ANALISIS KEBIJAKAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Gambaran umum pembangunan infrastruktur di Indonesia pasca krisis bisa dikatakan jalan ditempat, dalam arti tidak ada kemajuan yang dicapai secara signifikan. Anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur baru sangat minim, demikian pula anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk infrastruktur merupakan kendala utama. Sebagai ilustrasi, apabila sebelum krisis pemerintah masih dapat mengalokasikan dana APBN/APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebesar + 5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah tersebut menyusut hingga tinggal + 2% dari total PDB setelah krisis terjadi.

Pemerintah sadar bahwa infrastruktur merupakan aset yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketua Bappenas memprediksi bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% untuk tahun 2010-2015, diperlukan Rp613,2 triliun (US$72,2 miliar) untuk membangun infrastruktur. Untuk keperluan tersebut, pemerintah diprediksi hanya mampu menyediakan dana sebesar US$40,8 miliar. Sedangkan sisanya, yakni sebesar US$31,4 miliar diharapkan akan dapat dipenuhi dari pihak swasta. Sementara itu, untuk membangun infrastruktur yang diprioritaskan untuk tahun 2010-2015, diperlukan dana sekitar Rp200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah diperkirakan hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar 20% atau sekitar Rp40 triliun. Namun demikian, pihak swasta juga sulit untuk diharapkan kesediaannya untuk membangun infrastruktur, karena beberapa hal antara lain: (1) besarnya dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dalam ukuran pihak swasta sebagai suatu entitas bisnis, (2) rendahnya return yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur pada umumnya, serta (3) ketidakjelasan dan sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan perubahan infrastruktur.

Keseriusan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur diaktualisasikan dalam bentuk penyelenggaraan Indonesian Infrastructure Summit yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 17-18 Januari 2010, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

• Menghasilkan road map pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan, mencakup infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika, ketenagalistrikan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi;

• Penguatan berbagai kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 42 tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

• Untuk infrastruktur yang menghasilkan commercial goods diarahkan untuk dibangun oleh pihak swasta;

• Pembentukan dana investasi infrastruktur (Indonesian Infrastructure Fund);

• Membentuk forum komunikasi antara pemerintah – swasta – masyarakat.

Sementara itu, industri perbankan Indonesia sudah dapat menjangkau daerah-daerah hingga ke pelosok pedesaan, utamanya oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta beberapa bank, baik milik BUMN maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa industri perbankan telah mampu menarik dana masyarakat hingga ke pelosok pedesaan.

Penelitian tentang potensi pasar obligasi negara yang dijual secara retail yang dilakukan Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan, dengan menggunakan data Susenas 2010 dan SKTIR 2010 sebagai sumber data, menunjukkan bahwa terdapat 6,4 juta keluarga mampu dengan total investasi sebesar Rp81,9 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 61,32% atau sekitar Rp50,2 triliun adalah tabungan dalam bentuk likuid. Apabila dari jumlah tersebut diasumsikan sekitar 20% diinvestasikan dalam bentuk obligasi, maka akan mampu menyerap obligasi sebesar Rp10,0 triliun per tahun.

Apabila mereka berpotensi sebagai calon pembeli obligasi negara dalam bentuk ritel, secara logika mereka juga berpotensi sebagai calon pembeli obligasi daerah, apabila obligasi daerah tersebut juga dijual dalam bentuk ritel. Bahkan, dengan semangat otonomi daerah yang sedang menjadi euforia saat ini, bukan tidak mungkin kalau obligasi daerah akan lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan minat masyarakat terhadap obligasi negara.

1.2 Permasalahan

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya keterbatasan anggaran, baik di pemerintah pusat maupun daerah, apakah penerbitan obligasi daerah merupakan alternatif yang baik sebagai sumber pembiayaan infrastruktur daerah?

2. Strategi-strategi apa yang perlu ditempuh pemerintah agar pembiayaan infrastruktur daerah melalui obligasi daerah dapat dilaksanakan dengan baik?

