita murah (ibu rumah tangga bukan pekerja) di Dunia Ketiga berkaitan dengan manipulasi perempuan sebagai konsumen di Dunia Pertama. Oleh karena itu, untuk Mies strategi pembebasan feminis harus ditujukan pada penghapusan total dari semua hubungan retrogresif ini.” Feminisme menginginkan untuk mengaakhir eksploitasi perempuan dan alam oleh laki-laki serta eksploitasi koloni dan kelas .

Secara khusus, Mies mengembangkan konsep feminis tenaga kerja yang mengambil sebagai model-nya, bukan pencari nafkah laki-laki, tapi ibu, untuk siapa yang bekerja selalu baik beban dan kesenangan. Untuk ibu, petani, dan pengrajin, proses kerja dihubungkan dengan produksi langsung hidup langsung daripada berfokus pada hal-hal dan kekayaan. Sebuah konsepsi feminis kerja adalah berorientasi pada konsepsi waktu bekerja, kenikmatan, dan istirahat. Kerja adalah interaksi langsung dengan alam, bahan organik, dan organisme hidup, namun juga berguna dan diperlukan untuk orang-orang yang melakukannya dan bagi orang di sekitar mereka.

Pada awal 1980-an, sebagai perempuan Dunia Ketiga teori baru menyerukan pembangunan yang memeluk feminisme, terkait konferensi yang mendesak untuk pemberdayaan perempuan menjadi agen, bukan menggambarkan mereka sebagai masalahpembangunan (Bunch dan Carrillo 1990). Selama periode ini acara utama adalah pendirian DAWN (Development Alternatives dengan Wanita untuk Era Baru) di Bangladore, India, pada tahun 1984. DAWN dipandang sebagai dasarnya mengikuti perspektif WAD. pengalaman pengorganisasian akar rumput telah memimpin pendiri DAWN untuk menghubungkan kegiatan microlevel mereka terlibat dalam perspektif macrolevel terhadap pembangunan. Sebagaimana yang Gita Sen dan Caren Grown (1987: 9-10) tunjukkan dalam studi yang diproduksi oleh DAWN:

“Pengalaman hidup dengan perempuan miskin di seluruh Dunia Ketiga dalam perjuangan mereka untuk menjamin kelangsungan hidup dasar keluarga mereka mereka sendiri. menyediakan lensa yang paling jelas untuk memahami proses pembangunan. Dan itu adalah aspirasi dan perjuangan untuk bebas dimasa depan dari beberapa penindasan gender, ras, dan bangsa yang dapat membentuk dasar bagi visi baru dan strategi kebutuhan dunia sekarang”

Berdasarkan penelitian yang luas dan perdebatan, Pada dasarnya kelompok berpendapat bahwa pendekatan ame-liorative jangka pendek untuk meningkatkan perempuan, kesempatan kerja AOS (dari jenis WID) tidak efektif kecuali jika mereka digabungkan dengan strategi jangka panjang untuk membangun kembali masyarakat, (dan khususnya perempuan,) kontrol atas keputusan ekonomi membentuk kehidupan mereka:, suara perempuan harus dimasukkan dlam definisi pembangunan dan pembuatan pilihan-pilihan kebijakan, (Sen dan Grown 1987: 82). Idenya adalah untuk memperkuat suara perempuan dalam Dunia Ketiga sebagai “pendekatan pemberdayaan”, untuk pembangunan perempuan. Jadi, pada Konferensi Dunia keempat tentang Perempuan, yang diadakan pada tahun 1995 di Beijing, Platform Aksi menyoroti hak asasi perempuan, hak untuk pendidikan, pangan, kesehatan, kekuasaan politik yang lebih besar, dan kebebasan dari kekerasan-Kekerasan Berbasis Gender (Bunch, Dutt, dan Fried 1995).

Sen dan Grown, pada tahun 1987 studi mereka, berpendapat bahwa perempuan miskin tertindas menyediakan sebuah perspektif yang kuat untuk menguji efek dari program dan strategi pembangunan. Kemudian juga struktur ekonomi dan politik yang ada, sering berasal dari dominasi kolonial, yang sangat tidak adil antara bangsa-bangsa, kelas, jenis kelamin, dan kelompok etnis. Dengan demikian, konflik mendasar muncul antara perempuan, proses ekonomi mainstream ,kesejahteraan dan pembangunan. Karena pertumbuhan ekonomi seringkali berakhir dengan merugikan terhadap kebutuhan orang miskin, dan kebutuhan dasar yang terpinggirkan dari struktur produksi yang dominan, hidup menjadi semakin sulit:

“Sistem dominasi laki-laki. . . di satu sisi, menolak atau membatasi [perempuan] akses ke sumber daya ekonomi dan partisipasi politik, dan di sisi lain, memberlakukan pembagian kerja secara seksual yang mengalokasikan kepada mereka, paling berat padat karya, tugas kurang dihargai dalam dan di luar rumah, serta sepanjang jam kerja. Jadi ketika program pembangunan memiliki dampak negatif, ini dirasakan lebih buruk oleh perempuan. (Sen dan Ditumbuhkan 1987: 26)”

Perempuan, mereka berpikir, dikontrol melalui kekerasan seksual. Sebagai contoh, ruang publik secara fisik didominasi oleh laki-laki, sehingga sulit bagi perempuan untuk mencari nafkah di sektor formal (“publik”). pendidikan modern dan media massa menghasilkan stereotype yang bias sex, krisis saling terkait (pertambahan kemiskinan, kerawanan pangan, kekacauan finansial, degradasi lingkungan, tekanan demografi) sedemikian banyak masalah sehingga mayoritas penduduk hampir tidak bisa bertahan. Bank Dunia, misalnya, memakai perlombaan kebutuhan dasar pada 1980-an, menganjurkan bahwa pemerintah penerima bantuan melakukan penyesuaian struktural sebagai gantinya.

Sebagai perbandingan, sebuah pendekatan yang berasal dari perspektif  perempuan miskin Dunia ketiga mungkin reorientasi analisis pengembangan untuk mengkritik aspek-aspek penting penggunaan sumber daya dan penyiksaan; akan pentingnya tenaga kerja perempuan dalam  memuaskan kebutuhan, untuk memfokuskan perhatian pada kemiskinan dan ketimpangan, dan untuk kebijakan menunjuk kemungkinan-kemungkinan baru untuk memberdayakan perempuan. Pendekatan kebutuhan dasar-lembaga seperti Bank Dunia pada tahun 1970 telah melibatkan pinjaman untuk situs perkotaan dan layanan, kehutanan sosial, dan dukungan dari petani kecil. Sementara program pembangunan menggunakan pendekatan top-down untuk identifikasi proyek, perencanaan, dan pelaksanaan, kebutuhan riil, Sen dan Grown menegaskan (1987: 40-41), adalah untuk kebijakan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan berdasar lokal partisipasi. Selain itu, pendekatan “mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan” digunakan selama Dekade PBB untuk Perempuan memiliki kelemahan mendasar, bukan hanya karena-ikatan sulit dalam mengatasi sikap budaya mendarah daging dan prasangka tetapi karena sifat program pembangunan di mana perempuan untuk diintegrasikan. “Jangka pendek, pendekatan yg memperbaiki untuk meningkatkan kesempatan kerja perempuan tidak efektif kecuali mereka yang dikombinasikan dengan strategi jangka panjang untuk membangun kembali manusia-terutama perempuan- pengendalian atas keputusan ekonomi yang membentuk hidup mereka” (Sen dan Grown 1987: 82). Yang diperlukan, disarankan Sen dan Grown, adalah pergeseran dari orientasi ekspor ke kebutuhan internal, mengurangi pengeluaran militer, dan mengendalikan perusahaan multinasional-dengan kata lain, transformasi struktural daripada penyesuaian struktural belaka.

Feminis menggunakan paradigma Marxis tidak mengatasi keterbatasan. Memperluas para-digm penekanan, terdistorsi, dan menutupi banyak aspek yangmendukung terjadinya eksistensi perempuan. Bukannya merendahkan “miskin perempuan Dunia Ketiga,” kami menyarankan untuk belajar dari mereka, yang berarti menghargai heterogenitas yang besar lapangan. Poststructural kritikus juga percaya bahwa feminis Dunia Pertama harus belajar untuk berhenti merasa istimewa sebagai perempuan (Spivak 1988: 135-136). Jelasnya, “visi alternatif” Sen dan Grown dikatakan terperosok dalam berpikir Barat androsentrik bahwa mereka gagal untuk memberikan alternatif asli untuk pengembangan mainstream (Hirschman
1995).

Simak

Baca secara fonetik

Gender dan Pembangunan (GAD)

Dalam pendekatan GAD, hubungan gender daripada “perempuan” menjadi kategori analitis utama, sementara juga sejumlah asumsi yang diabaikan oleh WID dan WAD dieksplorasi secara lebih mendalam. Misalnya, GAD berpendapat bahwa perempuan bukanlah kelompok yang homogen, melainkan dibagi oleh kelas, ras, dan kepercayaan. peran perempuan dalam masyarakat tidak bisa dilihat sebagai otonom dari relasi gender, dan perspektif ini menjadi cara melihat struktur dan proses sehingga menimbulkan posisi perempuan tidak diuntungkan, yang merupakan fungsi terlalu dari ideologi global dimana superioritas laki-laki memiliki kekuasaan dan kontrol atas perempuan. Young (1993: 134-135) mencatat bahwa GAD adalah pendekatan holistik di mana bentuk-bentuk budaya ketidaksetaraan tertentu dan divisi terjadi, dan gender menjadi terkait dengan hirarki sosial ini dibuat secara keseluruhan. Akibatnya, gender harus diakui sebagai bagian dari sistem internasional yang lebih luas. Sebagai contoh, kapitalisme menggunakan relasi gender untuk menghasilkan cadangan tenaga kerja, sementara tenaga kerja perempuan tidak dibayar di rumah tangga adalah cara untuk menciptakan kekayaan bagi perusahaan global.

Ketika masuk ke praktek pembangunan, GAD dilihat sebagai pintu pembuka untuk perempuan sebagai aktor sosial dalam struktur yang lebih luas:

“Oleh karena itu perlu untuk menganalisis bagaimana kekuatan lain (politik, agama, ras dan ekonomi) dan dinamika bersingunggan dengan hubungan gender, memprovokasi dalam beberapa hal struktural daripada respon individu untuk menghasilkan konfigurasi rasional yang dapat memperkuat-dokumen dari bentuk-bentuk lama atau mungkin menjadi bentuk baru. Alternatifnya, respon individu dapat mengambil sebuah momentum dan massification yang mengarah pada perubahan struktural. (1993 Young: 139)”

Tidak seperti WID dan WAD, GAD melihat negara sebagai aktor yang mempromosikan emansipasi wanita. Rathgeber (1990) berpendapat bahwa GAD pergi lebih jauh dari WID atau WAD mempertanyakan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari, yang membuat rekomendasi sulit dilaksanakan sejak perubahan struktur ditemukan menjadi keharusan. Namun, Kabir (1994) berpendapat bahwa GAD juga membuka strategi baru untuk intervensi feminis: aneka pendekatan GAD yang membedakan antara kapitalisme, patriarki, dan rasisme dan feminis juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kunci kelemahan dalam kebijakan resmi untuk intervensi strategis. (Visvanathan, Duggan, Nissonoff, dan Wiegersma 1997: 24), berpendapat bahwa GAD tidak menyingkirkan kecenderungan modernis, sementara masih memeperhatikan hal-hal dasar perempuan miskin:

Fokus pada citra dan wacana ini dihasilkan dari pengaruh ide-ide poststruktural dan postmodern pada debat gender. Tetapi sebelum kita mendiskusikan postmodernisme, kita beralih ke sebuah cabang penting dari WAD dan pendekatan GAD yang lebih terfokus pada hubungan antara perempuan, pembangunan, dan lingkungan.

