Kritik Foucault Terhadap Positivisme

Kritik Foucault Terhadap Positivisme:

Pembacaan Arkeologis dan Geneanologis atas Rezim Kuasa[1]

Dan ‘kebenaran’ sekarang adalah apa yang diajarkan oleh para pengkhotbah yang berasal dari mereka pula, orang suci dan pembela orang-orang kecil yang bersaksi tentang dirinya sendiri: ‘akulah kebenaran’

(W.F Nietszche dalam Thus Spake Zarathustra)

Abad 20, selain dikenal sebagai abad kekerasan, juga merupakan abad yang penting dalam proses memikirkan manusia sebagai manusia.[2] Titik penting hal ini, tampak dalam kelahiran dua model pemikiran filosofis, yaitu eksistensialisme dan post-modernisme. Eksistensialisme, telah mengembalikan ke-aku-an subyek manusia, sedang postmodernisme memberi kesadaran bagi manusia memahami dirinya dari selubung palsu kesadaran yang berkuasa, meliputi kaidah umum hingga bagian yang terkecil dan tak terpikirkan secara sadar.

Dalam caltwalk postmodernisme, tampaklah dengan anggun beberapa pemikir berjalan beriringan memperkenalkan busana mereka. Francois Lyotard memperkenalkan busana kritik terhadap proyek manusia gagal (baca, dehumanisasi), Jacques Derrida memperkenalkan kebebasan dan pembongkaran pada penafsiran bahasa –seperti juga Roland Bhartes-, Jean Baurdillard menanggalkan selubung yang ada pada masyarakat konsumsi, dan terpenting Michel Foucault yang membongkar selubung kuasa dibalik segala realitas yang ada. Alur pemikiran post-modernitas yang bersifat dekonstruktif ini, menisbahkan pemikiran mereka kepada sang mahaguru eksistensialisme, Wilhelm Friedrick Nietszche.[3]

Diantara pemikir postmodernisme, yang sangat dipengaruhi Nietszche adalah Michel Foucault dan Gilleze Deleuze. Kedua orang ini, sama-sama orang perancis. Sama-sama memikirkan Nietszche, dan lebih penting, sama-sama menghidupkan pemikiran gurunya dengan jiwa yang baru, -terutama- dalam konteks geneonologi dan hubungannya terhadap rezim kekuasaan.[4]

Tulisan ini, tidak cukup cerdas untuk memikirkan bagaimana dua pemikir besar tersebut, memikirkan dan menghidupkan Nietszche.  Tulisan ini hanya mencoba memberi perhatian kepada pemikiran Foucault. Ia dinilai lebih penting   -tentunya dari perspektif penulis secara subyektif-, mengingat Foucault menghidupkan pemikiran Nietszche sebagai kritik terhadap modernitas –meliputi system pengetahuan dan dunia real lainnya- dengan klaim metodelogis serta historis. Bagi penulis, pencarian kesadaran berdasarkan klaim metodelogis sekaligus historis sangat jarang dilakukan para filsuf. Umumnya, mereka hanya beranjak pada dunia metafisik dan estetika an sich. Dan Foucault membaca kesemua realitas tersebut, lewat jalur arkeologis dan geneanologis.

Paper ini ‘bertugas’ memberi sedikit penjelasan terhadap kedua model pembacaan ini sebagai bagian dari pembongkaran terhadap rezim kuasa. Itu saja!

Sekilas Tentang Foucault[5]

Michel Foucault lahir di Poiters, Perancis pada tahun 1926. Ia berasal dari kalangan medis, ayahnya seorang ahli bedah, seperti juga saudara dan kakeknya. Orang tua Foucault mengharap anaknya mengikuti jejak yang sama, tetapi ia “membangkang” dan memilih belajar filsafat, sejarah dan psikologi. Sikap ini mengisyaratkan bahwa sejak lama Foucault memang tidak menyukai sesuatu yang mapan. Ia menempuh masa studinya di Ecole normalle superiure pada 1945 dan mendapat license pada bidang filsafat (1948), psikologi (1950) dan psikopatologi (1952).

Selanjutnya ia mengajar psikopatologi di Almamaternya, menjadi dosen di Universitas Uppsala (Swedia) untuk bidang sastra dan budaya Perancis (1954-1958) serta menjadi direktur pusat kebudayaan Perancis di Polandia (1958) dan kemudian di Jerman (1959). Pada 1960 ia kembali pulang ke Perancis, dan berhasil memperoleh gelar “doctor negara” dengan hasil penelitiannya  mengenai “Sejarah Kegilaan”.

Pada 1960-an Foucault juga mengajar universitas-universitas di  Montpellier, Tunis, Clemor Ferrand dan Paris Nanterre. Ia juga adalah salah seorang pendiri Universitas Paris Vincennes (Terkenal sebagai Universitas Paris VIII), sebagai hasil ekperimentalnya dalam pembaruan system pendidikan pasca pemberontakan mahasiswa 1968. Ia tak lama mengajar disana, karena pada Desember 1969 ia diangkat sebagai professor di College de France. Selain menjadi dosen tamu di Eropa, Faucault juga kerap menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Amerika Serikat. Selain sebagai seorang akademisi dan pemikir, Foucault juga pernah aktif sebagai aktivis partai komunis perancis, sejak pasca PD II hingga tahun 1951.

Pada 1984, ia meninggal dunia pada umur 57 tahun –konon kabarnya penyebab kematiannya karena terserang AIDS-. Pada upacara pemakamannya, kawan karibnya Gilles Deleuze membacakan halaman terakhir dari  Arkeologi Pengetahuan.

Sebagai akademisi, Foucault banyak melahirkan pemikiran dan sangat produktif dalam menuliskan pemikirannya. Karya-karyanya antara lain: Maladie meladie et personalite (1954) yang membahas mengenai penyakit jiwa dan kepribadian, Folie et deraison: Historie de la folie a l’age classique yaitu deksripsi historis-filosofis atas kegilaan pada masa klasik (1960), Raymod Russel yang membahas mengenai sastrawan perancis (1963), Naissance de la clinique: une archeologie du regard medical yaitu mengenai sejarah arkeologi klinik/medis (1963), Les mots et les choses: une archeologie des sciences humaines yang membahas arkeologi ilmu-ilmu manusia (1966), L’archeologie du savoir yaitu bahasan arkeologi pengetahuan (1969), L’ordre du discurs atau susunan diskursus (1970), Surveiller et punir: Naissance de la prison yaitu tentang sejarah penjara (1975), sebuah rekaman historis pembunuhan abad ke-19 yang berjudul Moi, Pierre Riveire …(1973), serta terakhir adalah tiga jilid dari Historie de la sexuality atau sejarah seksualitas yaitu La volonte de savoir (1976), L’usage des plaisirs (1982) dan L’souci de soi (1984).

Transliterasi Reflektif ke arah Metodelogis: Nietszche ke Foucault

Tak dapat dipungkiri, ide-ide rezim kekuasaan dalam pemikiran Foucault mendapat rujukan pantas dari pemikiran Nietszche dalam “Will to Power”.  Foucault memperluas cakrawala berfikir Nietszchean yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah suatu bentuk kehendak untuk berkuasa. Bagi Nietszche, ide tentang pengetahuan murni tidak dapat diterima, karena nalar dan kebenaran tidak lebih dari sekedar sarana yang digunakan oleh ras dan spesies tertentu. Kebenaran bukan sekumpulan fakta, karena hanya mungkin ada interpretasi dan tidak adanya batas bagaimana dunia di interpretasikan. Jika kebenaran memiliki sandaran historis, maka ia merupakan konsekuensi dari kekuasaan.

Gagasan segar Nietszche diatas, kemudian dipikirkan kembali dan diperluas secara metodelogis oleh Foucault yaitu dengan apa yang disebutnya arkeologi dan geneanologi. Kedua hal ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk melakukan pembongkaran terhadap mitos dalam sebuah system pengetahuan.

Tentang Arkeologi

Arkeologi adalah pendekatan yang Foucault lakukan hingga 1970. Ia mendefinisikan arkeologi sebagai eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik dimana berbagai pernyataan dikombinasikan dan diatur untuk membentuk atau mendefinisikan suatu bidang pengetahuan/obyek yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu dan menghapus batas rezim kedalaman tertentu.[6] Arkeologi menekankan pada penggalian (excavation) masa lalu ditempat tertentu. Foucault berusaha mencari jejak-jejak yang ditinggalkan dari sebuah ritus atau monumen diskursif. Baginya setiap obyek historis yang berubah, tidak boleh ditafsirkan dalam perpektif yang sama. Sehingga dalam hal ini, diskursus senantiasa bersifat diskontiniu. Pemahaman ini dibuktikan akan kenyataan bahwa selalu saja terjadi keterputusan  historis, antara bagaimana suatu obyek di konseptualisasikan dan dipahami. Selalu saja ada jarak, dalam menafsirkan obyek.

Kajian teoritik mengenai arkeologi Foucault terletak pada dua karyanya yaitu Les mots et les choses (1966) dan L’archeologie du savoir (1969). Dalam Les mots, Foucault memperkenalkan istilah episteme yang merujuk kepada pengandaian, prinsip, kemungkinan dan cara pendekatan tertentu yang dimiliki setiap zaman dan membentuk suatu system yang kokoh. Episteme bekerja secara sembunyi, menelusup dalam pemikiran, pengamatan dan pembicaraan yang muncul secara nirsadar. Sangat wajar jika perspektif ini banyak dilihat orang, sebagai kecenderungan strukturalis. Pada buku L’archeologie du savoir, tema mencolok yang dipaparkan Foucault adalah diskontinuitas dalam sejarah. Foucault agaknya sependapat dengan sejarawan mazhab annals yang menjelaskan sejarah atas dasar konseptual. Dahulu, sejarah dipaparkan menekankan kontinuitas dimana sesuatu berjalan secara linier dan evolutif. Sekarang, tugas sejarah justru sebaliknya, memaparkan diskontinuitas. Jika kita membaca “kesatuan”, maka seharusnya dibaca sebagai “ditafsirkan sebagai kesatuan”. Jadi setiap pemikiran atau fakta sejarah harus dimengerti sebagai kumpulan pernyataan, yang berpangkal pada titik intensi pengarang yang melahirkan pernyataan tersebut. Karena itu, dalam obyek penelitiannya, Foucault lebih suka berbicara mengenai “bentuk diskursif” daripada tentang ilmu, teori dan sebagainya. Untuk itu yang harus dilihat adalah aturan-aturan mana yang menguasai terbentuknya obyek diskursif itu.[7]

Sebagai contoh adalah kajiannya terhadap sejarah kegilaan.[8] Karya ini berbicara tentang eksklusi kegilaan dari cakupan hal-hal yang bersifat rasional yang ada dalam sejarah psikiatri, dan ternyata kemudian berfungsi untuk mengokohkan rasionalisme barat. Rasio sudah sangat monologal, sehingga melihat kegilaan sebagai obyek yang mesti disisihkan dan dibersihkan dari subyek rasional, yaitu dengan mencampakkannya sebagai penyakit mental. Padahal pada hakekatnya, kegilaan bersifat komplementer terhadap rasio.

Dalam studi ini, Foucault membedakan tiga zaman perjumpaan kegilaan dan rasio, yaitu  masa renaissance, klasik (abad 17) dan modern (abad 18). Pada masa renaissance, terdapat dialog antara kegilaan dan rasio, karena kegilaan masih dianggap menyimpan unsur kebenaran. Masa klasik, ilmu psikiatri mulai muncul dan memandang kegilaan sebagai hal yang harus disisihkan dari wilayah rasio. Untuk menanganinya maka di Perancis dan juga Inggris, didirikan tempat pengurungan bagi kegilaan dan juga tempat terapi bagi penyembuhannya. Pada akhirnya di zaman modern, psikiatri benar-benar berkuasa dan kedua praktik eksklusi ini sepakat mengeluarkan kegilaan sama-sekali dari wilayah rasio. Dengan demikian, pengetahuan mengenai kegilaan setiap zaman senantiasa berbeda, dan tentunya, hal ini diakibatkan kepada pemahaman struktur masyarakat yang membentuknya –epsteme-.

Tentang Geneanologi

Pendekatan metodelogi yang kedua adalah geneanologi, yang mulai dikembangkannya sejak ia memberi mata kuliah tentang Nietszche di Universitas   Vincennes pada 1969.[9] Istilah geneanologi yang digunakan Foucault yang dikembangkan dalam Surveiller et punir, tentu saja mengingatkan kita kepada konsep geneanologi Nietszche dalam “The Birth of Tragedy and Geneanology Morals”. Nietszche mendefinisikan geneanology sebagai antitesa kecenderungan pencarian asal-usul yang bersifat alpha-omega, dengan kata lain Nietszche menolak obyektifitas dan monopoli versi kebenaran.[10]

Pendefinisian Nietsche diatas, kemudian diambil alih oleh Foucault untuk menunjukkan relasi kontinuitas-diskontiuntitas dalam sebuah diskursus. Jadi dalam hal ini, geneanologi  mengambil bentuk berupa pencarian kontinuitas dan diskontinuitas dari diskursus. Geneanologi tidak mencari asal-usul, melainkan menelusuri awal dari pembentukan diskursus yang dapat terjadi kapan saja. Foucault dalam kerangka metodelogis ini, tidak menggunakan verstehen (pemahaman) melainkan destruksi dan pembongkaran hubungan-hubungan historis yang disangka ada antara sejarawan dengan obyeknya. Jika dalam arkeologi, proyek metodelogi diarahkan untuk menggali situs local praktik diskursif, maka geneanologi beranjak lebih jauh yaitu untuk menelaah bagaimana diskursus berkembang dan dimainkan dalam kondisi historis yang spesifik dan tak dapat direduksi melalui operasi kekuasaan.[11] Sehingga tanpa disadari kekuasaan menelusup dalam setiap ruang. Pada titik inilah, Foucault telah memperluas obyek samar “kuasa” yang ditinggalkan Nietszche dan menjadikannya tema terpenting bagi pemikirannya kemudian. Geneanologis diarahkan Foucault untuk menganalisa strategi kuasa yang berbelit-belit, yang harus dipahami dari dalam  -lewat aturan, nilai yang berlaku bahkan juga tutur kata dan kebiasaan-.

Sebagai contoh kajian geneanologis ini adalah kajian Foucault mengenai penjara, sekolah dan rumah sakit yang menunjukkan beroperasinya kekuasaan dan disiplin dalam pembentukan atau penggunaan pengetahuan, termasuk kontruksi subyek sebagai efek diskursus. Dalam Surveiller et punir (1975), Foucault menggambarkan bagaimana strategi khusus kuasa –menjaga dan menghukum- muncul sebagai fenomena eropa abad ke-18. Ia melihat parade-parade militer, pedoman tata-tertib sekolah, cara membangun panopticum (sejenis penjara), rumah sakit dan tangsi adalah cara-cara untuk mengatasi sisi gelap abad pencerahan, yaitu biara dan kastil tua, puisi romantik yang dinilai bercita-rasa gelap dan kabur. Kekuatan masa modern, jelas tidak menyukai hal itu, sehingga mitologi tersebut harus didisiplinkan dengan cara yang baru.[12]

Dengan demikian, diskursus mengatur bukan hanya yang dapat diungkapkan, tetapi juga siapa yang mengungkapkan, kapan dan dimana. Secara khusus, rezim kebenaran adalah hasil produksi kekuasaan yang subyektif, karena melibatkan relasional pengetahuan sehingga bersifat disiplin. Foucault bermaksud menunjukkan hubungan antara ilmu-ilmu kemanusiaan dengan tehnologi dominasi. Bahwa tumbuhnya ilmu kemanusiaan berhubungan dengan praktik pendisiplinan tingkah laku dan adat kebiasaan yang dibakukan secara institusional dan juga sering secara arsitektural -yaitu merujuk kepada pendirian penjara, rumah sakit, asrama dan seterusnya-. Monumen arsitektural, dimata Foucault adalah monumen kemenangan rasio atas kegilaan, bahkan juga menaklukkan seluruh ritus kemasyarakatan.

Kritik terhadap Kuasa Pengetahuan

Dalam dua pembacaan metodelogis diatas, maka usaha ini harus ditempatkan sebagai kritik Foucault terhadap pengetahuan. Kritik ini terutama didasarkan pada satu klaim Foucault, bahwa pengetahuan adalah bagian dari strategi kuasa, sehingga dengan sendirinya bersifat subyektif. Foucault bergerak pada jalur penyingkapan kedok rasio dengan segala perwujudannya dalam modernitas. Berbeda dengan postmodernis lain, dia tidak bergerak pada dunia metafisika ataupun estetika[13] dalam kritik-kritiknya, melainkan dalam dunia ilmu kemanusiaan.  Karena dibelakang ilmu kemanusiaanlah, cara kerja rasio begitu terlihat monologal dengan segenap kuasanya. Dan Foucault berhasrat untuk menelanjangi selubung tersebut.

Kaum positivisme percaya bahwa obyektifitas itu ada. Untuk meyakinkan terhadap kebenaran klaimnya, maka dibuatlah serangkaian aturan atau prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kebenaran. Foucault menelanjangi modernitas ini, yaitu dari sisi metodelogis, lewat bukunya Les mots et les choses (1966), L’archeologie du savoir (1969) dan L’ordre du discurs (1970). Buku-buku ini memuat konsep kerja yang dibangun Foucault, seperti arkeologi, geneanologi, episteme serta kuasa. Tujuan dari pembangunan semuanya adalah untuk menunjukkan kegagalan modernitas yang mengklaim obyektifitas dalam pandangan keilmuannya.

Bagi Foucault tidak ada sesuatu yang obyektif, karena segala sesuatu subyektif, segala sesuatu memiliki ruang cipta -baik sadar atau tidak- ketika sebuah pengetahuan disusun. Bahkan pengetahuan sendiri muncul, sebagai sesuatu yang subyektif dalam fungsinya mencampakkan gejala unreason atau ketidaksadaran (baca, kegilaan). Pengetahuan selalu bersifat politis, tetapi bukan karena mempunyai konsekuensi politik atau digunakan demi kepentingan politik, melainkan karena pengetahuan dimungkinkan karena adanya relasi-relasi kuasa. Dan kuasa itu tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalu normalisasi dan regulasi. Kuasa tidak dapat dilokalisasi, karena ia bekerja lewat aturan dan susunan. Dengan demikian kuasa tidak bersifat negatif, refresif dan subyektif, justru kuasa memiliki ciri positif dan produktif. Kuasa memproduksi realitas dan juga ritus-ritus kebenaran.

Selain memberi uraian metodelogis, Foucault juga menerapkannya dalam analisis studi kasus beberapa tema penelitiannya. Studi kasus Foucault meliputi obyek kegilaan, penjara dan seksualitas. Menurut hemat penulis, sangat mungkin adanya kesengajaan dalam pemilihan obyek kajian Foucault. Kegilaan ingin menunjukkan normalisasi dan regulasi yang memenangkan rasio. Penjara ingin menunjukkan bagaimana rasionalitas menormalisasikan sesuatu yang dianggap menyimpang sebagai upaya menghukum dan mendisiplinkan pelakunya, selain itu penjara juga dilihat sebagai monumen dari bekerjanya rezim disiplin. Sedangkan seksualitas, dilukiskan sebagai titik utama pelaksanaan kekuasaan dan produksi subyektivitas dalam masyarakat barat. Subyektifitas memiliki batas-batas yang sama dengan seksualitas sebagaimana subyek yang terbentuk melalui produksi seks dan kontrol tubuh.[14] Kedokteran, gereja, psikoanalisis, program pendidikan dan demografi adalah diskursus yang menganalisis, mengklasifikasi dan mengatur seksualitas serta menghasilkan subyek berjenis kelamin. Dengan demikian studi kasus Foucault ini, menunjukkan bagaimana kerja teoritis episteme bekerja pada level praktis dan menjawab tantangan filosofis yang cenderung abstrak.

Dengan melakukan kritik terhadap susunan pengetahuan, maka gugatan ini dengan tepat meruntuhkan seluruh jantung klaim keabsahan pengetahuan yang demikian di lihat sebagai sesuatu yang mapan. Secara khusus, Foucault melihat kecenderungan operasionalisasi pengetahuan, telah menjadikan ilmu-ilmu kemanusiaan, -seperti sejarah antropologi-  kehilangan nilai kemanusiaannya. Foucault mencoba memanusiakan kembali manusia.