1.3 Tujuan

Sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut, penulisan paper ini diarahkan untuk:

1. Menganalisis kelayakan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan infrastruktur daerah,

2. Menganalisis strategi-strategi yang perlu ditempuh pemerintah dalam rangka penerbitan obligasi daerah

1.4 Metodologi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dari buku-buku, artikel, jurnal, serta homepage yang berkaitan dengan infrastruktur dan obligasi, terutama obligasi daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis SWOT. Statistik deskriptif digunakan untuk analisis komparasi dari berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah, untuk melihat sejauhmana kelayakan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah, dibandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya. Analisis SWOT digunakan untuk mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah, serta menentukan strategi-strategi yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam rangka penerbitan obligasi daerah.

II.Landasan Teori

2.1 Infrastruktur dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, pertamanan, gedung kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, yang memerlukan aset agar dapat beroperasi dalam rangka mencapai target laba yang telah ditetapkan, pemerintah memerlukan infrastruktur untuk menjalankan roda perekonomian, dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Infrastruktur diperlukan masyarakat dalam rangka menjalankan kegiatan bisnis. Kegiatan ekonomi masyarakat di suatu negara tidak akan berjalan optimal tanpa didukung infrastruktur yang memadai. Selain itu, keberadaan infrastruktur di suatu daerah juga dapat memancing kegiatan bisnis, terutama bisnis yang berkaitan dengan fasilitas atau keberadaan infrastruktur tersebut. Sebagai contoh, suatu kabupaten merencanakan pembangunan jalan untuk menembus daerah terpencil, di mana daerah tersebut memiliki potensi untuk dibangun perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini tentu menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di bidang perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut. Oleh karenanya, pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih mengetahui daerah-daerah mana yang potensial untuk dikembangkan, perlu mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan calon investor secara memadai, terutama untuk daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan.

Pada dasarnya, jenis infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur pusat dan infrastruktur daerah. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat, yang umumnya melayani masyarakat pada skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi, dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah, yang umumnya dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pihak lain di suatu daerah tertentu. Misalnya penyediaan air bersih untuk masyarakat di kabupaten tertentu, pembangunan sarana jalan untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerah tertentu, dan sebagainya.

Sementara itu, ditinjau dari sisi fungsinya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi (1) infrastruktur yang menghasilkan pendapatan atau return, dan (2) infrastruktur yang tidak menghasilkan return. Infrastruktur yang menghasilkan return pada umumnya adalah infrastruktur yang hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu. Atas fasilitas tersebut, masyarakat pengguna infrastruktur dapat dikenakan biaya. Sebagai contoh, infrastruktur untuk penyediaan air bersih, jalan tol, listrik, taman wisata, kawasan industri, dan sebagainya. Atas penggunaan infrastruktur tersebut, masyarakat pengguna dapat dikenakan biaya dengan tarif tertentu. Sementara itu, infrastruktur yang tidak menghasilkan return adalah infrastruktur yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat secara umum, dimana pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya, misalnya jalan raya, jembatan, saluran air, dan sebagainya. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini tanpa dipungut biaya sama sekali.

2.2 Sumber-Sumber Pembiayaan Infrastruktur

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya APBN dan APBD merupakan sumber pembiayaan utama untuk pembangunan infrastruktur. Namun mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah, APBN dan APBD sulit diharapkan untuk dapat menyediakan dana sebagai sumber pembiayaan seluruh infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur perlu dilaksanakan dalam rangka peningkatan perekonomian ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN dan APBD, yaitu dengan mencari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, atau menggandeng pihak swasta untuk membangun infrastruktur. Pinjaman pada dasarnya dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga nonperbankan, atau masyarakat. Pinjaman dari lembaga perbankan atau lembaga nonbank biasanya berbentuk kredit investasi. Pinjaman dari masyarakat biasanya berbentuk Obligasi. Sementara itu, pihak swasta dapat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur melalui (1) development sharing atau (2) built, operate, and transfer (BOT).

2.3 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan Otorita Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan atau dijamin oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, obligasi tidak harus diterbitkan oleh pemerintah daerah, tetapi dapat juga diterbitkan oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), atau Kantor-kantor Dinas yang ada di daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pariwisata, dan sebagainya. Berdasarkan sifat atau perilakunya serta tujuan penggunaan dana yang dihasilkan, obligasi daerah dapat dibedakan menjadi general obligation bond, special revenue bond, limited tax bond, incremental tax bond, double berrel tax bond, special assessment bond, dan private activity bond. Pemerintah daerah dapat menerbitkan salah satu atau kombinasi dari beberapa jenis obligasi tersebut.