Wanita, Lingkungan dan Pembangunan

Perspektif ini (disebut WED ) juga dimulai pada tahun 1970-an sebagai feminis yang semakin menarik kesejajaran antara kontrol laki-laki atas perempuan dan kontrol laki-laki atas alam. Merchant Carolyn (1980) melihat dilema akar dunia suasana yang sebagai berasal dari pandangan dunia yang dikembangkan oleh para pendiri ilmu pengetahuan modern, Francis Bacon, Rene Descartes, dan Isaac Newton, di mana realitas dianggap sebagai mesin daripada organisme hidup. Dia melihat percepatan eksploitasi sumber daya manusia dan alam di nama budaya dan kemajuan mengakibatkan kematian alam sebagai makhluk hidup. Demikian pula, ecofeminists di Dunia Ketiga kontemporer, seperti Vandana Shiva dan Maria Mies, mengadopsi perspektif feminis radikal pada eksploitasi alam. Shiva berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan pembangunan tidak kategori universal melainkan proyek-proyek khusus patriarki Barat yang membunuh alam (Shiva 1989). Pembangunan di Dunia Ketiga melapis paradigma ilmuwan dan ekonomi yang diciptakan oleh gender  Barat berbasis ideologi pada masyarakat yang sebelumnya direndam dalam budaya lain dengan hubungan yang sama sekali berbeda dengan dunia alam. Sebagai korban kekerasan pembangunan patriarki, perempuan menolak ini “pembangunan” untuk melindungi alam dan melestarikan kelangsungan mereka sendiri:

“Perempuan India yang telah di garis depan dalam perjuangan ekologis untuk melestarikan hutan, tanah dan air. Mereka telah menantang konsep barat sebagai obyek eksploitasi dan telah dilindungi sebagai Prakriti, gaya hidup yang mendukung kehidupan. Mereka telah menantang konsep ekonomi barat sebagai produksi dan akumulasi keuntungan kapitalisme dengan konsep ekonomi sebagai produksi makanan dan kepuasan kebutuhan mereka sendiri. Sebuah ilmu yang tidak menghormati kebutuhan alam dan pembangunan yang tidak menghormati kebutuhan , mengancam kelangsungan hidup. (Shiva 1989: xvii)

Dengan demikian, perjuangan ekologis alam secara bersamaan dibebaskan dari eksploitasi tanpa henti dan perempuan dari marjinalisasi terbatas. Dalam analisis dampak revolusi hijau di wilayah Punjab, di perbatasan India dengan Pakistan, Shiva berpendapat bahwa asumsi alam sebagai sumber kelangkaan, dengan teknologi sebagai sumber kelimpahan, membuat kekacauan ekologi dan budaya yang berakhir pada rusaknya tanah, tanaman penuh hama, padang pasir terendam air, ketidakikutsertaan petani, dan tingkat konflik dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Untuk Diane Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, dan Esther Wangari (1996), ada perbedaan jender nyata dalam pengalaman alam dan tanggung jawab untuk lingkungan yang berasal bukan dari biologi tapi dari konstruksi sosial gender yang bervariasi dengan kelas, ras, dan tempat . Mereka melihat beasiswa feminis pada lingkungan mengambil sejumlah bentuk. Beberapa aliran, seperti feminisme sosialis, tidak setuju dengan gambaran biologis perempuan sebagai pengasuh, dan melihat perempuan dan lingkungan yang lebih dalam hal peran reproduksi dan produktif di negara berkembang tidak merata. Sebagai contoh, Bina Agarwal (1991) berpendapat bahwa perempuan di India telah aktif tidak karena beberapa hubungan “alami yang dikelola” dengan lingkungan (seperti pendapat  Siwa), tetapi karena mereka mengalami lebih dengan cara yang spesifik jender dari kerusakan lingkungan. Kaum feminis sehingga menarik dari penekanan ekologi budaya dan politik pada kontrol yang tidak setara atas sumber daya (Peet dan Watts 1996) tetapi gender diperlakukan sebagai variabel penting dalam interaksi dengan kelas, ras, dan faktor lainnya membentuk proses-proses perubahan ekologis. Tiga tema yang dikejar dalam ekologi politik feminis: gender pengetahuan, mencerminkan ilmu  untuk bertahan hidup di rumah yang sehat, tempat kerja, dan ekosistem;gender hak-hak lingkungan, termasuk properti, sumber daya, dan ruang; dan politik lingkungan gender, khususnya keterlibatan perempuan dalam kolektif perebutan sumber daya alam dan isu-isu lingkungan (Rocheleau, Thomas-Slayter, dan Wangari 1996).

Gagasan tentang “pembangunan berkelanjutan” menjadi pusat perspektif  WED . Pembangunan berkelanjutan dilihat sebagai kesempatan untuk menguji pembangunan dengan persamaan ekonomi dan persamaan pertumbuhan dari perspektif metodologi feminis.

Postmodernisme dan Pembangunan (PAD)

Perspektif PAD mengkritik pandangan GAD yang mewakili perempuan Dunia Ketiga sebagai “lainnya” atau, dalam kasus WID, menggunakan foto perempuan sebagai korban, objek seks, dan makhluk terpencil. Postmodern Feminists menemukan tampilan WID tertanam dalam kolonial / wacana neocolonial dan diabadikan dalam wacana liberal pada pasar. teori PAD adalah penekanan postmodernism tentang perbedaan, menyediakan ruang untuk suara-suara yang terpinggirkan/termarginalkan (Hooks 1984). Pertanyaan kritikus postmodern adalah kepastian studi pembangunan Eurocentric dan mengkritik pembungkaman pengetahuan lokal oleh Barat keahlian-semua ini mereka temukan relevan dengan pembangunan perempuan.

Beberapa tema yang timbul dari pertemuan antara feminisme, postmodernisme, dan pengembangan termasuk kritik dari konstruksi kolonial dan kontemporer dari “Dunia Ketiga” disebut  Apffel-Marglin dan Simon (1994) sebagai “orientalisme feminis”; dekonstruksi wacana pembangunan bahwa perempuan miskin tidak berdaya , pemulihan dari pengetahuan dan suara perempuan, perayaan perbedaan dan banyak identitas;. klien” dan fokus pada dialog konsultatif antara praktisi pembangunan dan klien mereka

Daripada menolak pembangunan sama sekali, kebanyakan dari  feminis postmodern dalam bidang ini mengakui masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh perempuan miskin dan kebutuhan untuk menangani isu pembangunan. Mereka menyukai pendekatan “yang menerima dan memahami perbedaan dan kekuatan wacana, dan yang menumbuhkan keterbukaan, dialog konsultatif yang dapat memberdayakan perempuan di wilayah Selatan untuk mengartikulasikan kebutuhan dan agenda mereka sendiri ” (Parpart dan Marchand 1995: 19).

Kritik : Sebuah Kegagalan Urat Saraf ?

Apa yang membedakan perspektif feminis pada proses pembangunan modern? Pembangunan sebagai praktek yang dilakukan secara sadar, sebagai serangkaian kebijakan, mengubah hubungan gender dalam pandangan laki-laki, menggeser sumber daya untuk bidang kontrol laki-laki dan membuat wanita lebih rentan terhadap bencana, dalam faktor alam atau sosial. Merchant Carolyn (1980: 11) mengamati bahwa sejarah feminis ternyata membalik tatanan masyarakat , dan pada pandangan pertama kritik feminis pembangunan muncul untuk melihat dunia secara terbalik, melihat normal sebagai abnormal, yang dipuji sebagai menjijikkan, dan adil sebagai tidak adil. Dalam hal ini, kritik dari perspektif feminis cenderung membalikkan kecenderungan dominan, bergerak dalam mendukung antitesis, dan melihat hal-hal sebagai berlawanan. Jadi, seorang feminis yang diilhami ” kebijakan pembangunan” (jika itu bukan kontradiksi dalam istilah) akan melihat kerja produktif sebagai pekerjaan reproduktif.

Sehingga “feminisme global” berada pada jaringan  toleransi terbaik dan menjadi pertengkaran paling buruk.  Membaca literatur terbaru mengenai feminisme dan pembangunan, kami tidak bisa membantu tetapi mencatat secara tentatif dari ide-ide. Hampir seluruh diskursus terhadap perempuan dan pembangunan terdiri dari koleksi esai, yang sebagian besar studi kasus mencontohkan tema umum, khusus, sangat jarang, atau tidak pernah, secara eksplisit dinyatakan, sehingga pengetahuan yang dihasilkan adalah fragmentaris dan bukan kesimpulan. Kami pikir feminisme yang terlalu retak, terlalu enggan untuk “berbicara bagi orang lain,” terlalu ragu-ragu untuk membuat generalisasi yang menyeluruh, dan terlalu banyak terlibat dalam “strategi” dan bukan politik transformatif yang mendasar. Bagi kami, ini “kegagalan saraf” jelas berasal dari suatu reaksi berlebihan terhadap kritik yang disajikan ide feminis terdahulu dari perempuan Dunia Ketiga. Saatnya untuk mendapatkan lebih dari itu!

Konsepsi Alternatif feminis tentang development memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin, untuk menciptakannya. Saatnya untuk mengangkat kembali persoalan mendasar yang terlibat secara real dalam alternatif feminis sosialis.