Referensi

Barker, Chris. Culture Studies, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Bertens, K. Filsafat Barat XX Jilid II Prancis, Jakarta: PT Gramedia, 1996.

Deleuze, Gillez. Nietszche, Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2000.

Foucault, Michel. Disipline and Punish, London:1977

.___________Maddnes and Civilization, (edisi terj. Indonesia), Yogyakarta: Ikon, 2001.

___________ Seks dan Kekuasaan, Jakarta: PT Gramedia, 1997.

Hobsbawm, Eric J. The Age Of Extremes, London: Abacus, 1995.

Lash, Scott. Sosiologi Postmodernisme, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Macey, D. The Lives of Michel Foucault, London: Hutchinson, 1993.

Nietszche, W.F. Geneanology Moral (edisi terj. Indonesia), Yogyakarta: Jalasutra, 2001.

Endnote:

[1]  Dipresentasikan di PMII Komisariat UNJ September 2005.

[2]  Eric J. Hobsbawm, The Age Of Extremes, (London: Abacus, 1995).

[3] Wilhelm Friedrich Nietszche (1844-1900) dikenal sebagai filsuf eksistensialisme, ia terkenal lewat pengumumannya akan kematian Tuhan. Ungkapan ini, bersifat simbolik yaitu bermaksud menolak sesuatu yang mapan, dimana Tuhan adalah narasi besar kemapanan. Jadi membunuh Tuhan sama sekali sangat berbeda dari konsepsi teologis. Dengan membunuh Tuhan, maka manusia akan lebih berhasrat menunjukkan keberanian dan menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia Ubermensch. Hal inilah, -penolakan kemapanan dan penanaman kecurigaan- yang dianggap menjadi cikal-bakal postmodernisme. Mungkin Nietszchelah, pahlawan kaum postmodernisme!.Lebih lanjut mengenai Nietszche lihat Gillez Deleuze, Nietszche, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2000).

[4]  Paper ini tidak bermaksud menjelaskan dikotomi Foucault dan Deleuzze dalam menafsirkan Nietszche secara khusus. Kiranya fungsi ini sudah dideksripsikan dengan cermat oleh Scott Lash, dalam Sosiologi Postmodernisme, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal 65-87.

[5]  Lihat D. Macey, The Lives of Michel Foucault, (London: Hutchinson, 1993).

[6]  Chris Barker, Culture Studies, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 146-147.

[7]  K. Bertens, Filsafat Barat XX Jilid II Prancis, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), hal 313

[8]   Michel Foucault, Maddnes and Civilization, (edisi terj. Indonesia, Yogyakarta: Ikon, 2001)

[9]   K. Bertens, Op, Cit., hal.318

[10] W.F Nietszche, Geneanology Moral (terjemahan Indonesia dari The Birth of Tragedy and Geneanology Morals), (Yogyakarta: Jalasutra, 2001).

[11]  Chris Barker, Op.Cit., hal. 148.

[12]   Michel Foucault, Disipline and Punish, (London:1977).

[13]  Tokoh postmodernis metafisik meliputi: Heidegger, Derrida dan Lyotard, sedangkan type estetik yaitu Adorno, Marcuse dan juga Horkheimer.

[14]   Lihat Michel Foucault, Seks dan Kekuasaan, (Jakarta: PT Gramedia, 1997).

Dipublikasi di TEORI SOSIOLOGI | 2 Komentar

MODELS FOR POLICY ANALYSIS

MODELS FOR POLICY ANALYSIS

Uses of Models.

The models we shall use in studying policy are conceptual models.

Simplify and clarify our thinking about politics and public policy Identify important aspects of policy problems Suggest explanations for public policy and predict its consequences

Selected Policy Models.

INSTITUTIONALISM: POLICY AS INSTITUTIONAL OUTPUT

Government institutions have long been a central focus of political science. Public policy is authoritatively determined, implemented, and enforced by these institutions. The relationship between public policy and government institutions is very close. Strictly speaking, a policy does not become a public policy until it is adopted, implemented, and enforced by some government institution. Government institutions give public policy three distinctive characteristics.

  • First, government lends legitimacy to policies. Government policies are generally regarded as legal obligations that command the loyalty of citizens.
  • Second, government policies involve universality. Only government policies extend to all people in a society; the policies of other groups or organizations reach only a part of the society.
  • Finally, government monopolizes coercion in society, only government can legitimately imprison violators of its policies. The impact of institutional arrangements on public policy is an empirical question that deserves investigation. Federalism recognizes that both the national govern ent and the state governments derive independent legal authority from their own citizens.

PROCESS: POLICY AS POLITICAL ACTIVITY

Today political processes and behaviors are a central focus of political science. Political scientists with an interest in policy have grouped various activities according to their relationship with public policy. The result is a Policy process, which outlines

  • Problem Identification: The identification of policy problems through demands for government action.
  • Policy Formulation: The development of policy proposals by interest groups, White House staff, congressional committees, and think tanks.
  • Policy Legitimation: The selection and endorsement of policies through political actions by Congress, the president, and the courts.
  • Policy Implementation: The implementation of policies through organized bureaucracies, public expenditures, and the activities of executive agencies.
  • Policy Evaluation: The evaluation of policies by government agencies them selves, outside consultants, the press, and the public.

It has been argued that political scientists should limit their studies of public policy to these processes and avoid analyses of the substance of policies. It is not the content of public policy that is to be studied but rather the processes by which public policy is developed, implemented, and changed.

RATIONALISM: POLICY AS MAXIMUM SOCIAL GAIN

A rational policy is one that achieves “maximum social gain”; that is, governments should choose policies resulting in gains to society that exceed costs by the greatest amount, and governments should refrain from policies if costs are not exceeded by gains. First, no policy should be adopted if its costs exceed its benefits. Second, among policy alternatives, decision makers should choose the policy that produces the greatest benefit over cost. To select a rational policy, policymakers must

  1. Know all the preferences and their relative weights,
  2. know all the policy alternatives available,
  3. Know all the consequences of each policy alternative,
  4. Calculate the ratio of benefits to costs for each policy alternative, and
  5. Select the most efficient policy alternative.

Rational policymaking also requires information about alternative policies, the predictive capacity to foresee accurately the consequences of alternate policies, and the intelligence to calculate correctly the ratio of costs to benefits. Finally, rational policymaking requires a decision-making system that facilitates rationality in policy formation. Large investments in existing programs and policies (sunk costs) prevent policymakers from reconsidering alternatives foreclosed by previous decisions.

INCREMENTALISM: POLICY AS VARIATIONS ON THE PAST

Incrementalism views public policy as a continuation of past government activities with only incremental modifications. On the contrary, constraints of time, information, and cost prevent policymakers from identifying the full range of policy alternatives and their consequences. Incrementalism is conservative in that existing programs; policies, and expenditures are considered as a base, and attention is concentrated on new programs and policies and on increases, decreases, or modifications of current programs.

Policymakers generally accept the legitimacy of established programs and tacitly agree to continue previous policies. Second, policymakers accept the legitimacy of previous policies because of the uncertainty about the consequences of completely new or different policies known programs when the consequences of new programs cannot be predicted.

Conflict is heightened when decision making focuses on major policy shifts involving great gains or losses, or “all-or-nothing,” “yes-or-no” policy decisions. This search usually begins with the familiar-that is, with policy alternatives close to current policies.

Only if these alternatives appear to be unsatisfactory will the policy-maker venture out toward more radical policy innovation.

GROUP THEORY: POLICY AS GROUP EQUILIBRIUM

Politics is really the struggle among groups to influence public policy. The task of the political system is to manage group conflict by

  1. establishing rules of the game in the group struggle,
  2. arranging compromises and balancing interests,
  3. enacting. According to group theorists, public policy at any given time is the equilibrium reached in the group struggle.

This equilibrium is determined by the relative influence of any interest groups. Group theory purports to describe all meaningful, political activity in terms of the group struggle. Policymakers are viewed as constantly responding to group pressures bargaining, negotiating, and compromising among competing demands of influential groups. Politicians attempt to form a majority coalition of groups. Parties are viewed as coalitions of groups. Second, overlapping group membership helps to maintain the equilibrium by preventing anyone group from moving too far from prevailing values. Individuals who belong to anyone group also belong to other groups, and this fact moderates the demands of groups who must avoid offending their members who have other group affiliations. No single group constitutes a majority in American society. The power of each group is checked by the power of competing groups.

ELITE THEORY: POLICY AS ELITE PREFERENCE

Public policy may also be viewed as the preferences and values of governing elite? Elite theory suggests that the people are apathetic and ill informed about public policy, that elites actually shape mass opinion on policy questions more than masses shape elite opinion. Thus, public policy really turns out to be the preferences of elites. Policies flow downward from elites to masses; they do not arise from mass demands.

Only non-elites who have accepted the basic elite consensus can be admitted to governing circles.

  • Elites share consensus in behalf of the basic values of the social system and the preservation of the system.
  • Public policy does not reflect the demands of masses but rather the prevailing values of the elite.
  • Active elites are subject to relatively little direct influence from apathetic masses. Elites influence masses more than masses influence elites.

What are the implications of elite theory for policy analysis? The values of elites may be very “public regarding.” Second, elitism views the masses as largely passive, apathetic, and ill informed; mass sentiments are more often manipulated by elites, rather than elite values being influenced by the sentiments of masses; and for the most part, communication between elites and masses flows downward.

PUBLIC CHOICE THEORY: POLICY AS COLLECTIVE DECISION MAKING BY SELF-INTERESTED INDIVIDUALS

Public choice is the economic study of non-market decision-making, especially the application of economic analyses to public policymaking. Traditionally, economics studied behavior in the marketplace and assumed that individuals pursued their private interests; political science studied behavior in the public arena and assumed that individuals pursued their own notion of the public interest. This theory assumes that all political actors’ voters, taxpayers, candidates, legislators, bureaucrats, interest groups, parties, bureaucracies, and governments-seek to maximize their personal benefits in politics as well as in the marketplace. Enlightened the self-interest leads individuals to a constitutional contract establishing a government to protect life, liberty, and property. Second, externalities are another recognized market failure and justification for government intervention. Public choice theory helps to explain why political parties and candidates generally fail to offer clear policy alternatives in election campaigns. Public choice theory also contributes to out understanding of interest groups and their effects on public policy. In short, interest groups, like other political actors, pursue their self-interest in the political marketplace.

GAMETHEORY: POLICY AS RATIONAL CHOICE IN COMPETITIVE SITUATIONS

Game theory is the study of rational decisions in situations in which two or more participants have choices to make and the outcome depends on the choices made by each. Perhaps the connotation of a “game” is unfortunate, suggesting that game theory is not really appropriate for serious conflict situations. Game theory is an abstract and deductive model of policymaking. The choices are frequently portrayed in a “matrix”-a diagram that presents the alternative choices of each player and all possible outcomes of the game. The actual outcome depends on the choices of both Player A and Player B. Payoffs are frequently represented by numerical values; these numerical values are placed inside each cell of the matrix and presumably correspond to the values each player places on each outcome. Because players value different outcomes differently, there are two numerical values inside each cell—one for each player. Consider the game of “chicken.” Whoever veers is “chicken.” For example, one player may prefer death to dishonor in the game

Dipublikasi di ADMINISTRASI NEGARA | Tinggalkan komentar

Sejarah Perkembangan Pengetahuan Tentang Manusia dalam Perspektif Ilmu Barat

Sejarah Perkembangan Pengetahuan Tentang Manusia dalam Perspektif Ilmu Barat

Abstrak:

Meskipun makna kata dari psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang psike (jiwa), pada kenyataannya psikologi yang kita kenal dewasa ini sangat sedikit, bahkan hampir mengabaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan dalam pengertian awalnya. Karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, maka psikologi mengalami penurunan makna menjadi ilmu yang sekedar memahami tingkah laku dan pengalaman manusia yang tampak dan dapat diamati. Dengan perkataan lain manusia hanya dilihat dari unsur materialnya saja. Akibatnya penyelesaian masalah tentang manusia menjadi kurang menyeluruh, parsial karena menanggalkan unsur terpenting dari manusia yaitu psike itu sendiri. Adapun tulisan ini dimaksudkan untuk melihat kembali sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perspektif Barat, guna memahami latar belakang serta alasan mengapa penelaahan tentang manusia menjadi terbatas pada aspek materialnya saja.

Kajian manusia pada masa Yunani Kuno

Perkembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya mengikuti perkembangan pemikiran dari para filsuf di mana induk dari pengetahuannya pun berasal dari filsafat. Puncak pemahaman tentang kejadian-kejadian di muka bumi, yang merupakan suatu cikal bakal dari ilmu pengetahuan, terjadi pada masa Yunani kuno. Kebudayaan Yunani pada masa itu dengan mitologi tentang dewa-dewa yang dimilikinya, memunculkan sifat ingin tahu dan rasa penasaran untuk mengetahui rahasia alam. Diawali dengan usaha-usaha untuk mengenali gejala-gejala alam yang terjadi dimuka bumi, maka fisuf-filsuf Yunani kuno mengembangkan filsafat alam, suatu kajian pemikiran mengenai sebab-sebab hadirnya atau asal usul alam semesta. Thales (abad ke 6 SM) salah seorang yang termasuk dalam filsuf-filsuf pertama Yunani mencoba mencari arkhe (asas atau prinsip) alam semesta. Menurutnya prinsip dari semuanya di alam ini berasal dari air dan semuanya akan kembali menjadi air. Disamping itu Ia mengemukakan bahwa “kesemuanya itu penuh dengan Allah-Allah”.

Tradisi berpikir secara mendasar dilanjutkan oleh muridnya Anaximandros (kira-kira hidup antara tahun 610-540 SM), Anaximandros juga mencari prinsip terakhir yang dapat memberi pengertian tentang kejadian-kejadian alam semesta. Tetapi ia tidak memilih salah satu bentuk yang diamati oleh panca indra. Menurutnya prinsip segala sesuatu adalah apeiron : “yang tak terbatas” . Segala sesuatu berasal dari apeiron dan akan kembali ke apeiron. Apeiron itu bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan dan meliputi segala-galanya. Bagaimana dunia dapat timbul dari prinsip yang tak terbatas tersebut? Penyebabnya adalah suatu perceraian (ekrisis), maka dilepaskan dari apeiron itu unsur-unsur yang berlawanan (ta enantia); yang panas dan yang dingin, yang kering dan yang basah. Unsur-unsur ini selalu berperang satu dengan yang lainnya. Tetapi bilamana satu unsur menjadi dominan, maka karena keadaan itu dirasakan tidak adil (adikia). Jadi ada satu hukum yang menguasai unsur-unsur dunia dan hukum tersebut dengan suatu nama etis yang disebut keadilan (dike). Ajaran Anaximandros dapat dikatakan membuka jalan baru untuk mengerti tentang keberadaan dunia. Ajaran-ajarannya terutama tentang unsur-unsur yang berlawanan banyak dipakai oleh filsuf-filsuf Yunani selanjutnya.

Adapun filsuf seperti Socrates dan Plato melangkah lebih mendalam dengan melakukan telaahan tentang alam atau dunia yang lebih kecil, mikrokosmos, yaitu manusia. Sokrates menyebutkan bahwa tujuan tertinggi manusia adalah jiwanya (psikhe) menjadi sebaik mungkin. Tingkah laku manusia hanya dapat disebut baik bila manusia menurut kepada intisarinya yaitu psikhe-nya (tidak hanya aspek lahiriah) dijadikan sebaik mungkin. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah eudaimonia (kebahagiaan). Bagi bangsa Yunani eudaimonia berarti kesempurnaan atau lebih tepat lagi dikatakan bahwa eudaimonia berati mempunyai daimon yang baik, dan yang dimaksud dengan daimon adalah jiwa. Menurut Socrates, manusia dapat mencapai eudaimonia atau kebahagiaan dengan arete. Arete adalah keutamaan seorang berdasarkan kodrat untuk apa ia dicipta. Seorang negarawan mempunyai arete yang memungkinkannya menjadi politikus yang baik. Seorang tukang sepatu yang mempunyai arete akan menyebabkan ia menjadi seorang tukang yang baik. Dengan arete ia mendapat pengetahuan yang memungkinkannya menjadi seorang tukang atau politikus yang baik.
Pemikiran Socrates tersebut dapat dikatakan merupakan titik tolak dalam usaha untuk memahami lebih jauh dan mendalam tentang manusia. Manusia memiliki psikhe atau jiwa yang harus dikembangkan terus agar menjadi baik sehingga dapat memperoleh kebahagiaan. Plato (427 SM-347 SM), salah seorang murid Socrates menegaskan pandangannya bahwa manusia adalah makhluk yang terpenting diantara segala makhluk yang terdapat di dunia dan sebagaimana juga gurunya, ia menganggap bahwa jiwa sebagai pusat atau intisari kepribadian manusia. Jiwa bersifat baka dan sudah ada terlebih dahulu sebelum keberadaannya di dunia material dan fana ini yaitu alam lain yang disebut Alam Ide. Kelahiran manusia di dunia membuat manusia lupa akan Alam Ide tersebut. Meski terlupa akan Alam Ide tersebut, tapi pengetahuan tentang Alam Ide tersebut tidak hilang, pengetahuan tersebut tetap tinggal dalam jiwa manusia dan dapat diingatkan kembali. Dengan demikian pengetahuan pada dasarnya adalah pengenalan kembali atau pengingatan (anamnesis) terhadap Alam Ide yang dulu pernah dikenalnya.

Oleh karena itu ada dua bentuk pengetahuan manusia yaitu pengenalan indrawi (doxa) tentang benda-benda di alam dunia yang senantiasa dalam keadaan berubah serta pengetahuan akal budi (episteme) menyangkut pengetahuan tentang ide-ide yang abadi dan tak terubahkan. Plato menyebutkan bahwa benda-benda kongkrit di alam dunia ini pada dasarnya adalah tiruan dari Alam Ide, maka pengetahuan indrawi dapat menjadi jalan untuk mengenal atau mengingat kembali Alam Ide. Seperti gurunya, Plato berpendapat bahwa tujuan tertinggi adalah eudaimonia atau mempunyai jiwa (daimon) yang baik. Dengan demikian manusia menurut Plato adalah kesatuan unsur material dan non material yang tidak terpisahkan. Dengan dualisme ini manusia dapat menemukan atau mengingat kembali Alam Ide yang dulu pernah dikenal.

Para filsuf Yunani kuno seperti Socrates dan Plato mencoba memahami manusia dalam kerangka berpikir yang sangat universal. Manusia dipandang sebagai bagian dari makrokosmos. Sebagaimana manusia dilihat terdiri dari tubuh dan jiwa, maka alam semesta dilihat sebagai tubuh dan jiwa, yang diciptakan oleh “Sang Tukang” (Demiurgos). Dapat dikatakan ciri khas dari pemikiran pada masa Yunani kuno ini adalah melihat segala sesuatu sebagai satu kebenaran, sebab itu para filsuf akan memikirkan alam sebulat-bulatnya. Orang Yunani tidak memandang ilmu secara spesifik melainkan ilmu universal. Cara berpikir serta pengetahuan yang mendasar dan unversal dibarengi kecerdasan yang dimilikinya memudahkan Aristoteles (murid Plato yang hidup pada tahun 384SM-322SM dan belajar di akademi milik Plato) menguasai sampai mendalam hampir segala ilmu yang diketahui pada masanya. Aristoteles adalah ahli dalam ilmu alam, hukum, etik dan lain-lain.

Kajian manusia pada masa Romawi

Setelah masa Aristoteles, terjadi peralihan corak pemikiran filsafat Yunani menjadi filsafat Helen-Romana terutama disebabkan akibat perluasan wilayah kerajaan Romawi pada masa Alexander Agung, murid dari Aristoteles. Dengan makin meluasnya wilayah kerajaan Romawi, keinginan memperoleh pengetahuan teoritis makin beralih kepada ilmu-ilmu khusus yang lebih berguna bagi penghidupan sehari-hari. Kepercayaaan akan agama rakyat menyusut. Orang makin mencari hasil praktis yang berguna untuk meningkatkan kesenangan hidup sebagai akibat perbudakan dan kondisi sosial yang menekan. Ilmu yang berkembang pada masa itu adalah etika, suatu ajaran tentang martabat hidup di dunia, maupun pengetahuan khusus yang sifatnya praktis. Dalam periode ini misalnya berdirilah sekolah Epikuros yang didirikan oleh Epikuros (341 SM-217SM).