2.4 Penerbitan Obligasi Daerah

Pemerintah daerah dapat membangun sendiri infrastruktur yang diinginkan dengan dukungan dana yang diperoleh dari penjualan obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah merupakan alternatif pembiayaan infrastruktur yang mampu menyediakan dana dalam jumlah yang besar, dengan biaya perolehan dana yang relatif rendah. Namun demikian, agar obligasi daerah menjadi menarik bagi investor, perlu diberi imbalan bunga yang tinggi, biasanya di atas bunga perbankan. Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan dari obligasi daerah tidak terpengaruh fluktuasi kurs, karena pembiayaan dan pembayaran bunga dalam bentuk rupiah. Investor yang membeli obligasi tidak ikut dalam pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur ditangani oleh pemerintah daerah sendiri, sehingga kemungkinan kerugian yang diakibatkan adanya perubahan kebijakan pemerintah dapat diperkecil. Investasi dalam bentuk obligasi daerah menarik bagi investor karena tingkat bunga yang relatif tinggi dan keamanan yang lebih terjamin.

2.5. Dasar Hukum Penerbitan Obligasi Daerah

UU No. 25 tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa untuk membiayai pengeluaran, pemerintah daerah memperoleh penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah. Sementara itu, pada Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 disebutkan bahwa pinjaman daerah dapat bersumber dari masyarakat. Pinjaman daerah dapat berjangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai prasarana yang merupakan aset dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Peminjaman daerah dapat dilakukan melalui mekanisme perbankan atau pasar modal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aspek legal, obligasi daerah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai infrastruktur atau aset yang berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dibangun dapat menghasilkan return untuk membayar kupon dan melunasi pinjaman. Penerbitan obligasi daerah dilakukan melalui mekanisme pasar modal.

III.Analisis dan Pembahasan

3.1 Analisis Perbandingan Sumber Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Pada landasan teori telah disebutkan bahwa selain dibiayai dari APBD, pembangunan infrastruktur daerah dapat dibiayai dari beberapa sumber lain seperti pinjaman dari perbankan, development sharing, BOT, dan pinjaman dalam bentuk obligasi daerah. Berdasarkan karakteristik dari sumber-sumber pembiayaan tersebut, dapat dibuat analisis perbandingan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Matrik Perbandingan Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur

Berdasarkan Sumber Pembiayaan Variabel

Kredit Investasi

Development

Sharing

BOT

Obligasi

Daerah

Kemampuan menyediakan dana

Sedang

Sedang

Sedang

Tinggi

Biaya untuk memperoleh dana

Sedang

Rendah

Rendah

Rendah

Tingkat bunga

Tinggi

Rendah

Rendah

Tinggi

Risiko terhadap perubahan kurs

Tinggi

Rendah

Rendah

Rendah

Risiko terhadap perubahan kebijakan Pemerintah

Tinggi

Sedang

Sedang

Rendah

Perbankan dapat menyediakan dana yang cukup memadai untuk pembangunan infrastruktur, namun mengingat waktu pengembalian yang panjang menyebabkan minat perbankan untuk membiayai infrastruktur menjadi rendah. Development sharing dan BOT melibatkan pihak swasta yang diharapkan tertarik untuk berinvestasi infrastruktur daerah. Namun sayangnya tidak banyak pihak swasta yang memiliki cukup dana dan berkeinginan untuk membangun infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan obligasi mampu menyediakan dana dalam jumlah besar, karena melibatkan banyak pihak. Pembiayaan ini memiliki risiko terhadap perubahan kurs rendah, karena tingkat bunga dapat di tetapkan pada saat penerbitan obligasi. Kebijakan pemerintah tidak mudah mempengaruhi pola pembiayaan dengan obligasi, karena sudah diatur dalam kontrak. Apabila likuiditas obligasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tingkat bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bunga deposito, minat pemilik dana untuk memiliki obligasi akan semakin besar, sehingga obligasi merupakan alternatif yang baik sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.