Oleh : Chasidin

Universitas Indonesia

Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia

Dipublikasi di KAPITALISME & GLOBALISASI, SOSIOLOGI GENDER | 2 Komentar

TEORI POSTMODERN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

TEORI POSTMODERN

Golongan lain yang dijelaskan oleh teori dan dievaluasi dalam
Teori Administrasi Publik Primer umumnya diterima
sebagai tesis dasar mereka norma positivis dari ilmu sosial empiris. Teori postmodern administrasi publik dapat dengan mudah dipahami sebagai antitesis dari positivisme dan logika objektif ilmu sosial. Karena teori postmodern menolak banyak dari dasar epistemologis sebagai asumsi tentang perilaku sosial
ilmu pengetahuan, sulit untuk menemukan bab tentang
teori postmodern pada intinya. Teori postmodern
dipengaruhi teori lembaga nasional dan teori manajemen publik
lebih daripada teori-teori lain dalam Primer
karena itu kita menilai hal itu terjadi paling erat hubungannya
dengan hal tersebut, yang mantan dataran penempatan bab ini.
Karena ini adalah antitesis, beberapa orang berpendapat bahwa
teori postmodern tidak termasuk dalam Primer sama sekali. Kita tidak menyetujuinya. Teori Postmodern memiliki banyak penganut dalam administrasi publik, beberapa lebih ortodoks dan bergairah daripada
yang lain. Yang lebih penting lagi, berbagai aliran dari yang ada digabungkan sekarang dan mengalir bersama-sama dalam
aliran teori postmodern telah jelas dipengaruhi hal pokok lainnya yang tercakup dalam teori Primer.
Konsep Humanisme dan Postpositivisme
Kosep, ide-ide dan argumen yang kita gabungkan bersama
sebagai teori postmodern, memiliki asalnya yang menarik dalam
administrasi publik modern. Meskipun berubah-ubah, dapat dikatakan bahwa apa yang sekarang dianggap sebagai teori administrasi publik postmodern
memiliki sumbernya dalam merintis apa yang dilakukan Chester Barnard (1948) dan interpretasinya sebagai hasil eksperimen Hawthorne
(Roethlisberger dan Dickson 1939). Dalam perbedaannya dengan penekanan atau organisasi formal struktur dan prinsip-prinsip manajemen pada awal
administrasi publik. Sebagian besar literatur dan teori sekarang ditemukan di Administrasi Teori dan praksis, PATnet jurnal, mencerminkan perspektif teoretis ini menuju administrasi publik. Perspektif ini agak sepenuhnya digambarkan oleh proposisi kunci dan paradigmatic klaim di Michael M. Harmon Aksi Teori Administrasi Publik. Dalam administrasi publik, yang dianggap baik sebagai cabang ilmu sosial dan sebagai suatu kategori praktek sosial, paradigma secara tepat konsep teori sebagai nilai-nilai dan pengetahuan yang tujuan adalah untuk membuktikan praktek administrasi dan mengintegrasikan jenis teori.
1. Keyakinan tentang sifat manusia sangat penting bagi perkembangan teori-teori dalam administrasi publik serta semua cabang lainnya ilmu sosial. Dalam rangka memberikan dasar untuk mengembangkan dan mengintegrasikan epistemology dengan teori deskriptif dan normatif, keyakinan ini harus didasarkan ontologis daripada dipilih untuk alasan ‘kenyamanan. Satu unit utama analisis teori sosial harus menjadi face to face situasi (atau pertemuan), yang lebih disukai daripada individu dan lebih menyeluruh unit analisis seperti kelompok, negara-bangsa atau “sistem.”
2. Orang-orang dengan sifat aktif bukan pasif, dan sosial daripada aromistic. Hal ini berarti bahwa orang memiliki ukuran otonomi ditentukan oleh tindakan mereka, yang pada saat yang sama ujung terikat dalam konteks keuangan jadi. Konteks sosial ini tidak hanya untuk memerlukan tujuan instrumental, tetapi juga karena orang-orang mendefinisikan status sebagai manusia.
3. Rakyat “aktif-sosial” menyiratkan suatu epistemologi (yaitu, aturan-aturan dasar untuk menentukan validitas pengetahuan). Yang berfokus pada studi tentang makna subjektif bahwa orang melampirkan tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain.
4. Deskripsi dan penjelasan dalam ilmu sosial harus terutama berkaitan dengan tindakan, sebuah konsep yang mengarahkan perhatian sehari-hari.
Pertemuan-pertemuan ini berevolusi menjadi apa sekarang Jaringan Teori Administrasi Publik, atau PATnet, kelompok ulama yang paling terutama diidentifikasi dengan pasca postpositivisme dan teori modern. Dari Kuhn datang umumnya dibagi mengutip PATnet keyakinan para anggota dan postpositivistis yang sama sekali baru paradigma administrasi publik adalah mungkin dan perlu. Dari Berger dan Luckmann datang keyakinan bahwa paradigma seperti itu akan dibangun di atas fondasi postpositivistis sosiologi, dan terutama pada logika realitas konstruksi sosial. Sebagian besar literatur sekarang ditemukan di Teori Administrasi dan Imris, yang PATnet jurnal, mencerminkan perspektif teoretis ini menuju administrasi publik. Perspektif ini agak sepenuhnya digambarkan oleh proposisi kunci dan klaim paradigmatis dalam Michael M. Harmon Teori Aksi Untuk Administrasi Publik (1981):
1. Dalam administrasi publik, yang dianggap baik sebagai cabang ilmu sosial dan sebagai suatu kategori praktek sosial, paradigma secara tepat teori dipahami sebagai nilai-nilai dan pengetahuan yang tujuan adalah untuk membuktikan praktek administrasi dan mengintegrasikan jenis teori.
2. Keyakinan tentang sifat manusia adalah pusat untuk pengembangan teori-teori dalam administrasi publik, dan seluruh cabang ilmu sosial. Dalam rangka memberikan dasar untuk mengembangkan dan mengintegrasikan epistemology dengan teori deskriptif dan normatif, keyakinan ini harus didasarkan dasar ontologis daripada dipilih untuk alasan kemudahan.
3. Unit utama analisis teori sosial harus menjadi face to face situasi (atau pertemuan), yang lebih disukai daripada individu dan lebih menyeluruh unit analisis seperti kelompok, negara-bangsa. atau “sistem.”
4. Orang-orang dengan sifat aktif bukan pasif, dan sosial daripada atornistic. Hal ini berarti bahwa orang memiliki ukuran otonomi ditentukan tindakan mereka, yang pada saat yang sama ujung terikat dalam konteks keuangan ¬ jadi. Konteks sosial ini diperlukan tidak hanya untuk tujuan-tujuan instrumental, tetapi juga karena orang-orang mendefinisikan status sebagai manusia.
5. Rakyat “aktif-sosial” alam menyiratkan suatu epistemologi (yaitu, aturan-aturan dasar untuk menentukan validitas pengetahuan). yang berfokus pada studi tentang makna subjektif bahwa orang melampirkan tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain.
6. Deskripsi dan penjelasan dalam ilmu sosial harus terutama berhubungan dengan tindakan, sebuah konsep yang mengarahkan perhatian kepada makna sehari-hari orang-orang yang memberikan tindakan mereka.
7. Konsep tindakan memberikan dasar untuk menantang kecukupan teori ilmu sosial yang mendasar adalah orientasi ke arah pengamatan dan analisis perilaku.
8. Isu-isu konseptual utama dalam pengembangan mati teori nilai untuk administrasi publik adalah hubungan substansi untuk memproses dan individu kepada nilai-nilai kolektif.
9. Nilai utama dalam pengembangan suatu teori normatif administrasi publik mutualitas, yang merupakan premis normatif yang berasal dari muka-muka hubungan (pertemuan) antara diri aktif-sosial.
10. Sama seperti teori deskriptif tentang kolektivitas yang lebih besar adalah turunan dari perjumpaan, demikian juga harus normatif teori tentang jajahan mereka diturunkan dari kebersamaan, ekspresi normatif perjumpaan. Gagasan tentang keadilan sosial adalah perluasan logis mutualitas diterapkan untuk jadi kumpulan keuangan dan karenanya harus dianggap sebagai premis normatif yang mendasarinya “agregat” keputusan-keputusan kebijakan yang dibuat oleh dan penerapan ¬ mcnEcd melalui organisasi-organisasi publik.(Harmon 1981,4-5)

Aplikasi postpositivism administrasi publik diberitahukan oleh fenomenologi, filosofis argumen bahwa penyelidikan ilmiah yang dapat diandalkan dapat tidak didasarkan pada pengamatan eksternal oleh peneliti luar. Pendekatan fenomenologis berupaya untuk menentukan bagaimana aktor menafsirkan keadaan mereka, Artinya mereka melekat pada keadaan itu, dan pola-pola interpretasi antara aktor dalam pengaturan kolektif (Harmon dan Mayer 1986). Dalam perspektif ini, makna dan penafsiran makna busur pada inti perilaku administrasi:
Dunia makna menjadi pusat untuk mewakili fenomenologis memutuskan hubungan dengan teknik ilmu alam. Semua kesadaran kesadaran dari sesuatu: kita mencari sesuatu, kita berharap untuk sesuatu, kita ingat sesuatu. Setiap tindakan kesadaran, seperti yang kita merenungkan itu, mencurahkan pada dunia kita makna yang pada gilirannya memberi kita perintah. Kemampuan manusia untuk bertahan tindakan dengan menetapkan makna realitas yang akan diperiksa oleh ilmuwan sosial, terlepas dari realitas mati ilmuwan alam, dan karena itu, metodologi dari ilmuwan tidak dapat disalin oleh ilmuwan sosial. Sebaliknya, ilmuwan sosial harus mencari jalan untuk memahami struktur aktor sosial. (Denhardt 1993, 189). Para penganut pendekatan fenomenologis penelitian dan teori dalam administrasi publik cenderung dikelompokkan ke dalam interpretasi teoretis.