Berlainan dengan Aristoteles, Epikuros tidak mempunyai perhatian terhadap penyelidikan ilmiah. Ia hanya mempergunakan pengetahuan yang diperolehnya sebagai alat membebaskan manusia dari ketakutan agama, yaitu rasa takut terhadap dewa-dewa yang ditanam dalam diri manusia oleh agama Yunani kuno. Menurutnya ketakutan akan dewa-dewa tersebutlah yang menjadi penghalang besar untuk memperoleh kesenangan hidup. Ia mengembangkan fisika praktis untuk membebaskan manusia dari kepercayaan akan dewa-dewa. Ia mencoba menjelaskan bahwa segala yang terjadi bersifat kausalitas dan mekanis. Tidak perlu dewa-dewa diikutsertakan dalam peredaran alam ini. Setelah periode Aristoteles dapat dikatakan filsafat Yunani kehilangan masa keemasannya dan dan jatuh pada penelaahan yang sifatnya spasial dan kehilangan sifatnya untuk menelaah sesuatu secara mendasar.

Kajian Manusia pada Abad Pertengahan

Setelah kelahirannya, agama Kristen mulai menyebar dan memberi warna dalam perkembangan pemikiran tentang manusia. Thomas Aquinas adalah seorang pendeta yang meletakkan pemikiran-pemikiran Yunani kuno dalam baju gereja dan ajaran Kristen. Abad pertengahan merupakan abad kegelapan bagi perkembangan pengetahuan di Barat karena dominasi yang sangat kuat dari pihak gereja. Dogma gereja menjadi suatu yang harus dipatuhi, serta menjadi kunci mutlak agar dapat memperoleh keselamatan dan kesejahteraan hidup. Akibat kondisi yang dogmatis, alam pemikiran menjadi terbelengu karena harus mengikuti ajaran-ajaran atau “hukum Tuhan”. Sesuai dengan ajaran Kristen, manusia dipandang sebagai mahluk Tuhan yang harus “patuh dan tunduk” dengan gereja sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi.

Kajian Manusia pada Masa Renaissance

Pandangan abad pertengahan itu berubah secara mendasar pada abad ke enambelas dan tujuh belas. Revolusi ilmiah dimulai ketika Copernicus mematahkan pandangan geosentrik gereja yang telah diterima menjadi dogma selama lebih dari seribu tahun. Setelah Copernicus, bumi tidak lagi menjadi pusat alam tetapi hanya sebagian kecil di ujung galaksi. Tokoh lain yang berperan mengubah corak berpikir manusia pada abad itu adalah Galileo Galilei. Galileo adalah orang yang pertama memadukan percobaan ilmiah dengan bahasa matematika untuk merumuskan hukum-hukum alam yang ditemukannya. Selanjutnya Galileo menetapkan postulat bahwa agar para ilmuwan dapat menggambarkan alam secara sistematis maka mereka harus membatasi diri untuk mempelajari sifat-sifat esensial benda mateial yang dapat diukur dan dikuantifikasi. Dengan postulat ini dapat dikatakanan bahwa semua aspek seperti perasaan estetik, etik, nilai, perasaan, motif, kehendak, jiwa yang tidak dapat dikuantifikasi menjadi “mati”. Francis Bacon selanjutnya merumuskan teori tentang prosedur penelitian ilmiah dimana penelitian harus berlandaskan fakta maupun data serta berdasarkan percobaan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Metoda ini disebut metoda empiris-induktif.

Dengan metoda ilmiah ini tujuan ilmu menjadi berubah. Ilmu pada jaman kuno memiliki tujuan untuk mencapai kearifan, dengan memahami tatanan alam dan kehidupan yang harmonis dengan alam; ilmu dicari “demi keagungan Tuhan”. Dengan prinsip metoda ilmiah dari Bacon, tujuan ilmu berubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk menguasai dan mengendalikan alam. Melalui metoda penelitian empiris alam secara paksa diteliti dan dikendalikan.

Puncak revolusi ilmiah terjadi sejak Rene Descartes mengungkapkan filsafatnya Cogito Ergo Sum (Saya berpikir maka saya ada). Pernyataan ini merupakan kesimpulan dari filsafatnya. Menurutnya esensi hakikat manusia terletak pada pikirannya, dan hanya benda-benda yang ditangkap dengan jelaslah yang dapat dikatakan benar. Konsepsi yang demikian disebutnya sebagai “intuisi”. Dia menegaskan bahwa tidak ada jalan menuju pengetahuan yang benar kecuali dengan intuisi yang jelas dan deduksi lah yang diperlukan. Dengan pendapatnya mengenai Cogito Ergo Sum, Descartes tidak lain menegaskan bahwa akal dan materi merupakan dua hal yang terpisah dan berbeda secara mendasar. Dengan demikian ada dua alam yang terpisah yaitu alam pikiran res cogitans dan res extensa atau alam luas. Pada abad-abad berikutnya, para ilmuwan mengembangkan teori-teori mereka sesuai dengan pemisahan Descartes ini. Ilmu-ilmu kemanusiaan memusatkan pada res cogitans dan ilmu-ilmu alam memusatkan pada res extensa. Bagi Descartes, alam semesta adalah sebuah mesin dan tidak lebih dari sebuah mesin. Alam semesta bekerja sesuai dengan hukum-hukum mekanik, dan segala sesuatu dalam alam materi dapat diterangkan dalam tatanan dan gerakan-gerakan dari bagian-bagiannya. Gambaran alam mekanik ini telah menjadi paradigma ilmu pada masa setelah Descartes. Paradigma ilmu ini menuntun semua pengamatan ilmiah dan perumusan semua teori tentang alam. Seluruh teori pada abad tujuh belas, delapan belas dan sembilan belas termasuk teori Fisika Newton yang termasyhur tidak lain adalah perkembangan dari pemikiran Descartes.

Teori fisika klasik yang dikembangkan Isaac Newton pada dasarnya adalah penggabungan dari metode deduksi dari Descartes dan metode induksi-analitis dari francis Bacon. Newton dalam bukunya Principia menekankan bahwa eksperimen tanpa interpretasi sistematis maupun deduksi dari prinsip pertama yang tanpa bukti eksperimen sebenarnya sama-sama tidak akan sampai pada teori yang dapat dipercaya. Pada abad delapan belas sampai sembilan belas mekanika Newton telah digunakan dengan keberhasilan yang luar biasa. Teori Newton mampu menjelaskan gerak planet bulan dan komet hingga ke rincian-rincian terkecil.

Dengan penetapan yang kuat pada pandangan yang mekanistik ini, fisika Newton tampak menjadi dasar dari semua ilmu. Teori Newton tentang alam semesta dan kepercayaan pendekatan rasional pada masalah-masalah manusia menyebar dengan cukup pesat sehingga era itu disebut dengan era pencerahan.

Konsep-konsep mekanistik Descartes serta konsep Newton ternyata juga mempengaruhi para ilmuwan yang tertarik tentang masalah manusia. Dengan metoda ilmiah suatu pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi ilmu bila memilki kriteria empirik, obsevable dan terukur. Usaha untuk memperoleh pemahaman tentang manusia akhirnya harus direduksi hanya pada aspek-aspek yang terukur saja. Ilmu Psikologi, sesuai dengan namanya, yang semestinya mempelajari tentang Psyche (jiwa) direduksi menjadi ilmu yang terbatas mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Ilmu Psikologi dapat diterima menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri sejak Wilhelm Wund mendirikan laboratorium Psikologi pertama di Leipzig University, jerman pada tahun 1859 dan mengembangkan penelitian-penelitian psikologi melalui metoda eksperimental yang terukur dan teramati. Dengan masuknya psikologi sebagai bagian dari ilmu modern jiwa yang non materiil, menjadi terbuang dari kajian ilmu psikologi modern saat ini. Psikiater R.D Laing secara ekstrim menyebutkan ; “Matilah pemandangan, suara, rasa, sentuhan dan bau dan bersama itu mati pulalah perasaan estetik dan etik, nilai, kualitas, bentuk; semua perasaan, motif, kehendak, jiwa, kesadaran, dan roh.

Sumber :

Capra, Fritjof., Titik Balik Peradaban, Penerbit Bentang :1997

K. Bertens, DR. Sejarah Filsafat Yunani, Penerbit kanisius :1997

Mohammad Hatta. Alam Pikiran Yunani, Penerbit UI (UI Press) :1986

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

BUDAYA PARCEL, ANTARA SUAP DAN HADIAH

BUDAYA PARCEL, ANTARA SUAP DAN HADIAH

Dalam adat kebiasaan yang berkembang di negara kita Indonesia rasa sungkan kepada orang yang dihormati baik kepada orang yang lebih tua ataupun seorang yang dikagumi sebagaimana atasan atau pujaan, adalah suatu hal yang biasa. Sehingga dalam tradisi rasa ‘sungkan’ tersebut terkadang mereka melakukan hal-hal yang mungkin bisa kita katakan agak kurang wajar, mengingat terkadang orang yang dikagumi semisal ‘atasan’ terkadang berusia jauh lebih muda. Diantara kebiasaan yang banyak dilakoni oleh masyarakat kita sebagai cara untuk mengikat rasa persaudaraan dan hubungan baik adalah saling memberi hadiah satu sama lain, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan semisal Iedul Fitri atau Natal. Hadiah atau yang lebih banyak di kenal dengan istilah parcel adalah salah satu bentuk cara untuk mengungkapkan empati dan rasa menghargai kepada orang lain.

Budaya sungkan bagi seorang yang lebih muda, atau memiliki derajat kedudukan yang lebih rendah secara sosial pada hakikatnya adalah suatu hal yang biasa. Akan tetapi lebih sialnya, ketika berkembang muncul berbagai kebiasaan yang telah menjadi sebuah adat tentang perilaku moral orang Indonesia yang sangat suka untuk merasa ‘di-orangkan’ atau ‘dihormati’ dalam status kehidupan sosial. Hal ini sangatlah wajar, mengingat sekian abad masyarakat kita dikenalkan dengan tradisi menjilat oleh kaum penjajah, sehingga bagi siapa saja yang ‘merasa’ dekat dengan penguasa atau atasan, ia merasa lebih tinggi derajat dan kedudukan sosial dibandingkan dengan orang lain yang tidak semisalnya. Akibatnya, ia akan selalu minta untuk dihormati, ‘di-ajeni’, oleh komunitas yang dianggap olehnya memiliki kedudukan ‘lebih rendah’ baik dalam status sosial ataupun masalah usia.

Akibat lain yang ditimbulkan bagi orang yang berada di bawah ia akan memiliki sebuah anggapan apabila ingin diperhatikan dan dihormati maka ia harus dekat dengan orang yang berada di atasnya bagaimanapun caranya. Akhirnya budaya ‘simbiosis mutualisme’ dalam dunia suap dan menjilat senantiasa hidup harmonis dan beriringan tangan dalam meniti kehidupan bahkan ada kemungkinan akan senantiasa di warisi oleh sekian banyak generasi berikutnya.

Islam mengajarkan sebuah tradisi untuk saling menghormati antara sesama baik dalam lingkup masyarakat yang sesama iman (Islam), ataupun kepada antar manusia siapapun dia dan bagaimanapun derajat yang dimiliki dalam status sosial. Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang masyhur dimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya :”Bukanlah diantara umatku apabila ada anak muda yang tidak bisa menghormati orang yang lebih senior dalam usia dan keintelektualan, dan kebalikannya apabila ada senior yang tidak bisa menyayangi orang yang lebih muda usia atau keintelektualan”. Isyarat dari hadits Nabi di atas sangat jelas sekali bagaimana beliau memberikan gambaran pendidikan sosial yang seimbang dalam aplikasi kehidupan bermasyarakat. Bagi orang yang merasa dirinya lebih muda (baik dalam kapasitas usia ataupun intelektualitas) hendaknya menghormati orang yang lebih senior, demikian kebalikannya bagi yang merasa lebih senior hendaknya menyayangi orang yang lebih muda darinya sebagai salah satu bentuk perhatiannya. Keseimbangan dalam bersikap dan memperlakukan orang lain sebagaimana ajaran Nabi tentunya akan membawa tatanan kehidupan sosial yang indah dan nyaman. Bagaimana tidak, yang merasa lebih tua akan senantiasa menyayangi yang lebih muda usia dan intelektual karena anak-anak muda sangat hormat dan sayang kepada mereka (yang lebih tua). Kebalikannya, yang lebih muda akan senantiasa menghormati yang lebih senior, mengingat yang lebih senior memperlakukan yang lebih muda dengan perhatian dan kasih sayang….

Pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu dalam memberikan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan sosial, sesungguhnya bisa kita lihat dalam pendidikan non formal yang diberikan oleh Allah Subhaanahu wa Ta’ala dalam perilaku alam . Mungkin kita bisa melihat dalam satu contoh kecil tentang perilaku air yang mengalir secara alami. Air adalah contoh kecil bahkan kita senantiasa melihat air dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi kurangnya dan keterbatasan pencernaan akal menyebabkan kita lalai untuk belajar dan belajar. Air secara alamiah mengalir dari dataran yang lebih tinggi kemudian mengairi kawasan yang lebih rendah. Dalam aliran tersebut, ia memberikan sekian banyak manfaat kepada siapa saja yang berada di bawahnya, kesuburan tanah dan lahan pertanian, memberikan bantuan sarana kehidupan bagi makhluk yang lain (manusia, hewan, tubuhan). Inti pelajaran adalah cucuran air yang mengalir dari yang lebih atas menuju yang lebih bawah, yang lebih tinggi kedudukannya memberikan sekian banyak manfaat dan kegunaan bagi siapa saja yang berada di bawahnya.

Inti pelajaran dalam cucuran air di atas paling tidak memberikan gambaran jelas kepada kita bersama bahwasanya secara ‘tradisi alam’ alias ‘kodrat alam’, siapa saja yang berada di atas hendaknya bisa memberikan sekian banyak manfaat dan kegunaan terhadap siapa saja yang berada di bawah dirinya. Dalam arti kata lain kebiasaan minta ‘di-orangkan’ atau kebiasaan harus ‘meng-orangkan’ apabila kita aplikasikan dalam budaya parcel/hadiah hendaknya segera di rubah. Kalau dahulu yang merasa tinggi tidak akan memberikan manfaat dan perhatian kepada siapa saja yang berada di bawahnya selama tidak memberikan sedikit perhatian misalnya ‘parcel’ kepada dirinya. Mungkin lebih tepat apabila saat ini tradisi tersebut sedikit dirubah, bagi yang merasa tinggi memberikan hadiah/reward kepada siapa saja yang berada di bawahnya. Sebagai rasa empati, perhatian, kasih sayang kepada yang kurang, dan memberikan motivasi lebih dalam agar yang berada di bawah lebih memberikan sumbangsih dalam kinerja dan prestasi.

Bagi yang merasa di bawah, agar ditanamkan rasa tanggung jawab moral bahwa ia memiliki tugas besar yang harus diselesaikan dengan baik dan benar. Sebagai konsekuensinya apabila ia menyelesaikan dengan baik tugas tersebut, tentunya perhatian dan empati layak ia dapatkan dari sang atasan. Semoga bermanfaat…

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

ANALISIS KEBIJAKAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Gambaran umum pembangunan infrastruktur di Indonesia pasca krisis bisa dikatakan jalan ditempat, dalam arti tidak ada kemajuan yang dicapai secara signifikan. Anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur baru sangat minim, demikian pula anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk infrastruktur merupakan kendala utama. Sebagai ilustrasi, apabila sebelum krisis pemerintah masih dapat mengalokasikan dana APBN/APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebesar + 5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah tersebut menyusut hingga tinggal + 2% dari total PDB setelah krisis terjadi.

Pemerintah sadar bahwa infrastruktur merupakan aset yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketua Bappenas memprediksi bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% untuk tahun 2010-2015, diperlukan Rp613,2 triliun (US$72,2 miliar) untuk membangun infrastruktur. Untuk keperluan tersebut, pemerintah diprediksi hanya mampu menyediakan dana sebesar US$40,8 miliar. Sedangkan sisanya, yakni sebesar US$31,4 miliar diharapkan akan dapat dipenuhi dari pihak swasta. Sementara itu, untuk membangun infrastruktur yang diprioritaskan untuk tahun 2010-2015, diperlukan dana sekitar Rp200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah diperkirakan hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar 20% atau sekitar Rp40 triliun. Namun demikian, pihak swasta juga sulit untuk diharapkan kesediaannya untuk membangun infrastruktur, karena beberapa hal antara lain: (1) besarnya dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dalam ukuran pihak swasta sebagai suatu entitas bisnis, (2) rendahnya return yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur pada umumnya, serta (3) ketidakjelasan dan sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan perubahan infrastruktur.

Keseriusan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur diaktualisasikan dalam bentuk penyelenggaraan Indonesian Infrastructure Summit yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 17-18 Januari 2010, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

• Menghasilkan road map pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan, mencakup infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika, ketenagalistrikan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi;

• Penguatan berbagai kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 42 tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

• Untuk infrastruktur yang menghasilkan commercial goods diarahkan untuk dibangun oleh pihak swasta;

• Pembentukan dana investasi infrastruktur (Indonesian Infrastructure Fund);

• Membentuk forum komunikasi antara pemerintah – swasta – masyarakat.

Sementara itu, industri perbankan Indonesia sudah dapat menjangkau daerah-daerah hingga ke pelosok pedesaan, utamanya oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta beberapa bank, baik milik BUMN maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa industri perbankan telah mampu menarik dana masyarakat hingga ke pelosok pedesaan.

Penelitian tentang potensi pasar obligasi negara yang dijual secara retail yang dilakukan Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan, dengan menggunakan data Susenas 2010 dan SKTIR 2010 sebagai sumber data, menunjukkan bahwa terdapat 6,4 juta keluarga mampu dengan total investasi sebesar Rp81,9 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 61,32% atau sekitar Rp50,2 triliun adalah tabungan dalam bentuk likuid. Apabila dari jumlah tersebut diasumsikan sekitar 20% diinvestasikan dalam bentuk obligasi, maka akan mampu menyerap obligasi sebesar Rp10,0 triliun per tahun.

Apabila mereka berpotensi sebagai calon pembeli obligasi negara dalam bentuk ritel, secara logika mereka juga berpotensi sebagai calon pembeli obligasi daerah, apabila obligasi daerah tersebut juga dijual dalam bentuk ritel. Bahkan, dengan semangat otonomi daerah yang sedang menjadi euforia saat ini, bukan tidak mungkin kalau obligasi daerah akan lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan minat masyarakat terhadap obligasi negara.

1.2 Permasalahan

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya keterbatasan anggaran, baik di pemerintah pusat maupun daerah, apakah penerbitan obligasi daerah merupakan alternatif yang baik sebagai sumber pembiayaan infrastruktur daerah?

2. Strategi-strategi apa yang perlu ditempuh pemerintah agar pembiayaan infrastruktur daerah melalui obligasi daerah dapat dilaksanakan dengan baik?

1.3 Tujuan

Sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut, penulisan paper ini diarahkan untuk:

1. Menganalisis kelayakan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan infrastruktur daerah,

2. Menganalisis strategi-strategi yang perlu ditempuh pemerintah dalam rangka penerbitan obligasi daerah

1.4 Metodologi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dari buku-buku, artikel, jurnal, serta homepage yang berkaitan dengan infrastruktur dan obligasi, terutama obligasi daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis SWOT. Statistik deskriptif digunakan untuk analisis komparasi dari berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah, untuk melihat sejauhmana kelayakan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah, dibandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya. Analisis SWOT digunakan untuk mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah, serta menentukan strategi-strategi yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam rangka penerbitan obligasi daerah.