3.2 Analisis Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Analisis selanjutnya difokuskan pada alternatif pembiayaan infrastruktur daerah melalui penerbitan obligasi daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat lebih dalam tentang apa kelebihan, kelemahan, peluang serta ancaman dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, serta strategi apa yang perlu diterapkan agar penerbitan obligasi daerah dalam rangka pembiayaan infrastruktur daerah dapat berjalan dengan baik.

1. Strength

Semangat membangun daerah merupakan kekuatan utama dari dalam penerbitan obligasi daerah. Terlebih lagi bila hasil penjualan obligasi akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Kekuatan kedua, masyarakat masih berpotensi untuk membeli obligasi daerah, terlihat dari proporsi dana yang mengendap di bank di mana sebagian besar merupakan dana milik perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini memiliki potensi sebagai calon pembeli obligasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tim peneliti obligasi retail Bapekki tahun 2010 menghasilkan simpulan bahwa beberapa kelompok masyarakat berpotensi sebagai calon pembeli obligasi, antara lain kelompok manajer senior, kelompok professional, serta kelompok wirausaha. Kekuatan berikutnya adalah jaringan kantor-kantor perbankan yang tersebar di daerah-daerah, potensial sebagai outlet untuk melayani masyarakat yang ingin menjual atau membeli obligasi daerah.

2. Weakness

Pengalaman default obligasi Negara pada masa pemerintahan Presiden Sukarno memberikan citra negatif atas obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Sebagian masyarakat masih mengkhawatirkan pengalaman tersebut akan berulang kembali. Demikian juga dengan pengalaman default pada obligasi korporasi, yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seakan melengkapi pengalaman negatif masyarakat dalam berinvestasi dalam bentuk obligasi. Masa jabatan kepala daerah serta DPRD yang dibatasi lima tahun untuk satu masa jabatan dikhawatirkan akan menimbulkan praktek-praktek moral hazard. Para pejabat daerah dan anggota DPRD dikawatirkan akan berlomba-lomba untuk menerbitkan obligasi dalam masa jabatan mereka, dan membebani pejabat daerah generasi berikutnya dengan pembayaran kupon dan pelunasan obligasi. Kelemahan lain adalah tingginya nilai nominal obligasi yang ada saat ini, sehingga tidak terjangkau masyarakat pada umumnya.

3. Opportunity

Obligasi daerah berpeluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang dibiayai dengan obligasi daerah diharapkan mampu memicu masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, yang mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Bunga obligasi dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, yang berarti kegiatan ekonomi daerah akan bertambah. Di sisi lain, Undang-undang keuangan negara juga telah memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pinjaman, antara lain dalam bentuk obligasi daerah.

4. Threat

Penerbitan obligasi daerah akan meningkatkan volume utang pemerintah, yang dapat menjadi pemicu meningkatnya country risk. Penerbitan obligasi daerah juga dapat menimbulkan moral hazard bagi pejabat daerah. Menerbitkan obligasi berarti memberikan beban utang kepada generasi berikutnya. Penerbitan obligasi daerah dapat mempertajam kesenjangan antar daerah. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh daerah yang potensi ekonominya maju akan lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan obligasi daerah yang diterbitkan oleh daerah yang kurang maju. Dikhawatirkan, daerah maju akan semakin maju, sementara daerah miskin akan semakin tertinggal.

Analisis SWOT penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan Infrastruktur Daerah

STRENGTH

WEAKNESS

• Semangat membangun daerah

• Masyarakat memiliki potensi untuk membeli obligasi daerah

• Jaringan perbankan telah menjangkau daerah-daerah, berpotensi sebagai outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah

• Pengalaman default obligasi negara

• Pengalaman default obligasi korporasi

• Masa jabatan kepala daerah dan DPRD hanya 5 tahun

• Nilai nominal obligasi yang beredar saat ini terlalu tinggi untuk dapat dijangkau oleh masyarakat

OPPORTUNITY

THREAT

• Undang-undang Keuangan Negara memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pinjaman, antara lain dalam bentuk obligasi daerah

• Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan penerbitan obligasi daerah berpeluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah

• Bunga obligasi dinikmati oleh masyarakat (pembeli obligasi) setempat, sehingga dapat meningkatkan perputaran perekonomian daerah