Disampaikan oleh Michael Harmon, dan teori kritis kamp diwakili oleh Robert Denhardt dan Ralph Hummel. Penafsiran atau teori tindakan, pada waktu itu, tantangan yang agak mudah ke teori keputusan rasional (Harmon 1989). Sebagaimana kita gambarkan dalam Bab 7, dalam perspektif teori keputusan, keputusan adalah titik pusat pemahaman administrasi. Berpikir mendahului memutuskan, dan memutuskan tindakan. Keputusan teori logika dibangun pada asumsi rasionalitas instrumental sejauh mungkin untuk menghitung hubungan antara cara dan tujuan. Dalam peraturan mereka, pengambil keputusan; rasional akan mencari efisiensi dalam di tujuan reaksi yang disukai, ditentukan oleh beberapa ukuran sejauh mana tujuan tercapai (Harmon dan Mayer 1986, 123). Meskipun diubah selama bertahun-tahun oleh kepuasan dan dibatasi rasionalitas, teori keputusan, bagaimanapun, memahami keputusan untuk menjadi kunci unit analisis. Teori tindakan alternatif berpendapat bahwa pola hubungan antara berpikir, memutuskan, dan melakukan diasumsikan dalam teori keputusan jarang ditemukan. Lebih jauh lagi, dikotomi antara fakta dan nilai-nilai dan dikotomi menjadi berputar berarti berakhir dan dipecat lama lalu (Lindblom 1965). Sebagai representasi akurat realitas, fakta, dan nilai-nilai, berarti dan berakhir busur jarang begitu mudah dipisahkan seperti teori keputusan menyarankan. Aksi teori, teori interpretatif alternatif teori keputusan, mengklaim bahwa :
1. Perbedaan antara nilai epistemologis dan diam-diam, tetapi kami mungkin berguna untuk tujuan-tujuan instrumental, mencerminkan rekonstruksi buatan proses dengan mana dunia sosial terbentuk, utama, dan ditentang. Busur proses sosial ini awalnya ditandai oleh perpaduan dari apa yang telah kita datang untuk memanggil “nilai” dan “fakta.” Dengan demikian, perbedaan mendasar antara tindakan dan perspektif keputusan yang dijelaskan oleh sikap mereka yang berbeda mengenai perbedaan prioritas secara epistemologis.
2. Kemungkinan adanya kebaikan moral transenden melekat pada proses di mana kehidupan sosial terbentuk daripada, di Icast terutama, dalam tujuan yang pura-pura diinformasikan oleh nilai-nilai. Berakhir, termasuk tujuan dan kepentingan, dapat dilihat sebagai berasal dari dan bergantung pada proses-proses sosial. “Moral” Oleh karena itu, bukan sinonim untuk nilai-nilai atau berakhir, tetapi menggambarkan kualitas yang melekat pada subyek yang bertindak busur terlibat dalam interaksi sosial.
3. Proses sosial prinsipnya proses pembuatan pengertian kolektif yang sosial melalui “fakta” yang diproduksi oleh negosiasi. Dengan ekstensi, organisasi busur terstruktur terutama rasa konteks untuk membuat dan hanya pengaturan pengambilan keputusan.
4. Alih-alih berpikir tindakan sebelumnya (dihubungkan oleh keputusan), pikiran dan tindakan saling busur konstitutif . Keputusan tidak objektif tetapi nyata yang sedang berlangsung obyektif aliran proses sosial. Informal, keputusan dapat dianggap sebagai “proses berhenti.”
Dalam perspektif teori tindakan, tujuan dan nilai-nilai organisasi hanya dapat muncul dari proses-proses sosial interaktif yang didasarkan pada pola-pola tindakan dan nilai-nilai yang menyertainya. Harmon menunjukkan bahwa “tidak baik terbentuk sebelumnya berada di tujuan sebagaimana banyak diinformasikan oleh pemikiran abstrak tentang nilai-nilai moral. Melainkan adalah fungsi dari sifat dan kualitas hubungan sosial melalui tujuan yang berubah” (1989, 149).Yang baik, dan sejauh mana yang baik sedang organisatoris lebih jauh, adalah proses penafsiran pada orang-orang dalam organisasi. Juga merupakan proses di mana pencari ulang berusaha memahami perilaku administrasi dan menafsirkan tindakan dan maknanya. Sebagai yang terpisah dan berbeda pendekatan administrasi publik teori, konsep teori incer-prcave/action traksi yang terbatas. Ide-ide dan konsep di atas mana teori tindakan interpretatif didasarkan, bagaimanapun, menjadi penting bagi apa yang akhirnya menjadi postmodern teori administrasi publik. Juga bertumpu pada fondasi fenomenologis, teori kritis pada masa pasca-positivis Eradidon, terutama dipengaruhi oleh Habermas (1970, 1971) dan perbedaan antara instrumental, interpretatif, dan pemikiran kritis. Teori sosial modern, mengikuti Habermas, adalah diresapi dengan instrumental, yang mengarah pada penggunaan teknik unrefleksif dalam kontrol hubungan sosial ¬ kapal” (Harmon dan Mayer 1986, 320). Nalar kritis berusaha untuk emansipasi ini dalam pengaturan kolektif dari hubungan kekuasaan asimetris terutama melalui wacana otentik. Di masa kini, pengertian emansipasi adalah de ¬ scribed sebagai pemberdayaan pekerja. Adalah melalui wacana otentik bahwa klaim kebenaran dapat diuji dan disempurnakan dalam pencarian untuk “hermeneutik” (studi tentang hubungan antara akal, bahasa, dan pengetahuan) kebenaran. Robert Denhart’s penerapan teori kritis menyatakan bahwa
teori kritis organisasi publik akan memeriksa dasar teknis dominasi birokratik dan pembenaran ideologis untuk kondisi ini, dan akan bertanya dengan cara apa anggota dan klien birokrasi publik dapat lebih memahami keterbatasan yang dihasilkan ditempatkan pada tindakan mereka dan pada gilirannya mengembangkan cara baru administrasi praksis. Dalam, kontras dengan penekanan pada ketertiban dan peraturan yang kita temukan dalam literatur aliran utama dalam administrasi publik, sebuah pendekatan kritis akan menekankan kondisi kekuasaan dan ketergantungan ciri organisasi kontemporer kehidupan nasional dan banyak potensi konflik dan kekacauan meramalkan kondisi ini.
Pendekatan seperti itu akan memungkinkan kita untuk memikirkan kembali isu-isu perubahan organisasi nasional dalam istilah dialektik, sebagai konsekuensi dari kekuatan bersaing yang beroperasi di sebuah kontak linguistik, dan dengan demikian akan memungkinkan pemahaman yang lebih dinamis kehidupan organisasi. Selain itu, pendekatan semacam itu akan mengungkapkan contradic-tions tertentu yang melekat dalam hirarki organisasi. Dengan menetapkan cara di mana hubungan kekuasaan dan mengakibatkan ketergantungan alienasi dan keterasingan, teori kritis organisasi publik akan menyarankan lebih langsung im-upaya untuk membuktikan kualitas kehidupan organisasi.(Denhart 1993, 203-204)
Pendekatan teori kritis Ralph Hummel agak lebih luas dan lebih berani. “Generasi pendatang baru,” tulisnya, telah berlangganan nasihat ini: Pikirkan secara kritis tentang pekerjaan. Kita sekarang dapat pertanyaan struktur adalah top-down perintah benar-benar perlu? Apakah itu efektif? Hirarki akan dapat akan disejajarkan? Pembagian kerja dapat menjadi berkurang?
Kita dapat mempertanyakan efisiensi dan mengendalikan nilai-nilai hanya akan dikejar oleh birokrasi, masyarakat dan swasta? Bagaimana dengan tujuan manusia? Kita dapat mempertanyakan psikologi Apakah kita perlu menerima kehancuran diri kita ketika kita memasuki lapangan kerja?
Kita dapat mempertanyakan devaluasi birokrasi . Tentunya perintah top-down berteriak pada kita dalam suasana takut busur bukan satu-satunya alat untuk mendapatkan kita untuk melakukan pekerjaan. Akhirnya, ada pertanyaan politik. Untuk sementara sepertinya tak ada alternative untuk transformasi birokrasi politik. Efisiensi dan kontrol itu-datang menjadi standar untuk mengukur keberhasilan bahkan di sana. Kehilangan adalah masuk akal imajinasi politik. (Hummel 1994, 2-3) Yang berkaitan dengan baik interpretasi dan pendekatan kritis pasca positivis administrasi publik cenderung untuk juga menjadi bagian dari pelatihan pengembangan gerakan. Letakkan sangat sederhana, melalui pelatihan pengembangan individu dan organisasi dapat lebih hampir mencapai potensi mereka. Pelatihan, yang sekarang sering disebut organisasi bersandar bersandar atau organisasi, memungkinkan ¬ tion organisasi dan individu-individu di dalamnya untuk percaya lagi, untuk mendengarkan, dan untuk mempraktikkan komunikasi otentik (Argyris 1962; Argyris dan Schon 1978; Golembiewski 1972). Tujuan dari organisasi semacam ini adalah intervensi unfreeze kekakuan birokratis dan memberdayakan pekerja untuk mencapai potensi mereka. Organisasi intervensionis jenis ini dianggap pendidik, peneliti, dan agen perubahan sekaligus (Denhart 1993). Meskipun telah mempunyai pasang surut sepanjang tahun gerakan pengembangan organisasi masih hidup dan sehat dalam bentuk modern, intervensionis biasanya disebut konsultan, dan pencarian potensi manusia melalui pelatihan dan intervensi yang telah diberikan cara belajar terbaik, benchmarking.