II.Landasan Teori

2.1 Infrastruktur dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, pertamanan, gedung kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, yang memerlukan aset agar dapat beroperasi dalam rangka mencapai target laba yang telah ditetapkan, pemerintah memerlukan infrastruktur untuk menjalankan roda perekonomian, dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Infrastruktur diperlukan masyarakat dalam rangka menjalankan kegiatan bisnis. Kegiatan ekonomi masyarakat di suatu negara tidak akan berjalan optimal tanpa didukung infrastruktur yang memadai. Selain itu, keberadaan infrastruktur di suatu daerah juga dapat memancing kegiatan bisnis, terutama bisnis yang berkaitan dengan fasilitas atau keberadaan infrastruktur tersebut. Sebagai contoh, suatu kabupaten merencanakan pembangunan jalan untuk menembus daerah terpencil, di mana daerah tersebut memiliki potensi untuk dibangun perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini tentu menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di bidang perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut. Oleh karenanya, pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih mengetahui daerah-daerah mana yang potensial untuk dikembangkan, perlu mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan calon investor secara memadai, terutama untuk daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan.

Pada dasarnya, jenis infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur pusat dan infrastruktur daerah. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat, yang umumnya melayani masyarakat pada skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi, dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah, yang umumnya dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pihak lain di suatu daerah tertentu. Misalnya penyediaan air bersih untuk masyarakat di kabupaten tertentu, pembangunan sarana jalan untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerah tertentu, dan sebagainya.

Sementara itu, ditinjau dari sisi fungsinya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi (1) infrastruktur yang menghasilkan pendapatan atau return, dan (2) infrastruktur yang tidak menghasilkan return. Infrastruktur yang menghasilkan return pada umumnya adalah infrastruktur yang hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu. Atas fasilitas tersebut, masyarakat pengguna infrastruktur dapat dikenakan biaya. Sebagai contoh, infrastruktur untuk penyediaan air bersih, jalan tol, listrik, taman wisata, kawasan industri, dan sebagainya. Atas penggunaan infrastruktur tersebut, masyarakat pengguna dapat dikenakan biaya dengan tarif tertentu. Sementara itu, infrastruktur yang tidak menghasilkan return adalah infrastruktur yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat secara umum, dimana pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya, misalnya jalan raya, jembatan, saluran air, dan sebagainya. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini tanpa dipungut biaya sama sekali.

2.2 Sumber-Sumber Pembiayaan Infrastruktur

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya APBN dan APBD merupakan sumber pembiayaan utama untuk pembangunan infrastruktur. Namun mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah, APBN dan APBD sulit diharapkan untuk dapat menyediakan dana sebagai sumber pembiayaan seluruh infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur perlu dilaksanakan dalam rangka peningkatan perekonomian ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN dan APBD, yaitu dengan mencari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, atau menggandeng pihak swasta untuk membangun infrastruktur. Pinjaman pada dasarnya dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga nonperbankan, atau masyarakat. Pinjaman dari lembaga perbankan atau lembaga nonbank biasanya berbentuk kredit investasi. Pinjaman dari masyarakat biasanya berbentuk Obligasi. Sementara itu, pihak swasta dapat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur melalui (1) development sharing atau (2) built, operate, and transfer (BOT).

2.3 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan Otorita Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan atau dijamin oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, obligasi tidak harus diterbitkan oleh pemerintah daerah, tetapi dapat juga diterbitkan oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), atau Kantor-kantor Dinas yang ada di daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pariwisata, dan sebagainya. Berdasarkan sifat atau perilakunya serta tujuan penggunaan dana yang dihasilkan, obligasi daerah dapat dibedakan menjadi general obligation bond, special revenue bond, limited tax bond, incremental tax bond, double berrel tax bond, special assessment bond, dan private activity bond. Pemerintah daerah dapat menerbitkan salah satu atau kombinasi dari beberapa jenis obligasi tersebut.

2.4 Penerbitan Obligasi Daerah

Pemerintah daerah dapat membangun sendiri infrastruktur yang diinginkan dengan dukungan dana yang diperoleh dari penjualan obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah merupakan alternatif pembiayaan infrastruktur yang mampu menyediakan dana dalam jumlah yang besar, dengan biaya perolehan dana yang relatif rendah. Namun demikian, agar obligasi daerah menjadi menarik bagi investor, perlu diberi imbalan bunga yang tinggi, biasanya di atas bunga perbankan. Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan dari obligasi daerah tidak terpengaruh fluktuasi kurs, karena pembiayaan dan pembayaran bunga dalam bentuk rupiah. Investor yang membeli obligasi tidak ikut dalam pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur ditangani oleh pemerintah daerah sendiri, sehingga kemungkinan kerugian yang diakibatkan adanya perubahan kebijakan pemerintah dapat diperkecil. Investasi dalam bentuk obligasi daerah menarik bagi investor karena tingkat bunga yang relatif tinggi dan keamanan yang lebih terjamin.

2.5. Dasar Hukum Penerbitan Obligasi Daerah

UU No. 25 tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa untuk membiayai pengeluaran, pemerintah daerah memperoleh penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah. Sementara itu, pada Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 disebutkan bahwa pinjaman daerah dapat bersumber dari masyarakat. Pinjaman daerah dapat berjangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai prasarana yang merupakan aset dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Peminjaman daerah dapat dilakukan melalui mekanisme perbankan atau pasar modal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aspek legal, obligasi daerah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai infrastruktur atau aset yang berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dibangun dapat menghasilkan return untuk membayar kupon dan melunasi pinjaman. Penerbitan obligasi daerah dilakukan melalui mekanisme pasar modal.

III.Analisis dan Pembahasan

3.1 Analisis Perbandingan Sumber Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Pada landasan teori telah disebutkan bahwa selain dibiayai dari APBD, pembangunan infrastruktur daerah dapat dibiayai dari beberapa sumber lain seperti pinjaman dari perbankan, development sharing, BOT, dan pinjaman dalam bentuk obligasi daerah. Berdasarkan karakteristik dari sumber-sumber pembiayaan tersebut, dapat dibuat analisis perbandingan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Matrik Perbandingan Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur

Berdasarkan Sumber Pembiayaan Variabel

Kredit Investasi

Development

Sharing

BOT

Obligasi

Daerah

Kemampuan menyediakan dana

Sedang

Sedang

Sedang

Tinggi

Biaya untuk memperoleh dana

Sedang

Rendah

Rendah

Rendah

Tingkat bunga

Tinggi

Rendah

Rendah

Tinggi

Risiko terhadap perubahan kurs

Tinggi

Rendah

Rendah

Rendah

Risiko terhadap perubahan kebijakan Pemerintah

Tinggi

Sedang

Sedang

Rendah

Perbankan dapat menyediakan dana yang cukup memadai untuk pembangunan infrastruktur, namun mengingat waktu pengembalian yang panjang menyebabkan minat perbankan untuk membiayai infrastruktur menjadi rendah. Development sharing dan BOT melibatkan pihak swasta yang diharapkan tertarik untuk berinvestasi infrastruktur daerah. Namun sayangnya tidak banyak pihak swasta yang memiliki cukup dana dan berkeinginan untuk membangun infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan obligasi mampu menyediakan dana dalam jumlah besar, karena melibatkan banyak pihak. Pembiayaan ini memiliki risiko terhadap perubahan kurs rendah, karena tingkat bunga dapat di tetapkan pada saat penerbitan obligasi. Kebijakan pemerintah tidak mudah mempengaruhi pola pembiayaan dengan obligasi, karena sudah diatur dalam kontrak. Apabila likuiditas obligasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tingkat bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bunga deposito, minat pemilik dana untuk memiliki obligasi akan semakin besar, sehingga obligasi merupakan alternatif yang baik sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.

3.2 Analisis Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Analisis selanjutnya difokuskan pada alternatif pembiayaan infrastruktur daerah melalui penerbitan obligasi daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat lebih dalam tentang apa kelebihan, kelemahan, peluang serta ancaman dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, serta strategi apa yang perlu diterapkan agar penerbitan obligasi daerah dalam rangka pembiayaan infrastruktur daerah dapat berjalan dengan baik.

1. Strength

Semangat membangun daerah merupakan kekuatan utama dari dalam penerbitan obligasi daerah. Terlebih lagi bila hasil penjualan obligasi akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Kekuatan kedua, masyarakat masih berpotensi untuk membeli obligasi daerah, terlihat dari proporsi dana yang mengendap di bank di mana sebagian besar merupakan dana milik perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini memiliki potensi sebagai calon pembeli obligasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tim peneliti obligasi retail Bapekki tahun 2010 menghasilkan simpulan bahwa beberapa kelompok masyarakat berpotensi sebagai calon pembeli obligasi, antara lain kelompok manajer senior, kelompok professional, serta kelompok wirausaha. Kekuatan berikutnya adalah jaringan kantor-kantor perbankan yang tersebar di daerah-daerah, potensial sebagai outlet untuk melayani masyarakat yang ingin menjual atau membeli obligasi daerah.

2. Weakness

Pengalaman default obligasi Negara pada masa pemerintahan Presiden Sukarno memberikan citra negatif atas obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Sebagian masyarakat masih mengkhawatirkan pengalaman tersebut akan berulang kembali. Demikian juga dengan pengalaman default pada obligasi korporasi, yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seakan melengkapi pengalaman negatif masyarakat dalam berinvestasi dalam bentuk obligasi. Masa jabatan kepala daerah serta DPRD yang dibatasi lima tahun untuk satu masa jabatan dikhawatirkan akan menimbulkan praktek-praktek moral hazard. Para pejabat daerah dan anggota DPRD dikawatirkan akan berlomba-lomba untuk menerbitkan obligasi dalam masa jabatan mereka, dan membebani pejabat daerah generasi berikutnya dengan pembayaran kupon dan pelunasan obligasi. Kelemahan lain adalah tingginya nilai nominal obligasi yang ada saat ini, sehingga tidak terjangkau masyarakat pada umumnya.

3. Opportunity

Obligasi daerah berpeluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang dibiayai dengan obligasi daerah diharapkan mampu memicu masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, yang mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Bunga obligasi dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, yang berarti kegiatan ekonomi daerah akan bertambah. Di sisi lain, Undang-undang keuangan negara juga telah memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pinjaman, antara lain dalam bentuk obligasi daerah.

4. Threat

Penerbitan obligasi daerah akan meningkatkan volume utang pemerintah, yang dapat menjadi pemicu meningkatnya country risk. Penerbitan obligasi daerah juga dapat menimbulkan moral hazard bagi pejabat daerah. Menerbitkan obligasi berarti memberikan beban utang kepada generasi berikutnya. Penerbitan obligasi daerah dapat mempertajam kesenjangan antar daerah. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh daerah yang potensi ekonominya maju akan lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan obligasi daerah yang diterbitkan oleh daerah yang kurang maju. Dikhawatirkan, daerah maju akan semakin maju, sementara daerah miskin akan semakin tertinggal.

Analisis SWOT penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan Infrastruktur Daerah

STRENGTH

WEAKNESS

• Semangat membangun daerah

• Masyarakat memiliki potensi untuk membeli obligasi daerah

• Jaringan perbankan telah menjangkau daerah-daerah, berpotensi sebagai outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah

• Pengalaman default obligasi negara

• Pengalaman default obligasi korporasi

• Masa jabatan kepala daerah dan DPRD hanya 5 tahun

• Nilai nominal obligasi yang beredar saat ini terlalu tinggi untuk dapat dijangkau oleh masyarakat

OPPORTUNITY

THREAT

• Undang-undang Keuangan Negara memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pinjaman, antara lain dalam bentuk obligasi daerah

• Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan penerbitan obligasi daerah berpeluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah

• Bunga obligasi dinikmati oleh masyarakat (pembeli obligasi) setempat, sehingga dapat meningkatkan perputaran perekonomian daerah

• Penerbitan obligasi daerah akan meningkatkan volume utang pemerintah, yang dapat mengakibatkan meningkatnya country risk

• Penerbitan obligasi daerah dapat menimbulkan moral hazard bagi pejabat daerah, dengan cara menikmati hasil pinjaman dan memberikan beban utang kepada generasi berikutnya

• Penerbitan obligasi daerah dapat mempertajam kesenjangan antar daerah

3.3 Strategi Kebijakan

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka strategi yang seyogyanya ditempuh dalam rangka penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah adalah sebagai berikut:

  1. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menangkap Peluang

• Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah untuk membangun infrastruktur daerah, melalui penerbitan obligasi daerah.

  1. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Untuk Mengeliminasi Ancaman

• Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah untuk meringankan beban APBD dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah

• Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka meminimize kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah

  1. Strategi Memperbaiki Kelemahan Untuk Menangkap Peluang

• Perlu segera dibuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah

• Perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah

• Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil

  1. Strategi Memperbaiki Kelemahan Untuk Mengeliminasi Ancaman

• Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya moral hazard, obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD. Pemerintah Daerah lebih tepat berfungsi sebagai badan pengawas, sedangkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur atau aset daerah dilakukan oleh Badan Otorita Daerah atau BUMD

• Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD

IV. Penutup

4.1 Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat di ambil dari analisis di atas adalah sebagai berikut:

1. Obligasi daerah merupakan alternatif sumber dana yang baik bagi pembangunan infrastruktur, dibandingkan pendanaan yang lain. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatf pendanaan infrastruktur, antara lain:

a) Mampu menarik minat pemilik dana untuk berinvestasi,

b) Mampu menyediakan dana dalam jumlah besar,

c) Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs ,

d) Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kebijakan pemerintah.

2. Beberapa strategi dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah:

a) Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah untuk membangun infrastruktur daerah, melalui penerbitan obligasi daerah

b) Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek dalam rangka meminimize kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah

c) Perlu segera dibuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah

d) Perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah

e) Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil

f) Obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD

g) Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah memanfaatkan obligasi daerah sebagai pembiayaan infrastruktur daerah.

2. Agar pemerintah melakukan pengkajian yang lebih mendalam dalam rangka:

a. Mempersiapkan regulasi dan prosedur penerbitan obligasi daerah,

b. Mempersiapkan saluran distribusi atau outlet yang akan digunakan untuk melayani transaksi jual beli obligasi daerah,

c. Membuat kriteria tentang proyek-proyek yang layak didanai dengan penerbitan obligasi daerah,

d. Membuat kriteria tentang daerah yang layak menerbitkan obligasi daerah,

e. Membuat mekanisme pengawasan penerbitan obligasi daerah.


Daftar Pustaka

Adhitya Wardhono, “Peran Municipal Bond dalam Pembangunan Daerah”, http://www.uni-marburg.de.

Anwar, Jusuf, “Public Private Partnership for Infrastructure: Bridging the Finance”, Essay of Indonesian Infrastructure Summit di Jakarta, Januari 2010.

Koesno, “Obligasi Daerah, Potensi Penghimpunan Dana Bagi Pembangunan Daerah dan Alternatif Investasi I Pasar Modal”, Jurnal Ekonomi, Jakarta, 2010.

Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

Sidahuruk, Hotman, “Construction Bond Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Infrastruktur”, Jurnal Ekonomi Jakarta, 2010.

Susantono, Bambang, “Pertemuan Puncak tentang Infrastruktur”, Kompas, 28 Desember 2010.

Syahrial, Loetan, “Mau dibawa ke mana Infrastruktur Indonesia?”, Suara Pembaruan Daily, 11 Agustus 2010.

Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

—, “Indonesia Membutuhkan Dana Rp613,2 Triliun untuk Benahi Infrastruktur”, Pikiran Rakyat, 20 Maret 2010.

Dipublikasi di ADMINISTRASI NEGARA | 2 Komentar

E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA DEMOKRATISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMERINTAH LOKAL

E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA DEMOKRATISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMERINTAH LOKAL[*]

Oleh :

Chasidin, S.Sos[1]

Dr. Ali Rokhman, M.Si.[2]

Abstrak

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi tren global dalam administrasi publik. Tawaran interaktif dan inisiatif dari sektor swasta serta tuntutan warga negara yang menempatkan pemerintah di seluruh penjuru dunia di bawah tekanan untuk merubah dan berinovasi agar birokrasi mereka berhubungan dengan warga negara. Perkembangan e-commerce telah mendorong masyarakat untuk menuntut layanan yang lebih baik.

Awalnya, e-government mengaggap bahwa penggunaan internet hanya sebatas untuk menyampaikan informasi pemerintah dan pelayanan kepada warga negara. Namun, saat ini, penggunaan TIK dan terutama internet dipandang sebagai “alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik”. Ini mengungkapkan evolusi dari ekspektasi e-government dalam program reformasi sektor publik. TIK dapat membantu pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pada lembaga publik dengan meningkatkan transparansi, efisiensi biaya, efektivitas, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, meningkatkan informasi pemerintah kepada masyarakat dapat membantu persepsi publik yang bias dan mempengaruhi ekspektasi kepercayaan dengan mempersempit kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah.

Potensi keuntungan e-government telah menyebabkan adopsi teknologi berbasis web sebagai unsur penting dalam program modernisasi demokrasi. Namun, saat ini, sebagian besar inisiatif e-government masih melihat orang-orang dari perspektif pasif. Meskipun pembangunan dan pengelolaan website adalah salah satu inti dari reformasi administrasi publik, tetapi efektivitas situs web publik belum diketahui. Mengingat investasi yang besar dalam waktu dan sumber daya lainnya pada TIK pemerintahan khususnya penggunaan website, adalah penting untuk mulai mengevaluasi situs pemerintah dalam hal kualitas dan efektivitas. Namun, hingga saat ini, tidak ada tolok ukur yang komprehensif tentang kemajuan dari lembaga publik dalam hal ini. Tulisan ini dimaksudkan untuk menilai sampai sejauh mana e-government memungkinkan demokrasi, akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintah lokal. Hal ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pemerintah daerah yang melaksanakan inisiatif TIK untuk membawa masyarakat lebih dekat dengan pemerintah.

Keyword : e-government, demokrasi, akuntabilitas, pemerintah lokal

PENDAHULUAN

Adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi tren global dalam administrasi publik. Tawaran inisiatif interaktif dari sektor swasta dan tuntutan warga negara yang menempatkan pemerintahan di seluruh dunia di bawah tekanan untuk berubah dan berinovasi cara di mana mereka berhubungan dengan birokrasi warga. Evolusi dan perkembangan dramatis e-commerce diproyeksikan dalam waktu dekat telah mendorong warga untuk menuntut penyesuaian pelayanan. Di sektor swasta, survei menunjukkan bahwa pelanggan mencapai tingkat kepuasan yang tinggi dari e-commerce (American Society for Quality, 2008), sehingga warga negara – yang mana sebagai pengguna e-commerce – mulai menuntut tingkat respon dan layanan yang sama dari pemerintah mereka seperti halnya yang telah dipraktekan di sektor swasta.

Awalnya, e-government dianggap sebatas penggunaan internet untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada warga. Namun, pada saat ini, penggunaan TIK, dan khususnya internet, dipandang sebagai alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Ini mengungkapkan evolusi e-government dalam program reformasi sektor publik. Dalam pendekatan pertama, e-government dianggap sebagai alat untuk penyebaran informasi dan pengiriman layanan online sementara, dalam terakhir, e-government didefinisikan sebagai kapasitas untuk mentransformasikan administrasi publik melalui penggunaan TIK. Saat ini, akademisi dan lembaga mempertimbangkan e-government sebagai alat yang ampuh untuk membawa pemerintah lebih dekat dengan warga melalui pembentukan kembali hubungan antara warga dan pemerintah dalam hal keterbukaan, keterlibatan warga negara dalam urusan publik, aksesibilitas pelayanan publik, interaktivitas dan akuntabilitas.

E-government mewarisi kebijakan reformasi administrasi didorong oleh doktrin New Public Management (NPM). Pada saat ini, pemahaman masyarakat bahwa ‘customer democracy approach’ telah melebarkan jarak antara pemerintah dan warga negara dan telah terjadi penurunan kepercayaan publik kepada pemerintahan[3] (Welch et al., 2005). Saat ini, pemerintah di seluruh dunia mengakui TIK sebagai alat yang kuat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan sebagai cara meningkatkan kepercayaan masayarakat kepada pemerintah dan menempatkan masyarakat dalam era informasi. TIK dapat membantu pemerintah untuk memulihkan kepercayaan lembaga publik dengan cara meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi politik (Moon, 2003). Derajat kedekatan informasi antara warga negara dan pemerintah mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Adanya jarak dan kesenjangan informasi yang dirasakan masyarakat terhadap pemerintah tampaknya menjadi salah satu elemen utama yang telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karena itu, meningkatkan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dapat membantu memperbaiki persepsi publik yang bias dan mempengaruhi ekspektasi kepercayaan dengan mempersempit kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah (Welch et al., 2005).