• Penerbitan obligasi daerah akan meningkatkan volume utang pemerintah, yang dapat mengakibatkan meningkatnya country risk

• Penerbitan obligasi daerah dapat menimbulkan moral hazard bagi pejabat daerah, dengan cara menikmati hasil pinjaman dan memberikan beban utang kepada generasi berikutnya

• Penerbitan obligasi daerah dapat mempertajam kesenjangan antar daerah

3.3 Strategi Kebijakan

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka strategi yang seyogyanya ditempuh dalam rangka penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah adalah sebagai berikut:

  1. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menangkap Peluang

• Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah untuk membangun infrastruktur daerah, melalui penerbitan obligasi daerah.

  1. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Untuk Mengeliminasi Ancaman

• Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah untuk meringankan beban APBD dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah

• Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka meminimize kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah

  1. Strategi Memperbaiki Kelemahan Untuk Menangkap Peluang

• Perlu segera dibuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah

• Perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah

• Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil

  1. Strategi Memperbaiki Kelemahan Untuk Mengeliminasi Ancaman

• Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya moral hazard, obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD. Pemerintah Daerah lebih tepat berfungsi sebagai badan pengawas, sedangkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur atau aset daerah dilakukan oleh Badan Otorita Daerah atau BUMD

• Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD

IV. Penutup

4.1 Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat di ambil dari analisis di atas adalah sebagai berikut:

1. Obligasi daerah merupakan alternatif sumber dana yang baik bagi pembangunan infrastruktur, dibandingkan pendanaan yang lain. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatf pendanaan infrastruktur, antara lain:

a) Mampu menarik minat pemilik dana untuk berinvestasi,

b) Mampu menyediakan dana dalam jumlah besar,

c) Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs ,

d) Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kebijakan pemerintah.

2. Beberapa strategi dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah:

a) Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah untuk membangun infrastruktur daerah, melalui penerbitan obligasi daerah

b) Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek dalam rangka meminimize kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah

c) Perlu segera dibuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah

d) Perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah

e) Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil

f) Obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD

g) Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah memanfaatkan obligasi daerah sebagai pembiayaan infrastruktur daerah.

2. Agar pemerintah melakukan pengkajian yang lebih mendalam dalam rangka:

a. Mempersiapkan regulasi dan prosedur penerbitan obligasi daerah,

b. Mempersiapkan saluran distribusi atau outlet yang akan digunakan untuk melayani transaksi jual beli obligasi daerah,

c. Membuat kriteria tentang proyek-proyek yang layak didanai dengan penerbitan obligasi daerah,

d. Membuat kriteria tentang daerah yang layak menerbitkan obligasi daerah,

e. Membuat mekanisme pengawasan penerbitan obligasi daerah.


Daftar Pustaka

Adhitya Wardhono, “Peran Municipal Bond dalam Pembangunan Daerah”, http://www.uni-marburg.de.

Anwar, Jusuf, “Public Private Partnership for Infrastructure: Bridging the Finance”, Essay of Indonesian Infrastructure Summit di Jakarta, Januari 2010.

Koesno, “Obligasi Daerah, Potensi Penghimpunan Dana Bagi Pembangunan Daerah dan Alternatif Investasi I Pasar Modal”, Jurnal Ekonomi, Jakarta, 2010.

Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

Sidahuruk, Hotman, “Construction Bond Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Infrastruktur”, Jurnal Ekonomi Jakarta, 2010.

Susantono, Bambang, “Pertemuan Puncak tentang Infrastruktur”, Kompas, 28 Desember 2010.

Syahrial, Loetan, “Mau dibawa ke mana Infrastruktur Indonesia?”, Suara Pembaruan Daily, 11 Agustus 2010.

Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

—, “Indonesia Membutuhkan Dana Rp613,2 Triliun untuk Benahi Infrastruktur”, Pikiran Rakyat, 20 Maret 2010.

Tulisan ini dipublikasikan di ADMINISTRASI NEGARA. Tandai permalink.

2 Balasan ke ANALISIS KEBIJAKAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

  1. rizkika risha berkata:

    mohon maaf, apakah ini tulisan anda?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s