PANDANGAN POSTMODERN
DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Untuk memahami dan mengerti postmodern administrasi public, dapat kita mulai dengan mengenal karakterisitk dari postmodern itu sendiri, apakah modern atau high –modern. Modernity adalah sebuah penolakan yang merupakan pencerahan dari premodern yaitu mitos, misteri, dan kekuatan tradisional yang berdasar atas pentahbisan secara turun temurun. Perubahan jaman menjadi alasan yang natural untuk menaklukan pesan yang biasa kita sebut dengan honorarium atau ketuhanan dan digantikan dengan sisten hak untuk menentukan nasib sendiri yaitu demokratis, kapitalisme, sosialisme, dan marxisme. Suatu hal yang sama pentingnya, jaman dijadikan alasan untuk menolak pangetahuan berdasarkan tahayul atau ramalan dan menggantinya dengan pengetahuan berdasarkan ilmu pengetahuan. Semua berasal dari gemblengan pelajar modern dan ladang ilmu pengetahuan yang memberikan kontribusi dalam pencerahan dan filsafat mengenai hal asal berdasarkan atas pengamatan yang obyektif terhadap sebuah fenomena dan penjabaran, baik secara kuantitas maupun kualitas, sebuah fenomena. Filsafat modern mengasumsikan akan sebuah pola pesanan yang discernable dalam fisik dan dunia social, dan dalam dunia social, hal tersebut mengasumsikan sebuah positivis dan kumpulan rasional antara arti dan akhir. Pandangan modern adalah pengejaran terhadap pengetahuan melalui alasan dan pengetahuan yang disampaikan secara sederhana dan diasumsikan menjadi sebuah kebenaran yang memang benar.
Untuk postmodern, berdasarkan pada logika pencerahan administrasi pemerintahan modern secara sederhana tersesat. Pada kenyataannya, fakta berbicara baik secara tertulis ataupun tidak, walaupuan mereka berbicara untuk diri mereka sendiri (farmer, 1995,18). Kenyataan mempresentasikan proposisi dan hipotesis yang disampaikan berdasarkan observasi. Fakta menjelaskan, pengamat tidak hanya secara aktif dalam pembentukan pengiriman sebuah pesan tapi juga aktif dalam pembentukan image penerima pesan. Di tempat kedua” melihat bahwa ilmu social adalah sesuatu pertambahan kumulatif dari pengetahuan berdasar pada kinerja dari subjek manusia manusia secara netral melalui pengamatan aksi dan interaksi terhadap obyek¬¬—membiarkan fakta berbicara untuk diri mereka sendiri tak dapat ditahan. Hal ini agak sulit untuk ditautkan melihat bahwa pikiran terdiri dari berbagai sel yang peka terhadap rangsangan berkenaan dengan akitifitas luar seperti kesan atau ide(farmer, 1995,1). Dikarenakan pengamat dari fakta adalah pecerita dari fakta itu sendiri, untuk postmodern, bahasa menjadi factor yang sangat penting. Sebuah kenyataan dari konstruksi social dibangun berdasarkan bahasa dan bahasa selalu setia dalam setiap argument postmodern. Oleh karena itu, postmodern public administrasi berkaitan erat dengan semantic dan postmodern meletakkan itu.”hermeneutic (studi mengenai hubungan antara alasan, bahasa, dan pengetahuan), terutama memiliki perhatian terhadap text. Text, dalam kasus ini, dapat berbentuk tulisan ataupun tulisan dalam bentuk praktek social, instistusi, atau aturan lain atau aktivitas (farmer, 1995, 21).Sebagai sebuah pembelajaran atau text sebagai subyek kami, kami terlibat dalam pola interpretasi refleksif, sebuah process penjabaran, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif, yang mengggambarkan kenyataan sebuah bentuk reflek atau respon antara subyek dan yang menggambarkan subyek. Dan hal ini didebat oleh theory administrasi public, yang faktanya, adalah bahasa administrasi public.(farmer). Sebuah refleksi paradigma bahasa adalah, menurut Farmer:” adalah sebuah proses yang menyenangkan dan menyesuaikan antara dialog dengan penggarisbawahan isi dari bahasa public birokrasi….dan merupakan seni yang mencari dan menarik keluar dan digunakan sebagai konsekuensi dari hemeneutik, reflektif, dan karakter linguistic sebagai jalan yang kita sudah seharusnya pahami dan membentuk fenomena administrasi public(12).
Postmodern menggambarkan hidup modern yang hiperrealiti, mengaburkan kenyataan dan khayal. Postmodern seperti yang baudrillard klaim merupakan sebuah pemutusan yang fundamental dengan dunia modern baru-baru ini. Media massa, system informasi, dan teknologi adalah bentuk control baru yang mengubah politik dan kehidupan. Garis batas antara informasi dan hiburan sudah tidak terlihat, sama seperti garis batas antara citra dan politik. Tentu saja, masyarakat itu sendiri juga.
Postmodern adalah proses menghancurkan makna. Cita-cita kebenaran, rasionalitas, kepastian, dan koherensi adalah lebih karena bagi Baudrillard, sejarah telah berakhir. Postmodernitas adalah berkarakter “ dari sebuah alam semesta di mana tidak ada lagi definisi yang mungkin … itu semua sudah dilakukan. Batas yang ekstrem ini kemungkinannya tercapai …. Yang tersisa adalah bermain dengan potongan-potongan. Bermain dengan potongan___itu postmodernism(Baudrillard, dikutip dalam Farmer, 1995, 6). Untuk yang postmodernis, Disneyland tidak lebih dan tidak kurang nyata dari Los Angeles dan daerah pinggiran disekitarnya. Semua hyperreal dan simulasi (Baudrillard 1984, l72).
Modernitas juga dicirikan dalam postmodernitas sebagai sangat otoriter dan tidak adil. Banyak bahasa postmodern berhubungan dengan penyalahgunaan ¬ mengatur kekuatan mental, termasuk daya birokrasi. Key mata pelajaran dalam postmodern leksikon adalah kolonialisme, termasuk kolonialisme korporasi, ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan gender, dan distribusi kekayaan antara negara maju dan apa yang disebut dunia ketiga. Ironisnya, tentu saja, pencerahan membawa apa yang sekarang digambarkan sebagai-pemerintah dan demokratis, di negara-negara yang praktik itu, apa yang sekarang umumnya dianggap sebagai tingkat tertinggi kebebasan manusia(diri), pemerintah, dan baik – sedang dalam sejarah. Namun demikian, postmodernis tidak salah mengenai kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan.
Akhirnya, modernitas, dalam perspektif postmodern, terutama berkaitan dengan pengetahuan objektif dan perkembangannya. Postmodernitas lebih peduli dengan nilai-nilai dan pencarian kebenaran daripada dalam penokohan pengetahuan. Petani menggambarkan modernitas sebagai ungkapan batas partikularisme, scientism, technologism, dan enterprise.
Partikularisme
“Partikularisme nasional administrasi publik Amerika memang memiliki kelemahan yang mendalam dalam hal pertentangan dan blind spot. Sebuah perlawanan telah dicatat sebelumnya antara partikularisme dan universalisme. Dorongan untuk tidak terikat atau lebih focus pada batasan-batasan juga pertentangan. Sejauh yang sudah diintrepretasikan, administrasi public memiliki ketrtarikan untuk mengintrepetasikan dengan sesedikit mungkin batasan budaya didalamnya. Ketertarikan ini ikut mempengaruhi didalam. Tanpa adanya ketertarikan budaya, sebagai contoh, pertanyaan tentang insightful dapat dilupakan.(Farmer 1995.55-56). Tidak diragukan administrasi publik modern sebagian besar merupakan abad kedua puluh produk Amerika, lengkap dengan banyak petugas yang tidak terikat budaya. Namun, spesialis dalam administrasi komparatif telah lama memahami hal ini, seperti biasa membaca jurnal Administrasi and Society akan membuktikannya. Para pembanding telah lama berargumen melawan adanya pengaruh dari administrasi public Amerika. Sebagian besar pendukungnya menyebutnya dengan manajemen public yang baru atau managerial baru, yang berasal dari Negara Eropa barat, Australia, dan Selandia Baru (Considine dan Painter 1997; Kernaghan, Marson, dan Borins 2000). Adminitrasi Publik Modern kurang dan kurang mencerminkan partikularisme Amerika. Memang dua dari jurnal- jurna baru terkemuka berasal dari Eropa, yaitu Pemerintahan dan Management Public Review.
Partikularisme juga harus dilakukan dengan penekanan pada pemerintah dalam administrasi publik. Frederickson berpendapat untuk konsepsi yang membedakan publik dari pemerintah “kehidupan publik secara independen dari pemerintah, dan pemerintah hanya salah satu manifestasi.” Istilah “publik” telah datang untuk memiliki makna yang sempit dalam waktu yang “kita anggap sebagai publik yang berkaitan dengan pemerintah dan yang berkaitan dengan pemungutan suara dan perilaku pejabat.” Sebuah teori yang memadai dari masyarakat, menurut Frederickson, harus didasarkan pada Konstitusi, pada pengertian yang disempurnakan kewarganegaraan, dan pada sistem untuk menanggapi kepentingan “baik kolektif masyarakat dan publik belum lengkap, dan pada kebajikan dan cinta” (Frcdcriekson 1991).Akhirnya, partikularisme dalam postmodernicy; terlalu sibuk dengan efisiensi, kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Saat ini menekankan pada pengukuran menggambarkan sifat fungsional modernis administrasi publik (Forsythe, 2001). Terutama menarik adalah bahwa ukuran kinerja jarang mengajukan pertanyaan keadilan, kinerja untuk siapa? pasca modernis akan bersikeras mengajukan pertanyaan itu.
Ilmiah
Dimanapun dan kapanpun bukti ilmiah dibutuhkan untuk terus mengembangkan teori postmodern. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah menyusun berbagai pandangan mengenai administrasi public, diantaranya:
1. Gulick and Urwick’s dalam Papers on the Science of administration tahun 1937:
2. Simon’s Administrative Behavior tahun 1947:
3. kepada pengembang Administrative Science Quarterly yang masih diperdebatkan baik dalam bisnis atau dalam administrasi public.
4. Lindblom’s menggunakan judul “The Science of Muddling Through” untuk memberikan sogokan dalam keilmiahan.
5. untuk pandangan ilmiah modern di lapangan yang dipersembahkan dengan model pilihan rasional yang dijabarkan pada chapter 8.
6. kepada pandangan keputusan teoritic yang dijabarkan pada chapter 7.
Dalam kerjanya, kata ilmiah digunakan dengan jalan yang berbeda. Simon’s dalam Science of the Artificial (1969) membentuk sebuah bagian yang sekarang kita sebut dengan kecerdasan artifisial. Meskipun beberapa, tentunya, menyanggah mengenai kecerdasan dalam kecerdasan artifisial. meskipun demikian, sistem modern komunikasi, robotic manufaktur, perjalanan udara sejaman, dan banyak bentuk pengamalan medis modern, semua membangun pada logika ilmiah kecerdasan buatan.
Science juga digunakan lebih sederhana di administrasi public. Sederhana digunakan sebagai sebuah kata untuk meminjam kata penting atau mengcover sebuah kesimpulan atau pandangan yang mengasumsikan terhadap kualitas science. Sebuah contoh sederhana bahwa science digunakan dalam administrasi public, dalam hal ini ,menunjukan bahwa science itu penting dalam terapan semua disiplin modern dan akademik. Dalam pandangan postmodern, ide sciencetific atau positivist adalah diberi hak istimewa di rasa itu, jika menurunkan prosedur ilmiah seturut, mereka dianggap memberi lebih besar jaminan kebenaran” (Farmer 1995,71 ) subyektif orang pertama kesepakatan umum fenomena administra¬tion tidak diberi hak istimewa, tidak pula aplikasi intuisi, pendapat nilai, atau imajinasi ke administrasi pemerintahan.
Untuk postmodernisme, perspektif Untuk postmodernis, perspektif ilmiah biasanya memiliki gaya, yang berarti disederhanakan dan berlebihan untuk penekanan. Sebagai contoh, daftar Petani McCluskey’s “Sepuluh Perintah Hukum Emas modernisme diekonomi dan ilmu-ilmu lainnya” (Farmer, 1995, 72; McCluskey I980). Mereka adalah sebagai berikut:
1. Prediksi dan kontrol adalah titik ilmu pengetahuan.
2. Hanya diamati implikasi (atau prediksi) dari materi teori kebenarannya.
3. Mensyaratkan Observability objektif, direproduksi percobaan; pertanyaan orang ¬ naires. menginterogasi subjek manusia tidak berguna, karena manusia bisa berbohong,
4. Jika, dan hanya jika, percobaan implikasi dari teori terbukti palsu adalah teori terbukti palsu.
5. Objektivitas adalah menjadi berharga; subyektif “pengamatan” (introspeksi) tidak pengetahuan ilmiah karena objektif dan subjektif tidak dapat dihubungkan.
6. Kelvin’s dictum: “Bila Anda tidak dapat menyatakannya dalam angka, pengetahuan anda yang minim dan baik tidak memuaskan.”
7. Introspeksi, metafisik kepercayaan. estetika, dan sejenisnya mungkin dalam penemuan sebuah hipotesis, tetapi tidak dapat membayangkan dalam pembenaran, pembenaran adalah abadi, dan ilmu pengetahuan masyarakat sekitar tidak relevan dengan kebenaran mereka.
8. Ini adalah bisnis metodologi untuk menentukan batas penalaran ilmiah dari nonscientific, positif dari normatif.
9. Sebuah penjelasan ilmiah membawa suatu peristiwa peristiwa di bawah hukum yang mencakup. 10. Ilmuwan-misalnya, ilmuwan-ekonomi seharusnya tidak untuk diucapkan sebagai ilmuwan tentang nilai, baik moralitas atau seni.
Karakterisasi ini ilmu pengetahuan, selain dari kualitas Strawman, memiliki keterbatasan aplikasi untuk administrasi publik terutama karena lapangan tidak pernah sepenuhnya diterima saintisme di tempat pertama. Hampir semua aspek sains untuk menerapkan administrasi publik diperdebatkan lebih dari lima puluh tahun yang lalu oleh dua raksasa di lapangan timc, Dwight Waldo dan Herbert Simon. Perdebatan ini adalah sebagai makna sekarang seperti yang lalu. Karena perdebatan ini juga penting bagi teori keputusan, ringkasan ditemukan dalam Bab 7. Walaupun karakterisasi yang sederhana. Karya awal Simon dapat digambarkan sebagai hasil administrasi publik modern tinggi. Karena Waldo S bekerja selalu mempertanyakan keunggulan objektif rasional ilmu sosial, Waldo mungkin ia dianggap sebagai postmodernis administrasi publik pertama. meskipun kitra masih meragukan kategorisasi tersebut
Teknologi
Administrasi publik selalu dikaitkan dengan cara-cara untuk mengatur dan cara-cara untuk mengelola. Didefinisikan dalam arti luas. ini adalah teknologi administrasi publik. Banyak organisasi publik dan manajemen teknologi rendah, untuk memastikan, tapi sangat sering manajemen dan organisasi dari lembaga berteknologi tingg (Farmer 1995, 89). Operasi sistem keandalan tinggi seperti kontrol lalu lintas udara, misalnya, menggabungkan teknologi tinggi dan teknologi rendah dalam apa yang Petani, berikut Burge, mendeskripsikannya sebagai sociotechnology. Yang sangat baik Contoh terbaru dari empiris didukung publik organisasi dan teori manajemen yang akan digambarkan sebagai sociotechnology adalah Rainey dan Steinbauer’s “Galloping elephant” tesis (1999). Terbaik kami penelitian tentang organisasi dan manajemen besar kompleks lembaga menunjukkan bahwa, dengan menggunakan terutama tradisional prinsip-prinsip administrasi publik, lembaga-lembaga ini “berderap gajah” surpris ¬ ingly efektif dan cepat. Dengan kata lain, low-tech administrasi publik mendirikan pemahaman teori modern dimana penerapan bentuknya bekerja dengan sangat baik dalam praktek. Jika memang demikian, dukungan empiris kurang dalam postmodern mengklaim bahwa masyarakat administratif yang dibangun di atas seorang modernis ilmiah epistemologi tidak bekerja dengan baik.
Semua sistem sosial modern cenderung ingin menemukan jawaban teknologi begitu ¬ keuangan, ekonomi, dan pertanyaan-pertanyaan politik. A Common ‘kontemporer argumen, misalnya, adalah bahwa Internet harus meningkatkan warga komunitas dan keterlibatan politik. Postmodernis benar menunjukkan bahwa pencarian teknologi jawaban sosial, ekonomi, dan masalah politik cenderung yg bertingkah aneh. ¬ post modernis, seperti pengamat sosial pada umumnya, khawatir tentang dehumanisasi sebagai dampak dari kedua berteknologi rendah fungsi birokrasi dan sistem berteknologi tinggi, dan mereka memiliki bukti untuk mendukung kekhawatiran mereka. Pertimbangkan sebagai ilustrasi yang Tuskegee proyek penyakit kelamin di Amerika Serikat atau bencana di Nazi Jerman. Postmodernis benar dalam pernyataan mereka bahwa teknologi bisa kabur garis moral dan etika. Tidak ada contoh yang lebih modern saat ini perdebatan tentang penggunaan dan kemungkinan penyalahgunaan pengetahuan kita tentang genom manusia.
Itu beruntung itu, sebagai sebuah bidang, telah terjadi serangkaian panjang literatur mengenai masalah-masalah etika dan moralitas publik. Hanya karena teknologi baru akan memungkinkan administrator publik untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah berarti bahwa administrasi publik harus dilakukan mereka. Administrasi publik, jika dibandingkan dengan diterapkan, interdisipliner bidang, seperti perencanaan, kerja sosial, administrasi bisnis, atau hukum, selalu dibuat di relatif penekanan kuat pada nilai-nilai etika 2
Enterprise
Beberapa hal yang lebih mudah diprediksi daripada standar reformasi pemerintah meminta bagian masyarakat untuk menjadi lebih resmi (Light 1999). Dan tidak ada yang lebih masuk akal dari itu daripada Gulick Luther yang, setelah melihat dalam hampir abad keduapuluh reformasi, menulis ini:

“menuruti tata tertib perdagangan” adalah metafora berikutnya yang dirancang sebagai sebuah kecanggihan. Bisnis alam semesta pada titik ini dirancang untuk menghasilkan keuntungan dan kekuasaan untuk pemilik dan manajer puncak perusahaan ekonomi berdasarkan sebuah rentang waktu sangat singkat. Karena negara bangsa, bertujuan pada rentang drive berabad-abad dan bukan untuk keuntungan ekonomi bagi para pemilik modal tetapi pada kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan semua rakyatnya. pengontrol fundamental seharusnya tidak menjadi “resmi tetapi untuk membuat busnis sedikit lebih” seperti pemerintah. “Sangat diharapkan untuk menjadi efisien dalam pengertian bisnis yang jujur tetapi tidak pada biaya kesejahteraan rakyat, (Gulick 1984 . 34)

Setelah beberapa tahun, retorika telah berubah. “Pada 1990-an reinventing inisiatif pemerintah di semua tingkat pemerintahan, menyerukan publik untuk menjadi pengusaha dan untuk menerobos birokrasi dengan membimbing sektor publik menjadi lebih berorientasi pelanggan, sebuah ide yang diambil langsung dari masukkan buku pelajaran. (Osborn dan Gaebler 1992). Reinventors juga akan memperbaiki administrasi publik dengan menerapkan konsep-konsep pasar seperti persaingan agen, penghasilan melalui biaya khusus bukan umum perpajakan, dan privatisasi pelayanan publik. Inisiatif untuk menerapkan logika perusahaan untuk administrasi publik tidak dapat disaingi (Kettl 1988: Goodsell 1983). Memang, dari awal bidang telah ada literatur yang konsisten menunjukkan perbedaan antara pemerintah dan perusahaan dan mempertanyakan penerapan prinsip-prinsip bisnis untuk administrasi publik (Martin, 1965; Marx, 1946). Tentu saja perhatian postmodernis menerapkan konsep-konsep bisnis untuk sektor publik, dan terutama motivasi asumsi bahwa perwira publik dapat dipahami c hanya sebagai rasional kepentingan diri, dijamin; ada, bagaimanapun, menjadi kritik yang luas dimana ide-ide ini dimuat di halaman-halaman Iklan Umum pertolongan Review-dan-jurnal terkemuka lainnya. Baru-baru ini menekankan pada bisnis menderegulasi dan privatisasi juga telah dikritik (Frederickson 1999a). Kritik administrasi publik mengenai penerapan ide-ide bisnis yang menyatakan bahwa konsep-konsep bisnis jarang membawa hari di sektor publik. Tetapi ada kekuatan politik dan kekuatan ekonomi secara umum mendukung penerapan konsep-konsep bisnis untuk manajemen public.
Terobosan terbesar ke perusahaan menerapkan untuk sektor publik jagung dari teori pilihan rasional, subjek dianggap dan mengkritisi dalam bab 8.
Kesimpulannya: Dari perspektif postmodern, kritik modernis administrasi publik meliputi (1) yang di atas bergantung pada logika dan epistemologi rasional ilmu sosial, (2) dukungan implisit memberikan untuk otoriter, tidak adil, dan tidak adil rezim: (3) yang bias terhadap partikularisme Amerika; (4) yang terlalu besar lampiran itu harus fungsional manajemen dan organisasi tech-nologies; dan (5) kesediaannya untuk terlalu dipengaruhi oleh logika kapitalis perusahaan. Setelah meninjau kritik postmodern modernis kita sekarang beralih ke pertanyaan yang lebih sulit: setelah semua, adalah apakah postmodern administrasi publik?
Mencari postmodern Teori Administrasi Publik
Alasan utama sulit untuk menjabarkan deskripsi postmodern administrasi teori atau definisi postmodern perspective adalah: Satu yang tidak bisa, ini diklaim, memahami, menghakimi, atau mengevaluasi postmodern administrasi public dengan menggunakan kriteria atau standar modernis (Farmer 1995, 144-I45). Ketika kita “terlibat dengan asumsi modernitas dan menganggap mereka sebagai merupakan” common sense, ‘kita gagal untuk memahami dan mengklaim oF postmodernitas dalam hal modernitas ~ (Farmer 1995, 145).
Postmodern administrasi publik harus dipahami sebagai meniadakan pikiran modernitas, seperti meniadakan asumsi yang berpikir penting selama lima abad terakhir. postmodernitas harus: ditafsirkan sebagai menyangkal pola inti ide, Weltanschauung (sebuah pandangan dunia yang diterima secara umum atau filsafat hidup) yang merupakan modernitas; ini akan mencakup proses penyangkalan weltanschauung akan menyangkal bahwa tugas utama adalah menggambarkan dunia, menyangkal nilai dasar pengetahuan subjek atau dunia di dalam subjek. Itu akan mengingkari tentang sifat dan alasan peran implisit dalam modernitas ” ‘melihat dari subjek yang berpusat. Ini akan menyangkal macrotheory, grand narasi, dan macropolities. Itu akan meniadakan perbedaan antara realiry dan appeatance. Posting penolakan modernitas modernitas, sebagai daftar ini menyiratkan, adalah penyangkalan dalam khususnya, tidak akan mengijinkan penolakan modernitas dalam arti kembali ke premodernity. Ac ¬ cording untuk postmodernis, kita tidak dapat kembali ke dewa-dewa lama, masyarakat tua di mana subjek tertanam dalam peran sosial dan nilai konteks.
Formulasi ini adalah negativis. Nyaman modernitas dapat menghasilkan set proposisi yang mengundang pemeriksaan dalam hal hukum-hukum logika. postmodernitas tidak sesuai dengan cetakan ini merupakan dari kesulitan dalam pemahaman dapat dipahami jika kita memeriksa apa artinya bagi postmodernitas menjadi kacau omong kosong. Untuk menjadi kacau dan tidak masuk akal, pandangan postmodern (atau otherview) akan harus gagal memenuhi beberapa kriteria untuk menetapkan koherensi dan rasa; itu akan jatuh di luar pucat masuk akal dan pemahaman menyeluruh. Akan gagal jika postmodernisme diakui sebagai menolak yang berbeda antara rasa dan non rasa dan antara koherensi dan ketidaklogisan. Gagal jika postmodernisme dikenal untuk untuk terus menyangkal bahwa ini berarti omong kosong ada; yang ada hanya sebuah hal masuk akal dan omong kosong. Namun demikian, dari perspektif modernis. penjelasan ini tidak menarik. (Farmer 1995, 145-146).
Banyak kesamaan antara karakterisasi perbedaan antara modernisme dan postmodernisme dan David Clark deskripsi perbedaan antara klasik dan postpositivist organisasi paradigma dijelaskan sebelumnya dalam bab ini layak dicatat. Pertanyaannya adalah, apa administrasi publik yang dibangun dalam bentuk antiform, bermain, kesempatan, anarki, dan sebagainya? Postmodernis garis keras kemungkinan akan menjawab pertanyaan itu dengan komentar seperti ini: “Anda juga tak bisa menggambarkan atau memahami dunia postmodern dengan menjawab pertanyaan seperti itu. ” The softcore postmodernis kemungkinan akan menjawab demikian-”Postmodern administrasi publik teori tampak agak seperti kombinasi dari rasa membuat logika yang dijelaskan dalam Bab 7 pada teori keputusan.
Sebagai perspektif postmodern, dialektika berkaitan dengan perbedaan dan rasa perbedaan. Postmodernitas, misalnya, menyangkal perbedaan antara menjadi penampilan dan kenyataan. Postmodern negara, karena itu, pada dari hiperrealitas, sebuah penggabungan nyata dengan penampilan, stimulasi, ilusi. Para garis pemisah antara benda-benda dan gambar, deskripsi, tayangan, atau Simulasi dari objek telah meledak sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi langsung memahami. Dalam keadaan Hyperreality semuanya virtual dan simulasi menjadi lebih nyata daripada kenyataan (Farmer 1995, ISO). Dalam sebagian besar melihat, modernis berpendapat bahwa manusia telah jatuh keluar dari sejarah dan telah meninggalkan realitas di belakang.,
Sebagai gambaran singkat ini postmodern dialek dan pengertian tentang hyperre ality menunjukkan, postmodern administrasi publik telah sebagian besar berkaitan dengan definitions dan pemahaman dasar semacam itu pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti ini: Apa itu nyata? Apa realicy? Dekonstruksi merupakan pusat perspektif ini. Bukan suatu metodologi atau sistem analisis, dekonstruksi postmodern dapat digunakan untuk membongkar narasi yang membentuk dasar-dasar administrasi publik modernis teori dan praktek. Birokrasi dekonstruksi juga dapat digunakan untuk membongkar narasi dibangun di postmodernitas.

Teori administrasi publik postmodernis seperti kombinasi logika yang bisa dipertimbangkan, menggambarkan pada bab 7 pada teory keputusan. Banyak dari …. Teori Kelembagaan menggambarkan di bab 4 dan teory manajemen public menggambarkan di bab 5 Teori ….
Berikut adalah teori administrasi public bisa mengerti untuk mencakup dialektika, kembalinya imajinasi,pengertian pembentukan kembali, ….. , …..
Sebagai perspektif posmodernis, dialektika harus dengan perbedaan dan tanpa perbedaan. Sebagai contoh, meniadakan …. Perbedaan antara kelihatan dan kenyataan.bagian postmodernis, karena itu,satu dari hiper kenyataan, menggabungkan kenyataan dengan kelihatan, rangsangan dan ilusi/khayalan. Garis pembagi antara objek dan gambar, gambaran, kesan atau simulasi objek itu … begitu luas yang mana kita tidak lagi mempunyai sebuah pengertian langsung dari objek. Pada permulaan hiper kenyataan, segala sesuatu adalah sebenarnya dan simulasi menjadi lebih nyata dari nyata (Farmer 1995.150) Pada teori, postmodernis membantah bahwa manusia mundur dari sejarah dan kenyataan yang terbelakang.
Seperti pada gambaran singkat ini, dialektika postmodernis dan gagasan hiper kenyataan menyatakan administrasi publik postmodernis pada umumnya dengan definisi dan pengertian seperti pertanyaan philosopi dasar-ini: Apakah riil?Apakah kenyataan?pembentukan kembali adalah pusat perspektif ini.Bukan metodologi atau analisis system, pembentukan kembali postmodernis bisa digunakan untuk … cerita yang mana mendasari fondasi dari teori amninistrasi public modernis. Cerita agung adalah tanggung jawab yang difikirkan untuk menerangkan sejarah perkembangan, dan Hegel dan Manes (…sejarah diterangkan oleh cara berfikir, berturut-turut, penuh semangat dan factor ekonomi) sering memberikanmu contoh. Sebuah pencerahan cerita agung mengalami nasionalisasi bersam-sama dengan kemajuan manusia, Praktik-praktik dan administrasi publik juga disokong oleh cerita tertentu. cerita pertama adalah tujuan dari teori administrasi public harus objektif. Cerita kedua adalah efisiensi tujuan yang menjalankan praktik administrasi public.
Cerita adalah ilustrasi teory fondasi modernis. Dan yang lain adalah praktik. Contoh alternatif yang telah dipilih. (Farmer 1995, 179).
postmodernis mungkin mendekatkan subjek materi dengan mengambil efisiensi untuk menjadi bagian dari seorang guru atau cerita yang agung dan kemudian dibentuk kembali cerita itu, dan dengan itu,kedua-dua konsep efisiensi dan aplikasi praktik dari efisiensi analisis biaya-keuntungan atau pengukuran prestasi.melakukan ini mempunyai sebagian untuk dilakukan atau juga disebut struktur dalam suatu kata an disini kataan menjadi efisiensi, dan itu diharapkan berarti. Maksudnya adalah bahwa efisiensi kata-kata menunjukan atau simulasi beberapa perwastiwa sebenarnya yang mana kita pilih untuk menggambarkan efisiensi. Sesungguhnya, kata efisiensi tidak hanya menggambarkan sesuatu tapi menunjukan dengan baik. Efisiensi adalah bagus,inefisiensi adalah buruk. Meskipun pembentukan kembali mungkin membaguskan bahasa postmodernis, hasil akhir akan terlihat bagus seperti kritik standar efisinsi ditemukan pada literatur administrasi publik. Sebuah contoh bagus-ini adalah kemunculan bisa disebut manajemen publik baru, atau manajerial pada administrasi publik, suatu pespektif yang beristirahat pada logika efisiensi cerita agung. Apakah kritik efisiensi adalah furthered dengan menggunakan postmodern logika postmodernis atau bahasa postmodernis tergantung pada bagaimana suatu pandangan postmodernity.
Pada dialektika postmodernis,kata-kata dan gambar datang bersamaan lebih kuat dari gambar laki-laki dan perempuan pada admnistrasi publik.
Perspektif Feminis pada administrasi publik
Ada hubungan tertutup antara teori postmodernis administrasi publik dan perspektif feminis pada suatu bidang (stivers,2002,1990,1992,2000).Permulaan masalah,berikut Camilla,dengan ini:
Sarjana administrasi publik bersepakat mengakui bahwa suatu penerapan dan debat membuat penelitian lebih berguna untuk pelaksana, suatu aspek yang riil dalam dunia administrasi publik relatif tidak menarik perhatian kehidupan organisasi publik.Wanita pertama memasuki pemerintahan bekerja pada pertengahan abad ke 10, pengalaman hidup mereka pada perwakilan publik telah secara fundamental berbeda dari laki-laki perempuan dibayar kurang, melakukan sebuah bagian yang tidak seimbang dalam pekerjaan rutin, berjuang dengan pertanyaan bagaimana menampung mereka sendiri pada praktik-praktik organisasi ditetapkan laki-laki,merenungkan bagaimana mengesampinkan kemajuan laki-laki tanpa kehilangan pekerjaan mereka dan berjuang menyeimbangkan pekerjaan dengan diperkirakan oleh mereka-apakah mereka mengharap darinya atas medan yang domestik itu. Mereka yang sudah membuatnya di tingkat pertengahan temukan diri mereka menabrak melawan atap gelas yang mana menjaga ketidakseimbangan jumlah perempuan dari posisi tertinggi. (2002,2007)