Beberapa pakar administrasi melihat TIK sebagai cara untuk meningkatkan kontrol dan transparansi dan untuk menghubungkan orang, organisasi, kelompok, informasi dan pengetahuan. Jadi, saat ini diharapkan bahwa TIK akan memberikan kontribusi untuk keterbukaan, transparency[4] dan accountability[5] administrasi publik dan, karenanya, meningkatkan derajat kepentingan dan keterlibatan warga negara dalam politik dan demikrasi, membawa mereka lebih dekat dengan Pemerintah Lokal. Dialog ini dapat dilihat sebagai elemen penting untuk mengatasi silang pendapat dan peran pasif ‘pelanggan / klien’ warga negara seperti dalam reformasi NPM model Anglo-Saxon di tahun 90an. Potensi keuntungan E-government telah menyebabkan adopsi teknologi webbased sebagai elemen penting dari program modernisasi demokrasi secara umum. Karakter non-hirarkis internet membebaskan warga untuk mencari informasi berdasarkan kenyamanan mereka sendiri, tidak hanya ketika “jam buka kantor pemerintah” (West, 2004). Demikian pula, interaksi dua arah telah dianggap cara meningkatkan pelayanan dan responsif kepada warga, menghasilkan kepercayaan yang lebih besar dalam pemerintahan dan membuat pemerintahan berfungsi lebih baik daripada sekarang ini. Namun, saat ini, sebagian besar inisiatif e-government masih melihat warga negara dari perspektif “pasif” (Pina et al, 2007 dan Torres dkk, 2006). Tantangan untuk pemerintahan lokal di semua negara adalah untuk mengubah diri dalam rangka untuk melibatkan warga dalam kegiatan demokrasi. Dalam konteks ini, pertanyaan sentral adalah apakah sebenarnya e-government dapat mengarahkan pemerintahan lokal lebih akuntabel, transparan, interaktif, dan demokratis?

Meskipun pembangunan dan pengelolaan website adalah inti modern reformasi administrasi publik, tetapi hanya sedikit pemerintahan lokal yang mengetahui tentang efektivitas situs publik. Mengingat investasi yang besar dalam waktu dan sumber daya lainnya pada inisiatif pemerintahan lokal secara online, hal yang tidak kalah penting adalah untuk mulai mengevaluasi inisiatif situs pemerintahan lokal dalam hal kualitas dan efektivitasnya (Huang dan Chao, 2001). Namun, sampai saat ini, tidak ada tolok ukur yang komprehensif dari kemajuan lembaga publik dalam hal ini. Makalah ini berusaha untuk menilai sampai sejauh mana e-government memungkinkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pemerintah daerah melaksanakan inisiatif TIK untuk membawa warga lebih dekat dengan pemerintah. Untuk melakukannya, situs-situs pemerintah daerah akan dianalisis.

TINJAUAN LITERATUR

E-government telah menjadi bidang studi empiris yang berkembang pesat. Referensi di bawah ini memberikan pandangan keseluruhan dari metodologi yang diterapkan dalam pengukuran website pemerintah – yang telah diperhitungkan dalam desain metodologi penelitian ini – dan temuan utama yang diperoleh dalam studi sebelumnya, terutama di tingkat lokal. Tampaknya ada konsensus antar lembaga, perusahaan konsultan dan akademisi tentang bagaimana mengukur tahap-tahap yang berbeda dari implementasi e-government. Australian National Audit Office (2001), Balutis (2001), British National Audit Office (2002), PBB (2003), West (2004) mengidentifikasi model-model e-government pembangunan dengan tiga sampai lima tahap yang membedakan organisasi pemerintah yang menuju transformasi. Tiga tahap pertama adalah: (1) tahap billboard (2) pengiriman layanan parsial atau berinteraksi dan (3) tahap bertransaksi atau portal, dengan layanan penuh eksekusi dan terintegrasi dengan semua unsur pelayanan. Tahapan-tahapan hanyalah perluasan dari struktur pemerintahan tradisional, dengan potensi keuntungan dalam kecepatan dan aksesibilitas seperti pola transfer e-commerce website untuk pemerintah. Tahap 4 memperkenalkan tingkat yang lebih canggih G2G (Government to Government)-pemerintah untuk pemerintah – dan G2C (Government to Citizen) – pemerintah untuk warga negara – interkoneksi. Tahap ini adalah sebuah tonggak dalam reformasi e-government dan langkah pertama menuju gaya pemerintahan baru, dengan integrasi penuh e-services melintasi batas-batas administratif. Sebuah arsitektur baru manajemen dalam pemberian layanan dan gaya pemerintahan baru polisentris berpusat pada warga, bukan pada kebutuhan pemerintah. Hal ini membutuhkan perubahan sikap dan kerja sama antara tingkat pemerintahan, namun jarang ditemukan, yang bisa memotong pita merah tradisional dan meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan. Tahap 5, tahap demokrasi interaktif, berarti transisi dari e-government menuju e-governance.

Tahap-tahap e-government yang disebutkan di atas digunakan untuk mengukur tingkat pengembangan e-services, sedangkan langkah-langkah berbeda digunakan untuk menilai transparansi, interaktivitas, kegunaan, kematangan web dan akuntabilitas keuangan, serta untuk menilai perkembangan e-governance itu sendiri.

Menurut Ho (2002), di bawah paradigma e-government, seorang manajer publik menekankan kekhawatiran pergeseran, seperti efisiensi biaya, berfokus pada kontrol dan kepuasan pengguna, dan fleksibilitas dalam penyediaan layanan. Untuk ini penulis melihat, jika pemerintahan daerah masih mempertahankan paradigma birokrasi tradisional maka organisasi situsnya cenderung berorientasi administratif dan tidak mencerminkan substansial dengan memikirkan kembali proses birokrasi. Daerah yang telah bergeser dari paradigma birokrasi dengan paradigma e-government cenderung menggunakan dua pendekatan umum. Yang pertama adalah pendekatan ‘berorientasi informasi’, yang menerapkan konsep ‘one-stop shopping services‘ dan yang kedua adalah pendekatan ‘berorientasi pengguna’, yang konsepnya berjalan satu langkah lebih jauh dengan mengelompokkan informasi dan layanan di web sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok pengguna yang berbeda.

Moon (2002) membandingkan program dan hasil dari e-government di kota AS. Temuan utama menunjukkan bahwa, meskipun e-government telah diadopsi oleh hampir semua pemerintah kota, situs tetap pada tahap awal, jauh dari pencapaian hasil yang diharapkan. Chadwick dan May (2003) menemukan bahwa situs pemerintah di Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa yang umumnya non-interaktif dan non-deliberatif dan menyimpulkan bahwa e-government tidak mungkin untuk membentuk kembali pemerintahan. Demikian pula, Wong dan Welch (2004) menemukan bahwa sering hanya memperburuk sifat yang ada dan atribut birokrasi publik. Akuntabilitas e-government lebih berkaitan dengan gaya birokrasi daripada perkembangan teknologi. Menurut Margolis dan Resnick (2000), Internet cenderung mencerminkan dan memperkuat pola politik.

West (2004) mempelajari e-government dan sikap warga dengan menganalisis penggunaan e-government dan eksposur manajer untuk e-government dan menemukan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam keyakinan efektifitas pemerintah melalui mereka (warga negara) yang mengunjungi situs/website pemerintah. Studi ini menunjukkan bahwa, dalam beberapa hal, e-government memiliki potensi untuk mengubah pelayanan serta sikap warga. Juga terkait dengan efek e-government pada sikap warga, Welch dkk. (2005) menemukan bukti bahwa kepuasan meningkat dengan e-government, transparansi dan akuntabilitas menyebabkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Tolbert dan Mossberger (2006) juga menemukan bukti bahwa menggunakan e-government meningkatkan citizen’s perceptions tentang pemerintah, khasiat aksesibilitas transparansi, dan responsif, meskipun pada tingkat yang berbeda tergantung pada tingkat pemerintah. Dataset yang digunakan oleh penulis menunjukkan bahwa hanya di tingkat lokal e-government tidak meningkatkan kepercayaan warga dalam pemerintahan melalui peningkatan interaksi antara warga dan pemerintah setempat.

Moon (2005) melakukan analisis longitudinal di Amerika Serikat mengenai adopsi e-government dari pemerintah daerah, kecanggihan situs, persepsi warga negara dari dampak e-government, dan hambatan untuk adopsi dan kecanggihan e-government. Mereka juga mempelajari korelasi adopsi e-government dengan faktor kelembagaan. Mereka menyimpulkan bahwa, meskipun adopsi TIK maju dengan cepat, pergerakan menuju terintegrasi dan transaksi e-government dan efeknya jauh lebih lambat. Torres dkk. (2005a) mempelajari situs-situs pemerintah daerah di Uni Eropa dengan lebih dari 500.000 penduduk. Mereka menemukan bahwa, di hampir semua kota yang diteliti, e-government mereproduksi gaya pemerintah setiap negara Uni Eropa dan bahwa transisi ke pendekatan yang berorientasi pengguna e-government tampaknya mengikuti proses pembangunan, dengan kecepatan yang berbeda di seluruh negara. Torres (2005) telah mengevaluasi sejauh mana situs web pemerintah daerah mendukung partisipasi yang lebih tinggi dalam proses demokrasi di 100 kota besar AS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situs web pemerintah daerah meningkatkan akses warga terhadap informasi tentang pemerintah kota dan memfasilitasi kontak dengan wakil-wakil terpilih melalui email. Namun, situs web sangat sedikit yang difasilitasi forum dialog atau konsultasi publik online.

Seperti dapat dilihat dalam tinjauan literatur di atas, lembaga dan akademisi telah mencoba untuk mengevaluasi kinerja dan karakteristik e-government dalam rangka untuk memberikan profil praktek terbaik dan mengukur efektivitas e-government untuk mengubah hubungan antara warga dan pemerintah. Mereka telah menguraikan berbagai jenis tolok ukur untuk pengukuran dan pemantauan perkembangan e-government. Semua dari mereka berbagi dengan mengidentifikasi ukuran objektif untuk menilai kemajuan dalam urusan transparansi pemerintah, akuntabilitas dan keterlibatan warga di kota.

METODOLOGI

Metodologi dalam studi e-government bisa melalui mengukur jumlah layanan online yang diberikan dan item informasi yang masuk dalam website (Schedler dan Schmidt, 2004). Beberapa penelitian berusaha untuk mengukur isu-isu konseptual seperti peningkatan informasi, transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Dalam rangka untuk menilai sampai sejauh mana e-government memungkinkan demokrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah, kami telah menganalisis item-item informasi pada situs web pemerintah daerah dan pemerintahan kota. Selain itu kami juga mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan akuntabilitas keuangan dipublikasikan melalui Internet. Ini merupakan kawasan tradisional yang diabaikan pada kebanyakan e-government dan penelitian ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas dan transparansi. Item yang lainnya diklasifikasikan dalam empat dimensi: transparansi, interaktivitas, kegunaan dan kematangan web.

Akuntabilitas keuangan, dalam arti luas, bertujuan menjaga informasi warga tentang kebijakan kota atau daerah, keterjangkauan pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas tindakan publik dan usaha jasa dan prestasi dan nilai audit. Rakyat tidak akan mampu menahan pemerintah mereka bertanggung jawab jika mereka tidak tahu apa yang pemerintah lakukan dengan uang mereka. Pengungkapan informasi tentang posisi keuangan pemerintah dan kinerja yang diperlukan dalam rangka untuk menentukan keberlanjutan pelayanan.

Transparansi di website mengacu pada sejauh mana organisasi membuat informasi tentang karya internal, proses pengambilan keputusan dan prosedur yang tersedia. Jadi, itu berkaitan dengan penggunaan Internet untuk membawa agenda politik pemerintah lebih dekat dengan warga dan untuk pelaksanaan kebijakan yang bebas bias untuk penyebaran informasi. Menurut Koppell (dalam Moon, 2003), transparansi adalah alat penting dan juga tujuan itu sendiri. Transparansi adalah nilai harfiah dari akuntabilitas: sebuah birokrasi yang akuntabel dan atau organisasi harus menjelaskan tindakan mereka atas keuangan organisasi tersebut. Sebagai permulaan menurut Gant (dalam Tolbert, 2006), website pemerintah harus menggunakan beberapa fitur transparansi akuntabilitas untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Interaktivitas adalah ukuran tingkat umpan balik dan pengembangan e-services yang interaktif. Hal ini juga bertujuan untuk menerapkan TIK sebagai sarana untuk memperbaiki komunikasi dengan warga dan partisipasi dalam proses politik, sehingga memudahkan bagi warga untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui saluran elektronik (e-mail, forum, blog). Kegunaan mengacu pada kemudahan dengan mana pengguna dapat mengakses informasi dan menavigasi Web portal.

ANALISIS HASIL

Analisis website pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebagian pemerintah daerah dianalisis terlibat dalam inisiatif e-government, meskipun dengan tingkat yang berbeda pembangunan. Saat ini, masalah ini tidak lagi apakah pemerintah sedang online, tapi dalam bentuk apa dan dengan apa konsekuensi.

Akuntabilitas keuangan adalah salah satu komponen yang paling penting dari akuntabilitas publik. Meskipun kontribusi Internet untuk penyebaran informasi keuangan jelas, hasil menunjukkan bahwa perbaikan lebih lanjut dalam pertanggungjawaban keuangan masih diperlukan (lihat Tabel 1). Pernyataan pelaksanaan anggaran diungkapkan oleh kurang dari 20% dari website, meskipun semua kota secara hukum wajib untuk menguraikan informasi ini untuk tujuan akuntabilitas. Laporan keuangan lainnya (neraca dan laporan laba rugi) memiliki tingkat yang sama penyebaran melalui Internet. Demikian juga, sebagian besar item yang terkait dengan kinerja keuangan, sosial dan lingkungan dari pemerintah daerah – seperti rasio keuangan, laporan tanggung jawab daerah dan laporan manajemen – juga mendapatkan persentase di bawah 20%. Seperti dapat dilihat, Pemerintahan Daerah memberikan sangat sedikit informasi tentang usaha layanan dan tentang kinerja keuangan di situs web mereka. Sebaliknya, statistik tentang daerah, unsur yang sangat sensitif dengan politik – karena politisi dapat memilih apa yang diungkapkan statistik – adalah item dengan skor terbaik daripada item yang lain. Pengungkapan online dari laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan di setiap negara berkembang di sebagian besar daerah, sehingga seharusnya melalui e-government ini pemerintah daerah lebih bisa transparan dalam laporan keuangan daerahnya.

Table 1

Akuntabilitas Keuangan Daerah dalam Website daerah

Ekonomi & Informasi Keuangan

%

Kinerja, Informasi Lingkungan Sosial

%

Laporan Keuangan

10,13

Statistik

56,13

Laporan audit

6,13

Indikator Aktivitas

27,43

Lapporan Keuangan dan Neraca

Efisiensi / produktivitas / indikator kinerja

27,43

Neraca keuangan

11,46

Indikator efektivitas kinerja

27,43

Informasi non-keuangan tetap

14,13

indikator kinerja ekonomi

39,42

Informasi tentang aktiva tetap keuangan

15,61

Indikator kinerja lingkungan

28,74

Kewajiban jangka panjang

11,46

Rasio keuangan yang tersedia

9,73

Variasi dalam pinjaman publik

19,46

Laporan manajemen / analisis

12,72

Financial Statements – Income Statement

Laporan Tanggung jawab Daerah

5,96

Income statement

26,13

Karakteristik Kualitatif

Alokasi setiap Periode

12,79

Understandability

Laporan Keuangan Lainnya

Glosarium

18,67

Catatan atas laporan keuangan

19,46

Rasio tambahan. grafis atau gambar cadangan

17,33

Pernyataan arus kas

12,79

Komentar tentang informasi keuangan

19,99

Informasi Anggaran

Ketepatan waktu

Anggaran Tahun Saat Ini

52,79

Laporan interim

10,97

Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi

30,79

Relevansi

Klasifikasi belanja menurut kelas objek

24,79

Laporan teknis

4,61

Pernyataan eksekusi anggaran

23,46

Periode Informasi

-6,06

Anggaran hasil

1,87

Komparabilitas

Anggaran modifikasi

0,79

Informasi Keuangan tahunan untuk minimal 3 tahun

8,58

Pernyataan Hutang

10,13

Bagian Informasi Keuangan

Bagian informasi keuangan di salah satu klik

0

Informasi keuangan dalam bahasa lain

0

Indeks untuk semua laporan keuangan dan anggaran

12,53

Kemudahan pengelolaan informasi (xls format)

-3,85

Hyperlink di dalam laporan tahunan

0,51

Alamat e-mail Khusus

28,5

Table 2

Transparansi, Interaktivitas, Kegunaan dan Kematangan Situs

Transparansi

%

interaktivitas

%

updated terakhir

30,67

E-mail link ke webmaster

35,63

Alamat Situs dan Kantor

66,97

E-mail link ke pejabat

18,97

nomor telepon Kantor

34,67

E-mail link ke bagian lain

67,63

Email yang bertanggung jawab untuk website

46,67

Saran / Komentar kotak

48,97

Email yang bertanggung jawab untuk konten

22,67

buku tamu

63,37

Detail untuk pejabat senior

30,67

Forum

26,67

Pernyataan misi / kegiatan

22,67

Newsletter / alert

16,97

Bagan Organisasi

37,33

Link ke situs terkait masalah

42,3

Alamat untuk non gov. lembaga

61,63

Link ke situs pemerintah

66,3

Indeks untuk laporan, publikasi, hukum.,dll

58,97

formulir

48,3

Publikasi gratis

56,84

online form

32,96

Indeks gambar

49,16

Permintaan atau publikasi

26,67

Kebijakan privasi

14,3

Pendaftaran online

29,33

Kebijakan keamanan

10,67

Pembayaran online tagihan listrik, pajak, denda.

24,3

Link ke proses lainnya

29,33

Membuat janji dengan para pejabat, staf, dll

5,7

Usability

%

Kematangan Situs

%

Terjemahan Bahasa lain

10,3

Tidak ada link yang rusak

43,33

Sitemap

42,3

Audio / video file

12

A-Z index

16,97

Peristiwa dalam setiap kegiatan

17,33

FAQ

36,97

Siaran langsung pidato / peristiwa

10,67

Mesin pencari

74,3

Konsultasi Masyarakat

16

Versi Teks saja

12,97

Audio akses untuk tunanetra

0

Kesesuaian dengan standar aksesibilitas WAI

0,66

Halaman utama

24,66

Pemerintah daerah sudah menawarkan warga berbagai layanan melalui Internet. Namun, website-website pemerintahan daerah tampak berada pada tahap billboard (satu arah), proporsi relatif kecil yang telah pindah ke tahap berinteraksi (komunikasi dua arah), dan hanya sedikit yang memasuki tahap bertransaksi (transaksi sepenuhnya eksekusi). Jadi, website hanya sebatas menjadi alat penyebaran informasi saja (lihat Tabel 2), karena Internet telah terbukti menjadi cara yang murah dan efektif untuk melakukan itu. Sebaliknya, interaktivitas yang bisa mempromosikan partisipasi demokratis dengan mendorong dialog warga, memungkinkan warga untuk berinteraksi secara langsung dengan pemerintah dan meminta informasi dari pejabat ternyata berada di tingkat yang sangat rendah pada tahap implementasinya. Hasil yang sama dapat ditemukan dalam item yang mampu meningkatkan aksesibilitas ke website dan untuk membawa tentang inklusi sosial, seperti versi teks saja, akses audio untuk tunanetra dan sesuai dengan standar-standar aksesibilitas internasional. Kematangan situs juga persentase rendah dengan nilai dibawah 50%.

Meskipun penerapan TIK, yang dapat dianggap sebagai alat untuk mereformasi sektor publik, tetapi hal ini tidak dapat dipisahkan dari gaya kepemimpinan masing-masing daerah sehingga faktor keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam demokrasi ditingkat lokal sepertinya belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintahan daerah melalui e-government, sehingga website-website daerah yang ada hanya sebatas berfungsi sebagai billboard. Untuk itu perlu diperkenalkan lebih lanjut bahwa TIK adalah salah satu cara untuk membawa pemerintah lebih dekat kepada warga negara – atau transmisi perasaan ini kepada warga negara – tanpa mengubah struktur organisasi mereka.

Seharusnya pemerintah daerah mengadaptasi e-government dalam dimensi transparansi dan kegunaan – terutama pada penyebaran tingkat informasi -ke dalam model birokrasi mereka. Selain itu, dalam penerapan e-government, pemerintahan daerah akan menemukan sebuah solusi untuk memperkuat kebijakan modernisasi yang kompatibel dengan gaya administrasi publik mereka. Jadi, berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwa Internet akan mengubah hubungan antara warga dan pemerintah, tetapi juga meningkatkan skeptisisme tentang kekuatan teknologi untuk mengubah birokrasi organisasi pemerintah (Norris, 2004).

PEMBAHASAN

Meskipun hampir semua pemerintah daerah telah menyiapkan sebuah situs web dan informasi-informasinya- menyoroti manfaat untuk mengubah hubungan antara administrator dan warga negara, saat ini, manfaat e-government jauh dari yang diharapkan karena proyek-proyek pemerintah semacam ini masih pada tahap awal. E-government masih didominasi non-interaktif dan non-deliberatif. Mereka cenderung mencerminkan pola pelayanan yang sama hanya sebatas informasi dan tidak ada pengembangan lebih lanjut ke tingkat interaktif. Tampaknya munculnya e-government akan membawa peluang baru untuk meningkatkan pemerintahan, tetapi isu-isu tata kelola seperti keterbukaan, partisipasi, efektifitas akuntabilitas, dan koherensi, transparansi, mekanisme konsultasi dan partisipasi dan pelayanan yang efisien, tidak berada pada daftar prioritas manajer dan politisi.

Kebanyakan inisiatif TIK masih melihat orang-orang dari perspektif pasif – kepada siapa sesuatu yang diberikan atau dari siapa sesuatu yang diperlukan – dan tidak jelas apakah TIK meningkatkan partisipasi warga negara atau memiliki dampak yang nyata dalam hal membawa pemerintah lebih dekat kepada warga. proyek e-government yang berpusat pada ‘konsep sempit e-government, yang memerlukan kesenjangan antara retorika potensi manfaat e-government. TIK saat ini hanya digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan modernisasi terbatas, seperti peningkatan efisiensi tertentu, penyebaran informasi – tidak selalu bebas bias- atau meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik e-commerce oleh sektor publik. Jadi, kita bertanya-tanya apakah pemerintah daerah yang tertarik dalam membangun situs web hanya untuk memberikan citra modernisasi dan tanggap terhadap warganya atau apakah situs web e-government telah menyebar begitu cepat karena kepentingan perusahaan konsultasi dalam memperluas layanan mereka TIK seluruh administrasi publik di seluruh dunia.

Kontribusi TIK untuk modernisasi pemerintah dalam hal perubahan gaya pemerintahan mengarah ke penguatan struktur yang ada, posisi dan proses, bukan memungkinkan pengenalan mekanisme demokrasi deliberatif dan pemerintahan gaya baru. Hasil penelitian e-government menunjukkan bahwa, di kebanyakan website daerah, pemerintahan daerah tetap memelihara sistem tradisional mereka dalam pola pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu seharunya TIK diharapkan membawa reformasi di sektor publik dan mekanisme partisipasi warga.

Perbedaan antar pemerintah daerah yang telah ditemukan dalam penelitian e-government tidak datang dari perbedaan penggunaan TIK, tetapi dari gaya administrasi publik di setiap daerah, dan perbedaan-perbedaan ini tidak dapat dipersempit hanya dengan pengenalan TIK. Menurut Welch (2004) dan Pina dkk. (2007), Internet cenderung mencerminkan dan memperkuat pola politik. Di bidang akuntabilitas keuangan, informasi tidak bertindak keluar dari konteks. Pengenalan TIK tanpa reformasi kelembagaan yang sesuai hanya mengarah kepada keberhasilan yang terbatas dalam meningkatkan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Pertimbangan keseluruhan dari hasil empiris menunjukkan bahwa e-government cocok dengan semua jenis gaya administrasi publik dan berkontribusi untuk menjelaskan bahwa sekalipun menggunakan e-government tetapi jika tidak didukung dengan reformasi sektor publik dan pemerintahan yang tepat, maka hasil yang dicapai pun tidak maksimal karena masih terdapat jurang atau jarak antara pemerintah dan warganya sehingga dalam e-government warga hanya dianggap sebagai pelanggan tanpa mempertimbangkan interaktivitas antar warga dan pemerintah daerahnya.

Gaya pemerintahan sebelumnya juga berkontribusi sebagian untuk menjelaskan perkembangan e-governance diamati dalam akuntabilitas keuangan dan partisipasi warga negara di negara yang diteliti. TIK seharunya bisa menjadi sarana demokratisasi lokal dan akuntabilitas sektor publik. Meskipun, kapasitas penyebaran informasinya hanya dari Internet tetapi dapat meningkatkan akuntabilitas. Seyogyanya angka-angka laporan keuangan daerah dan informasi-informasi yang dapat diakses warga masayarakat melalui situs daerah dapat meningkatkan kepercayaan warga terhadap daerahnya masing-masing tetapi pada kenyataannya masih banyak pemerintahan daerah yang tidak melakukannya, sehingga perlu adanya perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam situs/website daerah tersebut. Internet telah memudahkan bagi warga untuk mencari dan mengakses informasi resmi. Meskipun demikian, TIK tidak memiliki dampak yang dramatis pada akuntabilitas publik dalam praktek, bahkan di negara-negara seperti Amerika Serikat (Norris, 2004) yang berada di garis depan teknologi digital.

Warga berharap TIK dapat meningkatkan transparansi, memberdayakan mereka untuk memantau kinerja pemerintah lebih dekat, dan membawakan sebuah interaksi yang lebih luas antara masyarakat dan pemerintah. Namun, dari hasil analisis sebagian besar situs adalah non-interaktif yang membatasi potensi e-government untuk mengubah hubungan antara warga dan administrasi publik. Internet adalah alat bantu, tetapi, secara umum, itu belum berjalan sebagai media yang efektif untuk memfasilitasi konsultasi warga, diskusi kebijakan, atau input demokrasi deliberatif dalam proses pembuatan kebijakan. E-government perlu diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen reformasi publik yang lebih luas.

REFERENSI

Alijoyo, Antonius, dkk. (2003). Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta, PT Prenhallindo.

Andrianto, Nico. (2007). Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing.

Chadwick, A. and C. May (2003), ‘Interaction Between States and Citizens in the Age of the Internet: “E-government’’in the United States, Britain and the European Union’, Governance: International Journal of Policy, Administration and Institutions, Vol. 16, No. 2, pp. 271–300.

Deakins E. and S.M. Dillon (2002), ‘E-government in New Zealand: The Local Authority Perspective’, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 15, No. 4/5, pp. 375–98.

Edmiston, K.D. (2003), ‘State and Local E-Government. Prospects and Challenges’, American Review of Public Administration, Vol. 33, No. 1, pp. 20–45.

Hanafi, Imam. (2001). Good Governance, Demokrasi dan Keadilan Atas Sumber Daya. Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No.1. Malang: LPD FIA UB.

Huang, C. J. and M.-H. Chao (2001), ‘Managing WWW in Public Administration: Uses and Misuses’, Government Information Quarterly, Vol. 18, No. 4, pp. 357–73.

Ho, A. (2002), ‘Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative’, Public Administration Review, Vol. 62, No. 4, pp. 434–44

Joyce, P. (2002), ‘E-Government, Strategic Change and Organisational Capacity’, in E.M. Milner (ed.), Delivering the Vision. Public Services for the Information Society and the Knowledge Economy (Routledge, London).

Moon, M.J. (2002), ‘The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?’, Public Administration Review, Vol. 62, No. 4, pp. 424–33.

Moon, M.J. (2003), ‘Can IT Help Government to Restore Public Trust?: Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector’, Paper presented at the 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’03, Hawaii, 6–9 January).

Mutz, D. and G. Flemming (1999), ‘How Good People Make Bad Collectives: A Social-Psychological Perspective on Public Attitude’, in J. Cooper (ed.), Congress and the Decline of Pubic Trust (Westview Press, Boulder, CO), pp. 79–100.

Norris, D.F. and M.J. Moon (2005), ‘Advancing E-Government at the Grassroots: Tortoise or Hare?’, Public Administration Review, Vol. 65, No. 1, pp. 64–75.

OECD (2003), The E-Government Imperative: Main Findings (OECD, Paris).

Pina, V., L. Torres and B. Acerete (2007a), ‘Are ICTs Promoting Government Accountability? A Comparative Analysis of E-Governance Developments in 19 OECD Countries’, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 18, No. 5, pp. 583–602.

Pratchett, L. (1999), ‘New Technologies and the Modernization of Local Government: An Analysis of Biases and Constraints’, Public Administration, Vol. 77, No. 4, pp. 731–50.

Schedler, K. and B. Schmidt (2004), ‘Managing the E-Government Organization’, International Public Management Review, Vol. 5, No. 1.

Tolbert, C.J. and K. Mossberger (2006), ‘The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government’, Public Administration Review, Vol. 66, No. 3, pp. 354–69.

Torres, L. (2004), ‘Trajectories in Public Administration Reforms in European Continental Countries’, Australian Journal of Public Administration, Vol. 63, No. 3, pp. 99–111.

———-, V. Pina and B. Acerete (2005a), ‘E-Government Developments on Delivering Public Services Among EU Cities’, Government Information Quarterly, Vol. 22, No. 2, pp. 217–38.

————, (2006), ‘E-Governance Developments in European Union Cities: Reshaping Government’s Relationship with Citizens’, Governance: An International Journal of Policy, Administrations,and Institutions, Vol. 19, No. 2, pp. 277–302.

Welch, E. and W. Wong (2001), ‘Global Information Technology Pressure and Government Accountability: The Mediating Effect of the Domestic Context on Website Openness’, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 11, No. 4, pp. 509–38.

———, C. Hinnant and M.J. Moon (2005), ‘Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government’, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 15, No. 3, pp. 371–91.

West, D.M. (2004), ‘E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes’, Public Administration Review, Vol. 64, No. 1, pp. 15–27.

Wijaya, Andy. (2007). Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Daerah dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII, No. 2. Malang: LPD FIA UB

Wong, W. and E. Welch (2004), ‘Does E-Government Promote Accountability? A Comparative Analysis of Website Openness and Government Accountability’, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 2, pp. 275–97.

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/kabupaten

http://plazaegov.blogspot.com/2011/06/asia-speeds-up-e-government-efforts.html

http://plazaegov.blogspot.com/2010/01/indikator-indikator-utama-pbb-dalam-un.html

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/metodologi#

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/kota

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/kabupaten

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/provinsi

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/best_practise

http://egov-rank.gunadarma.ac.id/index.php/page/metodologi

http://www.pakkatnews.com/pendayagunaan-e-government-untuk-mendukung-pemerintahan-yang-baik-good-governance-pada-institusi-pemerintah-daerah.html

http://www.e-governmentawards.co.uk/finalists

http://www.e-governmentawards.co.uk/

http://www.wartaegov.com/home

http://www.e-capacity-building.info/ecb5/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=46


[*] Dipresentasikan dalam SEMNAS UT 7 Juli 2011.

[1] Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro PKLN Setjen Kemendiknas, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

[2] Staf Pengajar dan Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

[3] Dalam Ruscio, 1996; Thomas, 1998; dan Welch et al, 2005.

[4] mengadopsi definisi khas transparansi berdasarkan model prinsipal-agen. Heald (2006, hal 27) menyebutnya sebagai ‘transparansi bawah’: yang ‘memerintah’ dapat mengamati perilaku, perilaku dan / atau ‘hasil’ dari mereka ‘penguasa’. Demikian pula, Kamus Oxford mendefinisikan Ekonomi transparan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut: langkah-langkah Kebijakan ‘yang operasi terbuka untuk publik. Transparansi termasuk membuat jelas siapa yang mengambil keputusan, apa langkah yang diambil, apa yang didapatkan oleh mereka, dan siapa yang membayar mereka.

[5] Akuntabilitas adalah ‘hubungan antara aktor dan forum, di mana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilaku nya, forum tersebut dapat mengajukan pertanyaan dan lulus penilaian, dan aktor mungkin menghadapi konsekuensi’ (Bovens dkk. , 2008).

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

MEMAHAMI DAN MEMILIH SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN BAGI PENYEDIA LAYANAN INFORMASI KESEHATAN

MEMAHAMI DAN MEMILIH SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN BAGI PENYEDIA LAYANAN INFORMASI KESEHATAN

Abstrak

Saat ini di pasaran sedang berkembang perangkat lunak mengenai solusi manajemen pengetahuan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendiskusikan berbagai isu yang terkait dengan pemilihan sistem tersebut dalam rangka mendukung pengetahuan para pekerja. Soft System Methodology (SSM) dan SISTeM (siklus 1) digunakan sebagai pendekatan pemecahan masalah dengan kerangka kerja penelitian tindakan (action research) untuk menganalisa Knowledge Management System (KMS), menganalisa interaksi antara manusia dan komputer serta untuk mengembangkan kriteria bagi pemilihan sebuah sistem. Kriteria didalam penyeleksian sistem manajemen pengetahuan tersebut kemudian diuraikan dan diaplikasikan didalam studi kasus mengenai pelayanan kesehatan berdasarkan fakta.

1. Pendahuluan

Manajemen pengetahuan (KM) telah didengungkan didalam berbagai disiplin ilmu selama bertahun-tahun dan terakhir diaplikasikan di dalam pelayanan kesehatan dan kepada para pekerja pengetahuan didalam lingkungan tersebut. Dengan semakin tumbuhnya konsep ini maka terdapat pula kebutuhan untuk mengembangkan suatu cara didalam memahami proses pengetahuan tersebut serta untuk memilih sistem manajemen pengetahuan yang dapat membantu menciptakan pengetahuan (creation), menyimpan (store) serta membaginya (sharing).

“Selama beberapa tahun yang lalu telah terjadi perkembangan yang cepat didalam teknologi dimana terjadi penjualan oleh para vendors berbagai perangkat lunak manajemen pengetahuan ….Adalah hal yang wajar untuk mengatakan bahwa tidak ada produk tunggal yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan manajemen pengetahuan di suatu organisasi”.

Manajemen Sistem Pengetahuan (KMS) merupakan sebuah alat untuk mempengaruhi manajemen pengetahuan dan kemudian diwujudkan dengan berbagai pelaksanaan. Alavi dan Leidner

“Target kepada aktivitas profesional dan manajerial dengan fokus menciptakan, menggali pengorganisasian serta menyebarkan pengetahuan sebuah organisasi sebagai perlawanan terhadap “informasi” atau “data””.

Untuk memperoleh sebuah pemahaman yang lebih luas mengenai apa yang dibutuhkan ketika memilih sebuah KMS, menjadi hal yang penting untuk memberikan penghargaan terhadap perilaku manajemen pengetahuan didalam sebuah organisasi yang tidak mencakup kegiatan pada saat ini tetapi juga kegiatan yang diinginkan. Hal kedua adalah adanya kesadaran bahwa teknologi manajemen pengetahuan sebagai sesuatu yang berharga. Makalah ini bertujuan untuk memberikan sebuah tinjauan yang luas terhadap berbagai persoalan ketika melihat sistem manajemen pengatahuan (KMS) dibandingkan hanya sekedar melakukan analisa mendalam terhadap persoalan tersebut –misalnya melihat apakah ada hubungan dan kegunaan dari sistem tersebut. Makalah ini juga bertujuan untuk mengembangkan kriteria yang dapat digunakan ketika memilih sebuah sistem manajemen pengetahuan.

2. Studi Kasus

Manajemen pengetahuan dalam konteks pelayanan kesehatan berdasarkan fakta (evidence based health care) memberikan potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para praktisi yang sedang mencari fakta-fakta tersebut. Para pekerja pengetahuan yang bekerja di lingkungan ini kemudian mengundang peneliti untuk bekerja bersama mereka didalam sebuah rumah sakit pengajaran (teaching hospital) yang besar di Melbourne, Australia. Kerumitan pengetahuan yang muncul didalam praktik bersama komunitas yang beranekaragam tersebut kemudian digunakan untuk mengilustrasikan kompleksitas didalam sistem manajemen pengetahuan terpilih.

Pusat spesialis fakta (evidence specialist centre) ini kemudian didirikan dengan biaya dari pemerintah. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai efektivitas pegobatan klinis kepada seluruh praktisi kesehatan yang berada didalam area geografis yang luas mencakup empat rumah sakit dan banyak pusat kesehatan masyarakat. Pelayanan ini telah berjalan selama lebih dari dua tahun dan telah menjawab berbagai pertanyaan dari para petugas kesehatan, berbagai profesi yang berkaitan dengan pengobatan, serta dari para perawat dan bidan.

Sebagai contoh, pernah ada pertanyaan yang ditujukan kepada pusat pelayanan ini oleh seorang manajer pengawas infeksi yang menanyakan apakah tindakan pencegahan standar bersifat efektif didalam mencegah perpindahan darah yang tertular virus (HIV, HBV, HCV) di lingkungan unit haemodialisis. Ukuran pencegahan apa yang efektif?

Tinjauan yang sistematis, didasarkan panduan fakta, pendugaan teknologi kesehatan dan percobaan acak terkontrol dari database yang ada kemudian membantu mencarikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Dari hasil pencarian tersebut ditemukan fakta bahwa hanya ada sedikit “standar emas” dalam bentuk pemeriksaan sistematis dari percobaan acak terkontrol sehingga diperlukan fakta/bukti lain yang harus dimasukan untuk menjawab pertanyaan ini. Sejak diajukannya pertanyaan, pengetahuan telah dihasilkan melalui interpretasi terhadap pertanyaan, pemilihan informasi yang tepat untuk menjawab pertanyaan, penilaian terhadap fakta dari sisi keketatan dan validitas yang kemudian diterjemahkan kedalam pengetahuan yang relevan dan dapat dipahami sehingga para praktisi dapat menggunakannya.

3. Metodologi

Penelitian tindakan (action research) kemudian dipilih sebagai kerangka kerja didalam penelitian ini yang digambarkan sebagai “sebuah proses kognitif yang bergantung kepada interaksi sosial diantara para pengamat dengan lingkungan sekelilingnya”

Format penggunaan penelitian tindakan yang digunakan didalam penelitian ini seperti yang digambarkan oleh Susman dan Everard mencakup lima tahapan yaitu diagnosis, rencana tindakan, pengambilan tindakan, evaluasi serta menetapkan pembelajaran. Gambaran yang kemudian mengikutinya adalah adanya tahapan dimana peneliti dan partisipan bergerak lebih mendekat kepada tujuan memilih sebuah KMS.

Didalam penelitian tindakan ini terdapat berbagai pendekatan pemecahan masalah yang dapat digunakan didalam menyelidiki sistem informasi. Salah satu pendekatan tersebut adalah Soft System Methodology (SSM) yang dapat digunakan sebagai sebuah metode untuk mengeksplorasi gagasan mengenai “aktivitas manusia yang bertujuan”.

SSM tidak hanya menambah pengetahuan kita terhadap suatu masalah dan situasi tertentu tetapi juga memberikan intervensi yang berguna terhadap situasi semacam itu. Hal ini sesuai dengan tradisi penelitian tindakan dimana salah satu prioritasnya adalah memberikan solusi praktis terhadap permasalahan daripada hanya sekedar menguji dan menghasilkan teori. Dasar penerapan SSM terletak secara kuat didalam tradisi penelitian tindakan dimana “bertujuan untuk memberikan kontribusi baik terhadap tujuan praktis memecahkan masalah tertentu dan juga bertujuan sebagai ilmu pengetahuan sosial dengan saling bekerjasama didalam kerangka kerja etik yang diterima bersama” (Rapport, 1970).