Inti dari semua tantangan ini didasarkan pada permintaan teori posmodernis pada perspektif feminis pada administrasi publik, adalah gambaran persoalan. Ladi berikut Stivcrs:
Administrasi publik menekankan pada otonomi atau tidak mudah mengambil perintah tetapi mengganti membuat keputusan bebas dipilih, adalah laki-laki secara cultural perhatian tegangan dengan stereopically kewajiban wanita untuk merespon. Satu hal bisa dibantah bahwa aspek lain dari peran politik administrasi publik adalah sama dengan perempuan.sebagai contoh, pelayanan norma. Pada level ideologi budaya, adalah perempuan yang melayani yang lain sementara laki-laki dilayani, perempuan tidak mementingkan diri sendiri atau membantu kesialan ketika laki-laki mementingkan diri sendiri, sekalipun hanya kadang-kadang variasi yang diteranginya itu. Jika administrator publik berbeda dari tenaga ahli yang lain adalah tanggung jawab mereka melayani dan menanggapi, kemudian sebagai sebuah kelompok mereka juga,seperti perempuan tidak melakukan peran profesional yang baik. Profesional juga begitu kelaki-lakian untuk aspek perempuan pada administrasi publik. Pada konteks ini usaha untuk menyatakan kebermanfaatan administrasi publik pada cakupan profesional, jurumudi, agent, Ahli ilmu pengetahuan objektif dan ahli netral dalam suatu usaha untuk mendapatkan sifat kelaki-lakian dan penindasan kewanitaan atau proyek itu keluar. Pada pengertian administrasi publik tidak hanya masculinist dan masculinist itu ada pada penolakan asas alam sendiri dan secara konsep dan praktik memiskinkan sebagai suatu akibat. Perempuan tidak hanya hanya satu hal pada administrasi publik mengahadapi dilemma gender. Ahli teori mendasarkan respon, mempedulikan birokrat yang melayani kepentingan publik. Tetapi pendapat akan menghadapi keadaan yang sulit sampai kami menghargai respon jawaban. Memperdulikan, melayani adalah kualitas budaya kewanitaan dan pada administrasi publik, kami akan bertentangan tentang mereka beralasan sekali. (2002,57-58)

Perspektif feminis pada administrasi publik mungkin mengikuti kerja Mary Parker Follett (1918,1924). Parker menentang proses administrasi lebih penting dari hirarki dan wewenang, bahwa penggunaan kekuatan adalah pusat keistimewaan perilaku birokrat dan kenyataan jawaban analis lebih menjelaskan pengalaman praktis daripada penemuan objektif.Semua perspektif teori ini berfikir lebih feminim daripada maskulin. (Stivcrs 1996; Morton and Lindquist 1997).
Banyak elemen dari administrasi public postpositivist menggambarkan lebih awal pada bab ini bisa berfikir cenderung ke arah perspektif feminis. Pada cakupan spesifik, Logika kenetralan birokrasi adalah apa saja tetapi netral. Fungsi birokrasi cenderung untuk membawahi perempuan. Hirarki logika perempuan adalah juga mengerti lebih maskulin, tetapi pelayanan.
Teori Postmodern
Atau membantu perspektif proses pendekatan fungsi birokrat berfikir menjadi feminim. Profesi adalah hal-hal penting pada evolusi pelayanan publik— insinyur pada umumnya laki-laki, guru pada umumnya perempuan, sebagai contoh.”Perbedaan profesional feminis dengan briliyan menetapkan pada kantor kantor untuk laki-laki dibentuk dengan mewah, wanita-wanita mencapai penyelesaiannya di era pembangunan kemajuan pengelola publik(stivers 2000). Perspektif feminis pada (era kemajuan digambarkan pada sebuah pelajaran penyelesaian (kita mungkin memanggil pekerja sosial) yang mengorganisasikan dan mengoperasikan program pelayanan besar untuk kaum yang miskin. Pembaharuan waktu perempuan membangun mereka mengerti ilmu sendiri. Seseorang tidak memusat di sekitar obyektifitas dan kekakuan tetapi di sekitarnya menghubungkan( Sciven 2002, 3l3). sehari-hari penyelesaian pekerjaan melibatkan suatu pemahaman intim keadaan yang lain, simpati dan dukungan, pembelaan, apapun hal tetapi kenetralan tidak mengejar untung.
Feminis melihat kepemimpinan secara berbeda dari logika masculin dalam mengambil keputusan, melaksanakan otoritas, memaksimalkan efisiensi, dan orientasi tujuan ditantang oleh suatu logika kepemimpinan feminis. Feminis terlihat banyak logika administrasi demokratis menemukan administrasi publik postpositif. Inistratior group membuat keputusan, konsensus, team kerja, deliberation, dan bercakap-cakap. Dalam format paling ekstrim, akan menyukai organisasi tanpa pemimpin atau logika perputaran pemimpin.
Dari perspektif feminis, gambaran pengurus publik sebagai wali, pahlawan, atau high adalah jantan. Aplikasi kewajaran, rasa kasihan, kebajikan, dan civic-mindedness adalah pikiran untuk menjadi lebih feminin. Pengurus sebagai warga negara lebih daripada pemimpin juga dihubungkan dengan logika feminis:
Perspektif wanita pada status administratif jauh lebih terlihat membangun tempat duduk kolam atau pada satu sisi kasus meja pekerja yang lain daripada adalah sebagai anggota senior eksekutif pelayanan. Suatu pendekatan feminis ke administrasian publi kenyataan material menempatkan birokrasi dan penghalang lebih penuh keikutsertaan. yang ketika kita lihat meliputi langit-langit gelas keduanya dan dinding gelas.
Sebagai tambahan, suatu perspektif feminis pada scatt administratif akan mendorong untuk datang ke terminologi dengan kekuasaan.mengakui ke pertimbangan administratif adalah klaim untuk menguasai pada basis teknik, managerial, dan keahlian moral. Pertimbangan Kebebasan menentukan pengurus disebut dapat dipertimbangkan sebab mereka membuat keputusan lebih atas dasar pengetahuan sasaran, visi lebih menyayangi, prinsip lebih tinggi atau komitmen lebih dalam untuk berjuang dengan pertanyaan yang kuat tentang kehidupan publik dibanding yang dilakukan warganegara lain. Klaim pada kekuasaan ini dinyatakan pada basis mati bahwa gelanggang adalah melatih sebab itu adalah publik. Tetapi seperti yang
kita lihat, suatu Sektor Publik terpisah memelihara batasan-batasan nya ( oleh karena itu) di wanita-wanita. Suatu feminist pertimbangan administratif dan kekuasaan yang tidak bisa dipisahkan oleh karena itu mulai yang menyangsikan penerimaan model pertimbangan.
Banyak dialek yang lain muncul pada gambaran perspektif postmodernis dan kenyataan, putih dan hitam, kolonial dan postkolonial, lokal dan global, dan sebagainya. jadi perspektif feminis mungkin sangat berkembang.
Postmodern Teori Dan Imajinasi
Pencarian untuk imajinasi lebih besar dalam administrasi publik adalah suatu segi yang kronis yang kedua-duanya pospositif dan postmodernis. Tentu saja, sebab frustrasi dengan birokrasi yang tak bereaksi kaku mungkin sama tuanya dengan …, panggilan untuk kreatifitas organisasi dengan sama tua. Pada postmodernis, kerinduan mempunyai bahasa berbeda dan jadilah lebih dihubungkan dengan penolakan paradigma tua mencari paradigma baru. Postmodernis mendasarkan penyelidikan mereka untuk imajinasi yang lebih besar dalam administrasi publik dengan penolakan rasionalitas dan rasionalisasi (Farmer 1995): ” perbandingan hiodernity ……. semakin seluruh …… membawa semakin di bawah rasionalitas. Basis ilmu pengetahuan. teknologi, dan penafsiran modern adalah rasionalitas. Imajinasi Postmodernis dalam suatu pertunjukan paralel, dapat mengharapkan untuk menyebar sampai masyarakat. Individu dalam masyarakat, dan …. masyarakat, mungkin mencoba untuk memberi imajinasi peran pusat dalam hubungan timbal balik mereka dan kehidupan mereka bahwa modernis sebelumnya memberikan rasionalitas” ( Farmer 1995. 154)
Imajinasi adalah penting bagi teori administrasi publik postmodernis.karena pandangan mati bahwa kiasan, gambaran, alegori, …. dan peran pusat pada cerita perumpamaan pada bagaimana orang berfikir. Keasyikan kita dengan rasionalitas sasaran, baik dalam praktek birokratis dan di dalam teori administrasi publik, membatasi itu diklaim, kemungkinan kapasitas kita untuk imajinasi atau kreatifitas. Morgan mengacu pada imajinasi seni …. manajemen ( 1993). Manajemen kreatif menyerupai manajemen humanis yang baku training/….. menu meningkatkan kemampuan untuk melihat berbagai hal dengan cara yang berbeda, sekarang terkenal dan …. dikenal sebagai berfikir di luar kotak , temuan jalan baru untuk mengorganisir, memberi harapan empowerment pribadi dan menemukan jalan baru untuk mengorganisir sendiri. Ketika dihubungkan ke teori dan metodologi riset, ini bisa digambarkan sebagai model aksi pembelajaran atau riset etnografi di mana analis …… tidak hanya terlibat dalam riset tetapi juga mengira untuk membantu organisasi belajar untuk meningkatkan dirinya sendiri.
Versi kedua perspektif imajinasi postmodernis dihubungkan dengan kepemimpinan dan manajemen strategis. Ini adalah panggilan pengurus publik untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memeriksa dengan teliti sudut itu, untuk mempunyai visi lebih besar, dan resiko kue. Lagi, ini adalah suatu bahan pokok ….. yang baku. Walaupun imajinasi dan visi adalah pusat argumentasi postmodernis, banyak jalan argumentasi ini adalah …. semua, visi yang mereka kira untuk berbicara atas nama tugas yang menandai pengorganisasian kekuatan dan latihan menguasai sebagian besar …… dunia. Dan juga, adalah mereka yang memegang kuasa oleh misteri garis keturunan yang mengawasi tanah dan angkatan perang …… dunia. Jika … logika rasionalitas mempunyai kelemahan, dan jika pengaturan dan pengelolaan sektor publik melalui rasionalitas menghasilkan kurang dari organisasi yang efektif. di mana visi dan imajinasi teori administrasi publik postmodernis mengambil kita? Menurut Plato, dalam Pandangan petani David, pemerintahan terbaik adalah tidak patuh pada hukum dan Negarawan benar adalah satu aturan yang disesuaikan dengan kasus masing-masing individu. Dalam …., pengembangan ini akan mengambil konteks baru. ………… ( 1995, 177). Vanspolitical adalah ” kecabulan dari semua struktur dalam struktur alam semesta. kecabulan informasi dalam suatu………. kecabulan ruang dalam suatu pelacuran jaringan ( Baudrillud 1990, 163). Ini membawa kita bahwa unsur teori administrasi publik postmodernis mempunyai sedikit warna baik ……….. maupun ….., atau ……
…….. Karakteristik ……
Walaupun itu adalah gambaran umum, perspektif modernis cenderung untuk menjadi ….. dan anti-state. Mungkin terlihat curiga oleh karena itu, bahwa bidang administrasi publik. suatu bidang …. mengenali … status dan dengan latihan otoritas, akan meliputi beberapa sarjana yang ……….. untuk membangun materi teori postmodernis. banyak di antara sarjana telah yang dikutip bab ini. cenderung ke arah….. perspektif postmodernis, suatu lebih sedikit …. dan pandangan dogmatis status dan …., tentang otoritas status. Kita memilih roda untuk menggunakan unsur-unsur perspektif administrasi publik postmodernis pada …. dan pada otoritas itu, dalam pandangan kita … Kontribusi penting …….. administrasi publik modern. Th postmodernis adalah paling …. kepada kelemahan status bangsa dan …. membuka dan kritik status langsung . Oleh karena ini, teori administrasi publik postmodernis …. terdekat ke ……. perspektif pada salah satu dari yang paling utama isu jaman ini yang menghadapi bidang itu …. status.
Status bangsa modern adalah penting untuk logika inti dari administrasi publik sebab bidang hanya mengasumsikan keberadaan status bangsa dan mengasumsikan pengurus publik adalah agen scam dan kepentingan publik mati. Itu adalah sulit untuk sarjana bekerja dari perspektif teori lembaga.
. teori keputusan, teori managerial, pilihan rasional mereka, teori birokrasi pengendalian politik, dan teori birokratis untuk mengasumsikan jalannya pemerintahan, ….., atau status. Hanya teori penguasaan dan teori postmodernis terbuka bagi tantangan kepada asumsi praktek administrasi publik adalah penyajian status bangsa dan kedaulatan status. Pada teori administrasi publik postmodernis, format yang tertentu ini …. mengambil meliputi unsur-unsur pembentukan kembali, imajinasi, …. dan ….
Kemunculan status bangsa modern yang paralel pada waktunya koin penerangan. Walaupun teori birokratis datang banyak kemudian, praktek birokrasi mendahului kemunculan status dan ditambal ke dalam status yang modern ( Webec 1952; Gladden 1972). Pada negara demokrasi modern. pengambil-alihan birokratis hak kekuasaan berdasar pada hukum, konstitusi, janji temu formal, dan masa jabatan adalah semua dihubungkan dengan asumsi inti yurisdiksi dan kedaulatan nasional. Pembentukan kembali Postmodern konsep status dan fungsi status mengambil format ini:
1. Status adalah suatu tempat, suatu wilayah fisik dengan perbatasan batasan-batasan tanah
2. Status adalah sejarah tertentu , suatu kenyataan konstruksi sosial …. suatu masa lampau dapat dipakai
3. Suatu status meliputi penemuan dongeng yang memiliki arti penting besar. Suatu status sering didukung oleh tradisional atau turun temurun ….
5. Suatu status adalah latihan otoritas dalam wujud kedaulatan sah yang fundamental pada …. otoritas …..
6. Tatapan mata ….. atas beberapa kapasitas untuk mengenakan pajak pada penduduk.
Negara diharapkan oleh warganegara atau penduduk nya untuk menyediakan pelayanan, stabilitas, ….. dan identitas.