4. Diagnosis

Dengan mengunakan SSM, peneliti dan partisipan mampu mendiagnosis apa yang sedang terjadi didalam praktik komunitas. Melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus dan observasi partisipatoris, konsep mengenai manajemen pengetahuan kemudian didiskusikan. Beberapa aktivitas manajemen pengetahuan kemudian dilakukan dengan pertanyaan utama yang muncul adalah “bagaimana kita memilih teknologi (KMS) untuk meningkatkan kondisi kerja?” Mereka kemudian mengidentifikasi beberapa permasalahan :

· Pengetahuan yang dihasilkan selama pertemuan ini kemungkinan akan hilang dan tidak tersimpan atau tidak dibagikan oleh para pekerja pengetahuan ini atau pekerja lainnya di pertemuan mendatang.

· Para partisipan memiliki keinginan untuk memperbaikinya tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya.

· Para partisipan tersebut melek IT tetapi tidak dapat mengartikulasikan proses manajemen pengetahuan tersebut dengan bergerak ke pemikiran KMS.

· Dengan berkembangnya berbagai produk di pasaran, mereka merasakan proses seleksi tersebut seperti membandingkan antara apel dengan jeruk.

Seluruh masalah ini menciptakan sebuah kesadaran bahwa aplikasi KMS dapat membantu menghilangkan berbagai masalah ini, tetapi masih terdapat beberapa perbedaan dalam cara merealisasikan dan mengimplementasikan KMS ini.

5. Perencanaan Tindakan

Teknologi informasi dapat membantu untuk menstrukturkan pengetahuan dan menggambarkan explicit knowledge dan terdapat berbagai macam teknologi yang tersedia yang mendukung pekerjan ini. Dari sudut pandang sistem pengetahuan teknologi semacam ini digambarkan oleh Skryme dalam Tabel 1.

Table 1 Teknologi Manajemen Pengetahuan

Pengetahuan berdasarkan masukan

Menggali informasi tersembunyi

Penyaringan mengacu kepada periwayatan (profile)

Penyajian berorientasi pengguna

Memadatkan informasi

Peralatan yang cerdas

Penyaringan email

Pencarian berdasarkan tingkat kesesuaian

Konsep pencarian keterangan

Peta visual

Penggalian data dan teks

Proses pengetahuan

Mendapatkan bukti-bukti laporan lama

Peraturan dan induksi

Kombinasi yang lebih cepat

Kasus berdasarkan sebab

Sistem para ahli

Penyimpanan pengetahuan

Menahan lebih banyak informasi saat ini

Referensi satu titik

Manajemen kamus

Aliran pengetahuan

Pengiriman secara berkala

Meningkatkan aliran kinerja

Memperingatkan pengguna terhadap perubahan

Email

Alur kerja perangkat lunak

Teknologi pendorong

Peralatan yang cerdas

Keluaran pengetahuan

Mendukung proses berpikir Menginformasikan pengambilan keputusan

Alat-alat kognitif

Menghasilkan gagasan dan pemetaan visual

Dukungan keputusan : dukungan pertemuan

Dari daftar ini dapat kita lihat terdapat kemungkinan bahwa ketika melakukan praktik di komunitas penggunaan teknologi dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan manajemen pengetahuan. Tentunya di banyak organisasi –seperti dalam studi kasus ini– mereka memiliki keterbatasan pengetahuan diluar kompetensi intinya yang bertujuan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai KMS.

Sementara itu sangat berguna untuk menggunakan SSM didalam mendiagnosa kebutuhan KMS, dia tidak membantu partisipan atau peneliti dalam tarap berpikir mengenai penggunaan informasi teknologi dan kemudian berkonsentrasi kepada aktivitas manusia mesin (human-machine activities). Untuk membantunya maka di tahap ini maka digunakan Soft System Information and Technology Methodology (SISTeM). Dengan adanya SISTeM ini maka tersedia pendekatan yang lebih praktis untuk meningkatkan

“Pengambilan keputusan operasional dan membawa integrasi organisasi, informasi dan perubahan teknologi didalam satu situasi tertentu.

SISTeM digunakan di akhir tahap penelitian tindakan untuk mengidentifikasi kriteria pemilihan KMS. Pendekatan ini juga telah digunakan didalam didalam berbagai lembaga perawatan kesehatan oleh para pengembang SISTeM dan dianggap relevan terhadap studi kasus didalam makalah ini. Metodologi ini mengandung dua siklus dengan fokus pertama terhadap pengambilan keputusan strategis dan perluasan beberapa prinsip. Seangkan siklus kedua mencakup masalah-masalah operasional seperti keputusan bertindak dan proses bagi pengambilan keputusan.

Menggunakan metodologi ini merupakan cara untuk mengartikulasikan apa yang dibutuhkan dari sebuah KMS dengan tujuan untuk membantu perencanaan tindakan. Tahapan siklus penelitian tindakan ini menggambarkan bagian dari proses ini daripada menggambarkan keseluruhan metodologi dan SSM digunakan sebagai sebuah pendekatan didalam pemecahan masalah. Penekanan di siklus 1 dari metodologi –sebuah tingkatan strategis– dimana prinsip ketegasan telah digunakan untuk memandu pengambilan keputusan di dalam KMS sebelum keputusan praktis untuk bertindak dibuat.

Siklus 1 dimulai dengan sebuah analisa mengenai situasi permasalahan yang kemudian bergerak menuju sebuah keputusan. Hal ini kemudian mengarah ke perubahan selanjutnya dan masalah yang ada di situasi yang baru tersebut kemudian tereksplorasi melalui siklus 2. Eksplorasi situasi yang ada saat ini memfokuskan kepada sistem informasi seperti yang digambarkan oleh Atkinson, tidak hanya dalam praktik komunitas di masa kini dan mendatang tetapi juga pengaruhnya terhadap bagaimana pekerja pengetahuan melakukan pekerjaan mereka. Sebuah analisa politik dan sosial juga membantu untuk mengeksplorasi peran yang telah dimainkan staf IT serta pengalaman dan sikapnya terhadap KMS dan IT dari para pengguna potensial terhadap sistem ini.

6. Pengambilan Tindakan

Sistem dan teknologi yang ada teridentifikasi melalui diskusi dan debat dengan partisipan, dan digunakan sebagai dasar didalam pengambilan keputusan lebih jauh didalam siklus 1 dari SISTeM. Organisasi telah berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dan disusun kedalam sistem manajemen pengetahuan. Ini mencakup :

· Database dokumen seperti bukti-bukti laporan, waktu pertemuan serta berbagai proposal.

· Internet, dimana terdapat pekerjaan mereka sendiri didalam website mereka sendiri serta website organisasi lainnya yang menyediakan fakta praktik yang efektif.

· Database eksternal yaitu database yang harus dicari dari luar seperti Cochran database, Medline, CINAHL dan lainnya.

· Database yang kurang formal dari umpan balik pengguna

· Jaringan server lokal untuk menyimpan dokumen-dokumen internal

Dari pemahaman mengenai apa yang tersedia dan telah dimanfaatkan maka para partisipan dan peneliti kemudian dapat mendefinisikan sistem seperti apa yang dapat menutupi semua kebutuhan.

6.1 Akar Definisi and Kondep Model

Akar Definisi

Sebuah pusat (centre) yang memiliki sistem manajemen pengetahuan yang dioperasikan oleh staf pusat dan dimiliki oleh Institut yang memungkinkan penciptaan, penyimpanan dan berbagi pengetahuan.

CATWOE

Customer (pelanggan) yaitu pekerja pengetahuan yang berada di pusat (centre)

Actors (pelaku) : staf IT, para pekerja pengetahuan

Transformation (transformasi) yaitu pengetahuan di pusat ditransformasikan kedalam komponen sistem pengetahuan.

Weltanshauung (pandangan hidup), berupa penciptaan, penyimpanan dan pembagian pengetahuan yang dibutuhkan untuk efektivitas manajemen pengetahuan.

Owners (pemilik) : fasilitator manajemen pengetahuan, staf IT.

Environment (lingkungan) : pekerja pengetahuan, staf IT.

Setelah mengidentifikasi sistem, para partisipan bekerja bersama untuk mengembangkan sebuah model sistem ekspresif dikaitkan dengan akar definisi. Model ini menggabungkan aktivitas manusia, Gambar 1 menunjukan model sistem tersebut. Ini juga menjadi bahan pertimbangan didalam berbagai literatur pembahasan mengenai KMS dimana berbagai variasi yang ada didalam proses manajemen pengetahuan tergambarkan. Ini adalah suatu cara yang luar biasa untuk mengidentifikasi aktivitas mana didalam sistem yang membutuhkan dukungan IT dan mana yang tidak.

 
  clip_image001

Gambar 1. Model ekspresif dari komunitas KMS

Disana juga terdapat berbagai tugas didalam organisasi yang teridentifikasi sebagai masalah. Mereka tidak hanya tugas yang dapat ditingkatkan melalui penggunaan IT, tetapi juga memerlukan perubahan keorganisasian dan kultural. Tabel 2 memperluas aktivitas manajemen pengetahuan dan mengkaitkan mereka kepada sub aktivitas KMS. Aktivitas semacam itu tereksplorasi di dalam percakapan dengan para partisipan dan pengamatan terhadap kerja pengetahuan mereka.

Tabel 2. Model ekspresif yang menyertai komponen mesin pengetahuan.

MENERIMA (RECEIVE) pertanyaan dari pengguna, diikuti dengan melengkapi formulir permohonan tersebut,

MEMBERITAHUKAN (NOTIFY) kelompok bahwa ada permohonan

MENAMBAHKAN (ACCRUE) informasi mengenai permohonan tersebut (siapa, apa, kapan) secara mingguan.

MENANGKAP (CAPTURE) data untuk penggunaan di masa mendatang.

MENGALOKASIKAN (ALLOCATE ) permohonan kepada pekerja pengetahuan mengacu kepada keahlian, kemendesakan, dan beban kerja.

MENANGKAP (CAPTURE) data mengenai siapa yang mengisi permohonan.

MENCOCOKAN (MATCH) permohonan dengan gabungan data keahlian dan beban kerja.

KETERJANGKAUAN (SCOPE) setiap pertanyaan untuk memastikan sejumlah informasi tersedia dan bagaimana pertanyaan tersebut dijawab.

MENCARI (SEARCH) database untuk meminta informasi yang relevan

MENGKAITKAN (LINK) laporan dengan laporan lainnya yang memiliki kemiripan kepentingan

MENCARI (SEARCH) informasi internal terhadap permintaan yang sedang berlangsung

MENINJAU ULANG (REVIEW) pertanyaan para pengguna, memperbaikinya jika dibutuhkan

PEMBAHARUAN (UPDATE) apabila dibutuhkan

MEMBUAT (CREATE) sebuah gambaran mengenai aktivitas kerja pengetahuan untuk memahami kemajuan pekerjaan dan beban kerja

MENCARI (SEARCH) database, WWW, literatur abu-abu apabila dibutuhkan

MEREKAM (RECORD) strategi pencarian

MENYIMPAN (STORE) database yang digunakan dan website yang telah dikunjungi

PENCATATAN (LOG) terkait metode, sumber yang digunakan dan tidak digunakan (rasional jika dipertimbangkan berguna)

MENYIMPAN (STORE), menyimpan pengetahuan untuk kerja yang akan datang

MENYIMPAN (STORE), dasar rasional bagi pembuatan keputusan

MENDAPATKAN (RETRIEVE) hardcopy bahan-bahan sumber ketika dibutuhkan

PENCARIAN (SEARCH) berbagai katalog perpustakaan untuk ketepatan informasi

GENERATE peminjaman antar perpustakaan

CREATE meninjau aktivitas penyakit dengan kembali : menunggu peminjaman, pemenuhan kebutuhan, pembiayaan, dan waktu yang dibutuhkan.

MEMBUAT (CREATE) pesanan kepada penyedia jasa ketika dibutuhkan

MENILAI (APPRAISE) fakta berdasarkan kriteria

MEREKAM (RECORD) keputusan mengenai penilaian tulisan individual

MENYUSUNNYA (COLLATE) kedalam tabel-tabel fakta/bukti

PENULISAN (WRITE) laporan

MEMBUAT (CREATE) dokumen pemroses kata-kata

MENYIMPAN (STORE) semua jenis laporan didalam sebuah format yang berguan untuk kolaborasi

MEMBUAT (CREATE) dokumen PDF

MEMASUKANNYA (MOUNT) kedalam website

MENGIRIMKAN (SEND) laporan kepada pengguna

MENGUMPULKAN (COLLECT) data kiriman secara tepat waktu

MENYUSUN (COLLATE) statistik pekerjaan yang telah diselesaikan dan waktu yang dibutuhkan.

MEMPEROLEH (GAIN) umpan balik terhadap penggunaaan dan kecocokan laporan.

MENYUSUN (COLLATE) data

MENYIMPAN (STORE) umpan balik temuan

KUMPULAN (AGGREGATE) data untuk dilaporkan

MENYEBARKAN (DISTRIBUTE) umpan balik kepada para pekerja pengetahuan,

BERBAGI (SHARE) dengan para peneliti sebagai bahan evaluasi

6.2 Perdebatan Mengenai Model

Sebuah perdebatan mengenai bagaimana mengartikulasikan kemudian muncul, melibatkan para pekerja pengetahuan dan staf IT di luar pusat (centre) yang sedang dipelajari. Ini adalah cara dimana KMS & IT yang telaha da kemudian dikombinasikan dengan komponen baru untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Perdebatan tersebut kemudian membawa isu sosial, okeorganisasian dan politik ke bagian depan. Sementara waktu dipenuhi dengan emosi dan perdebatan, beberapa hasil nyata telah diraih mencakup keputusan terhadap keberfungsian dan keberadaan infrastruktur IT saat ini.

Di tingkatan pragmatis, implementasi sebuah KMS dapat membantu pekerja pengetahuan untuk menangkap dan kemudian menyimpannya. Ini merupakan ragam pengetahuan yang tidak hanya mencakup “praktik terbaik” tetapi juga mengenai meta-pengetahuan yaitu pengetahuan tentang bagaimana memperoleh fakta-fakta (evidence). Ini dapat berbentuk pencarian didalam website, grey literatur, dan sampai mana website tidak digunakan lagi. Perdebatan terus berlanjut, sehingga tercapai “akomodasi yang kuat” diantara para aktor yang saling bersaing dan stakeholder yang ada. Prinsip ketegasan dapat membantu proyek ini bergerak menuju siklus ke-2 dari SISTeM.

6.3 Munculnya Sistem Manajemen Pengetahuan

Dari pemodelan KMS kita mampu mengartikulasikan keberfungsian dari sistem-sistem. Pemodelan ini telah dikombinasikan dengan literatur KMS untuk menciptakan kriteria yang jelas dan realistis yang dapat diaplikasikan kepada sistem yang ada di pasaran. Bagaimanapun, kebanyakan penyedia layanan KMS di pasaran telah memperkirakan akan melebihi 1 milyar dolar di tahun 2002. Berbagai sumber telah melakukan survey terhadap industri yang terdiri lebih dari 65 vendor serta dengan melakukan pencarian melalui Web. Hasilnya para peneliti menemukan bahwa telah terdapat lebih dari 300 vendor dan akan terus tumbuh tiap tahunnya.

Didalam bahasa pemasaran dan pembelian, produk semacam itu ini adalah sebuah jalan panjang bagi mereka yang bekerja didalam pelayanan kesehatan. Pemilihan sistem di luar kompetensi inti ini bagi para profesional semacam itu sistem pemasarannya menjadi membingungkan dan terkadang menjadi tempat yang menyesakan. Menghubungkan keberfungsian dengan proses KM di satu sisi adalah cara yang pragmatis agar kedua masalah tersebut terwakili. Aplikasi IT di satu sisi berguna agar partisipan dapat memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana mereka dihubungan bersama serta untuk menghasilkan aplikasi yang kemungkinan dapat digunakan oleh masyarakat banyak.

Diharapkan bahwa perkembangan beberapa pemahaman terhadap fungsionalitas KMS akan membantu para pembeli di pasaran membuat beberapa pengamatan terhadap sistem mereka dan memfasilitasi pemilihan berbagai produk di pasar yang besar semacam itu.

7. Evaluasi

7.1 Analisa Sosial : Peran, Nilai dan Norma

Didalam studi kasus ini, yang menjadi penting ketika berpikir untuk menerapkan KMS adalah adanya peran, nilai dan norma dari para pekerja pengetahuan yang akan memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan penerapan berbagai solusi yang ada.

Peran : mengangkat aktivitas yang mendukung pelayanan kesehatan berdasarkan fakta di rumah sakit serta untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan kualitas dari pelayanan kesehatan.

Norma : berbeda-beda sesuai dengan kelompok klinis dan profesional yang merepresentasikan timnya, norma-norma semacam ini ketika diterapkan kepada pelayanan kesehatan berdasarkan fakta juga berbeda tergantung latar belakang dan pelatihan yang ada di kelompok tersebut.

Nilai : secara intrinsik dibentuk didalam kelompok. Sebagai kelompok yang terdiri dari dokter, perawat, informan, peneliti pelayanan kesehatan dan akademisi maka beberapa norma-norma ini akan dibawa kedalam kelompok.

Manajemen pengetahuan dan teknologi : manajemen pengetahuan merupakan hal yang baru bagi partisipan sehingga mereka kemungkinan tidak mampu untuk mengartikulasikan apa yang dibutuhkan sepanjang terkait dengan KMS. Mereka memiliki pengalaman yang luas tetapi berbeda-beda didalam menggunakan berbagai aplikasi IT dan merasa nyaman dengan aplikasi yang baru.

7.2 Analisa Politik

Paradigma didalam pelayanan kesehatan berdasarkan fakta berbeda diantara profesional klinis. Dalam kasus diskusi yang diikuti partisipan, fokus yang ada terhadap tinjauan sistematis (systematic reviews) dan percobaan acak terkontrol (randomized control trial). Ini tergambarkan didalam filsafat dan fokus hantaran pengetahuan yang disediakan oleh pusat (centre) ini.

Dalam hubungannya dengan manajemen pengetahuan dan sistem pendukung kerja tersebut, pengetahuan dapat menjadi semacam komoditas bagi kekuasaan dengan mengembangkan peran eksklusif dan terlalu menggantungkan nasibnya kepada sebagian anggota kelompok. Para anggota yang vokal didalam kelompok dapat juga mempengaruhi pemaknaan mengapa pengetahuan itu penting, harus disimpan dan dibagikan didalam kelompok.

Pengalaman mengenai teknologi informasi sejauh ini sangat bervariasi. Kebanyakan dari pekerja memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang mereka butuhkan ketika melakukan pekerjaan, tetapi kemungkinan dibatasi oleh organisasi induknya. Mereka tidak hanya mengalami konflik pekerjaan didalam organisasi pelayanan kesehatan tetapi juga di departemen universitas. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa mereka memiliki “dua pemilik” yaitu universitas jarak jauh yang merancang kebijakan dan melisensi produk dan juga dukungan serta keahlian IT lokal. Aspek politik yang terdapat didalam skenario ini menimbulkan berbagai kesulitan didalam praktiknya karena mereka menjadi tergantung kepada pengaruh organisasi induknya didalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah pembangunan server lokal, ini sangat membutuhkan waktu didalam pembelian dan implementasinya karena berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Diskusi kemudian mengarah ke saling berbagi drive sebagai sebuah perangkat penyimpanan (storage) yang tidak dibatasi dibandingkan tempat penyimpanan pengetahuan dimana kontrol terhadap isi dan kodifikasi perlu dilakukan.

8. Menetapkan Pembelajaran

Pembelajaran berada di seluruh siklus penelitian tindakan ini, tetapi akan diringkas didalam bagian ini. Bagi partisipan yang tidak berpikir mengenai proses manajemen pengetahuan, proyek ini adalah sesuatu yang baru. Dengan melakukan ini mereka belajar tentang apa yang sedang terjadi didalam praktik komunitas dan mereka kemudian membuat saran agar hal tersebut bisa ditingkatkan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap sistem yang baru tersebut. Staf IT didalam studi kasus ini sangat berbahagia untuk berkolaborasi didalam proyek ini, tetapi terkadang mereka merasakan memiliki otonomi yang terbatas didalam mempengaruhi pengambilan keputusan ketika berada di organisasi yang lebih luas.

Pengetahuan diperoleh melalui proses mempengaruhi organisasi induk agar meningkatkan serta memberikan sistem pendukung untuk meningkatkan pekerjaan lokal. Secara konseptual proyek akan menyediakan berbagai pengetahuan baru dalam hubungannya sebagai perantara dan manajemen pengetahuan didalam pelayanan kesehatan.

“Pelajaran ganda berputar” sebagaimana yang digambarkan Argyris dan Schon melihat kepada restrukturisasi norma-norma organisasi untuk merefleksikan perolehan pengetahuan baru selama penelitian. Ini terjadi ketika para partisipasan mengartikulasikan kebutuhan KMS yang kemudian memunculkan sebuah kesadaran mengenai bagaimana dan mengapa sistem yang ada tersebut digunakan. Hal ini juga menantang proses pengambilan keputusan organisasi secara luas dan sering dilihat sebagai tantangan yang tidak menyenangkan terhadap status quo. Partisipan menikmati pengalaman menganalisa sisi politik dan sosial didalam pekerjaan mereka, sesuatu yang baru dan kontroversial saat itu. Peneliti mempelajari bahwa pengembangan kriteria pemilihan dan mengkaitkannya dengan proses KMS ternyata lebih sulit dibandingkan didalam literatur atau yang bagi yang bekerja di lapangan.

9. Kesimpulan

Dari analisis mengenai lingkungan manajemen pengetahuan yang telah dipelajari, banyak dari fungsi KM yang teridentifikasi dapat ditemukan didalam banyak produk KMS di pasaran. Sebelum melihat kegunaan produk tersebut maka harus memiliki pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan sehingga waktu dan sumberdaya tidak terbuang percuma. Pemahaman ini akan digunakan didalam siklus penelitian tindakan selanjutnya dimana SISTeM siklus ke-2 dapat digunakan untuk membuat keputusan nyata. Berbagai isu yang muncul di tahap ini akan merangsang berbagai solusi, seperti :

· Secara sistematis diinginkan,

· Secara kultur dimungkinkan,

· Secara keorganisasian adanya tambahan nilai,

· Secara informasi dan teknis dimungkinkan dan

· Secara etika dapat dipertahankan.

Ini mungkin kriteria yang paling penting yang harus diraih oleh setiap sistem sebelum pertimbangan secara fungsional. Di tingkatan pragmatis, implementasi sebuah KMS akan membantu pekerja pengetahuan menangkap dan menyimpan pengetahuan serta mencari dan menilai fakta sebagaimana yang biasa mereka lakukan. KMS dapat memberikan bantuan untuk membuat keputusan bagi yang mengalami kesulitan didalam mengartikulasikan pertanyaan mereka kedalam sebuah format yang dapat secara mudah dijawab.

“Banyak organisasi mencoba untuk membangun program KM beserta arsitekturnya sebelum membangun kerjasama kultural atau dasar-dasar bisnis bagi program ini…mereka memuliki nilai yang kecil kecuali apabila secara langsung dapat dilihat menguntngkan secara bisnis.

Keputusan praktis lainnya,mengenai pembelian Sistem Manajemen Pengetahuan dan implementasinya merupakan bahan diluar makalah ini, tetapi akan diberikan di masa mendatang untuk menggunakan siklus ke-2 dari SISTeM serta untuk memilih sistem KM.

10. Referensi

1. Muir Gray J. Where’s the chief knowledge officer? BMJ 1998; 317 (26 September) : 832-840.

2. Fennessy G. Knowledge management in evidence based health care. In: HIC 2000 8th national Health Informatics Conference; 2000 2-5 September 2000; Adelaide, South Australia:HISA; 2000.

3. Holsapple CW, Joshi KD. Knowledge selection: concepts, issues and technologies. In: Liebowitz J, editor. The knowledge management handbook. Boca Raton, FL: CRC Press; 1999. p.7.11 -7.17.

4. Alavi M, Leidner D. Knowledge management systems: emerging views and practices from the field. In: 32nd Hawaii International Conference on System Sciences; 1999; Hawaii: HICSS; 1999. p. 1-11.

5. Anderson J. An evidence centre in a general hospital: finding and evaluating the best available evidence for clinicians. Evidence Based Medicine 1999; 4(4): 102-103.

6. Rajendran M, Anderson J. Is standard (or universal) precautions effective in preventing the transmission of blood borne viruses (HIV, HBV, HCV) in the haemodialysis unit setting? What preventative measures have been effective? Melbourne, Australia: Centre for Clinical Effectiveness, Southern Health Care Network; 1999 22 October 1999.

7. National Health and Medical Research Council. A guide to the development, implementation and evaluation of clinical practice guidelines. Canberra: Commonwealth of Australia; 1999.

8. Baskerville R, Wood-Harper A. Diversity in information systems action research methods. European Journal of Information Systems 1998; 7:90-107.

9. Susman G. Action research: a sociotechnical systems perspective. In: Morgan G, editor. Beyond methods: strategies for social research. Newbury Park: Sage; 1983. p. 95-113.

10. McKay J, Marshall P. The dual imperatives of action research. Journal: Information Technology & People 2001;14(1):46-59.

11. Checkland P. Systems thinking, systems practice. Chichester: Wiley; 1981.

12. Susman G, Evered R. An assessment of the scientific merits of action research. Administrative Science Quarterly 1978; 23(4):582-603.

13. Skyrme DJ. Knowledge networking: creating the collaborative enterprise. Oxford: Butterworth Heinmann; 1999.

14. Atkinson C. Soft Information Systems and Technologies Methodology, SISTeM: a case study on developing the electronic patient record. Requirements Engineering 1997; 2:1-22.

15. Atkinson C. The Soft Information Systems and Technologies Methodology (SISTeM): a contingency approach to integrated decision making and development. In: Altman G, Lamp J, Love P, Mandal P, Smith R, Warren M, editors. International Conference on Systems Thinking in Management; 2000 8-10 November 2000; Deakin University Geelong, Australia:Deakin University; 2000. p. 71-76.

16. Atkinson C. The ‘Soft Information Systems and Technologies Methodology’ (SISTeM) an actor network contingency approach to integrated development. European Journal of Information Systems 2000; 9:104-23.

17. Checkland P, Scholes J. Soft systems methodology in action. Chichester: John Wiley & sons; 1990.

18. Fennessy G, Burstein F. Using soft systems as a methodology for researching knowledge management problems in health care. In: Altman G, Lamp J, Love P, Mandal P, Smith R, Warren M, editors. International Conference on Systems Thinking in Management; 2000 8-10 November 2000; Deakin University, Geelong, Australia: Deakin University; 2000. p. 180-185.

19. Liebowitz J, editor. The knowledge management handbook. Boca Raton, FL: CRC Press; 1999.

20. Holsapple CW, Joshi K. Description and analysis of existing knowledge management frameworks. In: 32nd Hawaii International Conference on System Sciences HICSS; 1999; Island of Maui Hawaii: IEEE Computer Society Press; 1999.

21. Romberg D. Knowledge management market to hit $5 billion. Computing Canada 1998(November 9 1998).

22. Delphi Group. Insight research series; Knowledge Management Covered Vendors. In; http://www.delphigroup.com/pubs/insight_research-vendors.htm 1997.

23. Argyris C, Schon D. Organizational learning: a theory of action perspective. Reading: Addison-Wesley; 1978.

24. Coleman D. Groupware: collaboration and knowledge sharing. In: Liebowitz J, editor. Knowledge management handbook. Boca Raton, FL: CRC Press; 1999. p. 12.1 – 12.15.

Dipublikasi di SOSIOLOGI KESEHATAN, SOSIOLOGI PENGETAHUAN | Tinggalkan komentar

GLOBAL ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE CREATION

GLOBAL ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE CREATION

Pendahuluan

Di dua bab sebelumnya, kita telah menganalisis proses management dan struktur organisasi yang paling kondusif bagi penciptaan pengetahuan organisasi. Penciptaan pengetahuan di perusahaan Jepang telah berkembang secara global. Hal ini memunculkan dua pertanyaan, yakni pertama bisakah penciptaan pengetahuan organisasi yang diterapkan di perusahaan-perusahaan Jepang tersebut diterapkan di luar Jepang? Dua, penyesuaian yang seperti apakah yang dibutuhkan ketika perusahaan Jepang memulai untuk bekerja sama dengan perusahaan bukan Jepang di negeri lain?

Bab ini memfokuskan mengenai bagaiman penciptaan pengetahuan organisasi berlangsung dalam skala global. Kasus Nissan Primera dan Shin Caterpillar Mitsubishi’s REGA menunjukkan bagaimana perusahaan Jepang melakukan sosialisasi dengan pengetahuan tacitnya non-Japaneses. Meskipun kedua kasus memfokuskan pada pengembangan produk, temuan dapat digunakan untuk penciptaan pengetahuan organisasi lintas batas national secara general.

Sebelum kami menyajikan kedua kasus perusahaan tersebut, maka kita perlu tahu terlebih dahulu perbedaan antara pendekatan Jepang dengan Barat dalam penciptaan pengetahuan. Berikut ini kami sajikan kedua perbedaan tersebut dalam sebuah table 1.

Organisasi Jepang

Organisasi Barat

Group Based

Individual based

Berorientasi pada tacit knowledge

Berorientasi pada explicit knowledge

Kuat dalam sosialiasi dan internalisasi

Kuat dalam externalisasi dan kombinasi

Menenankan pada pengalaman

Menenankan pada analisis

Berbahaya pada “group think” dan “overadaptasi pada keberhasilan terdahulu”

Berbahaya pada “paralysis by analysis”

Ambigous organizational intention

Jelas tujuan organisasi

otonomi grup

Individual otonomi

Kekacauan kreatif melalui tugas yang overlap (tumpuk-menumpuk)

Kekacuan kreatif didapatkan melalui perbedaan individu

Fluktuasi yang sering dari to management

Fluktuasi yang tidak terlalu banyak dari top management

Informasi redundant

Less redundancy of information

Mobil Primera

Mobil primera adalah sebuah project yang akan dilakukan oleh perusahan Nissan sebagai mobil global, dengan mencoba mengkombinasikan rancangan mobil buatan eropa. Untuk itulah jepang mengirim ratusan insinyur ke eropa untuk mempelajari, bukan hanya proses pembuatan mobil saja, tapi juga bagaimana penjualannya, kondisi jalanannya, budaya masyarakat eropa, dan juga harapan masyarakat eropa terhadap mobil, khususnya fasilitasnya.

Tidak tanggung-tanggung perusahaan Nissan Jepang mengirim 1500 orang ke eropa dengan beberapa kualifikasi. Ada yang dikhususkan berada di perusahaan mobil eropa, yang diwakili oleh para insinyur, dan ada yang khusus mempelajari budaya Eropa, baik itu kondisi jalanannya maupun kultur masyarakatnya.

Project Primera ini di mulai pada tahun 1986 yang di ketuai oleh Yasuhisa Tsuda, seorang insinyur teknik yang pernah belajar di Berlin dan pernah bekerja di perusahaan mobil Amerika. Tsuda yang sangat fasih menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jerman ini, menggunakan pengalamannya untuk menciptkan design yang tepat dan sesuai dengan minat masyarakat Eropa bersama 8 insinyur lainnya. Sementara Yoshiharu Ohtake dan Shigeki Miyajima, di tugaskan untuk bertanggung jawab dalam hal penjualannya (marketing).

Dari pengalaman yang diperoleh para insinyur jepang tersebut, baik di perusahan mobil Eropa, maupun yang didapatkan dengan mempelajari budaya masyarakat Eropa, maka akan diperoleh sebuah tacit knowledge, yang kemudian diproses melalui internalisasi dan juga diskusi antar insinyur lainnya, sehingga terciptalah mobil Primera.

Pabrik mobil Primera ini yang berada di Inggris, akhirnya mengeluarkan 28,175 unit mobil dan hingga pada tahun 1994 Primera menjadi salah satu mobil terbaik di Eropa dan juga di Amerika.

Yang menjadi pelajaran dari proses pembuatan mobil Primera ini adalah, bagaimana perusahaan jepang yang ingin mendunia, tidak melalui proses yang ujug-ujug namun penuh dengan rencana yang matang, dengan mengirimkan beberapa insinyur dan orang teknik untuk lebih duhulu mempelajari Eropa beberapa tahun. Hingga akhirnya tinggal memetik buah saja. Terbukti dari proyek ini, yang teraplikasikan dengan produk mobil Primera, mendapatkan respon postif dari masyarakat Eropa, dan juga masyarakat Amerika.

Bayangkan saja sejak awal proyek Primera ini di mulai dari tahun 1986 hingga tahun 1994 dalam jangka waktu 8 tahun ini, dapat menghasilkan mobil Primera yang yang menjadi mobil terbaik se-Eropa dan se-Amerika. Pengetahuan yang didapatkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik tidak semerta-merta didapatkan dengan mudah dan cepat. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Jepang dalam mengusai dunia perdagangan dan perbisnisan di kancah global.

Sama halnya dengan alat berat Mitsubishi, yang juga tidak melalui proses yang cepat dan mudah semudah membalikkan telapak tangan. Perusahaan Mitsubhisi yang juga ingin mengusai global atau dunia, harus mengirimkan beberapa insinyur dan orang teknik ke Amerika untuk mempelajari dan mendapatkan tacit knowledge sebelum menciptakan sebuah alat berat yang mampu di terima dan bermanfaat bagi dunia.

Proyek REGA Shin Caterpillar Mitsubishi

Kasus selanjutnya menjelaskan bagaimana perusahaan yang baru terbentuk dan berbasis di Tokyo, Jepang yaitu perusahaan Shin Caterpillar Mitsubishi, dalam mengatasi banyak hambatan serta masalah dan berhasil mengembangkan dan memasarkan seri REGA dari sekop hidrolik (alat-alat berat) di dalam pasar global.

Pada tahun 1963, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. yang berada di Jepang dan Caterpillar Inc. yang berada di Amerika Serikat melakukan kerjasama antar perusahaan (dan membentuk perusahaan Caterpillar Mitsubishi) untuk memproduksi dan menjual produk-produk Caterpillar.

suatu saat, Caterpillar Inc memandang sekop hidrolik (alat-alat berat) sebagai produk yang memiliki potensi yang terbatas dan tidak mungkin dapat dipasarkan. Akan tetapi pada tahun 1970 oleh karena perkembangan pasar Caterpillar Inc merubah kebijakan atau keputusannya. Setelah tiga tahun sebelumnya meluncurkan produk alat-alat beratnya di Amerika Serikat, Caterpillar Inc mecoba menjual produknya di Jepang, dimana Jepang merupakan pasar penjualan global terbesar untuk tipe produk tersebut.

Pada tahun 1977, Caterpillar mengalami masalah mengenai permintaan divisi sekop hidrolik (alat-alat berat) mereka mereka untuk bergabung (merger) dengan Caterpillar Mitsubishi, tetapi mereka mendapatkan respon yang negatif dari Mitsubishi. Mitsubishi tidak ingin membayar lisensi teknologi Caterpillar, yang mana hal tersebut tidak terdapat pada kerjasama awal dan tidak ingin perusahaan Amerika itu mengeksploitasi kekuatan Mitsubishi dimana Mitsubishi merupakan pelopor produksi alat-alat berat tersebut. kedua hal itu tidak dapat dikompromikan dan negoisasi tersebut akhirnya batal.

Baru setelah tahun 1980 antara Mitsubishi dan Caterpillar menemukan sebuah alasan yang tepat untuk mengubah keputusan mereka. Mitsubishi mencoba menghilangkan duplikasi aktivitas yang tidak berguna antara divisi alat-alat berat dan divisi traktor pada perusahaan Catepillar Mitsubishi. Sementara Caterpillar mengalami kerugian pertamanya pada pertengahan tahun 1983 dan kalah bersaing di pasar alat berat Amerika Serikat yang berasal dari pembuat peralatan konstruksi terbesar Jepang, Komatsu, yang masuk ke pasar pada tahun 1982.

Pada saat ini, Mitsubishi lebih menanggapi proposal Caterpillar secara serius. Setelah melakukan Sembilan tahap negoisasi, terbentuklah kerjasama baru, Shin Caterpillar Mitsubishi, yang terbentuk pada Juli 1987. Mereka menggabungkan kedua perusahaan dalam dalam satu bisnis alat-alat berat. selanjutnya Caterpillar mendapatkan akses ke pasar penjualan Jepang dan teknologi Mitsubishi, dan Mitsubishi memperoleh jalur ekspansi global melalui jaringan perdagangan dunia perusahaan Caterpillar.

Perbedaan Pendekatan Pengembangan Produk

Seri REGA menjadi produk alat pertama yang dipasarkan secara global oleh Shin Caterpillar Mitsubishi. Seri REGA diharapkan dapat berkembang di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa. tetapi terjadi pendekatan berbeda di Jepang dan Amerika Serikat dalam pengembangan produk ini menjadi lebih baik.

Pertama, di Jepang pengeluaran merupakan faktor utama, sedangkan di Amerika Serikat keamanan dan performa menjadi hal yang lebih penting.Kedua, problem yang utama dibahas adalah siapa yang dapat memimpin proses kreasi konsep terbentuk. Di Amerika Serikat fungsi departemen pemasaran lebih kuat atau penting, sedangkan di Jepang model teknologi adalah peraturan utama dengan departemen R&D mengambil inisiatif keputusan. Ketiga, mengetengahkan bagaimana pengembangan proyek dapat dibawa keluar. Di Caterpillar proses pengembangan melalui empat tahap yaitu: concept making, prototyping, pilot running, dan mass production. Berbeda kontras, metode Jepang pengembangan dimulai dengan concept marking, akan tetapi prototyping, pilot running, dan persiapan mass production mendapatkan porsi atau tempat yang sama.

Pengorganisasian Seri REGA

Tidak ada tim proyek khusus yang dibentuk dalam Proyek REGA ini, anggota-anggota yang mengerjakan proyek ini berasal dari jabatan yang biasa dan menganggap proyek REGA ini seperti proyek yang kedua yang sama pentingnya dengan perkerjaan atau proyek mereka yang utama.

Perbedaan proses logika atau pemikiran orang Jepang dengan orang Amerika menjadi hambatan dalam pembangunan proyek REGA tersebut (orang Jepang lebih pasif melakukan komunikasi, sedangan Amerika lebih agresif). Maka dari itu, eksternalisasi menjadi hal yang penting (perlunya membangun good communication).

Dalam pembagian kerja, hubungan divisi desain dengan pabrik agak renggang, pabrik diizinkan untuk memodifikasi atau membuat penambahan desain gambarnya. para pekerja di pabrik sering mengganti spesifikasi dan membanggakan diri mereka sendiri karena tidak mengikuti desain yang diberikan sedangakan para desainer tidak pernah menyentuh atau komplain hasil bentukan pabrik meskipun pabrik telah melakukan banyak perubahan spesifikasi.

Memperkenalkan REGA ke pasar

Shin Caterpillar Mitsubishi pada awal meluncurkan produk-produk alat beratnya, sangat sulit diterima masyarakat, pada umumnya orang-orang mengatakan mereka sudah memakai produk lain misalnya seperti Komatsu dan Hitachi, akan tetapi setelah diperkenalkan dengan produk REGA tanggapan pasar menjadi lebih baik karena konsep desain REGA berbeda dari produk alat berat pada umumnya. (seperti melihat wanita cantik dari belakang)

Implikasi Kasus REGA untuk Kreasi Pengetahuan

Studi ini dengan jelas mengambarkan bahwa pendekatan Jepang terhadap pengetahuan organisasi bisa diaplikasikan di luar Jepang dan kunci yang dibutuhkan untuk melakukan itu adalah sosialisi dan eksternalisasi. hal ini dibutuhkan karena, membutuhkan waktu untuk orang-orang dari kebudayaan berbeda untuk berbagi pengetahuan dan juga butuh banyak waktu untuk membangun kepercayaan antara orang-orang dari kebudayaan yang berbeda.

Dipublikasi di KAPITALISME & GLOBALISASI | Tinggalkan komentar