postmodernis, dan banyak yang lain, membantah bahwa dalam dunia modern semua karakteristik negara bermain. Lingkungan Perbatasan yang menyerap ke orang-orang, uang, …. , dan polusi. Orang-orang semakin bertambah dan terkait satu tempat dengan satu yurisdiksi atau bangsa. Bisnis terus meningkat global. Banyak transaksi modern terpenuhi secara elektronis dan tanpa rasa hormat ke batasan-batasan nasional dan, juga, transaksi terus meningkat sulit untuk mengenakan pajak dan mengatur. Musuh bangsa mungkin dari bangsa lainnya; tetapi mereka mungkin, seperti Bintang Yang dipersatukan pada 11 september 2001, jadilah pergerakan tak berkewarganegaraan atau kelompok. Kekayaan semakin berkurang untuk lakukan …… dan produksi barang-barang. dan semakin banyak untuk dilakukan dengan informasi dan gagasan. Informasi dan gagasan adalah sulit, untuk mengisi dan mengatur dengan satu status sebab mereka menjauhi ……… atau kedaulatan. Status bangsa yang modern adalah ” terlalu jauh untuk mengatur permasalahan kehidupan sehari-hari kita dan terlalu dibatasi untuk menghadapi masalah global itu ……” ( G 1995, 12-13).

Politik dalam status bangsa modern sangat ditantang oleh keadaan ….. ” Dalam umur ….. , hubungan warganegara kepada negara hukum bersaing dengan ketidak terbatasan koneksi yang mereka tetapkan di luar. Maka, politik …… disebut mengorganisir prinsip hidup masyarakat, muncul sebagai aktifitas sekunder, jika bukan suatu tiruan membangun dengan kurang cocok untuk resolusi mati ….. permasalahan dunia modern. Tidak ada lagi suatu tempat alami untuk kesetiakawanan dan untuk kebaikan umum, …. hirarki masyarakat yang teratur mengorganisir pada suatu piramida yang menyambungkan menghilangnya kekuasaan ( Gueltenno 1995, 19). Gridlock legislatif, pengaruh uang dalam politik, dan kepentingan kekuasaan kelompok dalam perspektif postmodernis, mengotori sistem politik yang dialirkan hak kekuasaan. Politik modern bergerak dari pengejaran baik yang umum kepada kepentingan profesionalitas. …. pengejaran hak individu bergabung dengan individualisme yang berlebihan memperlemah kemungkinan mati suatu kebaikan lebih besar. Akhirnya, pemahaman publik secara umum tehadap politik didasarkan pada pemenuhan media yang sangat dangkal, yang cenderung untuk menimbulkan sensasi, yang mengasyikkan kepribadian, dan demikian tidak cenderung berhubungan dengan isu percakapan politik dikurangi………..

Jika kritik postmodernis status bangsa ini secara parsial benar, itu mempunyai implikasi kuat untuk administrasi publik. Jika kedaulatan berada pada keraguan, untuk siapa melakukan pekerjaan pengurus publik? Jika constitutional status bangsa yang lebih tua diubah oleh global ….., bagaimana respon administrasi publik?
Penyamarataan jawaban postmodernis untuk pertanyaan ini adalah bagaimana uraian teori penguasaan dalam Bab 9.
Secepat ….. adalah tidak lagi ……, apakah kasus …… atau ….. fungsi manajemen, dan demikian sifat alami kekuasaan berubah. …………………………..secara konstan menyesuaikan ………………………… Dan bahkan manajemen ini efisien hanya jika betul-betul mendesentralisasi… ………. model, berdasar pada yang disebut ……… database berhasil “alami” model, dengan secara langsung, menyebar cabang. Yang hirarkis, struktur piramida, yang menjadi kuat untuk pengendali dan perintah, digantikan oleh kekuatan struktur difusi dengan hubungan berlipat, di mana menjadi kuat dalam kontak, dalam komunikasi, dan di mana kekuasaan digambarkan oleh pengaruh ….. tidak lagi oleh penguasaan. ( G 1995, 61-G2)

Berikut argumentasi ini, administrasi public postmodernis akan membutuhkan celah dalam terminology ….., Administrasi publik dalam dunia …… akan berpindah menjauhi kerumitan dari logika status atau pembangunan kebangsaan (meliputi kota besar) dan pemusatan ekonomi atau kedaulatan ke arah pencarian untuk multi-institutional …. , usaha ( untuk menemukan pemusatan hukum, dan di atas semua itu, mencari prosedur yang akan membantu pengembangan proses pengambilan keputusan yang bisa diterima dan aturan. Administrasi publik postmodernis nantinya ” suatu persetujuan …… memudahkan kecocokan antar unit terbuka, dibanding arsitektur yang secara palsu membangun di sekitar ibukota” ( Guehcnno 1995, 65).
Administrasi publik postmodernis akan menjadi semua proses, prosedur, dan pencarian aturan. Satu postmodernis menguraikan peran agen bangsa dalam menghubungkan agen bangsa lainnya dalam suatu pencarian kolektif untuk rantai yang tak kelihatan yang dapat mengikat orang bersamaan.

Ketika warga negara berfungsi, tidak ada waktu untuk kemunculan konflik, itu dihancurkan banyak keputusan mikro dan penyesuaian mikro, di mana yang lemah menguji kekuatan yang kuat dan yang kuat membuat yang lemah merasakan kekuatan mereka. dan semua orang, dalam analisa terakhir, menemukan tempat mereka. Kita juga demikian di sini jauh dari kekuatan umur kelembagaan. yang melembagakan konflik, terhitung sejak….. umur, di mana kemenangan yang kuat kepada penyerapan yang lemah. Pada umur kerajaan ( postmodern dan postnational), yang kuat cukup kuat secepat yang lemah datang mengenali tempat mereka. Suatu geografi sosial tertentu secara alami memaksakan dirinya sendiri.
Kedamaian ….. umur kerajaan bukan alas an kemenangan. Itu meliput … beribu-ribu kali pertempuran yang sudah siap jalan untuk pemisahan konfrontasi besar. Dalam hal ini, Jepang jauh lebih modern daripada ….. Pembuatan keputusan pada Kue Jepang lebih panjang dibanding Amerika, dan implementasinya lebih pendek. ( Guehenno 1995)
Teori administrasi publik posmodernis kerjasama ….. dan, walaupun itu jarang diakui, disesuaikan. Objektif adalah untuk mengurangi kebutuhan akan struktur hirarki dan …. kekuatan, untuk ditaruh pada tempat mereka banyak pencegahan penyesuaian mikro. Sebab tidak akan ada pusat kelembagaan. penekanan akan berada pada manajemen sosial, religius, kesukuan, dan perbedaan budaya. Ketika ini berjalan lancar, akan ada suatu penekanan pada kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam tindakan administratif. Pembangunan kebangsaan sebagai tujuan akan secara berangsur-angsur mengurangi tujuan yang utama status bangsa, digantikan oleh masyarakat yang menemukan arti dalam koneksi dan persatuan. …. jaringan akan menjadi sepenting seperti individu, dan jaringan selalu menyadap beberapa level penyesuaian individu untuk fungsi mereka. Populasi akan berkeingan melanjutkan untuk mengenali bangsa lain, tetapi bahkan bangsa yang paling kuat tidak akan mempunyai kapasitas dalam dunia global postmodern untuk melindungi dan melayani warga negara mereka. Penurunan kenyamanan batasan geografis akan merangsang mati penemuan format komunitas manusia baru.
Pendekatan Amerika ke teori administrasi publik postmodernis cenderung menjadi lebih sedikit botak, memilih untuk menekankan peningkatan pidato dan lebih peramah dan

administrasi demokratis ( Fox dan Miller 1995; Farmer 1995; Jung 2002). Administrasi publik Amerika postmodernis mempunyai sedikit kepentingan akan postnasionalis. sedangkan Posmodernis Eropa lebih cenderung ……….. dengan jelas dipengaruhi oleh datangnya Perserikatan orang Eropa. Pemisahan persatuan Soviet, kegelisahan yang tetap dalam timur tengah, …….. huru-hara eknomi dan politik yang umum di Afrika juga mempunyai …… lebih dari para kemenakan Amerika mereka.
Akhirnya kondisi postmodern itu diuraikan terus meningkat terbagi-bagi …….., semakin banyak yurisdiksi kecil ……. Pada waktu yang sama, …………. regional ……. kebijakan tidak ada. Pada ketidakhadiran politik regional efektif. tidak ada pola yang rapi pada politik regional. Sebagai gantinya, kekuatan regional dan politik cenderung berada di tangan ……, pengurus publik, …. mewakili negara, dan menjaring ……………. organisasi dan bisnis global. IMF dan World bank adalah contoh sekarang yang terbaik. Karena itu pada dunia postmodern, administrasi publik ………………… ( Fr… I9996).
Perspektif Metodologis
Kontribusi pendekatan postmodernis kepada Bidang
Salah satu dari semakin ……, karakteristik teori administrasi publik postmodern harus ……. meskipun …. dihubungkan ….. menolak empiris dan obyektifitas mentah-mentah, kebanyakan seni empiris dalam metodologi yang kualitatif. Uraian paling lengkap pada perspektif metodologi adalah pemeriksaan naturalistic, suatu pendekatan lebih …. dengan postpositif dibanding dengan postmodernism ( Lincoln Dan Guba I985). Meskipun demikian, dari perspektif empiris berdasarkan teori, itu menangkap apa yang umum diuraikan bidang penelitian pendekatan postmodern.

Dipublikasi di TEORI SOSIOLOGI | Tinggalkan komentar